DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. l.560.088.105.596,85 2. Belanja Daerah Rp. l.803.972.008.531,46 (Defisit) = Rp. 243.883.902.934,6l 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 259.478.016.434,61 b. Pengeluaran Rp. 15.594.113.500,00 Pembiayaan Netto Rp. 243.883.902.934,61 Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peru bah an APBD; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.560.088.105.596,85
2.Belanja Daerah .. Rp. 1.803.972.008.531.46 (Defisit) = .......... (Rp. 243.883.902.934,611
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan ........... Rp. 259-478.016.434,67
b.Pengeluaran.......... Rp. 15.594.113.500.00 Pembiayaan Netto. ...... Rp. 243.883.902,934,61 Selisih Lebih Perhitungan Anggaran tahun Berkenaan : ..

Pasal 2

Rp. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas :

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah .......... Rp. 725.125.996.935,85
b.Dana Perimbangan sejumlah ... Rp. 1.045.630.754.000,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 389.331.354.661,00 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
a.Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 15.268.620.000,00
b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.336.416.654,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang - Dipisahkan sejumlah ...... Rp. \.772.989.806,00
c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ....... Rp. 94.747.970.475,85 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 128.862.791.000,00
b.Dana Alokasi Umum sejumlah .. Rp. 817.903.633,000,00
c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 98.864.330.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
a.Pendapatan Hibah sejum1ah...... Rp 446.630.000,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 61.699.945.985,00
c.Dirna Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 249.243. 185.676,00
d.Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 77.941.593.000,00

Pasal 3

(1)
(2)Beiarnja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas : ei. Belanjar Ticlak Langsung sejumlah Rp. 978.67 5.867 .458,46 Rp. 825.29 6.14 1.073,00b. Belanja Langsung sejumlah Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas.jenis belanja :
1. a.tselanja Pegawai sejumlah Rp. 796.663.353.7 67,06 Rp. 29.47 6.77 5.000,00 Rp. 26.336.97 0.000,00 Rp. 2.178.702.315,40 Rp. 120.520.066.376,00 Rp. 3.500.000.000,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah 0,00
(1)
(2)
(3)
(4)
1. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ - Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
2. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/- Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah .....
3. f.Belania Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa pada ayat (1) huruf b terdiri atas Rp. 27.624.064.508,00 Rp. 355.526.644.675,00 Rp. 448.145.43 1.890,00 Rp. 259.47 8.016.434,61 Rp. 15.594.113.500,00 pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis Rp. 259.3 83.902.934,6 7 Rp. 94. i 13.500,00 huruf b terdiri atas jenis sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumiah
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pembiayaan :
1. a.Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
2. b.Per-rerimaan Dana Titipan
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah sejumlah C. d. Pemberian pinjaman daerah.. Pembayaran Dana Titipan Rp. Rp. Rp. Rp. 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 5.000.000.000,00 94.113.500,00

Pasal 5

Uraian lcbih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII B. Lampiran VIII
9.Lampiran IX i0. Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran Xil
13.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Beianja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan' Daftar Piutang daerah; Daftar Penyertaan Modal investasi Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang seianjutnya diusuikan dalam rancarga.t perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam ha1 belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineqla program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas.vang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.program dan kegiatar-r pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformuiasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(7)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (B) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) teriebih dahulu ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan kebutuhan tanggap darurat bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
(2)Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. Pasal B Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai Iandasan operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. I

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Desembet 2Ol4 Diundangkan di Pamekasan, pada tanggal 30 Desember 2014 LEMBARAN DADRAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 18 EKASAN, 10

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…