DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20 I 9 Nomor 9) diubah sebagai berikut: I. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan I (satu) angka yaitu angka 2 la: 2. Ketentuan Pasal 3 d.iubah:

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah adanya perubahan yang mendasar karena kebijakan nasional yang tida.k sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintab Pusat;
b.bahwa perubahan yang mendasar meliputi keaadaan darurat pandemi Covid-19 yang melanda secara gelobal sejak akhir tahun 2019 yang belum mereda sampai saat ini telah mengubah beberapa pandangan dokumen RPJMD baik terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah termasuk target indikator konerja utama daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19 65 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730}; 1
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9 , Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2 la sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
12.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, dunia usaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 4
14.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijak.an masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16.Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokum.en perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. 18a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan adanya perubahan yang mendasar karena kebijakan nasional diantaranya:

a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
b.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024; dan
d.6 (enam) Arahan Presiden dalam Membendung Covid 19 serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
1. 19.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (Ii.ma) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknolcratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati. 5
2. 30.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan a tau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
3. 31.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
4. 32.Misi adalah rumusan um.um mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan unruk mewujudkan visi.
5. 33.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
6. 34.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian basil program Perangkat Daerah.
7. 35.Strategi adalah Langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
8. 36.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerab/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. 37.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
10. 38.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. 39.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. 40.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ asaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. 41.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, basil, dampak.
14. 42.Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud. 7
15. 43.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
16. 44.Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
17. 45.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. 46.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 4 7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
19. 48.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. 49.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
21. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)RPJMD berikut: BABI

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan untuk periode 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pamekasan. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Pamekasan ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2020- 2024; telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

