DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur: 1. Persyaratan pengangkatan perangkat desa; 2. Mekanisme pengangkatan perangkat desa; 3. Pemberhentian perangkat desa; 4. Pemberhentian sementara; 5. Larangan bagi perangkat desa; 6. Sanksi Administratif bagi perangkat desa yang melanggar larangan;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah"
5.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 7. 8. 9. 10. 11. 3

BAB II

PENGAI{GI(ATAI| PERANGKAT DESA Bagial Kosatu Perryaraten

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus" l2l Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 2O (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bebas narkoba;
2. b.bersedia bekedasama dengan Kepala Desa;
3. c.tidak pernah melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila; dan
4. d.bertempat tinggal di Desa paling singkat I (satu) tahun sebelum pendaftaran. {4} Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {3} diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
b.surat pernyataan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhinneka T\rnggal lka, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran;
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
h.surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo; J.

(1)4 surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan Kepala Desa, diatas kertas bermaterai cukup; dan surat pernyataan bersedia tidak melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila, diatas kertas bermaterai cukup. Bagtan Kedua ilekaalsme

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota;
b.Tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
c.penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong;
d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
f.dalam hal Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
g.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
h.apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap memberikan persetujuan kepada nomor urut 1 {satu). (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, harus mendapatkan bin tertulis dari Bupati. Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

(1){2t 5

BAB III

PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA

Pasal 6

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 12l' Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 6O (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagr memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; danlatau
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wqjib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Bagiaa Kedua Pemberhentlan Scmentara

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (21 Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa; atau
3. c.tertangkap tangan dan ditahan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 8

(l) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugasnya dilaksanakan oleh Pelaksana T\rgas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. l2t t3l 6 Dalam hal tidak terdapat unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, maka Pelaksana Ttrgas diisi dari unsur yang lain. Pelaksana T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dan ayat (21ditetapkan oleh Kepala Desa dengan $urat Perintah T\rgas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. BAB TV UTNAJTGAIT

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila; f . melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota danlatau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repubtik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum danlatau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan/ atau meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggun gj awabkan.

BAB V

SA"ITKSI AI}TITISTRATIF

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3)k. l. 7

BAB VI

I(BTENTUAN PERALIHAN Pasal 1 1 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…