DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim adalah : a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b. membantu meningkatkan perekonomian masyarakat; dan c. memperkuat modal PT. BPR Jatim. Akumulasi penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim ditetapkan sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. (lima ratus juta rupiah); 500.000.000,00 c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penempatan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud tidak termasuk deviden.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286).;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaO$; 8. 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOT tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7561;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a09O); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLt; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Ralqyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E); 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. t7. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PERKREDITAN RAI(YAT JATIM.

BAB I

KTTEN?UAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pamekasan.
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Pamekasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim adalah :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b.membantu meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
c.memperkuat modal PT. BPR Jatim.

BAB III

JENIS, ilILAr MODAL, TATA CARA DAN TEIYGGANG trIAKTU

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal daerah yang disetor pada PT. BPR Jatim merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4

Pasal 5

(1)Akumulasi penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim sampai dengan Tahun Anggaran 20 13 sejumlah Rp. 2.OOO.OO0.OOO,OO (dua milyar rupiah). (21 Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim ditetapkan sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.OO0.000.000,O0 (satu milyar ntpiah);
2. b.Tahun Anggaran 2Ot6 sebesar Rp. 5O0.0O0.OO0,OO (lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2Ol7 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Penempatan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk deviden.

Pasal 6

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB TV HAI( DAIT KTUIA"'IBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. BPR Jatim mempunyai hak suara sebanding dengan nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. BPR Jatim.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. BPR Jatim memperoleh deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 9

Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok pendapatan asli daerah dengan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KTTEN?UAIT UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

JENIS, ilILAr MODAL, TATA CARA DAN TEIYGGANG trIAKTU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KTTEN?UAIT UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

JENIS, ilILAr MODAL, TATA CARA DAN TEIYGGANG trIAKTU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2015