DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Antara Lain mnegatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Tahapan pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan); Hak Memilih dan Penetapan Pemilih; Pencalonan Kepala Desa (Persyaratan Calon Kepala Desa, Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Tata Cara Pengajuan Calon Bakal kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Kepala Desa); Kampanye; Pemungutan Suara; Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan Surat; Penetapan Calon Terpilh; Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa; Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa; Kewajiban dan larangan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a|; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tartbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2. 3. 4. 5. 6. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara,n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l99l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201'4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurLts urusan pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6. 3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepenting€rn masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Hari adalah hari kerja. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. t6. t7. 18. t9. 20.

(1)(21 4

BAB II

PEIY-ELEN(X}ARAAN PEMILIHAN KTPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilaksanakan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati. Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliPuti : a.. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pemilihan; dan pelaporan pelaksanaan
h.melaksanakan tugas dan wewena.ng lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)
(4)
(1)(2t
(3)
(1)(21 a. b. c. d. 5

BAB III

TAIIAPAN PEMILIHAN KEPALII DESA Bagtan Kesatu

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: perslapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan.

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
b.BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa. {21 Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Dalam penyelenggaraan antara lain:
1. a.memberikan saran Pemilihan; dan

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa, BPD berwenang dan pertimbangan kePada Panitia

b.membantu menyelesaikan permasalahan pemilihan. pada saat 6

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merenc€rnakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. (21 Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

(1)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarilikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 2O (dua puluh) hari;
3. c.penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
4. d.penetapan daftar pemilih tetap;
5. e.pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
6. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(2)Kegiatan pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melibatkan Saksi Calon Kepala Desa. Baglan Keenpat Penungutan Suara Pasal 1 1
(1)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan (21
(1)7
1. c.dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang s€una lebih dari 1 {satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar dan dituangkan dalam Berita Acara. Dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melibatkan Saksi Calon Kepala Desa. Baglan Kelima Penetapan

Pasal 12

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas kegiatan:

a.laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
b.laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
c.Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…