DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Penertiban Kegiatan (Untuk mewujudkan suasana hikmat, khusyuk dan harmonis di bulan Ramadhan, perlu dilakukan penertiban ; Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan restoran; b. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan hiburan; c. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya); Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I

KTTENTUAIT I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Bulan Ramadhan adalah bulan bagi umat islam diwajibkan untuk berpuasa.
5.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
6.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
7.Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Pamekasan dapat melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik.

BAB II

PENERTIBAIT KTGIATAIT

Pasal 2

(1)Untuk mewujudkan suasana hikmat, khusyuk dan harmonis di bulan Ramadhan, perlu dilakukan penertiban.
(2)Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.kegpatan/usaha yang berkaitan dengan restoran;
2. b.kegiatan/usaha yang berkaitan dengan hiburan;
3. c.kegiatanlusaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya.

Pasal 3

Setiap orang dalam menjalankan usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wqiib memperhatikan dengan sungguh- sungguh hal-hal yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.

Pasal 4

(1)Setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan dan/atau minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul 14.00 WIB. 4
(2)Setiap toko dan/atau sejenisnya yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari serta juga menjual makanan, minuman dan/atau sejenisnya dalam kemasan tetap dapat bedualan seperti biasa.
(3)Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran.

Pasal 5

(1)Setiap orang dilarang menjalankan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurlf b yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha hiburan yang ditujukan bagi anak-anak.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuat, menjual, menggunakan, dan membunyikan petasan, meriam bambu, dan/atau sejenisnya yang menimbulkan letusan selama bulan Ramadhan

BAB III

PERAN SERTA MASYARAI(AT

Pasal 7

(1)Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan.
(2)Peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
1. a.sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis;
2. b.memberikan nasihat, teguran, dxtlatau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
3. c.memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIITAAil DAIY PENGAWASATT

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

BAB V

SAITKSI AD}IIilISTRATIT

Pasal 10

(1)Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.pencabutan izin usaha;
2. b.tidak menerbitkanizin usaha selama bulan Ramadhan; dan/atau
3. c.penutupan tempat usaha; dan/atau
4. d.jenis sanksi administratif lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap atau jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bempa buku, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungi awabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. 6

BAB VII

I(BTENTUAIT PIDAITA

Pasal 12

(1)Setiap ora.ng yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Setiap or€rng atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…