DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Dasar, Fungsi dan Tujuan; BAB III Masa Pendidikan; BAB IV Peserta Didik; BAB V Tenaga Kependidikan; BAB VI Kurikulum; BAB VII Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan; BAB VIII Kewajiban Penyelenggara; BAB IX Evaluasi dan Syahadah; BAB X Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; b. c. 3. 4.
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AI5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2AO7 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor I24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7691; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor Il2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN 6. 7. 8. 9. 10. 11. t2. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH AWALIYAH. PET{YELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

MASA PENDIDII(AN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

Peserta didik Madrasah Diniyah Awaliyah berusia paling rendah 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

a.mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
b.menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Diniyah Awaliyah;
c.menghormati tenaga pendidik; dan
d.ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut:

a.memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
b.mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
c.mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
d.memperoleh penilaian hasil belajarnya.

BAB V

TENAGA KEPEI{DIDII{AN

Pasal 9

(1)Tenaga pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c.memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 1 1 Setiap tenaga pendidik mempunyai hak sebagai berikut:
a.memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari lembaga atau instansi penyelen ggara;
b.memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
c.menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 12

Program pembelajaran pada Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat:

a.kurikulum inti, terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah; dan/atau
b.kurikulum muatan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Bagi Penyelenggara TPA Paket A atau TQA, wajib menyesuaikan dengan masa pendidikan dan kurikulum Diniyah Awaliyah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…