DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PASAL 1; PASAL 2; PASAL 4; PASAL 11; PASAL 25; PASAL 31; PASAL 34; PASAL 43; PASAL 47A; PASAL 47B; PASAL 47C; PASAL 52; PASAL 55; PASAL 55A; PASAL 59A; PASAL 59B; PASAL 60; PASAL 60A; PASAL 60B; PASAL 60C; PASAL 60D; PASAL 60E

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29301, sebagaimana diubah dengan Undang* Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Ol; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 523a); Mengingat : 1. b. c. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 L7l
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6OaIl;
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2AH tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2Ol7;
10.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 1 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20 15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT.A,N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4) diubah sebagai berikut:

l.Setelah angka 20 dalam Pasal 1 ditambahkan 17 {tujuh belas) angka yakni angka 21 sampai dengan angka 37, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik htdonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai Llnsur penyelen ggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 1. Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pernilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa,
14.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat Dps adalah daftar pemilih -yang disusun berdasarkan data Daftar pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang telah ditambah dengan pemilih baru.
16.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut Dprb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan beium terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepaia Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19.Tempat Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 2O. Hari adalah hari kerja.
21.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umllm, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 22.Perr'ilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan I (satu) kali atau bergelombang.
23.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa.
24.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa dalam 2 {dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
25.calon Kepala Desa adalah Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26.calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
27.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa daiam kurun waktu tertentu.
28.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang menyeienggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang hanya dibentuk jika jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu).
29.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
30.Penjaringan adalah suatu upa)'a _yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat yang bersangkutan.
31.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para Bakal Calon.
32.Pemilihan Kepala Desa Antar waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
33.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
34.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
35.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
36.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
37.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat {4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (21 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang sesuai dengan masa jabatan Kepaia Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka wakru 6 {enam} tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jatratan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; danlatau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah dan setelah ayat (2).ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoodinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumiah surat suara dan kotak suara;
4. d.menfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Penrilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten dinyatakan bubar setelah Calon Kepala Desa terpilih dilantik sebagai Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal I 1

(1)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan
3. c.apabila terdapat lebih dari I {satu) orang Calon Kepala Desa memperoieh suara terbanyak yang sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(1a)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Panitia Pemilihan rnelibatkan Saksi Calon Kepala Desa.

5.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf g dan huruf I diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a, warga negara Republik Indonesia;
1. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Trrnggal lka;
3. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
4. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan siap berdomisili di Desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
6. g.tidak mencalonkan diri pada 2 {dua} Desa atau lebih;
7. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima| tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; j tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. k.berbadan sehat dan bebas narkoba; L tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut- turut; dan
10. m.tidak mengundurkan diri pada saat pencalonan.
(2)Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 Anggota dan/atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa waiib mengundurkan diri sebagai anggota dan/atau pimpinan BPD terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
7.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat {5) dan ayat (6), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Penetapan Calon Kcpala Dcsa scbagaimana dirnaksud dalarrr Pasal 33 ayat {1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. (21 Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh anggota atau pimpinan BPD, Camat, beserta undangan lainnya.
(3)Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
(4)Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5)Dalam hal Calon Kepaia Desa berhalangan hadir pada saat pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan alasan yang dibenarkan, maka dapat dikuasakan dan hasil pengundian tetap dinyatakan sah.
(6)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

8.Ketentuan Pasal 43 huruf f diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabiia:

a.surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau
f.tidak terdapat coretan atau tanda lain, termasuk di antaranya coblos tembus. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 47A, Pasal 478, dan Pasal 47C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

t1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih. (21 Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan pada acara pengambiian sumpahljanji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
(4)Mernori serah terima jabatan sebagairnana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.monografi desa;
3. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.rencana program yang akan datang;
5. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.hambatan yang dihadapi; dan
7. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 478

(1)caion Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa. (21 Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9.

Pasal 47C

(1)Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa. (21 Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebeium pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa. {5} Caion Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat {3), dan ayat (4} paling lambat 14 (empat) belas hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meiaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa. l0.Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

{1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD. (21 Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {i) ditetapkan berdasarkan asas merata untuk masing*masing Desa dan asas proporsional sesuai jumlah pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir.

(3)Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa. I 1. Pasal 55 ayat {2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meningqal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan. (21 Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
4. a.berakhir masa jabatannya;
5. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 {enam} bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak diketahui keberadaannya;
6. c.tidak lagi mernenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
7. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
8. e.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi I (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
9. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
10. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Jika Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati rnelalui Camat.
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…