DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Antara Lain memuat tentang Fungsi, Hak, Kewajiban dan larangan Badan permusyawaratan Desa; Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; Pengisian Keanggotaan; Tunjangan dan Biaya Operasional; Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Pamekasan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati unhrk menang€rni sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unhrk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 5. 6. 3 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggffa pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa. 10. Badan Permusyawaratart Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. BAB II FUNGSI, I|AI! KEWA,JIBAII, DAI$ LARAITGAN BADAIY PERilUSYAWARATAIY DESA

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 4

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak: a. mengajukan usul r€rncangan Peraturan Desa; b. mengajukanpertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. c. d. e. b. 4

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. meqiaga norrna dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 6

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, danlatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; menyalah gunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan; merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perrrndang-undangan; sebagai pelaksana proyek Desa; menjadi pengurus partai politik; dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. BAB III KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA

Pasal 7

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2\ Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. c. d. e. f. g. h. i. (3) 5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 8

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota terlua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

(1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memeg€rng teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka; c. bemsia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. (21 Bagt Pegawai Negeri Sipil/TNl-Polri yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harrs terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Atasan.

Pasal 1O

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) or€rng dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (21 Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (1) (21 (3) (3) (41 6 Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapa.n masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : "Demi Allah/nrhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewqjiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal I 1 Ketentuan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. sebanyak 5 (lima) orang anggota, untuk jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) Jlwa; b. sebanyak 7 (tqiuh) orang anggota, penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) 3000 (tiga ribu)jiwa; c. sebanyak 9 (sembilan) orang anggota, penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu)jiwa. untuk jumlah BAB TV PEITGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin ketenvakilan perempuan. (21 Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Desa mem-bentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa.

Pasal 13

Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proPorsional. Susunan - panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: untuk jumlah sampai dengan (1) (2t 7 a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. bendahara merangkap anggota.; dan d. anggota. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi Panitia Pengisian Keanggotaan Permusyawaratan Desa. (U Panitia

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…