menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Desa;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27s0l;
3.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang€rn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sae5);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 56791;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
7. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN DESA. 8. 9. 10. 11. Menetapkan :