Pasal 3

disusun dengan sistematika sebagai PENDAHULUAN 8 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; ~ BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. Pasal II . -Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 2 Februari 2022 RIS DAERAH PAMEKASAN, Ditetapkan di Pamekasan 2 tanggal 2 Februari 2022 ~ p q, l'I PAMEKASAN, r LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 332-6/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2 , dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dolrume n perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi 1 misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 harus mengacu dan berpedoman k epada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 mernpakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Kemudian, RPJMD juga memuat strategi dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencana an tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus menggunakan konsep SMART-C (Specific, Measurable, Aggreable, Realistic, Time- bounded, and Continously Improve). Spesiflc atau spesifik. artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat menggambarkan kesesuaian dengan kespesifikan dari tujuan, sasaran dan program yang akan diukur. M easurable atau dapat diukur, artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat lrualitatif maupun lruantitatif. Aggreable atau disepakati, artinya indikator dalam RPJMD telah disepakati oleh semua pihak. Realtstfc atau dapat dicapai, artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat dicapai sehingga mampu menyediakan data secara tepat dan akurat. Time-bounded atau berjangka waktu tertentu, artinya indikator kinerja dalam RPJMD mempertimbangkan periode waktu tertentu dalam pencapaiannya. Continously Improve atau upaya peningkatan yang berkelanjutan, artinya ada upaya berkel~jutan yang dilakukan u n tu k men gembangkan dan m emperbaiki kualitas, target dan proses pencapaian indikator kinerja yang s udah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Pasal 7 bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (top-down) dan bawah- atas (bottom-up). Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu mengguna.kan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 10 Pendekatan teknokratis diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengurnpulan data,pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknoratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan rm juga menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:
1. a.Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. c.Adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. d.Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan utamanya gender;
5. e.Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. f.Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. Pendekatan politis dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan yang mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:
7. a.Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
8. b.Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
9. c.Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan. Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan bottom up dan top down, hasilnya d iselaraskan melalui musyawarab yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodesasi RPJMD. 11 Dalam ketentuan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan basil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terbadap kebijakan yang ditetapkan oleb Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:
10. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
11. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
12. c.Terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan pemyataan di atas maka perlu dilakukan perubahan terbadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:
  1. 1.Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2018-2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Secara umum hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD yaitu masib terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra. Adapun beberapa basil evaluasi yang tidak sesuai diantaranya Visi pada beberapa Renstra perangkat daerah memiliki redaksi yang berbeda yaitu redaksi "Nilai-nilai Islam". Sedangkan Visi yang ada di RPJMD yaitu "Nilai-nilai agama". Masih ada tujuan pada Renstra PD yang belum sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD. Beberapa PD masih belum menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ada di RPJMD. Pada program dan dana indikatif masih banyak PD yang belum sesuai program maupun dana indikatif antara RPJMD dan Renstra. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa poin pada RPJMD Kabupaten Pamekasan yang belwn berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten yaitu : 1) Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. 2) Program Aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, 3) Kawasan butan produksi dan 4) Kawasan pertambangan.
  2. 2.Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berlakunya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan infonnasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Adapun informasi tersebut, memiliki maksud sebagai berikut: 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerab serta laporan pengelolaan keuangan daerah; 12 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah; 3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah; menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah; 4) Mendukung keterbukaan informasi kepada rnasyarakat; 5) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan 6) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
  3. 3.Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK} serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Sehubungan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pemetaan dan penyesuaian urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur secara detail sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing dinas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 3 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 salah satunya membahas mengenai organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. 4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} 2020-2024. Penyusunan rancangan RPJMD selain memprioritaskan pada agenda- agenda daerah juga harus melakukan telaah terhadap perencanaan nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan berada pada pergantian Presiden yang sekaligus menjadi dasar perubahan pada RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Konsekuensi dari perubahan RPJMN tersebut yaitu Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan program prioritas nasional yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah.
  5. 5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Penyusunan rancangan RPJMD selain memprioritaskan pada agenda- agenda daerah juga harus melakukan telah terhadap perencanaan provinsi. RPJMD Kabupaten Pamekasan berada pada pergantian Gubemur yang sekaligus menjadi dasar adanya perubahan pada RPJMD Provinsi Tahun 2014- 2019 menjadi RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024 yang menjabarkan visi, misi, dan program-program Gubemur dan Wak:il Gubemur terpilih, RPJMD Provinsi menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten/Kota, sehingga RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan.
  6. 6.Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Melalui perubahan regulasi ini, maka berdampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD. Peraturan Pemerintah 1n1 mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Menyesuaikan dengan perubahan tersebut berpengaruh pada perlunya dilakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018- 2023.
  7. 7.Adanya Arahan Enam (6) Arahan Presiden dalam Membendung Covid 19 serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 13 Enam (6) Arahan Presiden dalam Rangka Membendung Covid-19 yaitu: 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengu,iian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat; 2) Memanfaatkan teknologi iniormasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedici.ne; 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detil dan baik; 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki ked.isiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19; 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid- 19. Selain Enam Arahan Pesiden, berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menyebabkan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Kab/Kota) harus merealokasi APBD untuk kesehatan, social safety net dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionaliasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak proritas/produktif. Sebagai upaya menindaklanjuti ketujuh hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Parn.ekasan Tahun 2018-2023. Namun tentu Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tetap merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.
  8. 11.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas 14 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................. i DAFTAR GAMBAR ................................................................. iii DAFTAR TABEL..................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .......................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ...................................................................I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................ I-9 1.3 Hubungan Antar Dokumen .............................................. I-16 1.4 Maksud dan Tujuan ......................................................... I-45 1.4.1 Maksud ................................................................. I-45 1.4.2 Tujuan .................................................................. I-45 1.5 Sistematika Penulisan ...................................................... I-47 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..........................................II-1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah...........................II-1 2.1.2 Topografi ................................................................II-4 2.1.3 Geologi ...................................................................II-7 2.1.4 Hidrologi ................................................................II-8 2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah ........................... II-10 2.1.6 Demografi ............................................................ II-12 2.1.7 Wilayah Rawan Bencana ...................................... II-16 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................... II-19 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-19 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................. II-29 2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................. II-39 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .............................. II-39 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar............. II-95 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................... II-153 2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan .................................................... II-192 2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan .................................................... II-197 2.3.6 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintahan .................................................... II-203 2.3.7 Fokus Kewilayahan ............................................ II-205 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................. II-211 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................. II-211 2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .................................... II-214 2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia ............................ II-214 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ......................... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .............................................III-2 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ...................................III-3 3.1.2 Neraca Daerah ....................................................III-12 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • ii 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..................III-26 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..........................III-28 3.2.2. Analisis Pembiayaan ..........................................III-29 3.3 Kerangka Pendanaan .......................................................III-33 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.......................III-35 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ...................III-43 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ................................................................ IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ........................................... IV-1 4.2 Isu Strategis ..................................................................... IV-9 4.2.1 Isu Strategis Internasional ................................... IV-9 4.2.2 Isu Strategis Nasional......................................... IV-23 4.2.3 Isu Strategis Regional ......................................... IV-56 4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan (RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat) ................................................. IV-56 4.2.5 Telahaan Dokumen Lainnya ............................... IV-60 4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan .................. IV-99 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ......................... V-1 5.1. Visi ...................................................................................V-2 5.2. Misi ...................................................................................V-6 5.3 Tujuan dan Sasaran..........................................................V-9 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ......................................... VI_1 6.1 Strategi Umum ................................................................ VI-1 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ............................ VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..................................................................VIII-1 8.1 Indikator Kinerja Utama ................................................. VIII-1 BAB IX PENUTUP .............................................................. IX-1 9.1 Kaidah Pelaksanaan ......................................................... IX-1 9.2 Pedoman Transisi ............................................................. IX-2 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...............................................................I-17 Gambar 1.1 Pola Hubungan RPJMD dengan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang ...........................................I-29 Gambar 2.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.......................................................... II-1 Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-13 Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan ................... II-20 Gambar 2.4 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-22 Gambar 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 .................... II-24 Gambar 2.6 Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2015-2020 ........................................................ II-30 Gambar 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-41 Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ......... II-42 Gambar 2. 9 Tingkat Pendidikan ........................................... II-48 Gambar 2.10 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Jawa Timur Tahun 2015-2020 .. II-55 Gambar 2.11 Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Pamekasan Tahun 2017-2019 ............................................. II-98 Gambar 2.12 Proporsi Laki-laki dan Perempuan dalam Sektor Formal dan Informal Tahun 2019 ..................... II-99 Gambar 2.13 Jumlah Pengunjung Domestik Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata di Kabupaten Pamekasan, 2018-2019 ....................................II-172 Gambar 2.14 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020 .......................................................II-177 Gambar 2.15 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) .................II-194 Gambar 2.16 Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2016..........................II-212 Gambar 2.17 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019 ..........................................II-213 Gambar 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 ..II-214 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • iv Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 .............................................. III-5 Gambar 3.2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020............................ III-6 Gambar 3.3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020............................ III-9 Gambar 3.4. Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020 ....................... III-18 Gambar 3.5. Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020 ....................... III-21 Gambar 3.7 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja ........................................ III-29 Gambar 4.1 Pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan Lapangan Usaha .............................................................. IV-25 Gambar 5.1 Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ......... V-17 Gambar 6.1 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata .......... VI-2 Gambar 6.2 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata .......... VI-3 Gambar 6.3 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Daya Beli Masyarakat . VI-4 Gambar 6.4 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah .. VI-5 Gambar 6.5 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha ........ VI-6 Gambar 6.6 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja .................................................................. VI-7 Gambar 6.7 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kemandirian Desa ...... VI-8 Gambar 6.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas ..................................... VI-9 Gambar 6.9 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Terpadu ........................................................... VI-10 Gambar 6.10 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau VI-11 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • v Gambar 6.11 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, dan Tertib ............................................................... VI-12 Gambar 6.12 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat ...................................................... VI-13 Gambar 6.13 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan ..................... VI-14 Gambar 6.14 Milestone Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023.......................... VI-16 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • vi DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan dengan RPJMN ................................................... I-17 Tabel 1.2 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab.Pamekasan ................................................. I-19 Tabel 1.3 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur ........................................................ I-27 Tabel 1.4 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, dan RTRW Kabupaten Sekitar ........ I-30 Tabel 1.5 Sinkronisasi RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Materi Teknis RTRW dan Dinamika Pembangunan .................................... I-37 Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Nama Ibu kota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ................................................................... II-2 Tabel 2.2 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........... II-2 Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 .................... II-3 Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 .................... II-4 Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan Tahun 2020........................ II-5 Tabel 2.6 Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ................................................................... II-8 Tabel 2.7 Nama, Panjang, dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ...... II-9 Tabel 2.8 Jumlah Sumber/ Mata Air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 ...................................... II-9 Tabel 2.9 Nama-Nama Dam/ Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 .................................... II-10 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 ......... II-13 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020 ................................................................. II-14 Tabel 2.12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pamekasan, 2020 ............................ II-15 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • vii Tabel 2.13 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020 ............................ II-15 Tabel 2.14 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 ........................... II-16 Tabel 2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang memperoleh Peringatan Dini dan Persentase Desa/ Kelurahan tangguh Bencana Tahun 2015-2020 II-17 Tabel 2.16 Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2015-2020 .......... II-18 Tabel 2.17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-18 Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atau Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 (%) ..................... II-21 Tabel 2.19 Data terkait Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-26 Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020 ........................................................ II-28 Tabel 2.21 Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ........................................................ II-29 Tabel 2.22 Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-32 Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-36 Tabel 2.24 Kategori Indeks Pelayanan Publik ......................... 37 Tabel 2.25 Indeks Pelayanan Publik Dinas/ Badan Tahun 2020 ................................................................. II-38 Tabel 2.26 Indeks Pendidikan Tahun 2015-2020................ II-40 Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020 ........................ II-43 Tabel 2.28 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 . II-44 Tabel 2.29 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 . II-45 Tabel 2.30 Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020 ........................................... II-46 Tabel 2.31 Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020. II-47 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • viii Tabel 2.32 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid- Guru Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 II-48 Tabel 2.33 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2019 ......... II-51 Tabel 2. 34 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 ...................................................... II-51 Tabel 2.35 Indeks Kesehatan 2015-2020 ............................ II-54 Tabel 2.36 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-57 Tabel 2.37 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-57 Tabel 2.38 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-58 Tabel 2.39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-59 Tabel 2.40 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ..... II-59 Tabel 2. 41 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-60 Tabel 2. 42 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 ..................................... II-61 Tabel 2.43 Rasio Tenaga Dokter Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ......... II-63 Tabel 2.44 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 . II-63 Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, 2020 ................................................................. II-64 Tabel 2.46 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ......... II-64 Tabel 2.47 Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-65 Tabel 2.48 Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-65 Tabel 2.49 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-66 Tabel 2.50 Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-66 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • ix Tabel 2.51 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-67 Tabel 2.52 Kesehatan Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-67 Tabel 2.53 Jumlah Kasus Penyakit Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-68 Tabel 2.54 Data Perkembangan Stunting Menurut Bulan Timbang Agustus Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020 ............................................. II-69 Tabel 2.56 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................................ II-76 Tabel 2.57 Panjang Jalan (km) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ............................................. II-76 Tabel 2.58 Panjang Jalan dan Jembatan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2020 ........................................................ II-77 Tabel 2.59 Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2019 . II-77 Tabel 2.60 Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ......... II-78 Tabel 2.61 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-78 Tabel 2.62 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai Dengan RTRW Kabupaten Pamekasan ... II-79 Tabel 2.63 Rumah Layak Huni (unit) dan Kawasan Kumuh Tahun 2015-2020 ................................. II-80 Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2015-2020 ........................................................ II-81 Tabel 2.65 Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020........................... II-82 Tabel 2.66 Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ......... II-83 Tabel 2.67 Persentase Kasus Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019........................... II-84 Tabel 2. 68 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ................................. II-84 Tabel 2.69 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2015-2020 ............................................. II-87 Tabel 2.70 Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2020 ........................................................ II-88 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • x Tabel 2.71 Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020 ......... II-88 Tabel 2.72 Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Pamekasan ......... II-89 Tahun 2018-2020 ............................................. II-89 Tabel 2. 73 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020 ...................................................... II-89 Tabel 2.74 Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ......... II-96 Tabel 2.76 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-100 Tabel 2.77 Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-101 Tabel 2.78 Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan 2015-2019 .................................... II-102 Tabel 2.79 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2017......................... II-104 Tabel 2.80 Tanah Bersertifikat Menurut Kecamatan dan Status Kepemilikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 .................................................... II-104 Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Air Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-106 Tabel 2.82 Kasus Lingkungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-107 Tabel 2.83 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-108 Tabel 2.84 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-110 Tabel 2.85 Perbandingan IKLH Kabupaten Pamekasan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 .................. II-110 Tabel 2.86 Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015-2020 ...................................................... II-111 Tabel 2.87 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang Tahun 2015-2019 .............. II-112 Tabel 2.88 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2020 ........................................... II-112 Tabel 2.89 Persentase PKK Aktif Tahun 2015-2020 .......... II-113 Tabel 2.90 Posyandu Aktif Tahun 2015-2020 ................... II-113 Tabel 2.91 Jumlah Desa Mandiri Tahun 2015-2020 ......... II-114 Tabel 2.92 Jumlah Desa Maju Tahun 2015-2020 ............. II-116 Tabel 2.93 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015-2020 ..... II-116 Tabel 2.94 Angka Kelahiran Total di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-117 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xi Tabel 2.95 Modern Contaraceptive Prevalence Rate di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-118 Tabel 2.96 Banyaknya Aksesptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-119 Tabel 2.97 Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi Tahun 2015-2020 ........................ II-120 Tabel 2.98 Rasio Akseptor KB Tahun 2015-2020 ............. II-121 Tabel 2.99 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2015-2020 ........................ II-122 Tabel 2.100 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana ([LKB/ PKB) di Setiap Desa/ Kelurahan Tahun 2015-2020 . II-123 Tabel 2.101 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2015-2020 ........................................... II-123 Tabel 2.102 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2015-2020 ...................................................... II-124 Tabel 2.103 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2015-2020 ........................................... II-125 Tabel 2.104 Persentase Pencapaian Peserta KB (%) Tahun 2015-2020 ...................................................... II-125 Tabel 2.105 Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ....... II-126 Tabel 2.106 Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019......................... II-127 Tabel 2.107 Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-128 Tabel 2. 108 Angka Kecelakaan di Kabupaten Pamekasan dan Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019..... II-129 Tabel 2.109 Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-130 Tabel 2.110 Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan Tahun 2015-2020 ........... II-131 Tabel 2.111 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020 ........................ II-133 Tabel 2.112 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2020 .................. II-134 Tabel 2.113 Kondisi Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018......................... II-136 Tabel 2.114 Perkumpulan Olahraga Tahun 2015-2019 ...... II-137 Tabel 2.115 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015-2019 . II-137 Tabel 2.116 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015-2019 ...................................................... II-138 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xii Tabel 2.117 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015-2019 ...................................................... II-139 Tabel 2.118 Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2015-2019 .. II-139 Tabel 2.119 Jumlah Lembaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-141 Tabel 2.120 Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-142 Tabel 2.121 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2015-2020 ............................. II-142 Tabel 2.122 Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2015-2020 ...................................................... II-143 Tabel 2.123 Pengunjung, Koleksi Judul Buku, Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020 ...................................................... II-144 Tabel 2.124 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Tahun 2015-2020 ........................................... II-145 Tabel 2.125 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2015-2020 ........................................... II-145 Tabel 2.126 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2015-2020 ...................................................... II-146 Tabel 2.127 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun pada Tahun 2015-2020 ........................ II-147 Tabel 2.128 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Tahun 2015-2020 ........... II-147 Tabel 2.129 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2015-2020 ........ II-148 Tabel 2.130 Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-148 Tabel 2.131 Jumlah Koleksi Judul Buku dan Jumlah Buku di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ... II-149 Tabel 2.132 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2013-2019 .................................. II-150 Tabel 2.133 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020 ...................................................... II-151 Tabel 2. 