DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman; Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip : a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Perumahan dan permukiman terdiri atas: a. perumahan tidak bersusun; dan b. rumah susun; Prasarana, sarana dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas; Persyaratan Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas; Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas; Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Gubemur secara berkala setiap 6 (enam) bulan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang; Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sanksi Administratif; Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaima.na mestinya.
4.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengemb€rngan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
5.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
6.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman baik perorangan ataupun berbadan hukum.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 1 1. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. L2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
13.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melalmkan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 4

BAB II

TUJI'AN DAIT PRIIYSP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas penrmahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip :

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetqiui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasara.na, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungcrn perumahan dan permukiman; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan penrntukannya.

BAB III

PERUMAIIAil DAIT PER}IUKIMAIT

Pasal 4

Pemmahan dan permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. l2l Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (21 Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersarna, benda-bers€una, dan tanah-bersama. 5

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. BAB TV PRASARAITA, SARAIIA, DAII UTILITAS

Pasal 8

(U Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain :

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
d.tempat pembuangan sampah; dan
e.instalasi pengolahan air limbah untuk rumah susun. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
1. a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. b.sara.na pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.sarana pendidikan;
4. d.sarana kesehatan;
5. e.sarana peribadatan;
6. f.sara.na rekreasi dan olah raga;
7. g.sarana permakaman;
8. h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.sarana parkir. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan telepon;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringantransportasi;
6. f.pemadam kebakaran; dan
7. g.sarana peneranga.n jalan umum. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PErYERATTAII PRASARANA, SARAITI4, DAN UTILITAS

Pasal 11

(1)Setelah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selesai dilaksanakan, Pengembang wajib segera menyerahkan kepada Pemerintah Daerah. (21
(3)6 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan:
3. a.secara bertahap, apabila renca.na pembangunan dilakukan bertahap; atau
4. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(1)(2t

Pasal 12

Penyerahan prasarana dan utilitas pada bersusun berupa tanah dan bangunan. Penyerahan sarana pada perumahan tidak tanah siap bangun. perumahan tidak bersusun berupa

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…