DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Camat bertanggung jawab terhadap Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat tentang Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Oh

2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Al4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O11;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8261; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2OL4 tentang Penzinart Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2Ot4 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 4 Seri D); Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2OO8 tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 22 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

BAB I

X TEI|TUAIT T'TTIU

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Bupati adalah Bupati Pamekasan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggt kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danlatau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagran baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOS tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. J

8.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Us$a Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9.Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseor€rng atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk ii:.r;r usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. BAB U PEITDELEGASIAIT WEWTITAIYG

Pasal 2

(1)Bupati mendelegasikan wewenang Pemberian lnn usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
(2)Camat bertanggung jawab terhadap Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB III

PE!ruTUP

Pasal 3

Peraturart Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 23 Juli 2OLs BUPATI PAMEKASAN, Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Juli 2OLs SEKRETARIS DAERAH KABUP4}E\PAMEKASAN, ,-+\ AL_ 'l ACHMAD SYAFII BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…