134 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku Tahun 2015-2020 ........................................... II-152 Tabel 2.135 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2015-2020 ........................... II-152 Tabel 2.136 Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-154 Tabel 2.137 Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ....... II-156 Tabel 2.138 Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-157 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xiii Tabel 2.139 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-158 Tabel 2. 140 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-159 Tabel 2.141 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabuapten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-159 Tabel 2.142 Jumlah Perahu/ Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-160 Tabel 2.143 Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-160 Tabel 2.144 Jumlah Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-161 Tabel 2.145 Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-162 Tabel 2.146 Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-162 Tabel 2.147 Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-163 Tabel 2.148 Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-164 Tabel 2.149 Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-164 Tabel 2.150 Jumlah dan Persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-165 Tabel 2.151 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019......................... II-167 Tabel 2.152 Jumlah Objek Wisata Tahun 2018-2020 ......... II-167 Tabel 2.153 Potensi Wisata Kabupaten Pamekasan ............ II-168 Tabel 2.154 Distribusi Persentase Sektor Tanaman Pangan, Hortukultura, dan Perkebnan Terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016 ....... II-174 Tabel 2.155 Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019......................... II-174 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xiv Tabel 2.156 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-175 Tabel 2.157 Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pamekasan ........... II-176 Tabel 2.158 Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2019 ............................................. II-176 Tabel 2.159 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020 ................. II-178 Tabel 2.160 Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan, 2019-2020 ................. II-179 Tabel 2.161 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020......................... II-180 Tabel 2.162 Banyaknya Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2020 ...................................................... II-180 Tabel 2.163 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 .................................. II-181 Tabel 2.164 Jumlah Industri Usaha Tahun 2015-2020 ...... II-182 Tabel 2.165 Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-182 Tabel 2.166 Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-183 Tabel 2.167 Persentase Kerjasam Produksi Antar IKM yang Telah Dibina Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-183 Tabel 2.168 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-184 Tabel 2.169 Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-184 Tabel 2.170 Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-185 Tabel 2.171 Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-185 Tabel 2.172 Unit Usaha Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-186 Tabel 2.173 Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-186 Tabel 2.174 Jumlah Ormas, Kegiatan Politik Daerah, dan Kegiatan Pembinaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-188 Tabel 2.175 Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ........................................... II-188 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xv Tabel 2.176 Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ........................................... II-188 Tabel 2.177 Presentase Penduduk Berakte Lahir Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019......................... II-189 Tabel 2.178 Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015-2020 ...... II-192 Tabel 2.179 Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya Tahun 2015-2020 ................ II-192 Tabel 2.180 Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-193 Tabel 2.181 Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-193 Tabel 2.182 Jumlah Kebijakan Daerah yang Di Terbitkan dalam 1 Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-195 Tabel 2.183 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-195 Tabel 2.184 Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-196 Tabel 2.185 Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015-2020 ..... II-196 Tabel 2.186 Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Tahun 2015-2020 .. II-196 Tabel 2.187 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 ...................................................... II-197 Tabel 2.188 Persentase SP2D yang Terbit Kurang Dari 2 Hari Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-198 Tabel 2.189 Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD <50% Tahun 2015-2020 ........................ II-198 Tabel 2.190 Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD >90% Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-199 Tabel 2.191 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-199 Tabel 2.192 Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ...................................................... II-200 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xvi Tabel 2.193 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 ....... II-200 Tabel 2.194 Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ........................................... II-201 Tabel 2.195 Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-201 Tabel 2.196 Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Terdapat Hukuman Disiplin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-202 Tabel 2.197 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 ....... II-202 Tabel 2.198 Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Tahun 2015-2020 ...................................................... II-203 Tabel 2.199 Indeks Kepuasan Masayarakat Kecamatan Batumarmar Tahun 2015-2020 ...................... II-205 Tabel 2.200 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis Tahun 2015-2020 .................................. II-206 Tabel 2.201 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur Tahun 2015-2019 ................................. II-207 Tabel 2.202 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan Tahun 2015-2020 ............................ II-207 Tabel 2.203 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Tahun 2015-2019 ......................... II-208 Tabel 2.204 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan Tahun 2015-2020......................... II-209 Tabel 2.205 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo Tahun 2015-2020 ............................... II-210 Tabel 2.206 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean Tahun 2015-2020 ............................... II-210 Tabel 2.207 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Tahun 2015-2020 ............................... II-210 Tabel 2.208 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Tahun 2015-2020 ........................................... II-211 Tabel 2.209 Perkembangan Komponen Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016......................... II-212 Tabel 2.203 Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018 ...................................................... II-214 Tabel 2.204 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 ........................................... II-215 Tabel 2.205 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan III-217 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xvii Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan .......................... III-4 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan ....... III-8 Tabel 3.3 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan....................................................... III-11 Tabel 3.4 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pamekasan ..................................... III-14 Tabel 3.5 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas ........................................................... III-17 Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Pamekasan ..................................... III-28 Tabel 3.7 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan .... III-30 Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan ..................................... III-31 Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pamekasan ..................................... III-32 Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan ..................................... III-35 Tabel 3.11 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan ..................................... III-44 Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan ........ III-45 Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pamekasan......................................................... IV-2 Tabel 4.2 Ketercapaian TPB di Kabupaten Pamekasan .... IV-13 Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan ..................................................... IV-28 Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan .. IV-29 Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia.................................... IV-31 Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa ............................................................. IV-34 Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV-36 Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Menciptakan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ........................ IV-39 Tabel 4.9 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik .............................................................. IV-40 Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik .............................................................. IV-42 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xviii Tabel 4.11 Produktivitas Komoditas Unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan ................................... IV-46 Tabel 4.12 Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang .............................................................. IV-62 Tabel 4.13 Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Pamekasan....................................................... IV-93 Tabel 4.14 Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan .......... IV-97 Tabel 4.15 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pamekasan ................................... IV-100 Tabel 4.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah . IV-105 Tabel 4.17 Skala Penilaian Metode Rating ....................... IV-113 Tabel 4.18 Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan..................................................... IV-114 Tabel 4.19 Rata-Rata Skor Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan ................................... IV-120 Tabel 4.20 Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas .............. IV-125 Tabel 4. 21 Pemetaan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan..................................................... IV-127 Tabel 5.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan ............ V-5 Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023............................. V-6 Tabel 5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023........................... V-16 Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Visi: "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama" . V-18 Tabel 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pamekasan....................................................... VI-16 Tabel 6.2 Program Prioritas Anak Cerdas dan Pintar (ACAR).............................................................. VI-19 Tabel 6.3 Program Prioritas Kesehatan Gratis (Sehati) ..... VI-26 Tabel 6.4 Program Prioritas Desa Cerdas dan Mandiri (Cerdas) ............................................................ VI-37 Tabel 6.5 Program Prioritas Rujak Corek ......................... VI-40 Tabel 6.6 Program Prioritas Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa) ... VI-47 Tabel 6.7 Program Prioritas Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam) ..... VI-50 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • xix Tabel 6.8 Program Prioritas Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru da Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru) .......................................... VI-53 Tabel 6.9 Program Prioritas Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette) .......... VI-60 Tabel 6.10 Pelayanan Perijinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service / Pelayanan Prima (Ji Dulasis) ....................................................... VI-66 Tabel 6.11 Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng) ............................................ VI-69 Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pamekasan .............. VI-72 Tabel 7.1 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan ...................................... VII-2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023........................... VII-3 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ................. VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah ................ VIII-5 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • 20 VI- I-1 Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Kemudian, RPJMD juga memuat strategi dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah. RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja’e, S.Hi. yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2018. Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-3 tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus menggunakan konsep SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded, and Continously Improve). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1, yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasal 7, menyatakan bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (top-down) dan bawah–atas (bottom-up). Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada Rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-4
13. a.Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
14. b.Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
15. c.Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
16. d.Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan utamanya gender;
17. e.Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
18. f.Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. Pendekatan politis dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:
19. a.Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
20. b.Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-5
21. c.Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan. Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan bottom up dan top down, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-
  1. 2023.Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodesasi RPJMD. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-6 Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :
22. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
23. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
24. c.Terjadi perubahan yang mendasar; Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:
  1. 1.Hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD 2018-2023 Menunjukkan Hal-Hal Sebagai Berikut: Secara umum hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD yaitu masih terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra. Adapun beberapa hasil evaluasi yang tidak sesuai diantaranya Visi pada beberapa Renstra perangkat daerah memiliki redaksi yang berbeda yaitu redaksi “Nilai-nilai Islam”. Sedangkan Visi yang ada di RPJMD yaitu “Nilai-nilai agama”. Masih ada tujuan pada Renstra PD yang belum sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD. Beberapa Perangkat Daerah masih belum menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ada di RPJMD. Pada program dan dana indikatif masih banyak PD yang belum sesuai program maupun dana indikatif antara RPJMD dan Renstra. Selanjutnya, PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-7 berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa poin pada RPJMD Kabupaten Pamekasan yang belum berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten yaitu : 1) Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. 2) Program Aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, 3) Kawasan hutan produksi dan 4) Kawasan pertambangan.
  2. 2.Perubahan yang disebabkan karena regulasi dan kebijakan baru, diantaranya meliputi:
25. a.Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan/atau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. b.Terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
27. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
28. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024
29. e.Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-8
  1. 3.Keadaan darurat Pandemi Covid-19 yang melanda secara global sejak awal tahun 2020 yang belum mereda sampai saat ini, telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah (pendapatan yang mengalami penurunan realokasi belanja daerah) dan juga target indikator kinerja utama daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus direfocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net), serta operasional gugus tugas. Hal ini sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) serta adanya Enam (6) Arahan Presiden dalam Membendung Covid-19 yaitu: 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat; 2) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedicine; 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detail dan baik; 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19; I-9 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. Sebagai upaya menindaklanjuti ke-tujuh hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Namun tentu Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tetap merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
  2. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
  3. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa timur sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kota praja surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah UU Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa timur dan UU Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat, dan daerah istimewa jogjakarta; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-10
  4. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. 9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I-11
  11. 10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);
  12. 11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  13. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  14. 13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  15. 14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  16. 15.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  17. 16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • I-12 Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  18. 17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  19. 18.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  20. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  21. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  22. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  24. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis I-13 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  25. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  26. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  27. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  28. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  29. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  30. 29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
  31. 30.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; I-14
  32. 31.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  33. 32.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  34. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  35. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  36. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  37. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); I-15
  38. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  39. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  40. 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  41. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  42. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  43. 42.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  44. 43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  45. 44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  46. 45.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
  47. 46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah I-16 Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  48. 47.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
  49. 48.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
  50. 49.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
  51. 50.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6 No.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 260-6/2020);
  52. 51.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
  53. 52.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain tersebut meliputi; RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten dan/atau kota di sekitarnya. Secara umum pola keterkaitan antara RPJMD I-17 Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Olahan Penulis (2020) Gambaran secara detail mengenai keterkaitan RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan dokumen lainnya digambarkan dalam tabulasi sebagai berikut. Tabel 1.1 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan dengan RPJMN No RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi 1 RPJMD yaitu, Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat. 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Sesuai dengan Misi ke-2 pada RPJMD yaitu, I-18 No RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Berdaya Saing. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya. 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi ke-4, yaitu Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat. 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi ke-4, yaitu Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat. 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. Sesuai dengan Misi ke-5, yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai- nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. 6 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. 7 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Sesuai dengan Tujuan yang ada dalam Misi ke-3 RPJMD, yaitu Meningkatkan8 Pengelolaan Pemerintahan I-19 No RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 Pada tahap selanjutnya akan disajikan mengenai keselarasan antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 1.2 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab.Pamekasan Tahun 2005-2025 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 1 Visi RPJPD : “Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT” Visi RPJMD memiliki kesesuaian dan kesinambungan dengan Visi RPJPD, yaitu ; "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama" 2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun Ke-3 (2016-2020) Adalah terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Agar sasaran pokok pembangunan tersebut dapat dicapai secara optimal maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang diarahkan pada: Kebijakan Pembangunan Pada Sasaran Pokok RPJPD Tahun ke-3, apabila dikaitkan dengan RPJMD sebagai berikut:  Sasaran 1 dan 7 RPJPD, sejalan dengan Misi ke-4 yaitu Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan.  Sasaran 2, 4 dan 6 RPJPD, sejalan dengan Misi 1, yaitu I-20 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 1) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berkualitas yang mendukung perkembangan kawasan agropolitan dan minapolitan; 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing baik pada pasar lokal, regional, nasional maupun pasar internasional; 3) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa baik dalam semua aspek kehidupan. Supremasi hukum dan penegakan keadilan perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan di bidang hukum dapat diwujudkan secara nyata; 4) Mengembangkan SDM yang berkualitas dan profesional merupakan bekal pokok dalam upaya menciptakan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi sangat strategis dalam upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek atau aktor pembangunan; 5) Mengembangkan kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan dengan disertai oleh pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.  Sasaran 3 RPJPD sejalan dengan Misi 3 RPJMD yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.  Sasaran ke-5 RPJPD sejalan dengan Misi 5 dalam RPJMD yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. I-21 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang sensitif gender, pengembangan program pembangunan berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan, pengembangan program asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta program pemberdayaan kontrol dan prakarsa masyarakat lokal; 6) Meningkatkan pelayanan dan akses di sektor pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas serta menganut prinsip non diskriminatif; 7) Menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah serta dipercepatnya pengembangan pusat- pusat pertumbuhan potensial yang memfokuskan pada sektor agropolitan dan minapolitan. 3 Tahap Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah tahapan pemantapan yakni peningkatan akselerasi pembangunan dan penyempurnaan terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.Agar sasaran pokok pada tahapan lima tahun terakhir ini terealisasi dengan baik maka kebijakan Kebijakan Pembangunan Pada Sasaran Pokok RPJPD Lima Tahun ke- 4, apabila dikaitkan dengan RPJMD sebagai berikut;  Pada Sasaran 1 dan 4 RPJPD concern pada akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini I-22 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 diarahkan pada: 1) Meningkatkan akselerasi atau percepatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Pamekasan yang kuat dan mandiri yang mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan baik lahir maupun batin; 2) Meningkatkan pembangunan agama agar peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dapat diwujudkan merupakan langkah yang harus dilakukan pada tahapan ini. Melalui peningkatan pelayanan dan pemahaman agama yang baik diharapkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan ridho Allah SWT juga akan mengalami peningkatan dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Di samping itu dalam proses pembangunan agama peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang dapat mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat juga perlu senantiasa didorong agar ketentraman dan sesuai dengan Misi 2, yaitu Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada Sektor pertanian dan didukung Percepatan pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya.  Pada sasaran 2 RPJPD memiliki korelasi dengan Sasaran 9, yaitu terkait dengan pembangunan toleransi dan nilai- nilai agama dengan aspek keamanan dan ketertiban umum. Kedua sasaran RPJPD ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan masyrakat yang harmonis serta Sejahtera.  Sasaran 3 RPJPD berkaitan erat dengan Misi 3 RPJMD, yaitu Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini sebagai effort untuk meningkatkan efektivitas dan I-23 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 kedamaian dapat direalisasikan. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran berkait dengan realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis; 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparat birokrasi pemerintah yang lebih profesional, bersih dan berwibawa. Dengan kondisi kelembagaan dan aparat yang professional dan berwibawa diharapkan ke depan akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan publik secara optimal. Birokrasi pemerintahan diharapkan juga lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Terwujudnya pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa merupakan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses efisiensi pemerintahan.  Sedangkan Sasaran ke-5 dan ke-7 RPJPD concern pada Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Misi 1 RPJMD yaitu Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.  Sasaran 6 RPJPD yaitu penerapan SPM. Untuk urusan wajib pelayanan dasar, hal ini telah dilakukan, apalagi pada Renstra Perangkat Daerah telah ditegaskan hal tersebut.  Concern RPJMD terkait dengan kebijakan supremasi hukum bila dikaitkan dengan RPJMD tahun 2018-2023 dapat dilihat dari sasaran di misi ke-5 RPJMD berupa Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib. I-24 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 pembangunan jangka panjang; 4) Penguatan sektor ekonomi yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya kondisi ekonomi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan dalam dimensi ekonomi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan; 5) Menyediakan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan senantiasa harus mendapat perhatian pemerintah mengingat sektor ini merupakan sector penentu IPM (Indeks Pembangunan Manusia); 6) Menyediakan SPM (standar pelayanan minimal) di seluruh bidang pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya SPM maka pelayanan terhadap publik yang diberikan menjadi semakin profesional, transparan dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan I-25 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 pendidikan dan kesehatan, akses serta fungsi kontrol atas fasilitas-fasilitas pelayanan kebutuhan sosial dasar tersebut; 8) Meningkatkan pembangunan di bidang hukum yang difokuskan pada perwujudan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat; 9) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Upaya mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan cita- cita bersama yang harus direalisasikan sebab dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap akan dapat menciptakan kenyamanan seluruh warga masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Akhirnya melalui berbagai ihktiar yang dilakukan melalui proses pembangunan dan tahap pembangunan setiap lima tahunan diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025 I-26 No RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 yakni Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT dapat benar-benar dicapai. Sumber: RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 Pada tahap selanjutnya akan disampaikan Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pembangunan yang sinergis antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. I-27 Tabel 1.3 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 No RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 1 Misi 4: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. Hal ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan. Misi ke-5 terdiri dari 3 Sasaran sebagai berikut;  Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib  Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat  Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan 2 Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Hal ini sesuai dengan Misi 4 RPJMD yaitu, Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat. Misi ke-4 terdiri dari 2 Sasaran sebagai berikut;  Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau Dan hal tersebut juga selaras dengan Misi 2, yaitu Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan I-28 No RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sector potensial lainnya. 3 Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Hal tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. 4 Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Hal ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu Meningkatkan Harmoni Nilai-Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan. Misi ke-5 terdiri dari 3 Sasaran sebagai berikut;  Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib  Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat  Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 I-29 Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen RPJMD mengacu pada ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan mekanisme sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2 Gambar 1.1 Pola Hubungan RPJMD dengan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Sumber: Olahan Penulis (2020) Mengacu pada diagram tersebut di atas tampak bahwa RPJMD Kabupaten/Kota disusun mengacu pada Rencana Tata Ruang, sebaliknya rencana pembiayaan Tata Ruang dan Perencanaan Sektoral akan tertuang pada prioritas program RPJMD. Terkait dengan Tata Ruang, data dan informasi, serta rencana tata ruang diolah melalui proses:
