DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan substasi: (a) penghasilan pimpinan dan anggota DPRD; (b) tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; (c) uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; (d) belanja pet{unjang kpgiatan DPRD; (e) pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 8. 9. 10. 11. 12. 13. t4. 15. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah.
8.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
9.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran T\.rnjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAIY ANGGOTA DPRI)

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
i.tunjangan reses. 3

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. t3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. (21 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (21 Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c. {21 T\rnjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. (21 Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1O% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)T\.rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)T\rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar l45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. (21 Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4Yo (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufg. {2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)T\rnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 12

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (21 Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(3)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(4)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…