DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP;dan b. memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; Tujuan Peraturan Daerah ini adalah: a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelaku; b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna; d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar; e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP, berupa penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi. Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan TSP; Pelaksanaan TSP; Program TSP; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETEIYTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
4.Tanggungiawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norrna, dan budaya masyarakat setempat.
5.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP; dan
b.memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelaku;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan penrndang- undangan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagt pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
e.meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP, berupa penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum:
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan; dan
h.kemandirian. Baglan Kedua Prinsip

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
1. a.kepentingan umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.keberpihakan;
7. g.kemitraan:
8. h.inisiasi; 5
9. i.mutualistis, dan non diskriminasi;
10. j.koordinatif; dan
11. k.sensitivitas.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional,
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas: kreatif dan inovatif; terukur; program perbaikan berkelanjutan; dan kebijakan dan keadilan.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralryatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas aktifitas perusahaan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan.

Pasal 8

(1)Kecamatan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP melalui Bupati.
(2)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP. BAB TV PELI\KSANAAN TSP

Pasal 9

Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan. Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. e. f. o D' h.

(1)(21
(3)6

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

a.men5rusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manaj emen maupun progra.m pengembangan perusahaan.

(1)Program TSP meliputi :
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung kepada masyarakat.
(2)Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB V

PROGRAM TSP Pasal 1 L

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan social, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…