30. a.Analisis daerah;
31. b.Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; I-30
32. c.Perumusan masalah pembangunan daerah;
33. d.Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Tabel 1.4 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, dan RTRW Kabupaten Sekitar No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal 1 Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kab. Pamekasan. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp),Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) PKW : Perkotaan Pamekasan PKLP : Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru PPK : Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaaan Batumarmar, Perkotaan Pasean, Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur. Pengembangan Kawasan perdesaan melalui Agrobisnis. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pamekasan untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan. Kawasan yang ditetapkan Kebijakan RTRW Nasional yang terkait dengan daerah: Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 (Revisi RTRWN) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang. Kawasan andalan berkembang Ditetapkan dengan kriteria : memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan; memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen); memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah I-31 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal sebagai kawasan Agropolitan yaitu :
34. a.Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : durian, pisang dan pepaya.
35. b.Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan kambing.
36. c.Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak, dengan penduduk provinsi; memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi. Kawasan andalan prospektif Berkembang ditetapkan dengan kriteria: memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan; memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma nol lima persen); memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun; memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah penduduk provinsi; memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Kawasan andalan laut Ditetapkan dengan kriteria memiliki sumber daya kelautan; memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan I-32 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, cabe, dan durian.
37. d.Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur. memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional. 2 Kebijakan RPJMD yang Terkait dengan RTRW Jawa Timur. Pada kebijakan RTRW Jawa Timur, Kab Pamekasan masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah, Pengembangan Germakertosusila Plus, Jaringan Jalan Arteri Primer, Rencana pengembangan kawasan strategis danKawasan tertinggal. Kebijakan dalam RPJMD yang sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur tersebut secara tegas disampaikan dalam Strategi Pembangunan melalui pembangunan dari bawah dan merata. Salah satu implementasi kebijakan tersebut antara lain Pembangunan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur yang Terkait dengan Kab Pamekasan. Kab. Pamekasan sesuai Pasal 19 ayat (1) masuk Sistem perkotaan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah): Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Kab Pamekasan juga masuk Wilayah Pengambangan Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep, dengan fungsi: I-33 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan. Kebijakan ini meliputi Perkotaan Batumarmar, Passean, Larangan, Pegantenan, Palengaan, Proppo, Pademawu, Galis, Kadur, Tlanakan. Sedangkan salah satu kebijakan yang sinergis dengan jalan arteri nasional, maka untuk jalan kabupaten dilakukan pelebaran jalan pada ruas jalan < 6 meter dan peningkatan kualitas perkerasan jalan. Untuk rencana pelebaran jalan dilakukan sehingga terpenuhi persyaratan minimum sebagai ruas jalan lokal primer. pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri; Jalan nasional arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi konservasi jalur perkeretaapian mati meliputi: Kamal–Bangkalan–Sampang– Pamekasan–Sumenep– Kalianget. Sedangkan Rencana pengembangan kawasan strategis (Pasal 87) dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi: Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis (meliputi Kab Madiun, Kab.Magetan, Kab Ngawi, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, dan Kota Madiun), Sistem Agropolitan Bromo- Tengger-Semeru (meliputi Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Sidoarjo), Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, dan Kab. Situbondo), dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura (meliputi Kabupaten Bangkalan, I-34 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep); Pada sisi lain, tantangannya pada Pasal 87 ayat 8 dijelaskan Kawasan tertinggal berupa kabupaten/kota dengan keberadaan desa-desa tertinggal yang di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah kota/kabupaten dan provinsi yang penyebarannya meliputi Kab. Bangkalan, Kab. Bondowoso, Kab.Pamekasan, Kab. Sampang, dan Kab. Situbondo. 3 Kebijakan RPJMD Kab.Pamekasan yang Terkait dengan RTRW Kab. Sampang. Salah satu Kebijakan/Perencanaan Tata Ruang, dilakukan dengan Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis Kebijakan dalam RTRW Kab. Sampang yang terkait Kab.Pamekasan. Pengembangan wilayah lintas kabupaten berupa Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan (Pasal 54 Perda RTRW Kab. Sampang) mencakup kegiatan: peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan melalui Kecamatan Omben; Salah satu kebijakan yang perlu diantisipasi adalah Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 17 meliputi:
38. a.konservasi rel mati; I-35 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sampang. b.pengembangan jalur perkeretaapian umum yang menghubungkan Bangkalan– Kamal–Sampang – Pamekasan–Sumenep yang terintegrasi dengan jaringanperkeretaapian di Surabaya; 4 Kebijakan RPJMD Kab.Pamekasan yang Terkait dengan RTRW Kab. Sumenep. Salah satu Kebijakan/Perencanaan Tata Ruang, dilakukan dengan Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sumenep. Kebijakan lain yang dilakukan pasca tarif nol Jembatan Suramadu adalah pengintegrasian kebijakan kewilayahan yang dimulai dari perencanaan kebijakan kepariwisataan madura yang meliputi 4 kabupaten di Pulau Madura. Kebijakan dalam RTRW Kab. Sumenep yang terkait Kab.Pamekasan. Kebijakan untuk mendukung konektivitas antar daerah (Pasal 16) berupa Jalan Nasional berupa jalan arteri primer meliputi ruas Batas Kabupaten Pamekasan - Batas Kota Sumenep, Jalan raya Pamekasan, Jalan Trunojoyo, Batas Kota Sumenep - Kalianget, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani,Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Yos Sudarso. Sedangkan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer meliputi Ruas Batas Kabupaten Pamekasan - Batas Kota Sumenep, Jalan Raya Manding, Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Gapura dan Batas Kota Sumenep - Pantai Lombang: Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana Pasal 19 meliputi pembangunan jalur kereta api ditujukan pada pengaktifan kembali I-36 No RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal lintas non operasional di Pulau Madura menghubungkan Bangkalan –Kamal – Sampang – Pamekasan– Sumenep; Sumber: RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, RTRW Kabupaten Sampang, dan RTRW Kabupaten Sumenep. I-37 Tabel 1.5 Sinkronisasi RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Materi Teknis RTRW dan Dinamika Pembangunan Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat. Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait pengembangan kualitas SDM ataupun pengembangan fasilitas umum khususnya pendidikan dan kesehatan Adanya usulan pengembangan Kawasan Pendidikan Berbasis Pesantren di Kecamatan Palengaan, sedangkan dari bidang kesehatan tidak terdapat dinamika pembangunan yang mempengaruhi tata ruang Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal. Telah sesuai dengan kebijakan RTRW nomor 2 dan 4 yaitu:
39. a.Kebijakan 2: Penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong inventasi produktif di bidang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dengan strategi:  Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah;  Meningkatkan akses terhadap kegiatan- kegiatan produksi pertanian yang didukung oleh sarana prasarana pertanian pada kawasan-kawasan potensial;  Mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk meningkatkan pelayanan
40. a.Aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dikembangkan agar terintegrasi dengan sektor lain yang terkait untuk meningkatkan potensi produk unggulan lokal yang siap jual.
41. b.Pengembangan kawasan agrotekno pemanfaatan embung untuk pertanian dan agro ternak (sapi) di Kecamatan Palengaan
42. c.Program aksi berbaur untuk UMKM dan Industri Kreatif serta pelatihan sehingga memudahkan para petani untuk mengakses bantuan permodalan, di antaranya melalui koperasi desa atau koperasi petani agar petani tidak lagi menemui hambatan I-38 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah;  Meningkatkan ketersediaan sumberdaya air dalam menunjang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; dan  Mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.
43. b.Kebijakan 4: Pengembangan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan, dengan strategi:  Mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta penguatan lembaga pendukungnya;  Mengembangkan potensi pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan;  Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;  Mengembangkan usaha pengolahan produk- produk pertanian melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan; permodalan saat memulai proses produksi
44. d.Adanya usulan untuk pengembangan IKM di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pamekasan sehingga perlu adanya perubahan lokasi dan luasan
45. e.Pengembangan kawasan agropolitan Rupanandur sebagai kawasan strategis ekonomi I-39 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW  Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan  Meningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait pengembangan industri kreatif, koperasi dan UMKM. Pengembangan industri hanya sebatas kegiatan peningkatan teknologi yang ramah lingkungan yaitu strategi yang terdapat pada kebijakan nomor 4
46. a.Program aksi berbaur untuk UMKM dan Industri Kreatif serta pelatihan sehingga memudahkan para petani untuk mengakses bantuan permodalan, di antaranya melalui koperasi desa atau koperasi petani agar petani tidak lagi menemui hambatan permodalan saat memulai proses produksi
47. b.Adanya usulan untuk pengembangan IKM diseluruh Kecamatan di Kabupaten I-40 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW Pamekasan sehingga perlu adanya perubahan lokasi dan luasan Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan kemandirian fiskal daerah Tidak terdapat dinamika terkait kemandirian fiskal daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan pelayanan publik Tidak terdapat dinamika terkait peningkatan pelayanan publik Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Kebijakan dan strategi terkait infrastruktur yang terdapat di dalam RTRW dikhususkan untuk peningkatan agropolitan, sehingga sarana dan prasarana yang terkait hanya berhubungan dengan pertanian. Sedangkan terkait kualitas lingkungan telah terakomodir didalam Kebijakan nomor 3 yaitu Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, dengan strategi:
48. a.Memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap
49. a.Peningkatan jalan di ruas jalan lingkar selatan sepanjang 9.050 meter untuk menghubungkan Kabupaten Pamekasan dengan kabupaten lain di Pulau Madura.
50. b.Pembangunan jalan lingkar timur yang dimulai dari Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan hingga Desa Tambung Kecamatan Pademawu sepanjang 13,8 kilometer dengan lebar 6 meter.
51. c.Pembangunan jalan lingkar barat yang dimulai dari Desa Laden Kecamatan Pamekasan hingga terhubung dengan jalan Desa Larangan Badung Kecamatan I-41 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
52. b.Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan membatasi dan mencegah aktifitas perusakan, pengendalian pencemaran dan meningkatkan upaya konservasi sungai dan mata air serta merehabilitasi ekosistem yang rusak;
53. c.Membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;
54. d.Mempertahankan fungsi lindung pada kawasan berhutan bakau, disertai perlindungan pengembangan nilai budaya masyarakat lokal dengan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan; dan
55. e.Melakukan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lintas wilayah. Namun infrastruktur lainnya terkait dengan kualitas lingkungan permukiman belum terakomodir di dalam RTRW Palengaan dengan panjang sekitar 13 km dengan lebar 4,5 hingga 7 meter.
56. d.Pengembangan jalan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional rencana terdiri atas ruas Bangkalan – Tanjung Bulu Pandan – Ketapang – Sotobar – Sumenep yang menghubungkan masing-masing kabupaten di Pulau Madura.
57. e.Pemerintah Kabupaten telah melakukan kajian trase jalur kereta api di Kabupaten Pamekasan sebagai langkah awal agar jalur rel kereta api di Madura kembali diaktifkan.
58. f.Pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani transportasi laut dari Kabupaten Pamekasan ke provinsi lain mengalami pembangunan yang status pengelolaannya belum jelas. Selain itu terdapat sarana prasarana yang tidak sanggup dibangun oleh Pemerintah I-42 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW Kabupaten karena masalah dana yang besar.
59. g.Pengembangan trayek penyeberangan Pamekasan- Probolinggo untuk mempersingkat waktu dari Madura dan Probolinggo menjadi 1-1,5 jam, sehingga berdampak untuk mempercepat pembangunan sektor lain seperti ekonomi, dan wisata.
60. h.Sumber minyak gas yang ada di Pulau Mandangin Sampang dan di Kecamatan Kadur Pamekasan memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok yang sudah dieksploitasi.
61. i.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan dibangun di Kecamatan Tlanakan, namun hingga kini belum dilaksanakan dan direncanakan untuk ditempatkan di bagian pantai utara Pamekasan.
62. j.Pengembangan kawasan konservasi sebagai kawasan sempadan SUTT dan SUTM I-43 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat sesuai RTRW belum berjalan
63. k.Pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit dengan penambahan sejumlah titik wifi dan meningkatkan teknologi dalam bidang perekonomian.
64. l.Pembangunan prasarana sumber daya air mencakup kegiatan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi dan perlindungan terhadap sumber seperti saluran irigasi, serta daerah aliran sungai, namun pembangunan jaringan irigasi sudah mengalami kerusakan dalam waktu setahun karena kegagalan konstruksi.
65. m.Pemerintah mengefisiensi anggaran sehingga belum bisa mengalokasikan dana untuk rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pembangunan I-44 Kebijakan RPJM Strategi RPJM Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW Tempat Pemrosesan Akhir ditempatkan di Desa Bindang Kecamatan Pasean.
66. n.Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan. Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan potensi sosial dan budaya
67. a.Makam Ratu Pemelingan diusulkan untuk masuk kedalam Kawasan Cagar Budaya
68. b.Pelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya berupa Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo Sumber: RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dan Dinamika Pembangunan PK RTRW I-45 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Adapun maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penyesuaian dengan SOTK baru serta dinamika pembangunan baru lainnya di Pamekasan. Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, serta memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD ini juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dan 2023 sebagai kelanjutan perencanaan pembangunan tahun 2019-2021. 1.4.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah sebagai berikut: I-46
  1. 1.Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
  2. 2.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pamekasan;
  3. 3.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
  4. 4.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
  5. 5.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
  6. 6.Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan
  7. 7.Memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2022 dan 2023. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • I-47 1.5 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan RPJMD Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini. 1.1 Dasar Hukum 1.2 Hubungan RPJMD Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut: 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH BAB ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • I-48 program-program pembangunan. Adapun struktur sub BAB dalam bab ini adalah: 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAB ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa sehingga menghasilkan isu-isu strategis sebagai pijakan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dijabarkan menjadi Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas. 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menunjukkan satu kesatuan logika perencanaan yang utuh dan konsisten. 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini berisi uraian tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • I-49 dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Secara astronomis berada pada 6˚51’ – 7˚31 Lintang Selatan dan 113˚19’ - 113˚58’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep Sebelah Selatan : Selat Madura Sebelah Barat : Kabupaten Sampang Gambar 2.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Sumber: RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 Secara administrasi, wilayah Kabupaten Pamekasan mencakup 13 (tiga belas) kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing II-2 kecamatan, Kecamatan Batumarmar seluas 97,05 Km2 atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 26,47 Km2 atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan. Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Nama Ibu kota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (Km2) Tlanakan Branta Tinggi 48.10 Pademawu Bunder 71.90 Galis Galis 31.86 Larangan Larangan Luar 40.86 Pamekasan Patemon 26.47 Proppo Proppo 71.49 Palengan Palengan Laok 88.4 Pegantenan Pegantenan 86.04 Kadur Kadur 52.43 Pakong Pakong 30.71 Waru Waru Barat 70.03 Batumarmar Tamberu 97.05 Pasean Tlontoraja 76.88 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Adapun rincian jumlah Desa/Kelurahan pada masing- masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 KECAMATAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 17 17 17 17 17 17 Pademawu 22 22 22 22 22 22 Galis 10 10 10 10 10 10 Larangan 14 14 14 14 14 14 Pamekasan 18 18 18 18 18 18 Proppo 27 27 27 27 27 27 Palengaan 12 12 12 12 12 12 Pegantenan 13 13 13 13 13 13 Kadur 10 10 10 10 10 10 Pakong 12 12 12 12 12 12 Waru 12 12 12 12 12 12 Batumarmar 13 13 13 13 13 13 Pasean 9 9 9 9 9 9 Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2021 II-3 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang stagnan dari tahun 2015-2020, tidak ada jumlah Desa/Kelurahan yang berkurang maupun yang bertambah jumlahnya. Dengan jumlah Desa/Kelurahan yang paling sedikit pada Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Pasean yaitu 9 Desa/Kelurahan, sementara Desa/Kelurahan yang paling banyak pada Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Proppo yaitu 27 Desa/Kecamatan. Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Kecamatan Tinggi Wilayah Jarak Dari Ibukota Kab (Km) Persentase Terhadap Luas Kab/Kota Tlanakan 22 7.0 6.1 Pademawu 7 9.0 9.1 Galis 6 9.1 4.0 Larangan 36 12.5 5.2 Pamekasan 15 2.0 3.3 Proppo 47 10.0 9.0 Palengaan 77 15.5 11.2 Pegantenan 312 15.6 10.9 Kadur 140 15.5 6.6 Pakong 250 24.0 3.9 Waru 159 34.0 8.8 Batumarmar 16 47.0 12.2 Pasean 50 40.3 9.7 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Ditinjau dari tinggi wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Pegantenan menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu 312 m, sementara Kecamatan yang menunjukkan angka yang paling rendah adalah Kecamatan Galis dengan tinggi wilayah 6 m. Sedangkan jarak wilayah Kecamatan terjauh dari Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Batumarmar, yakni 47.0 km sementara jarak kecamatan yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Pamekasan dengan jarak 2.0 km. II-4 2.1.2 Topografi 2.1.2.1 Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Pamekasan tersebar pada berbagai kelas lereng, Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0- 15˚ dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25˚ dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40˚ dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40˚ dengan luas areal sebesar 2.722.ha. Untuk luas total lahan sebesar 79.230 ha. Distribusi Kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No Kecamatan Kemiringan Lahan (Ha) Jumlah 0-15˚ 15-25˚ 25-40˚ >40˚ 1 Tlanakan 4.810 - - - 4.810 2 Pademawu 7.189 - - - 7.189 3 Galis 3.186 - - - 3.186 4 Larangan 3.841 245 - - 4.086 5 Pamekasan 2.647 - - - 2.647 6 Proppo 6.882 267 - - 7.149 7 Palengaan 6.830 1.880 138 - 8.848 8 Pegantenan 5.733 1.873 513 485 8.604 9 Kadur 3.376 272 638 956 5.242 10 Pakong 1.993 532 113 433 3.071 11 Waru 4.774 1.509 - 720 7.003 12 Batumarmar 3.308 5.808 463 128 9.707 13 Pasean 5.395 1.905 388 - 7.688 JUMLAH/TOTAL 59.964 14.291 2.253 2.722 79.230 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Secara kuantitatif luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 0-15˚ mendominasi kondisi lahan di Pamekasan, yaitu 59,964 ha sedangkan untuk kemiringan 15-25˚ dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40˚ dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40˚ dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. II-5 2.1.2.2 Ketinggian Tempat Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan Tahun 2020 No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase (%) Tinggi Dari Permukaan Laut (M) 1 Tlanakan 4.810,0 6,1% 22 2 Pademawu 7.189,0 9,1% 7 3 Galis 3.186,0 4,0% 6 4 Larangan 4.086,0 5,2% 36 5 Pamekasan 2.647,0 3,3% 15 6 Proppo 7.149,0 9,0% 47 7 Palengaan 8.848,0 11,2% 77 8 Pegantenan 8.604,0 10,9% 312 9 Kadur 5.242,0 6,6% 140 10 Pakong 3.071,0 3,9% 250 11 Waru 7.003,0 8,8% 159 12 Batumarmar 9.707,0 12,3% 16 13 Pasean 7.688,0 9,7% 50 JUMLAH/TOTAL 79.230,0 100,0% 1.137 Sumber: Badan Pusast Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 m dpl atau pada kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut: - Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha; - Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50-100 m yaitu 17.192,9 ha, II-6 yang tersebar di Kecamatan Tlanakan seluas 48,10 km2, Kecamatan Pademawu seluas 71,90 km2, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha; - Ketinggian 100 – 150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha; - Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150 - 200 m yaitu seluas 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha; - Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200 - 250 m yaitu seluas 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-7 seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha; - Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha; - Ketinggian 300 – 350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300 - 350 m yaitu seluas 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha; - Ketinggian 350 – 396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha. 2.1.3 Geologi 2.1.3.1 Struktur dan Karakteristik Geologi Berdasarkan Tabel 2.6, Luas tanah pada kedalaman kurang dari 30 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Batumarmar seluas 5.027, 08 Ha dan terendah pada Kecamatan larangan seluas 208,37 Ha, pada kedalaman 30- 60 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Larangan seluas 2.303.67 Ha dan terendah pada Kecapatan Proppo seluas 14,40, pada kedalaman tanah 60-90 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Pasean seluas 4.434,44 Ha dan terendah pada Kecamatan Tlanakan seluas 60,67 Ha, dan pada kedalaman lebih dari 90 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Pademawu PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-8 seluas 6.632,73 dan terendah pada Kecamatan Batumarmar seluas 10,26 Ha. Tabel 2.6 Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Kecamatan Kedalaman Tanah Efektif Jumlah 30 cm 30-60 cm 60-90 cm > 90 cm Tlanakan - - 60.67 5,231.46 5,292.13 Pademawu - 5.11 - 6,632.73 6,637.84 Galis - 351.86 - 3,061.74 3,413.60 Larangan 208.37 2,303.67 1,019.91 549.98 4,081.93 Pamekasan - 95.90 - 2,590.82 2,686.72 Proppo 273.86 14.40 - 7,147.66 7,435.92 Palengan 969.54 678.50 556.72 5,586.42 7,791.18 Pegantenan 1,028.77 1,714.23 4,247.02 2,088.97 9,078.99 Kadur 2,457.61 133.56 2,889.70 - 5,480.87 Pakong 665.78 2,140.80 493.37 - 3,299.95 Waru 2,116.59 697.37 4,265.76 - 7,079.72 Batumarmar 5,027.08 823.47 4,002.62 10.26 9,863.43 Pasean 2,422.33 771.72 4,443.44 - 7,637.49 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021. 2.1.3.2 Potensi Geologi Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha. Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan- bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. 2.1.4 Hidrologi 2.1.4.1 Sungai Di Kabupaten Pamekasan terdapat 13 sungai yang melintasi beberapa wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: II-9 Tabel 2.7 Nama, Panjang, dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No. Nama Sungai Wilayah Kecamatan Panjang Sungai (Km) Muara 1 Kloang Kadur/Pamekasan 6 Selat Madura 2 Lembun Bunter Palengaan/Proppo/ Pamekasan 11 Selat Madura 3 Sbr. Payung Proppo/Pamekasan 10 Selat Madura 4 Semajid Pamekasan/Pademawu 16 Selat Madura 5 Jombang Pamekasan 4 Selat Madura 6 Tambak Ponteh Larangan/ Galis 9 Selat Madura 7 Pendi Larangan/ Galis 9 Selat Madura 8 Egrang Larangan 8 Selat Madura 9 Berlanjang Waru 5 Laut Jawa 10 Lesong Batumarmar 6 Laut Jawa 11 Tamberu Batumarmar 5 Laut Jawa 12 Angsokah Pasean 6 Laut Jawa 13 Pasean Pasean 8 Laut Jawa Sumber: Dinas Pengairan UPTD Pamekasan, 2021 2.1.4.2 Sumber Mata Air/Bendungan Data sumber mata air dan bendungan disajikan dalam tabel di bawah ini. Sumber mata air dan bendungan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Tabel 2.8 Jumlah Sumber/ Mata Air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 No. Kecamatan Sumber /Mata Air JUMLAH AREAL (HA) 1 Tlanakan 1 2 2 Pademawu 1 6 3 Galis - - 4 Larangan 3 281 5 Pamekasan 1 5 6 Proppo - - 7 Palengaan 2 10 8 Pegantenan 6 260 9 Kadur 1 10 10 Pakong 18 1.257 11 Waru 2 105 12 Batumarmar 1 15 13 Pasean 4 138 Jumlah 40 2.089 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2019 Berdasarkan Tabel 2.9 terdapat 15 bendungan di Kabupaten Pamekasan dengan total volume air sekitar 3.510 II-10 m3 Volume air yang tertampung pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau 947 m3. Tabel 2.9 Nama-Nama Dam/ Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No. Dam /Bendungan Areal (Ha) DEBIET L/det. LokasiPenghujan (Max) Kemarau (Min)
  8. 1.Dam Samiran 2.462 2.200 700 Ds. Kodik Kec. Proppo
  9. 2.Dam Klampar 189 147 38 Ds. Klampar – Proppo
  10. 3.Dam Toronan 53 40 19 Ds. Toronan – Pamekasan
  11. 4.Dam Blumbungan 121 137 37 Ds. Kowel – Pamekasan
  12. 5.Dam Grujugan 98 58 22 Ds. Grujugan – Larangan
  13. 6.Dam Bulay 238 185 23 Ds. Bulay – Galis
  14. 7.Dam Polagan 321 220 30 Ds. Polagan – Galis
  15. 8.Dam Duko I 98 60 5 Ds. Duko – Larangan
  16. 9.Dam Duko II 33 24 5 Ds. Duko – Larangan
  17. 10.Dam Lancar 138 69 3 Ds. Lancar – Larangan
  18. 11.Dam Taman Pakong 30 52 6 Ds. Seddur – Pakong
  19. 12.Dam Cenlecen 51 43 8 Ds. Cenlecen – Pakong
  20. 13.Dam Batu Kerbuy 190 136 25 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
  21. 14.Dam Angsoka 3 3 1 Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
  22. 15.Dam Batu Bintang 100 136 25 Ds. Bt. Bintang-Btmarmar JUMLAH 4.125 3.510 947 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2021 Proses sedimentasi dan pendangkalan bendungan ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air. 2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang II-11 kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum. Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari:
  23. 1.Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).
  24. 2.Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean.
  25. 3.Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-12 wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.
  26. 4.Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.
  27. 5.Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.
  28. 6.Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.
  29. 7.Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.
  30. 8.Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik- baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya. 2.1.6 Demografi Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-13 mengalami penurunan pada tahun 2020, data tersebut adalah penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan di Kabupaten Pamekasan. Penduduk Pamekasan Tahun 2015 yaitu sebanyak 845.314 jiwa, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 854.194 jiwa. pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan kembali meningkat menjadi 863.004 jiwa, kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 871.497 jiwa. peningkatan dan lonjakan tertinggi pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2019 dimana jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat sebanyak 45.109 jiwa menjadi 916.606 jiwa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan menjadi 888.214 jiwa. Berikut grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan: Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Sumber Data :Pamekasan dalam angka, 2020. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk Jiwa 845.314 854.194 863.004 871.497 879.992 888.214 Laki-laki Jiwa 410.800 415.217 419.489 423.587 427.801 431.822 Perempuan Jiwa 434.514 438.977 443.515 447.910 452.191 456.392 Rasio Jenis Kelamin % 94,54 94,59 94,58 94,57 94,61 94,62 Sumber Data :Pamekasan Dalam Angka, 2021. II-14 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan
(1)(2) (3) (4) 0-4 35,405 34,105 69,510 5-9 32,417 31,147 63,564 10-14 32,266 30,642 62,908 15-19 33,246 31,754 65,000 20-24 38,074 36,507 74,581 25-29 34,363 34,210 68,573 30-34 34,083 36,033 70,116 35-39 30,221 33,568 63,789 40-44 32,671 35,244 67,915 45-49 28,294 29,155 57,449 50-54 24,485 26,472 50,957 55-59 20,438 22,821 43,259 60-64 15,477 17,181 32,658 65-69 11,735 13,705 25,440 70-74 6,888 8,556 15,444 75+ 6,898 11,996 18,894 Kabupaten Pamekasan 416,961 433,096 850,057 Pada tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat. Pada jenis gender terlihat gender perempuan berjumlah lebih besar daripada laki-laki. Hal ini terlihat pada jumlah penduduk laki- laki pada tahun 2020 hanya berjumlah 431.822 orang sedangkan perempuan berjumlah 456.392 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin bergerak fluktuatif. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 94,62 yang berarti setiap 10 orang wanita terdapat 9,462 laki-laki. II-15 Tabel 2.12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pamekasan, 2020 Angkatan Kerja Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
(1)(2) (3) (4) (5) ≤ Sekolah Dasar (SD) 259,868 4,596 264,464 98.26 Sekolah Menangah Pertama 66,081 1,768 67,849 97.39 Sekolah Menengah Atas 98,501 6,859 105,360 93.49 Perguruan Tinggi 39,056 3,549 42,605 91.67 Jumlah/Total 463,506 16,772 480,278 96.51 Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Bukan Angkatan Kerja Jumlah Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
