DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bertujuan untuk: a. meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian,pengembangan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan basil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi; b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya; c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan d. memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama. antara lain mengatur tentang wewenang; penyelenggaraan(Izin Penyelenggaraan, Izin Usaha, Izin Keramaian); Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I

NETEIYTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. 3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. 4.Pariwisata adalah berbagai macarn kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah.
4. 5.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multimedia serta mulitidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
5. 6.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tduan kunjungan wisatawan.
6. 7.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. 8.Pengusaha adalah perseor€Lngan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
8. 9.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. L9. 4 Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendef,gff, danl atau menikmati hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan danl atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka hiburan dan rekreasi. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pljat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktilitas fisik dengan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
9. 20.Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, persero€rn lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 5

BAB II

TUJT'AIT

Pasal 2

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian, pengembangan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
b.meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
c.meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
d.memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama.

BAB III

WTU'ENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi memiliki kewenangan yang meliputi:

a.pengelolaan daya tarik wisata;
b.pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
c.pengelolaan destinasi pariwisata;
d.penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan
e.pemasara.n daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

BAB IV

PEI{YELEITGGARAAIY

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan hiburan dan rekreasi wajib memiliki :

a.inn penyelenggaraan;
b.izin usaha; dan/atau
c.izin keramaian. Baglan Kesatu Izin Penyelenggaraan

Pasal 5

(1)lzin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya. (21 lzin Penyelenggaraan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terpenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar. 6
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan lzin Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki oleh setiap pengusaha penyelenggara hiburan dan rekreasi yang dipungut biaya. 12) Jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gelanggang olah ragai
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.pertunjukan insidentil;
5. e.spa;
6. f.salon;
7. g.taman rekreasi;
8. h.karaoke keluarga; dan
9. i.jasa impresariat/promotor.
(3)Terhadap jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaim€rna dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan nonna agarna, adat istiadat, dan budaya serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagl,an Ketiga Izin Keramaiaa

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya wajib memiliki lzin Keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWA.IIBAI{, DA![ LARANGAIT

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak:
1. a.memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. b.melakukan usaha pariwisata;
3. c.menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
4. d.berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. a. b. c. d. e. f. 7 (21 Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
5. a.menjadi pekerja/buruh;
6. b.konsinyasi; dan/atau
7. c.pengelolaan.

Pasal 9

Setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwis ataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggr.

Pasal 10

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 1 1 Setiap pengusaha pariwisata berhak:

a.mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidan g kepariwisataan ;
b.membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d.mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi,an Kedua Kewqflban

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sanna dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
c.memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
d.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. 8

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…