(1)(2) (3) (4) Mencari Pekerjaan 77,103 341,567 77.43 Mempersiapkan Usaha 70,247 138,096 49.13 Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan 56,015 161,375 65.29 Sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja 4,244 46,849 90.94 Jumlah/Total 207,609 687,887 69.82 Tabel 2.13 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020 Status Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah Berusaha sendiri 32,157 29,809 61,966 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 90,724 36,525 127,249 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 10,404 3,375 13,779 Buruh/Karyawan/Pegawai 51,860 23,750 75,610 Pekerja bebas 33,844 6,160 40,004 Pekerja keluarga/tak dibayar 38,058 106,840 144,898 Jumlah/Total 257,047 206,459 463,506 II-16 Pertumbuhan penduduk adalah angka pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020. Tabel 2.14 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Penduduk % 1,09 1,05 1,03 0,98 0,97 0,93 Sumber Data:Pamekasan Dalam Angka, 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga berada di 0,93% pada tahun 2020. Penurunan penduduk ini menunjukkan pengendalian penduduk sudah berhasil dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. 2.1.7 Wilayah Rawan Bencana Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Pamekasan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu wilayah tengah, Selatan dan daerah perkotaan, sehinga masyarakat yang berada di daerah tersebut harus waspada. Wilayah tengah itu diantaranya Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong dan Kecamatan Kadur. Sementara wilayah selatan adalah II-17 Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan sebagian Kecamatan Proppo. wilayah tengah yang dipetakan tersebut cenderung berpotensi rawan longsor, dan wilayah selatan berpotensi puting beliung. Sementara wilayah perkotaan adalah rawan banjir saat musim hujan terutama di wilayah aliran sungai Kali Jombang dan Kali Semajid. Delapan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan, masuk kategori rawan bencana alam. Delapan kecamatan tersebut selalu mengalami kejadian bencana setiap tahun. Delapan kecamatan tersebut adalah, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Larangan, Kadur, Galis dan Kecamatan Pakong. Jenis bencana yang terjadi di wilayah tersebut kebanyakan berupa angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran. Sementara kecamatan yang masuk kategori aman dari peristiwa bencana alam ialah Kecamatan Pamekasan. Tabel 2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang memperoleh Peringatan Dini dan Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana 2 2 3 3 3 1 Persentase desa/kelurahan tangguh bencana - 100 150 125 100 50 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan Jumlah Desa/Kelurahan kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktiatif. Pada tahun 2020 sebesar 1%, keadaan ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang sebesar 3%. Desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami keadaan yang II-18 fluktuatif juga setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 50%, namun angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan jumlah sebesar 100%. Tabel 2.16 Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Data kejadian bencana alam (kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dsb) 52 60 78 69 90 50 Angka korban bencana alam (jiwa) 4 1 - - - - Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan Data kejadian bencana alam mulai dari kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan sebagainya yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dari data kejadian bencana di tahun 2020 sebesar 50 kejadian, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2019 yang sebesar 90 kejadian. Sedangkan untuk angka jumlah korban bencana alam dari tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sejumlah 4 orang, kemudian menjadi 1 orang di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 hingga tidak ada korban bencana. Tabel 2.17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan (Desa/Kelurahan) 58 60 63 65 68 70 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tahun 2020 sejumlah 70, namun angka ini lebih besar dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yakni sebesar 68. Hal ini perlu II-19 diimbangi dengan peningkatan kesadaran Masyarakat/ Lembaga dalam penanggulangan bencana. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-20 Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan mencapai 5,35%, tahun 2017 menurun menjadi 5,04% kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,46%, namun pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 4,92% dan pada tahun 2020 kembali menurun dengan mencapai -2,54%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2016 mencapai angka 5,57%, pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga angka 5,46%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali mencapai 5,5%, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 5,52%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan mencapai -2,39%. Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2016 mengalami mencapai angka 5%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 mencapai angka 5,1%, pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 5,2%, namun pada tahun 2019 II-21 mengalami penurunan hingga menunjukkan angka 5%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan mencapai -2,1%. 2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satuan rupiah setiap tahun. PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PRDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atau Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 (%) Kateg ori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,26 0,43 1,60 0,13 0,72 B Pertambangan dan Penggalian 2,62 12,60 5,49 3,68 -6,40 C Industri Pengolahan 6,40 7,47 8,69 9,16 -3,47 D Pengadaan Listrik dan Gas 3,83 4,43 3,94 5,05 -1,66 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,41 5,22 3,83 4,54 4,08 F Konstruksi 5,36 8,40 8,22 8,06 -7,15 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,40 7,57 7,28 6,90 -7,98 II-22 Kateg ori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 H Transportasi dan Pergudangan 7,34 8,14 6,73 8,94 -6,74 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,46 9,51 8,81 7,02 -8,90 J Informasi dan Komunikasi 8,18 8,06 7,94 8,25 7,23 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,66 4,08 6,16 4,89 -0,22 L Real Estate 6,20 4,80 6,61 6,83 1,01 M,N Jasa Perusahaan 6,39 5,91 6,74 6,72 -6,13 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,80 3,57 4,90 3,16 -1,19 P Jasa Pendidikan 6,06 4,72 6,58 7,13 2,41 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,26 7,44 7,64 7,59 8,39 R,S,T, U Jasa lainnya 4,63 4,54 4,71 5,80 -15,00 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,35 5,04 5,46 4,92 -2,54 Sumber : Pamekasan dalam angka, 2019 Keterangan : ** Angka Sementara Kemudian, PDRB per kapita Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita menjadi acuan dalam menghitung besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah. Gambar 2.4 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Sumber : Pamekasan dalam Angka, 2021 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Pamekasan menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut II-23 terlihat dari grafik diatas yang menunjukkan awal mula posisi PDRB yang berada pada 15,84 pada tahun 2016 menjadi 19,76 pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017-2018 yang mengalami peningkatan sebanyak 1,31. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2019-2020 yang mengalami peningkatan hanya sebesar 0,39. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. 2.2.1.3 Indeks Gini Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah makalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan dalam hal ini kabupaten Pamekasan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. II-24 Gambar 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Pada mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini. Indikator ini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa indeks gini di Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,32-0,36). Gini Rasio Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun II-25 2015 gini rasio di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 0,34%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,36%, pada tahun 2017 menurun hingga 0,33%, pada tahun 2018 stagnan yaitu 0,33%, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,34%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,32%. Peningkatan yang terjadi pada beberapa tahun, kalau terus dibiarkan tentunya bisa berdampak kurang baik. Ketimpangan pendapatan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah semakin tinggi. Patut menjadi perhatian, walau indeks gini rasio masih dalam kategori sedang, tetapi ada kecenderungan meningkat. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015- 2020 selalu lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. 2.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-26 dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Jawa Timur dan Kabupaten/Kota telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentas kemiskinan, di antaranya adalah melalui program pemberdayan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Tabel 2.19 Data terkait Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan) (Rp) 278.093 292.631 302.431 317.144 332.775 357.074 Jumlah Penduduk Miskin Ribu Jiwa 146,92 142,32 137,77 125,76 122,43 129,41 Persentase Penduduk Miskin (P0) % 17,41 16,7 16 14,47 13,95 14,6 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) % 3,24 2,38 1,66 1,7 1,85 1,89 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) % 0,88 0,54 0,33 0,32 0,39 0,37 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Garis kemiskinan adalah Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis II-27 kemiskinan lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Garis kemiskinan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang menandakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan semakin naik. Garis kemiskinan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 adalah Rp 357.074. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan penduduk yang masuk ke dalam klasifikasi masyarakat yang memiliki upah rendah atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya minimal sama dengan garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan menurun hingga tahun 2019 mencapai 122,43 jiwa dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 129,41 dikarenakan Pandemi Covid- 19. Persentase penduduk miskin adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan total keseluruhan jumlah penduduk suatu daerah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga 13,95% pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 14,6% dikarenakan Pandemi Covid-19. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang paling baik diraih Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2017 yang berhasil mencapai 1,66% untuk tingkat kedalaman kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi II-28 ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan yang paling baik diraih Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2018 yang berhasil mencapai 0,32% untuk tingkat keparahan kemiskinan. Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 2019 2020 Bangkalan 186,11 204,00 Sampang 225,13 204,82 Pamekasan 137,77 129,41 Sumenep 211,92 218,60 Jawa Timur 4.617,01 4.332,59 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Tabel tersebut berisi data kondisi kemiskinan di Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 mencapai 186,11 ribu penduduk, pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 204,00 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sampang pada tahun 2019 mencapai 225,13 ribu, pada tahun 2020 menurun mencapai 204,82 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 mencapai 137,77 ribu, pada tahun 2020 menurun mencapai 125,76 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mencapai 211,92 ribu penduduk, pada tahun 2020 naik mencapai 218,60 ribu penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 4.617,01 ribu, kemudian menurun pada tahun 2020 mencapai 4.332,59 ribu. Teridentifikasi dari tabel tersebut bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan paling rendah, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Provinsi Jawa Timur. II-29 2.2.1.5 Laju Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku dimana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama. Tabel 2.21 Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Laju Inflasi 5,22 2,19 3,67 2,82 3,06 Sumber: BPS Kab. Pamekasan Di Kabupaten Pamekasan, nilai inflasi tahun 2015 sebesar 5,22% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 2,19%. Pada tahun 2017 kembali terjadi peningkatan inflasi Kabupaten Pamekasan menjadi sebesar 3,67% dan kembali mengalami penurunan menjadi 2,82% ditahun 2018 dan mengalami penurunan kembali menjadi 2,06% pada tahun 2019. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1. a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun II-30 tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. IPM ini juga dapat menjadi tolak ukur pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota. IPM Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai IPM Pamekasan sebesar 63,1 poin, kemudian tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 63,98 poin, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 65,94 poin, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 66,26 poin, seperti terlihat pada gambar 2.6 berikut: Gambar 2.6 Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Jawa Timur, 2021 IPM Jawa Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 IPM Provinsi II-31 Jawa Timur mencapai angka 68,95 poin dan terus meningkat hingga mencapai 71,71 poin pada tahun 2020. Kabupaten Bangkalan menunjukkan capaian IPM yang fluktuatif, pada tahun 2015 capaiannya sebesar 61,49 poin, pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 62,06 poin, pada tahun 2017 mencapai 62,30 poin, pada tahun 2018 mencapai 62,87 poin dan pada tahun 2019 mencapai 53,79 poin, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 64,11 poin. IPM Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Sampang mencapai 58,18 poin dan meningkat hingga tahun 2020 mencapai 62,7 poin. Selanjutnya, IPM di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2015 mencapai 63,1 poin kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 63,98 poin, kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 64,93 poin. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 65,41 poin dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 65,94 poin. Pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan mencapai 66,26 poin. Selanjutnya, IPM Kabupaten Sumenep, mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015 nilainya mencapai angka 62,38 poin dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga mencapai 66,43 poin. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu terus mendorong peningkatan IPM dikarenakan: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-32
  1. 1.IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
  2. 2.IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
  3. 3.Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Tabel 2.22 Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 66,86 66,95 67,05 67,22 67,45 67,58 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,34 13,35 13,61 13,62 13,63 13,64 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 5,73 6,08 6,25 6,35 6,4 6,69 Pengeluaran Perkapita/Thn Disesuaikan (Ribu Rp) 7.679 7.975 8.311 8.536 8.834 8.739 Indeks Kesehatan Indeks 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 Indeks Pendidikan Indeks 0,56 0,57 0,59 0,59 0,59 0,6 Indeks Daya Beli (PPP) Indeks 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,66 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 63,1 63,98 64,93 65,41 65,94 66,26 Percepatan IPM % 0,7 1,39 1,48 0,74 0,81 0,49 Ranking IPM di Jawa Timur Ranking 33 34 32 32 34 34 Indek Pembangunan Gender (IPG) Indeks 85,26 ts 85,68 85,5 86,05 86,17 Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 52,27 ts 55,81 57,29 53,13 br Gini Ratio Indeks 0,34 0,36 0,33 0,33 0,34 br Nilai Tukar Petani % ts ts ts 108,48 113,28 br Nilai Tukar Nelayan % ts ts ts 120,89 116,87 br Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 Usia harapan hidup adalah didefinisikan sebagai rata- rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin baik pula pelayanan kesehatan dan kesejahterannnya. UHH Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan hingga mencapai 67,58 tahun pada tahun 2020. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan II-33 dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 13,64 tahun pada tahun 2020. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian RLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 6,69 tahun pada tahun 2020. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Capaian pengeluaran perkapita Kabupaten Pamekasan mengalami pada tahun 2015-2020 hingga mencapai Rp 8.739 pada tahun 2020. Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 0,6 pada tahun 2020.IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development II-34 Report (HDR). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan mengalami pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 66,26 pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 86,17 pada tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 53,13 pada tahun 2019. Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Capaian rasio gini Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 0,34 pada tahun 2019. NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 113,28% pada tahun 2019. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil II-35 tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Capaian nilai tukar nelayan Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 116,87% pada tahun 2019.
2. b.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Pada kurun waktu enam tahun (2015- 2020), dua variabel utama bidang ketenagakerjaaan menunjukkan kinerja yang dinamis. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan trend yang fluktuatif, kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan trend yang fluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 70,05%, selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 71,08% di tahun 2017. Pada tahun 2018, TPAK mengalami penurunan hingga menunjukkan angka 69,7%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai 68,50%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 69,82%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 menunjukkan angka 4,26%, pada tahun 2017 menunjukkan angka 3,91%. Pada tahun 2018 menunjukkan angka 2,88%, kemudian pada tahun 2019 menunjukkan angka 2,26%, sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 3,49%. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, II-36 pada tahun 2015 mencapai angka 634.253 penduduk, pada tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai angka 651.952 penduduk, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai angka 660.551 penduduk, dan pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 669.078 penduduk. Pada tahun 2020 mencapai 687.887 penduduk. Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,05 * 71,08 69,70 68,50 69,82 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,26 * 3,91 2,88 2,26 3,49 Jumlah Penduduk Usia Kerja 634.253 * 651.952 660.551 669.078 687.887 Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka, 2021 Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Namun pada tahun 2019, tercatat bahwa terjadi penurunan TPT di Kabupaten Pamekasan hingga mencapai 2,26%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 3,49%. Selain hal di atas, permasalahan lain bertambahnya tingkat pengangguran di kabupaten Pamekasan yaitu:
  1. 1.Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi II-37 kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
  2. 2.Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
  3. 3.Masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
  4. 4.Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
  5. 5.Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan
  6. 6.Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.
3. c.Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai hasil dari pembobotan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang dilakukan. Adapun kategori indeks pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.24 Kategori Indeks Pelayanan Publik Range Nilai Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 3,51 – 4,00 B Baik 3,01 – 3,50 B- Baik (DC) II-38 Range Nilai Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan 2,51 – 3,00 C Cukup 2,01 – 2,50 C- Cukup (DC) 1,51 – 2,00 D Buruk 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 0 – 1,00 F Gagal Sumber: PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan tolok ukur yang diberlakukan oleh Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan potensi pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sampai pada kategori Pelayanan Prima (A). Indeks pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan masih perlu ditingkatkan kembali. Tabel 2.25 Indeks Pelayanan Publik Dinas/ Badan Tahun 2020 NO NAMA PERANGKAT DAERAH IPP 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.03 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.87 3 Badan Keuangan Daerah 2.62 4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.30 5 Badan Penganggulangan Bencana Daerah 2.61 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.62 7 Dinas Kesehatan 2.82 8 Dinas Sosial 2.32 9 Dinas Pendidikan 2.38 10 Dinas Perhubungan 3.10 11 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.94 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3.76 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.99 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.43 15 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2.63 16 Dinas Lingkungan Hidup 2.47 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.08 18 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.79 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.72 20 Inspektorat Daerah 3.72 II-39 NO NAMA PERANGKAT DAERAH IPP 21 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.83 22 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 3.93 23 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.65 24 Dinas Perikanan 3.34 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.76 26 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 3.16 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.43 28 RSUD WARU 3.49 29 RSUD Slamet Martodirjo 3.92 30 Satuan Polisi Pamong Praja 2.59 31 Sekretariat DPRD 2.03 32 Sekretariat Daerah 2.87 Sumber Data: Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, 2020 Dari hasil pengukuran Indeks Pelayanan publik 32 (Tiga Puluh Dua) Perangkat Daerah diatas diatas dapat disimpulkan bahwa indeks pelayanan publik Kabupaten Pamekasan tahun 2020 berada pada nilai 2.85 yang masuk pada kategori C dengan makna (cukup), artinya ini sangat perlu untuk terus ditingkatkan. 2.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung II-40 jawab. Karenanya kemudian pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula. Permasalahan pendidikan setidaknya ada tiga, pertama pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (ratio guru yang cukup tetapi tidak merata), kedua kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait how to have (bagaimana memperoleh/rekruitment) dan how to empower (bagaimana memberdayakan), ketiga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata. 2.3.1.1.1 Indeks Pendidikan Tabel 2.26 Indeks Pendidikan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pendidikan 0,56 0,57 0,59 0,59 0,59 0,60 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data di atas, indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari 2015 sampai dengan tahun 2016, kemudian stagnan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, lalu meningkat pada tahun
  1. 2020.Pada tahun 2015 indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mencapai 0,56%, pada tahun 2016 mencapai 0,57%, pada tahun 2017 mencapai 0,59%, pada tahun 2018 II-41 mencapai 0,59%, pada tahun 2019 masih stagnan pada angka 0,59%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 0,60%. 2.3.1.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah atau Expected Years of Schoolling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Gambar 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, 2021 Data menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020, pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah Kabupaten Pamekasan sebesar II-42 13,34 tahun, pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah Kabupaten Pamekasan mencapai 13,35 tahun, pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah mencapai 13,61 tahun, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai angka 13,62 tahun, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai angka 13,63 tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 13,6 tahun. 2.3.1.1.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Sumber :BPS Kabupaten Pamekasan, 2021 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pamekasan tahun 2015 menunjukkan angka 5,73 tahun, pada tahun 2016 menunjukkan angka 6,08 tahun, pada tahun 2017 menunjukkan angka 6,25 tahun, pada tahun 2018 II-43 menunjukkan angka 6,35 tahun, pada tahun 2019 menunjukkan angka 6,40 tahun, dan terus meningkat hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan angka RLS mencapai 6,7 tahun. 2.3.1.1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SPM/MTs di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020 Angka Partisipasi Sekolah Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SD Persen 90,25 93,2 65,42 94,75 94,85 97,30 SLTP Persen 75,45 95,45 94,35 83,65 85,45 94,85 SLTA Persen 69,81 73,60 77,59 72,74 73,16 69,81 Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan, 2021 Pada tahun 2015, APS SD Kabupaten Pamekasan mencapai 90,25%, artinya hampir seluruh penduduk usia 7- 12 tahun sedang sekolah di tingkat SD/MI. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 93,2%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 mencapai 65,42% dan pada tahun 2018 APS SD meningkat kembali mencapai 94,75% pada tahun 2019 mencapai 94,85%, dan pada tahun 2020 mencapai 97,30%. Pada tahun 2015, APS SLTP Kabupaten Pamekasan mencapai 75,45% APS SMP/MTs Kabupaten Pamekasan tahun 2016 meningkat mencapai 95,45%. Pada tahun 2017 II-44 mengalami penurunan mencapai 94,35%. Pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 83,65% meningkat pada tahun 2019 menjadi 85,45%, dan pada tahun 2020 mencapai 94,85%. Pada tahun 2015, APS SLTA Kabupaten Pamekasan mencapai 69,81%. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 73,60% dan 77,59%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 mencapai 72,74%, pada tahun 2019 APS SLTA meningkat kembali mencapai 73,16%, dan pada tahun 2020 menurun mencapai 69,81%. 2.3.1.1.5 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Tabel 2.28 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 Jenjang Pendidikan APM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SD 89,26 91,33 93,65 92,68 97,53 97,66 SLTP 74,63 73,99 72,32 75,86 75,27 76,07 SLTA 57,45 60,39 63,59 60,94 60,06 60,88 Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai
  2. 2020.Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Murni SD mencapai 89,26%, kemudian terus meningkat sampai tahun 2017 mencapai 93,65%. Pada tahun 2018 menurun II-45 mencapai 92,68% dan terus meningkat kembali hingga tahun 2020 mencapai 97,66%. Angka Partisipasi Murni SLTP Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 mencapai 74,63%, pada tahun 2016 menurun mencapai 73,99%, pada tahun 2017 menurun mencapai 72,32%, pada tahun 2018 meningkat mencapai 75,86%, pada tahun 2019 menurun lagi mencapai 75,27%, kemudian meningkat lagi tahun 2020 mencapai angka 76,07%. Angka Partisipasi Murni SLTA Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 mencapai angka 57,45%, kemudian meningkat sampai tahun 2017 mencapai 63,59%, pada tahun 2018 menurun menjadi 60,94% dan menurun lagi pada 2019 menjadi 60,06. Pada tahun 2020 meningkat kembali mencapai angka 60,88%. 2.3.1.1.6 Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Tabel 2.29 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 Jenjang Pendidikan APK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SD 111,10 115,16 115,16 114,54 108,57 108,76 SLTP 88,97 90,35 90,35 84,98 84,04 87,38 SLTA 81,12 86,87 86,87 81,50 80,06 80,27 Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 II-46 Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 APK SD mencapai 111,10%, tahun 2016 mencapai 115,16%, tahun 2017 mencapai 115,16%, tahun 2018 mencapai 114,5%, dan tahun 2019 mencapai 108,57%, kemudian pada tahun 2020 meningkat mencapai 108,76%. Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 APK SLTP mencapai 88,97%, kemudian pada tahun 2020 menurun mencapai 87,38%. Angka Partisipasi Kasar SLTA Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2015-2017, pada tahun 2015 mencapai 81,12%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 meningkat mencapai 86,87%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 80,06% dan meningkat lagi pada tahun 2020 mencapai 80,27%. 2.3.1.1.7 Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel 2.30 Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020 Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Melek Huruf 86 90 91 92 87,46 88,09 Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Angka Melek Huruf di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 angka melek huruf Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 86%, kemudian meningkat pada tahun II-47 2016 mencapai 90%, pada tahun 2017 mencapai 91%, pada tahun 2018 mencapai 92%, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 87,46% dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 88,09%, meskipun peningkatan tersebut tidak sebesar capaian pada tahun 2018. 2.3.1.1.8 Kondisi Bangunan Sekolah dan Rasio Ketersediaan Sekolah Tabel 2.31 Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SD/MI 3071 2632 3204 3123 3128 3188 SMP/MTs 777 755 860 880 867 889 Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan, 2021 Kondisi bangunan sekolah untuk SD/MI dalam keadaan baik di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun 2015 mencapai 3.071 sekolah, pada tahun 2016 mencapai 2.632 sekolah, pada tahun 2017 mencapai 3.204 sekolah, pada tahun 2018 mencapai 3.123 sekolah, kemudian pada tahun 2019 mencapai 3.128 sekolah, pada tahun 2020 menurun hingga 3.188 sekolah. Kondisi bangunan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2015 mencapai 777 sekolah, pada tahun 2016 mencapai 755 sekolah, pada tahun 2017 mencapai 860 sekolah, pada tahun 2018 mencapai 880 sekolah, pada tahun 2019 mencapai 867 sekolah, pada tahun 2020 meningkat mencapai 889 sekolah. II-48 2.3.1.1.9 Ijazah Tertinggi Gambar 2. 9 Tingkat Pendidikan Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 2020 Berdasarkan tingkat ijazah tertinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2019, masyarakat yang tidak punya ijazah SD memiliki persentase tertinggi yakni 27,38%, lalu secara berurutan dari tinggi ke rendah disusul oleh SD/MI/Paket A dengan 27,05%, SMA/SMK/MA/Paket C dengan 18,46%, SMP/MTS/Paket B dengan 17,92%, D4/S1 dengan 6,16%, SMK/MAK dengan 2,25%, D1/D2/D3 dengan 0,53% dan terakhir S2/S3 dengan persentase 0,25%. 2.3.1.1.10 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Tabel 2.32 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten 9,5 10 10,5 10,6 10,7 10,39 II-49 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pamekasan Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan 4,5 5 5,3 5,4 8,3 7,62 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan 6,5 7 7,2 7,4 7,2 9,75 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan 5,5 6 6,5 7,3 11,9 7,55 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan 4,2 4,5 5 5,13 5,36 12,16 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 9,5%, di tahun 2016 kenaikan menjadi 10%, kemudian di tahun 2017 sebesar 10,5%. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,6% tahun 2019 menjadi 10,7%, sampai di tahun 2020 mencapai 10,39%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan, II-50 tahun 2015 sebesar 4,5%, di tahun 2016 sebesar 5%, meningkat kembali tahun 2017 sebesar 5,3 %, pada tahun 2018 mencapai 5,4% sampai dengan tahun 2019 meningkat sebesar 8,3%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 7,62%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama terus menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2020, pada tahun 2015 sebesar 6,5%, di tahun 2016 sebesar 7%, kemudian peningkatan di tahun 2017 sebesar 7,2%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,4%, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,2%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 mencapai 9,75%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2015 sebesar 5,5%, di tahun 2016 sebesar 6%, kemudian di tahun 2017 sebesar 6,5%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 7,3% sampai dengan peningkatan di tahun 2019 sebesar 11,9%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 7,55. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekeloh Menengan Atas (SMA) dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 4,2%, pada tahun 2016 sebesar 4,5%, kemudian di tahun 2017 sebesar 5%, sampai tahun 2018 sebesar 5,13%, pada tahun 2019 sebesar 5,36%, sampai dengan peningkatan di tahun 2020 mencapai 12,16%. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-51 2.3.1.1.11 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tabel 2.33 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2019 Indikator 2018 2019 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs - 14.126 (84,09%) SD/MI 9.441 (98,4%) 9.014 (93,2%) SMP/MTs 2.632 (39,5%) 5.112 (71,63%) Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan Jumlah angka kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019. Untuk rincian angka kelulusan pada tingkat SD/MI di tahun 2018 sebesar 98,4% kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 93,2%. Untuk tingkat SMP/MI pada tahun 2018 sebesar 39,5% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 71,63%. Tabel 2. 34 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Capaian Kabupaten/ Kota 84,60% 1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) 100,00% 757577 757450 127

1.Modul Belajar 757577 757450 127 99.98 %
2.Perlengkapan Belajar 57577 57685 -108 100.19 % 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 57577 57577 0 100.00 % 4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV 5004 4567 437 91.27 % II-52 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 5769 5650 119 97.94 % 6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 2459 3467 -1008 140.99 % 7. PKBM Terakreditasi minimal C 3148 3148 0 100.00 % 8. jumlah rombongan belajar di PKBM 472 472 0 100.00 % 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan 73.47% 21246 20114 1132

1.Modul Belajar 21246 20114 1132 94.67 %
2.Perlengkapan Belajar 0 50 -50 0% 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 70 60 10 85.71 % 4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV 30 20 10 66.67 % 5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 50 40 10 80.00 % 6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 14 12 2 85.71 % 7. PKBM Terakreditasi minimal C 8 7 1 87.50 % 8. jumlah rombongan belajar di PKBM 40 35 5 87.50 % 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5 6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD 80.32% 500 400 100
1.Buku Gambar 75 70 5 93.33 % II-53 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Alat Mewarnai 90 80 10 88.89 % 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 40 30 10 75.00 % 4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV 50 40 10 80.00 % 5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 20 15 5 75.00 % 6. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 60 50 10 83.33 % 7. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 15 10 5 66.67 % Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 2.3.1.2 Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, II-54 sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran. 2.3.1.2.1 Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks Kesehatan berkaitan dengan Angka Harapan Hidup saat kelahiran. Indeks Pendidikan pada tahun 2015 hingga 2017 mencapai 0,72 dan meningkat pada tahun 2019 hingga 2020 mencapai 0,73. Tabel 2.35 Indeks Kesehatan 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kesehatan 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021 2.3.1.2.2 Angka Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan II-55 dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasankemiskinan. Gambar 2.10 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Jawa Timur Tahun 2015-2020 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 II-56 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Bangkalan mencapai 69,72%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 70,18%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Sampang mencapai 67,58%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 67,96%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Pamekasan mencapai 66,86%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 67,45%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Sumenep mencapai 70,42%, dan terus meningkat pada tahun 2019 mencapai 71,22%. Pada tahun 2015 AHH Provinsi Jawa Timur mencapai 70,45%, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 71,18%. 2.3.1.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Angka Kematian Bayi adalah adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan mengalami capaian yang fluktuatif. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo- natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan II-57 kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Pada tahun 2015 angka kematian bayi adalah 1, kemudian pada tahun 2016 menjadi 5 dan pada tahun 2017 meningkat pesat menjadi
21.Pada tahun 2018 AKB di Kabupaten Pamekasan menjadi 9, pada tahun 2019 menjadi 13, kemudian pada tahun 2020 angka kematian bayi 0 kasus. Tabel 2.36 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Bayi 1 5 21 9 13 0 Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten pamekasan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 capaian cakupan ini mencapai 56%, angka ini bertahan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 51%, pada tahun 2018 angka ini mengalami penurunan yang cukup jauh mencapai 25%. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 20%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 2%. Faktor pendukung pencapaian ini adalah adanya kegiatan pencegahan dan pengukuran status gizi dan hal yang menjadi faktor penghambat capaian dalam cakupan ini adalah status ekonomi masyarakat, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi. Tabel 2.37 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan balita gizi buruk 56 56 51 25 20 2 II-58 mendapat perawatan (%) Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 2.3.1.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh. Tabel 2.38 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Ibu 60 14 8 154 102 101 Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian atau jumlah yang fluktuatif, pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 60 orang, kemudian pada tahun 2016 angkanya menurun menjadi 14 orang. pada tahun 2017 angkanya mencapai 8 orang, dan pada tahun 2018 angkanya mengalami peningkatan hingga 154 orang dan pada tahun 2019 angkanya mencapai 102 orang, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 101 orang. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya kemitraan bidan dan dukun serta yang menjadi faktor penghambatnya adalah persalinan komplikasi, resiko tinggi, penyakit penyerta serta akses layanan. II-59 2.3.1.2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tabel 2.39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 13408 13028 13138 13284 13586 13496 Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki capaian yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah 13.408 orang dan menurun pada tahun 2016 sejumlah 13.028, mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan jumlah 13.586 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 13.496 orang. Peningkatan didukung dengan adanya kemitraan bidan dan dukun dan masyarakat sudah memilih tenaga kesehatan dokter spesialis obgyn/bidan untuk memilih sebagai penolong persalin dan terdapat beberapa hambatan yang juga mempengaruhi penurunan, yaitu penyakit penyerta, kesadaran ibu, dan sistem rujukan. 2.3.1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tabel 2.40 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 2659 2648 2948 3067 2632 2808 Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani memiliki capaian yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah II-60 2.659 orang dan menurun pada tahun 2016 sejumlah 2.648, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sejumlah 2.948, kemudian megnalami peningkatan kembali pada tahun 2018 mencapai 3.067, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah 2.632, pada tahun 2020 meningkat mencapai 2.808 orang. 2.3.1.2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tabel 2. 41 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 111 143 145 135 152 119 Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) fluktuatif. Peningkatan terjadi pada tahun 2015-2017 dengan 145 des/kelurahan pada tahun
2017.Tahun 2018 menurun dan meningkat kembali pada tahun 2019 dengan 152 desa/kelurahan. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 119 desa/kelurahan. 2.3.1.2.8 Tenaga Kesehatan Pemerintah harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015-2020. Terdapat upaya dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi sumber daya kesehatan dengan rekrutmen. Dengan bertambahnya jumlah dokter umum dan spesialis yang berpraktek di fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik, puskesmas II-61 maupun di praktek mandiri sehingga rasio dokter terhadap penduduk semakin meningkat. Tabel 2. 42 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Perawat (orang) 260 234 199 586 588 1145 Jumlah Bidan 515 518 505 529 528 665 Jumlah Farmasi 3 4 5 5 15 50 Jumlah Ahli Gizi 0 0 20 20 25 46 Jumlah Dokter Spesialis 38 38 43 47 55 66 Jumlah Dokter Gigi 20 19 25 43 23 24 Jumlah Dokter Umum 106 123 127 128 123 133 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021 Berdasarkan tabel diatas Jumlah perawat dari tahun ke tahun jumlahnya fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 sejumlah 260 orang, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 234 orang, kemudian turun kembali di tahun 2017 sejumlah 199 orang, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018 sejumlah 586 orang, pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 588 orang, dan sampai pada tahun 2020 sebesar 1.145. Jumlah Bidan cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 sejumlah 515 orang, di tahun 2016 menjadi 518 orang, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 505 orang, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah menjadi 529 orang, sampai pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 528 orang, dan pada tahun 2020 sebesar 665 orang. Jumlah farmasi terjadi peningkatan dan di beberapa tahun terdapat kestabilan dalam jumlah farmasi di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2015 jumlah farmasi sejumlah 3 orang, di tahun 2016 menajadi 4 orang, II-62 kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 5 orang dan di tahun 2018 jumlah farmasi masih sama seperti di tahun sebelumnya yakni 5 orang sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 15 orang, dan di tahun 2020 sebesar 50 orang. Jumlah ahli gizi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan sebagai bukti upaya pemerintah daerah untuk terus berusaha menyediakan sumber daya bagi tenaga kesehatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum ada ahli gizi di kabupaten Pamekasan, kemudian di tahun 2017 dan 2018 terdapat 20 orang ahli gizi, kemudian jumlah ini naik pada tahun 2019 sejumlah 25 orang dan di tahun 2020 meningkat sebesar 46. Dari tabel tersebut diatas juga menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan terhadap jumlah Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter umum. Jumlah Dokter Spesialis dari tahun 2015-2020 terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah dokter spesialis yakni 38 orang, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sejumlah 43 orang, meningkat kembali di tahun 2018 sejumlah 47 orang sampai pada tahun 2019 meningkat sejumlah 53 orang dan di tahun 2020 meningkat menjadi 66 orang. Jumlah dokter pada tahun 2015 jumlah dokter gigi sejumlah 20 orang, setelah itu mengalami penurunan di tahun 2016 sejumlah 19 orang, kemudian mengalami peningkatan jumlah menjadi 25 orang, dan mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan pada atahun 2018 sejumlah 43 orang, namun pad atahun 2019 mengalami penurunan jumlah sebesar 23 orang dan di tahun 2020 meningkat menjadi 24 orang. Jumlah dokter umum di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015-2019 jumlahnya fluktuatif dari tahun tersebut. Pada tahun 2015 II-63 jumlah dokter umum sejumlah 106 orang, di tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 123 ornag, kemudian di tahun 2017 meningkat kembali sejumlah 127 orang, dan di tahun 2018 terus meningkat sejumlah 128 orang, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah menjadi 123 orang dan pada tahun 2020 meningkat sejumlah 133 orang. Tabel 2.43 Rasio Tenaga Dokter Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Tenaga Dokter Per 100.00 Penduduk (Dokter Spesialis/ Dokter Umum) 8,5 / 9,2 5,9 / 10,5 8,4 / 8,6 18,5 / 35,5 5,9 / 12,7 7,4 / 15,0 Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk realisasinya fluktuatif. Realisasi terbesar adalah pada tahun 2018 dengan 18,5/35,5, yaitu dokter spesialis/dokter umum. Kemudian, menurun di tahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020 dengan 7,4/15,0 Per 100.000 penduduk. Peningkatan tersebut masih tidak lebih besar dari realisasi tahun 2018. 2.3.1.2.9 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tabel 2.44 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Sakit 5 5 6 7 7 7 Puskesmas 20 20 20 20 20 22 Sumber : Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, 2021 Jumlah rumah sakit di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah Rumah Sakit sejumlah 5 rumah sakit, II-64 kemudian naik pada tahun 2017 sejumlah 6 rumah sakit, sampai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya yakni dengan jumlah yang sama sejumlah 7 rumah sakit. Jumlah Puskesmas pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dengan total 22 puskesmas di tahun 2020, Dengan rincian pada tabel berikut: Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, 2020 Nama Kecamatan Puskesmas Puskesmas Pembantu Tlanakan 2 3 Pademawu 2 4 Galis 1 2 Larangan 3 2 Pamekasan 2 5 Proppo 2 5 Palengaan 2 4 Pegantenan 2 1 Kadur 1 2 Pakong 1 2 Waru 2 1 Batumarmar 1 1 Pasean 1 3 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 Tabel 2.46 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas 836 841 993 1052 1305 1185 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah Puskesmas, Pustu, Polineds, Klinik RS, praktek dokter bersama, perorangan, umum, praktek dokter gigi perorangan, dokter spesialis perorangan, pengobatan tradisional, Bank Darah, unit transfusi darah di Kabupaten II-65 Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 sejumlah 1305. Akan tetapi pada tahun 2020 menjadi sejumlah 1185. Tabel 2.47 Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas 374,507 327,453 607,500 622,307 1,507,930 766,503 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Jumlah rawat jalan di Puskesmas mengalami penurunan pada tahun 2016, dari 374.507 di tahun 2015 menjadi 327.453 di tahun 2016. Pada tahun 2016-2019 jumlah rawat jalan mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 terdapat 1.507.930 dan menurun di tahun 2020 sebesar 766.503. Hambatan dalam merealisasikan kunjungan ke puskesmas adalah sistem rujukan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit. Tabel 2.48 Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas 7110 7879 13599 12344 17223 9381 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Jumlah rawat inap di puskesmas mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017. Menurun di tahun 2018 menjadi 12.344 dan meningkat kembali sejumlah 17.223 di tahun 2019. Penurunan kembali terjadi di tahun 2020 menjadi 9.381. II-66 Tabel 2.49 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22 24 25 28 29 29 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 29 persen, meskipun begitu jumlah ini belum optimal karena masih ada masyarakat belum memiliki kartu jaminan kesehatan dan kurang mamahami manfaat dan fugsi kartu jaminan kesehatan. Tabel 2.50 Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya 0 55 85 85 85 100 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Jumlah Puskesmas akreditasi minimal madya di Kabupaten Pamekasan meningkat dari tahun 2016-2020. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Akreditasi ini dapat menjadi acuan terkait dengan kesediaan Puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang semakin baik. II-67 Tabel 2.51 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas 98 98 98 98 98 98 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Jumlah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan di tahun 2015-2020 stagnan, yaitu 98. Hal tersebut menunjukkan rata-rata Puskesmas di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas pelayanan. 2.3.1.2.10 Kesehatan Bayi Tabel 2.52 Kesehatan Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 478 396 0 507 416 436 Gizi Buruk 56 52 51 25 0 0 Cakupan Kunjungan Bayi 12959 12810 12816 13291 13470 10670 Ibu Hamil Kunjungan K1 14078 13976 14010 14649 14648 14544 Ibu Hamil Kunjungan K4 13207 12602 12508 12963 13497 13259 Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 Berdasarkan tabel di atas bahwa Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 bayi berat badan lahir rendah sebesar 478 kemudian di tahun 2016 sebesar 396, kemudian pada tahun 2017 menjadi 0, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 507 sampai pada akhirnya di tahun 2019 mengalami penurunan kembali II-68 sebesar 416 dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 436. Bayi gizi buruk di Kabupaten Pamekasan menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Realisasi tertinggi pada tahun 2015 sejumlah 56 bayi. Realisasi terendah pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 0 bayi. Selanjutnya cakupan kunjungan bayi mengalami realisasi yang fluktuatif. Realisasi terbesar pada tahun 2019 sejumlah 13.470 bayi dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 10.670. Ibu Hamil Kunjungan K1 dan K4 cenderung fluktuatif. Realisasi tertinggi Ibu Hamil Kunjungan K1 adalah pada tahun 2019 sejumlah 14.648 ibu hamil, kemudian menurun pada tahun 2020 sejumlah 14.544. Ibu Hamil Kunjungan K4 memperoleh realisasi tertinggi pada tahun 2019 sejumlah 13.497 ibu hamil dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 13.259 ibu hamil. Hal ini terjadi salah satunya karena rasio kecukupan bidan yang belum terpenuhi. 2.3.1.2.11 Jumlah Kasus Penyakit Tabel 2.53 Jumlah Kasus Penyakit Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Kasus Penyakit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 HIV 11 2 73 73 67 54 DBD 363 375 230 176 281 192 Tuberculosis 506 862 1043 826 1.064 1028 Hypertensi n.a n.a n.a n.a 1.160 686 Anemia n.a n.a n.a n.a 1.009 633 DM n.a n.a n.a n.a 995 422 Katarak n.a n.a n.a n.a 815 332 Heart Failure n.a n.a n.a n.a 721 485 Stroke n.a n.a n.a n.a 581 257 Cronic Kidney Desease n.a n.a n.a n.a 556 360 GEA 486 369 361 358 354 342 Dyspepsia 463 382 358 327 296 283 Urinary tract Infection n.a n.a n.a n.a 291 221 Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 II-69 Jumlah kasus penyakit di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Kasus HIV di Kabupaten Pamekasan mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah 11 kasus, menurun di tahun 2016 sebesar 2 kasus, dan mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2017 sejumlah 73 kasus, kemudian di tahun 2018 kondisi stagnan di angka 73 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 67 kasus, sampai pada tahun 2020 menurun hingga 54 kasus. Untuk kasus DBD di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sejumlah 363 kasus, di tahun 216 menjadi 375 kasus, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 230 kasus, terus menurun di tahun 2018 menjadi 176 kasus, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 281 kasus, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 192 kasus. Berdasarkan data di atas, penyakit Tuberculosis menjadi kasus penyakit terbesar di Kabupaten Pamekasan mencapai 1.028 kasus pada tahun 2020. Sedangkan HIV menjadi penyakit dengan kasus terendah mencapai 54 kasus pada tahun 2020. Tabel 2.54 Data Perkembangan Stunting Menurut Bulan Timbang Agustus Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020 NO PUSKESMAS Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jumlah Balita Diukur Balita Stunting Jumlah Balita Diukur Balita Stunting Jumlah Balita Diukur Balita Stunting Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 TLANAKAN 2417 639 26,44 2763 612 22,15 2977 826 27,75 2 BANDARAN 1514 656 43,33 1533 360 23,48 1468 248 16,89 3 PANDEMAWU 1192 246 20,64 2686 350 13,03 1961 258 13,16 4 SOPAAH 2392 649 27,13 2516 703 27,94 2577 619 24,02 5 GALIS 1470 446 30,34 1671 162 9,69 1704 105 6,16 6 LARANGAN 2098 438 20,88 2057 455 22,12 1600 100 6,25 7 TALANG 1092 391 35,81 1228 235 19,14 727 234 32,19 8 TEJA 2533 467 18,44 2837 319 11,24 2095 395 18,85 9 KOWEL 2772 765 27,6 3188 332 10,21 1637 200 12,22 10 PROPPO 2105 752 35,72 2216 453 20,44 2132 614 28,8 11 PANAGUAN 1201 597 49,71 1559 737 47,27 2123 653 30,76 12 PALENGAN 5735 1369 23,87 5958 414 6,95 3600 397 11,03 13 PEGANTENAN 2259 139 6,15 2624 494 18,83 2664 599 22,48 14 BULANGAN HAJI 1000 395 39,5 1385 143 10,32 1578 139 8,81 15 KADUR 1878 609 32,43 1965 511 26,01 2128 635 29,84 16 PAKONG 1533 501 32,68 2288 90 3,93 2196 71 3,23 17 WARU 1174 496 42,25 1744 285 16,34 1770 108 6,1 18 TAMPOJUNG PREGI 1552 485 31,25 1795 357 19,89 1302 259 19,89 19 BATUMARMAR 5207 1216 23,35 5429 1182 21,77 6077 665 10,54 20 PASEAN 2208 736 33,33 3082 774 25,11 3523 381 11,71 PAMEKASAN 43332 11992 27,67 50524 8968 17,75 45569 7506 16,47 Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 II-70 Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan data pada tahun 2018 jumlah balita stunting mencapai 11.992 balita. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan jumlah balita stunting mencapai 8.968 balita. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 jumlah balita stunting di Kabupaten Pamekasan adalah 7.506 balita atau sekitar 16,47% dari seluruh balita yang diukur yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tabel 2. 55 Realisasi dan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Capaian Kabupaten/ Kota 88.53% 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 98.06% 13947 13259 688 1. Vaksin Tetasus Difetri (Td) 13947 13522 425 96.95 %

2.Tablet Tambah Darah 13947 13946 1 99.99 % 3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 13947 13832 115 99.18 % 4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 13947 13225 722 94.82 %
5.Buku KIA 13947 13861 86 99.38 % 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 99.99% 13313 13312 1
1.Formulir Photograf 13313 13312 1 99.99 % 2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 13947 13945 2 99.99 %
3.Buku KIA 13947 13944 3 99.98 % 3 Pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang 98.13% II-71 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan 12656 11122 1534

1.Vaksin Hepatitis BO 12679 12426 253 98.00 %
2.Vitamin K1 Injeksi 12679 12346 333 97.37 % 3. Salep/Tetes Mata Antibiotik 12679 12548 131 98.97 %
4.Formulir Bayi Baru Lahir 12679 12163 516 95.93 %
5.Formulir MTBM 12679 12494 185 98.54 %
6.Buku KIA 13947 13944 3 99.98 % 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 99.43% 63367 57139 6228 1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 50415 50408 7 99.99 %
2.Formulir DDTK 50415 50408 7 99.99 %
3.Buku KIA 50415 50408 7 99.99 %
4.Vitamin A Biru 12670 12664 6 99.95 %
5.Vitamin A Merah 50415 50408 7 99.99 % 6. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell 836 836 0 100.00 % 7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella 836 822 14 98.33 %
8.Jarum Suntik dan BHP 836 822 14 98.33 %
9.Peralatan Anafilaktik 836 822 14 98.33 % 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan 75.88% 105032 73671 31361 1. Buku Raport Kesehatanku 165897 125882 40015 75.88 % 2. Buku Pemantauan Kesehatan 165897 125882 40015 75.88 % 3. Kuesioner Skrining Kesehatan 165897 125882 40015 75.88 % 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 165897 125882 40015 75.88 % II-72 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah 165897 125882 40015 75.88 % 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100.00 % 588354 355726 232628 1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 190 190 0 100.00 % 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 190 190 0 100.00 % 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 67.85% 129836 76786 53050 1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 124537 94432 30105 75.83 % 2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 124537 74524 50013 59.84 %

3.Buku Kesehatan Lansia 124537 84538 39999 67.88 % 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100.00% 234770 97028 137742 1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 22 22 0 100.00%
2.Tensimeter 190 190 0 100.00% 3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM 21 21 0 100.00 % 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang 100.00% II-73 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) melitus mendapatkan layanan kesehatan 10172 10171 1 1. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 9618 9618 0 100.00% 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 21 21 0 100.00%

3.Pedoman dan Media KIE 22 22 0 100.00% 10 Pelayanan kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan 99.74% 1633 1239 394 1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 380 376 44 98.95 %
2.Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 21 21 0 100.00 % 3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 21 21 0 100.00 %
4.Media KIE 22 22 0 100.00 % 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan 68.78% 8212 5650 2562 1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 0 0 0 0%
2.Reagen Zn TB 656 650 6 99.09 % 3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 236 236 0 100.00 % 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 46400 45560 840 98.19 % 5. Catridge Tes Cepat Molekuler 4750 4000 750 84.21 % 6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan 0 0 0 0% 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur 3 3 0 100.00 % II-74 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan 54.52% 15458 10849 4609 1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 0 0 0 0% 2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 27835 27550 285 98.98 % 3. Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 32514 21000 11514 64.59 % Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum 2.3.1.3.1.1 Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan II-75 tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum atau yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Jalan raya yang melintas di wilayah Pamekasan sepanjang 676,7 Km, yang terdiri dari jalan negara sekitar 4,4 persen, jalan provinsi sepanjang 20,4 persen dan jalan kabupaten kurang lebih 75,2 %. Pada tahun 2015, sepanjang 46,1 Km kondisi jalan provinsi dalam keadaan baik dan 70,6 Km dalam kondisi sedang. Sedangkan yang mengalami kerusakan sepanjang 22,6 Km. Permukaan jalan selama 6 tahun terakhir, menunjukkan perkembangan kualitas yang menurun. Pada tahun 2015 panjang kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 411,441 km dan terus mengalami penurunan kualitas jalan dalam kondisi Baik sampai pada tahun 2019 menjadi 279,887 km, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 363,10 km. Hal ini selaras dengan kondisi jalan yang mengalami rusak berat II-76 yang kondisinya fluktuatif di setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 kondisi jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 14,175 km, di tahun 2016 sepanjang 92,350 km, pada tahun 2017 sepanjang 73,900 km, pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni sepanjang 35,373 km dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kerusakan sepanjang 117,86 km, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.56 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Kondisi Jalan Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan(km) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Baik 411,441 358,256 373,212 336,110 279,887 363,10 Sedang 73,029 34,784 37,053 54,701 112,926 98,670 Rusak 13,714 25,069 28,194 86,175 30,268 11,33 Rusak Berat 14,175 92,350 73,900 35,373 89,278 117,86 Jumlah 512,359 510,459 512,359 512,359 512,359 590,96 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Sedangkan perkembangan panjang jalan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini. Pada setiap tahunnya panjang jalan memiliki panjang yang stagnan. Tabel 2.57 Panjang Jalan (km) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pamekasan 60.269 60.269 60.269 60.269 60.269 60.269 Tlanakan 38.275 38.275 38.275 38.275 38.275 38.275 Galis 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 Larangan 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 Kadur 27.650 27.650 27.650 27.650 27.650 27.650 Pakong 20.799 20.799 20.799 20.799 20.799 20.799 Waru 32.050 32.050 32.050 32.050 32.050 32.050 Pasean 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 Batumarmar 52.170 52.170 52.170 52.170 52.170 52.170 Pegantenan 48.322 48.322 48.322 48.322 48.322 48.322 Palengaan 56.243 56.243 56.243 56.243 56.243 56.243 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Sedangkan perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 sepanjang 512.359 km. Sedangkan perkembangan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2015 mencapai 21.284 km, kemudian II-77 pada tahun 2016 tetap 21.284 km, pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 21.486 km, pada tahun 2018 mencapai 22.086 km, dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 dan 2020 sepanjang 22.258 km. Tabel 2.58 Panjang Jalan dan Jembatan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase 21,284 21,284 21.486 22.086 22.258 22.258 Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pamekasan 512,359 510,459 512,359 512,359 512,359 590,96 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Kemudian untuk kualitas panjang jalan kota dalam kondisi di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dalam kondisi fluktuatif. Menurunnya kualitas panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2019 yaitu 27.590 dibandingkan tahun 2018 yaitu 33.109. dan terjadi peningkatan kualitas panjang jalan pada tahun 2020 sebesar 279,887 Tabel 2.59 Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 36,689 36,689 34,789 33,109 27,590 279,887 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 2.3.1.3.1.2 Jembatan Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa proporsi jembatan dalam II-78 kondisi baik konstan pada 5 tahun terakhir ini, yakni sebesar 1.632. Tabel 2.60 Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proporsi Jembatan dalam keadaan baik 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,2020 2.3.1.3.1.3 Kondisi Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi terpanjang adalah 3.095 km pada tahun 2020. Kemudian untuk irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik terbesar adalah di tahun 82,96 persen di tahun

2020.Capaian keduanya cenderung mengalami peningkatan. Tabel 2.61 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang Jaringan Irigasi 2,464 2,557 2,598 2,626 3,025 3,095 Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 66.05 68.54 69.65 70.40 81.09 82.96 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 2.3.1.3.2 Penataan Ruang 2.3.1.3.2.1 Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk II-79 pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Tabel 2.62 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai Dengan RTRW Kabupaten Pamekasan Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW 0,72 0,99 0,96 65 87 98 Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan,2021 Berdasarkan data yang ditampilkan pada sub Penataan Ruang, Irigasi, Jembatan dan Jalan, maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan pada periode berikutnya, antara lain:
1.Mewujudkan sistem jaringan jalan yang andal serta terpadu dan berbasis penataan ruang yang berkelanjutan;
2.Optimalisasi luas layanan jaringan irigasi teknis (ha);
3.Optimalisasi Perda rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Pamekasan. 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian ( Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). II-80 Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persayaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berdasarkan validasi data pada tahun 2019 bahwa jumlah Rumah Layak Huni (RLH) sebesar 210.976 unit, sedangkan kawasan kumuh di tahun 2019 sebesar 10,41 ha. Dari data tersebut bahwa terjadi peningkatan ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2016 sampai dengan 2019, dimana tahun 2016 sebesar 209.091. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pamekasan terjadi karena beberapa faktor, yakni:
1.Tersedianya dana yang cukup, baik dari APBD maupun APBN.
2.Sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3.Tersedianya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan ketersediaan Rumah Layak Huni.
4.Antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat terutama calon penerima bantuan. Tabel 2.63 Rumah Layak Huni (unit) dan Kawasan Kumuh Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Ketersediaan Rumah layak huni (unit) - 209.091 209.398 210.531 210.976 211.620 Kawasan Kumuh (ha) 60,9 60,91 53,55 43,14 10,41 0 Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan, 2021 Air minum dan sanitasi sebagai salah satu penunjang kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, sudah II-81 selayaknya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak. Air minum dan sanitasi yang buruk memicu penyebaran penyakit yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Masih banyak masyarakat Pamekasan yang belum mendapatkan akses sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak. Sedangkan dalam kenyataan kebutuhan rumah tangga dalam menggunakan atau mengkonsumsi air minum setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun 2020 mencakup 211.620 unit rumah layak huni. Sehingga menunjukkan bahwa masalah terkait rumah layak huni dan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan dapat diatasi secara bertahap. Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%) 0,67 1,5 3 13,37 53,75 51,8 Persentase rumah tinggal Bersanitasi 1,15 1,58 1,58 4,29 80,29 61,6 Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan Berdasarkan data diatas, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:
1.Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
2.Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani, masih terbatas kawasan kumuh di perkotaan;
3.Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak. II-82 2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir. Pada tabel di bawah ini menunjukkan informasi terkait Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020. Tabel 2.65 Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (orang) Orang 37 35 63 35 62 69 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%) Orang 0.79 0.69 0,65 0,65 0,57 0,57 Jumlah Satpol PP Orang 67 67 58 57 53 50 Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang 15 menit (%) % 48 45 54 54 50 94 Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan Dalam aspek hukum, tingkat penurunan pelanggaran Perda berjalan optimal, hal ini ditunjukkan dengan data pada tabel dibawah ini secara stabil selama jangka waktu 5 tahun terakhir pada keadaan 100%. Kondisi stabil dalam upaya penurunan pelanggaran PERDA Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa terwujud secara optimal dikarenakan intensitas penegakan perda meningkat, regulasi yang ada dapat ditegakkan dengan benar, kesadaran II-83 masyarakat meningkat terhadap pelanggaran perda. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan tingkat penurunan gangguan ketertiban umum mengalami fluktuatif setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 sebesar 73, di tahun 2016 sebesar 72, kemudian mengalami peningkatan terbesar di tahun 2017 sebesar 86, kemudian mengalami penurunan paling rendah di tahun 2018 sebesar 67, kemudian di tahun 2019 sebesar 70 dan tahun 2020 menjadi 28. Ketidakstabilan kondisi dalam upaya menurunkan gangguan ketertiban umum adalah karena regulasi yang berlaku belum banyak diketahui oleh masyarakat dan masih adanya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran ketertiban dan ketentaman umum. Tabel 2.66 Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda (%) 100 100 100 100 100 42 Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum 73 72 86 67 70 28 Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan Sedangkan kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pamekasan kasus yang direspon kurang dari 15 menit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 mencapai 48% kasus, pada tahun 2016 mencapai 45 kasus, pada tahun 2017 mencapai 54% kasus, pada tahun 2018 mencapai 54% kasus, hingga pada tahun 2019 mencapai 61% kasus. II-84 Tabel 2.67 Persentase Kasus Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang 15 menit (%) 48 45 54 54 61 Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan Tabel 2. 68 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A. Capaian Kabupaten/Kota 48,42%

1.Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi 100,00% 757577 757450 127 1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 65 65 0 100,00 % 2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan 5 5 0 100,00 % 2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu 70,54% 99 99 0 1. Penegakan Perda sesuai SOP 99 70 2929 70,71 % 2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standard 22 20 22 90,91 % 3. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standard 54 27 2727 50,00 %
3.Pelayanan informasi rawan bencana 1 1 0 20,00% II-85 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 0 0 0 0% 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 0 0 0 0% 3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana 0 0 0 0% 4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 1 1 0 100,00 % 5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 0 0 0 0% 4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 0 0 0 0,00% 1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 0 0 0 0%

5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00% 1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00 % 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 65 65 0 100,00 % 3. Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana 65 65 0 100,00 % II-86 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 65 65 0 100,00 % 5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00 % 6. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas 65 65 0 100,00 % ( 1)
(2)(3) (4) (5) (6) 6. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 65 65 0 0,00% 1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak 0 0 0 0% 2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan 0 0 0 0% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 II-87 2.3.1.6 Sosial Persentase PMKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial. Tabel 2.69 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2015-2020 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PMKS yang memperoleh bantuan sosial (org) Orang 21.727 32.980 57.869 82.758 77.789 112.025 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (panti) Panti 60 82 87 93 97 99 Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % 75,54 45,92 50,51 50,65 50,65 50,65 Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun- tahun berikutnya adalah masih tingginya jumlah PMKS. PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020, hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Daerah untuk II-88 memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Tabel 2.70 Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2020 Keterangan 2017 2018 2019 2020 Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial 110.579 128.553 129.587 112.025 Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan Berdasarkan data di atas untuk jumlah fakir miskin di Kabupaten Pamekasan yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 110.579, kemudian meningkat pada tahun 2018 berjumlah 128.553 dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar 129.587, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 112.025 Fakir Miskin. Tabel 2.71 Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020 Indikator 2018 2019 2020 Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan 14 49 11 Jumlah PPKS Lainnya 145.115 148.574 149.789 Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang di bina pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018 berjumlah 14 orang, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 49 orang. Faktor penyebab kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya aparatur yang tersedia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 11 orang. II-89 Jumlah PPKS Lainnya di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 mencapai 145.115 orang, kemudian meningkat mencapai 148.574 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2020 mencapai 149.789 orang. Tabel 2.72 Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020 Indikator 2018 2019 2020 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social 293 20 25 Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 berjumlah 293 orang kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 menjadi 20 orang. Faktor penyebab penurunan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya aparatur yang tersedia. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 25 orang. Tabel 2. 73 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A. Capaian Kabupaten/Kota 81,96%

1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 85,33% 150 140 10
1.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah 20 18 2 90,00 % II-90 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan

2.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 50 45 5 90,00 %
3.Penyediaan permakanan 30 25 5 83,33 %
4.Penyediaan sandang 20 15 5 75,00 %
5.Penyediaan alat bantu 30 20 10 66,67 %
6.Penyediaan perbekalan kesehatan 60 55 5 91,67 %
7.Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar 60 50 10 83,33 %
9.Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak 80 70 10 87,50 %
10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 50 40 10 80,00 %
11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 70 65 5 92,86 %
12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 45 40 5 88,89 %
13.Layanan rujukan 60 55 5 91,67 %
14.Layanan data dan pengaduan 10 8 2 80,00 % II-91 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

15.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti 15 14 1 93,33 %
2.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 77,45% 200 170 30
1.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 60 50 10 83,33 %
2.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 25 20 5 80,00 %
3.Penyediaan permakanan 50 40 10 80,00 %
4.Penyediaan sandang 70 65 5 92,86 %
5.Penyediaan alat bantu 60 50 10 83,33 %
6.Penyediaan perbekalan kesehatan 90 80 10 88,89 %
7.Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial 80 70 10 87,50 %
8.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar 40 35 5 87,50 %
9.Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak 60 50 10 83,33 % II-92 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

10.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 20 18 2 90,00 %
11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 30 20 10 66,67 %
12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 25 0 25 0%
13.Layanan rujukan 60 50 10 83,33 %
14.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti 40 30 10 75,00 %
15.Layanan data dan pengaduan 50 40 10 80,00 %
3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 80,72% 70 60 10
1.Layanan data dan pengaduan 60 50 10 83,33 %
2.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti 60 55 5 91,67 %
3.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 20 15 5 75,00 %
4.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 65 60 5 92,31 %
5.Penyediaan permakanan 20 20 0 100,00 %
6.Penyediaan sandang 60 52 8 86,67 %
7.Penyediaan alat bantu 40 20 20 50,00 % II-93 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

8.Penyediaan perbekalan kesehatan 30 20 10 66,67 %
9.Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial 50 40 10 80,00 %
10.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar 70 65 5 92,86 %
11.Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak 40 30 10 75,00 %
12.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 40 30 10 75,00 %
13.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 70 50 20 71,43 %
14.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 40 35 5 87,50 %
15.Layanan rujukan 60 50 10 83,33 %
4.Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 82,34% 250 230 20
1.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 60 50 10 83,33 %
2.Penyediaan permakanan 40 30 10 75,00 %
3.Penyediaan sandang 70 60 10 85,71 %
4.Penyediaan alat bantu 80 70 10 87,50 %
5.Penyediaan perbekalan kesehatan 60 50 10 83,33 %
6.Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial 50 40 10 80,00 % II-94 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar 70 60 10 85,71 %
8.Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak 70 50 20 71,43 %
9.Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 40 35 5 87,50 %
10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 60 45 15 75,00 %
11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 60 55 5 91,67 %
12.Layanan rujukan 50 40 10 80,00 %
13.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 50 40 10 80,00 %
14.Layanan data dan pengaduan 50 40 10 80,00 %
15.Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus 90 80 10 88,89 %
16.layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti 5, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota 83,97% 300 275 25
1.Penyediaan permakanan 50 40 10 80,00 %
2.Penyediaan sandang 80 70 10 87,50 % II-95 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Penyediaan tempat penampungan pengungsi 60 50 10 83,33 %
4.Penanganan khusus bagi kelompok rentan 70 60 10 85,71 %
5.Pelayanan dukungan psikososial 30 25 5 83,33 % Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.3.2.1 Ketanagakerjaan Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menjadi urusan wajib non dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Ketenagakerjaan menyangkut aspek tenaga kerja, usia kerja, sampai upah minimum Kabupaten. Berikut adalah hasil capaian urusan ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020. II-96 Tabel 2.74 Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satua n 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk Usia Kerja Jiwa 634.25 3 ts 651.95 2 660.55 1 669.07 8 687.88 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 70,05 ts 71,08 69,35 68,13 69,82 Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) % 4,26 ts 3,91 2,92 2,32 3,49 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % 95,74 ts 96,09 97,08 97,68 96,51 Upah Minimum Kabupaten (Ribu Rp) 1.210 1.35 0 1.495 1.588 1.763 1.913 Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu pada umur 15 tahun atau lebih. Data dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang perlahan dari tahun 2015 berjumlah 634.253 jiwa meningkat hingga 687.887 pada tahun 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Dari data di tabel terlihat bahwa TPAK Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan hingga 69,82% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih banyak daripada peningkatan jumlah tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah tenaga kerja yang sunguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan Hal ini disebabkan banyak hal antara lain tingkat pendidikan yang rendah atau kemiskinan struktural. Bedasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sampai tahun 2019 hingga 2,32%. Namun hal ini II-97 meningkat lagi menjadi 3,49% pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami pergerakan yang berfluktuatif dan pada tahun 2020 berada pada 96,51%. Upah Minimun Kabupaten adalah upah minimal yang harus diberikan kepada seluruh pekerja di kabupaten tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan upah minimun ini didasarkan pada standar hidup layak daerah tersebut. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa upah minimun Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 1,2 juta menjadi 1,9 juta pada tahun 2020. 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam pemberdayaan perempuan dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan. Salah satu indikator yang mampu menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik adalah Indeks Pemberdayaan Gender. Berikut merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan dari tahun 2010 sampai dengan 2019. II-98 Gambar 2.11 Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Pamekasan Tahun 2017-2019 Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2010-2019, pada tahun 2010 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 48,46, pada tahun 2011 meningkat sebesar 51,85, kemudian turun pada tahun 2012 ke angka 51,04, pada tahun 2013 dan 2014 terus naik ke angka 51,89 dan 54,11, tahun 2015 mengalami penurunan hingga 52,27, naik kembali pada tahun 2017 dan 2018 hingga 55,81 dan 57,29, namun turun lagi pada tahun 2019 hingga 53,13. Peningkatan pemberdayaan gender di Kabupaten Pamekasan dapat terlihat dari partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pada tahun 2019, persentase gender di Kabupaten Pamekasan yang bekerja pada sektor formal untuk laki-laki 64,13%, perempuan 35,87%. Persentase gender yang bekerja pada sektor informal untuk laki-laki 53,47%, perempuan 46,53%. II-99 Gambar 2.12 Proporsi Laki-laki dan Perempuan dalam Sektor Formal dan Informal Tahun 2019 Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahaan mempengaruhi pembentukan kebijakan Pemerintah Daerah yang family friendly dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan Bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Tabel 2.75 Capaian Kinerja terkait Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Keterlibatan perempuan di parlemen % 6,67% 6,67% 6,67 % 6,67 % 4,44% 4,44% Sumbangan pendapatan perempuan % 32,98% - 33,46% 33,55% 33,83% 33,87% Perempuan sebagai tenaga profesional % 32,55 n.a 39,93 45,83 37,37 37,21 Korban kekerasan terhadap perempuan orang - 44 31 26 28 n.a Korban kekerasan terhap anak orang - 31 36 22 19 9 Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2021 II-100 Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun- tahun berikutnya, diantaranya:
1.Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2.Masih adanya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3.Perlunya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
4.Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak. Tabel 2.76 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Kelompok 1 1 13 13 13 13 Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan Jumlah PA 137.907 135.111 133.910 135.794 136.651 143.554 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 75,81 75,5 75,55 73,96 72,96 76,48 Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan setelah tahun 2015 dan 2016 sejumlah 1 kelompok, kemudian naik cukup signifikan sebesar 13 kelompok di tahun 2017, kemudian stagnan sampai pada tahun 2020. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif menurut Kecamatan dan jenis kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan II-101 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari jumlah PA di tahun 2020 sejumlah 143.554, kemudian jumlah ini lebih besar daripada tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 136.651. Sedangkan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif, hal ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 76,48%, sedangkan jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yakni 72,96%. Tabel 2.77 Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata jumlah anak per keluarga % 1 1 13 13 13 13 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Jumlah 137.907 135.111 133.910 135.794 136.651 143.554 Persentase Pencapaian Peserta KB % 75,81 75,5 75,55 73,96 72,96 76,48 Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan Pada tabel diatas bahwa untuk rata-rata jumlah anak di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan signifikan dan kemudian stagnan. Dapat terlihat pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 1% kemudian mengalami kenaikan menjadi 13% di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) setiap tahun mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Hal ini terlihat pada tahun 2020 sejumlah 143.554, sedangkan jumlah ini lebih kecil dari tahun 2019 sebesar 136.651. Pencapaian peserta KB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dari tahun ke II-102 tahun mengalami fluktuatif, hal ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 76,48%, namun jumlah ini lebih besar dari jumlah tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 72,96%. 2.3.2.3 Ketahanan Pangan Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lahan pekarangan sebagai media penumbuh pangan dan tetap melakukan pemberdayaan peternak selaku penghasil protein hewani. Tabel 2.78 Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari. 2904 dan 77,52 3080 dan 79,80 2917,32 dan 56,42 2945,28 dan 56,96 2982 dan 57,7 pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan (%) 70 80 17 17 - Ketersediaan Pangan Utama (%) 390,341 386,395 387,43 387,43 - Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB) 7,91 7,76 7,90 7,95 - Konsumsi energy dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari dan gram/capital/hari) - - - - 2.037 Dan 48 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Kab. Pamekasan Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pertambahan penduduk yang terus meningkat serta meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi II-103 permukiman menyebabkan timbulnya permasalahan pangan yaitu ketersediaan pangan utama (khusus Kabupaten Pamekasan terdiri dari beras dan jagung) tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk meskipun setiap tahun data produksi pangan utama meningkat, namun hal tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang makin bertambah persentase ketersediaan pangan utama makin menurun setiap tahun). Selain itu, permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:
1.Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan;
2.Peternakan berkontribusi terhadap PDRB kabupaten, namun peternak selaku penghasil protein hewani belum sepenuhnya berdaya karena peternakan masih bersifat sub sistem, akses terhadap permodalan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya penerapan teknologi peternakan dan pada rantai pemasaran senantiasa berada pada posisi tawar yang rendah;
3.Ketersediaan energi dan protein terus diupayakan meningkat mengingat kebutuhan energi dan protein makin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
4.Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5.Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim) berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat;
6.Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih memerlukan penanganan serius. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-104 2.3.2.4 Pertanahan Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya. Tabel 2.79 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2017 Status kepemilikan Tanah Tahun 2015 2016 2017 Sertipikat Hak Milik 3.079 6.131 17.845 Sertipikat Hak Guna Bangunan 56 87 139 Sertipikat Hak Guna Usaha 0 0 0 Sertipikat Hak Pakai 104 50 23 Jumlah 3.239 6.268 18.007 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Penataan dan pemanfaatan ruang serta legalisasi pertanahan menjadi hal yang penting dalam pengembangan pembangunan daerah. Tabel di atas menggambarkan kondisi pertanahan di Kabupaten Pamekasan. Tabel 2.80 Tanah Bersertifikat Menurut Kecamatan dan Status Kepemilikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 No Kecamatan Status Kepemilikan Tanah Hak Milik Hak Pakai Hak Bangunan Jumlah
1.Pamekasan 13.736 83 319 14.138
2.Proppo 25.868 22 147 26.037
3.Tlanakan 4.703 56 0 4.579
4.Pademawu 16.021 50 3 16.074
5.Galis 22.146 428 41 22.615
6.Larangan 5.288 184 157 5.629
7.Kadur 7025 8 3 7.036 II-105 No Kecamatan Status Kepemilikan Tanah Hak Milik Hak Pakai Hak Bangunan Jumlah
8.Pakong 7.164 26 1 7.191
9.Pegantenan 6.511 14 0 6.525
10.Palengaan 3,474 38 5 3.517
11.Waru 8.029 1 1 8.031
12.Batumarmar 6.693 3 3 6.699
13.Pasean 3.248 3 3 3.254 Jumlah 129.906 916 683 131.505 Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan 2.3.2.5 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kondisi alam atau lingkungan, dimana hakikatnya manusia tidak dapat terpisahkan dengan lingkungan hidup. Mutu lingkungan hidup di suatu wilayah dapat menciptakan keserasian antara lingkungan alam dengan lingkungan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). 2.3.2.5.1 Indeks Kualitas Air Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap II-106 kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Air Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks kualitas air 50,00 65,00 67,5 70 70 64 Volume sampah yang ditangani (ton) NA NA 24.199,35 24.836,30 25.902,84 32.815,89 Volume produksi sampah (ton) NA NA 95.717,24 97.005,17 98.305,04 99.350,12 Persentase Penanganan sampah NA NA 25,28 25,6 26,35 33,03 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk NA NA 0,204 0,182 0,080 0,80 Jumlah daya tampung TPS NA NA 204 182 80 80 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan Indeks Kualitas Air di Pamekasan terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 sebesar 50.00 dan 65.00 pada tahun 2016 kemudian di tahun 2017 sebesar 67,5, di tahun 2018 dan tahun 2019 indeks kualitas air kondisinya stabil yakni di angka 70, namum pada tahun 2020 indeks kualitas air di kabupaten Pamekasan mengalami penurunan menjadi 64. Kualitas air selain dipengaruhi oleh limbah industri dan limbah rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari perairan sungai hal ini akan berpengaruh pada baku mutu air sungai. Persentase penanganan sampah di tahun 2017 dan 2018 stagnan di angka 25,28% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 26,35%. Angka ini II-107 kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 33,03. Untuk volume produksi sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 95.717,24 dan terus meningkat sampai di tahun 2019 menjadi 98.305,04. Angka ini kembali meningkat menjadi 99.350,12 pada tahun 2020. Sedangkan untuk volume sampah yang ditangani jika dilihat pada tabel diatas juga terus mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 24.199,35 sampai pada tahun 2019 sebesar 25.902,8 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 32.815,89 pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk Kabupaten Pamekasan yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 0,204 dan terus menurun sampai di tahun 2019 sebesar 0,080. Amgka ini bertahan hingga tahun 2020. Tabel 2.82 Kasus Lingkungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus) 11 7 9 15 9 8 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda (kasus) 11 7 9 15 9 8 Persentase Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan Kualitas air juga di tentukan dari kualitas lingkungan yang ada di sekitar. Jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2019 mengalami jumlah kasus yang fluktuatif, yakni pada tahun 2015 sejumlah 11 kasus, tahun 2016 sebanyak 7 kasus, kemudian di tahun 2017 terdapat 9 kasus dan kasus terbesar terjadi di tahun 2018 sebanyak 15 kasus kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 II-108 dengan 9 kasus. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8 kasus. Sedangkan jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan oleh Pemda jumlahnya sama dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus lingkungan yang terjadi seluruhnya dapat diselesaikan oleh Pemda. Dan untuk persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan data sudah sangat maksimal dan stabil, dengan berada pada kondisi 100%. 2.3.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Tabel 2.83 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Udara 94,01 83,01 81,99 86,55 86,32 85,10 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan Kondisi Indeks Kualitas Udara di Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 94,01 dan menurun menjadi 83,01 pada tahun 2016, terus mengalami penurunan di tahun 2017 yakni 81,99 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 86,55, dan di tahun 2019 menjadi 86,32. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 II-109 menjadi 85,10. Dengan demikian kualitas udara di Pamekasan mengalami tingkat yang fluktuatif, jika semakin menurun kebersihan yang nantinya akan berdampak bagi masyarakat, oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah menyusun kebijakan terkait penanganan terhadap kualitas udara di Pamekasan. 2.3.2.5.3 Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL merupakan bagian dari indeks kualitas lingkungan hidup yang menggambarkan kualitas lahan yang dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Tutupan Hutan adalah hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan analisis citra satelit yang merupakan acuan untuk perhitungan dari kualitas tutupan hutan dan kualitas tutupan hutan sebagai dasar dari perhitungan IKTL. Pengelolaan tutupan lahan merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan hutan diperoleh dari data sebagai berikut :
1.Tutupan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;
2.Semak/ belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu;
3.Hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan atau ruang terbuka hijau. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-110 Tabel 2.84 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Luas Tutupan Lahan (Ha) 3.907 3.414 3.415 6.572 8.380 17.441,16 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan Luas Tutupan Hutan di Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 3.907 ha dan Luas Tutupan Hutan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016 sebesar 3.414 ha dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2020 sebesar 17.441 Ha. Kenaikan ini dialami dengan metode perhitungan tutupan lahan menggunakan bantuan Citra Satelit sehingga lebih banyak data yang terkumpul. faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Tutupan Lahan, antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan. Data ini dapat dilihat di tabel diatas. Tabel 2.85 Perbandingan IKLH Kabupaten Pamekasan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 Indikator Pamekasan Jawa Timur Nasional Tahun 2020 IKLH 61,79 67,70 70,27 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 61,79, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur menunjukkan angka 67,70, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional mencapai 70,27. Berdasarkan data perbandingan antara IKLH Kabupaten Pamekasan dengan Provinsi dan Nasional, maka IKLH Kabupaten Pamekasan perlu untuk ditingkatkan. II-111 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.3.2.6.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Tabel 2.86 Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015- 2020 Indikator Kerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lembaga Kemasyarakatan Desa Jumlah LKD 1126 1126 1171 1186 1187 1187 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021 Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 memiliki jumlah yang tetap pada tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 1126 LKD. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1171 LKD. Pada tahun 2018 terdapat 1186 LKD. Pada tahun 2019 mencapai 1187 LKD dan jumlah ini bertahan hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor pendorong yaitu, komitmen dan mitra kerja dalam mendukung penguatan posyandu dan PKK sangat tinggi. Faktor penghambat dari program ini yaitu, capaian belum maksimal karena program/kegiatan pembinaan dan penataan RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga adat belum tertangani dengan baik. 2.3.2.6.2 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, II-112 dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Pamekasan. Tabel 2.87 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang % 0,21% /974 0,12% /553 0,18% /812 0,19% /864 0,10% /474 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020 Jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Pada tahun 2015 jumlah usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan mencapai 0,21%/974. Pada tahun 2016 turun menjadi 0,12%/553. Pada tahun 2017 mencapai 0,18%/812.Pada tahun 2018 menjadi 0,19%/864. Pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 0,10%/474. Faktor penghambat dari program ini adalah pagu anggaran menurun berpengaruh kepada target yang ingin dicapai. Tabel 2.88 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK % 0,28% 0,29% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021 II-113 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan bertahan hingga 2019 dengan jumlah yang tetap. Pada tahun 2015 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 0,28%/51. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,29%/53. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata jumlah yang tetap yaitu 0,30%/55. Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK didorong oleh komitmen TP. PKK Kab, TP.PK Kec dan TP PKK Desa/Kelurahan dalam mengembangkan kelompok binaan PKK dalam mendorong percepatan program 10 pokok PKK. Tabel 2.89 Persentase PKK Aktif Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase PKK Aktif % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021 Persentase PKK aktif mengalami stagnan dengan pencapaian terbaik yaitu 100%. Capaian ini menggambarkan bahwasanya seluruh PKK yang ada di Kabupaten Pamekasan aktif dalam melaksanakan kegiatan maupun agenda-agenda lainnya. Tabel 2.90 Posyandu Aktif Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Posyandu Aktif Jumlah 923 923 967 987 984 620 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021 Posyandu aktif Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah yang stagnan dari tahun 2015 hingga 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019. Jumlah posyandu aktif pada tahun 2015 dan 2016 adalah
923.Pada tahun 2017 meningkat menjadi 967 posyandu. Pada tahun 2018 mencapai 987 posyandu. Pada tahun 2019 berjumlah 984 posyandu, namun pada tahun 2020 jumlah II-114 posyandu aktif di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan hingga 620. penurunan di tahun 2020 disebabkan karena refocusing karena Covid-19 dan kurangnya pembinaan sehingga berdampak pada posyandu yang aktif. Selain itu yang menjadi faktor pendorong posyandu aktif Kabupaten Pamekasan adalah komitmen Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta pokja posyandu Desa/Kelurahan dalam mendukung program posyandu/taman posyandu sangat tinggi. Tabel 2.91 Jumlah Desa Mandiri Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Desa Mandiri Jumlah No Data No Data No Data 1 desa 3 desa 5 desa Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021 Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 Kabupaten Pamekasan memiliki satu Desa mandiri. Pencapaian ini didorong oleh komitmen bersama Kabupaten dan Desa untuk mendorong peningkatan status Desa. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada II-115 pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;dan 3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1) Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-116 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan 5) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. Tabel 2.92 Jumlah Desa Maju Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Desa Maju Jumlah No Data No Data 7 12 15 40 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020 Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Jumlah Desa maju mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 terdapat 7 Desa maju. Pada tahun 2018 jumlah desa maju mencapai 12 desa. Pada tahun 2019 mencapai 15 Desa Maju. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 40 Desa Maju dari 178 desa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tabel 2.93 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015-2020 Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Desa Tertinggal No Data No Data 54 19 0 0 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020 Dari data di atas bahwa di Kabupaten Pamekasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dari pemerintah daerah, hal ini terbukti dari data tabel di atas tingkat jumlah Desa Tertinggal dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 54 Desa Tertinggal di Kabupaten Pamekasan, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 19 Desa Tertinggal, sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2020 II-117 sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Pamekasan. 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk Warga Negara Asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. 2.3.2.7.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Madura. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,59 persen (2013–2016) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata- rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah dua anak lebih baik. Tabel 2.94 Angka Kelahiran Total di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TFR (Total Fertility Rate) 1,92 1,96 2,02 2,07 2,01 1,98 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Angka kelahiran total di kabupaten pamekasan terus mengalami pengingkatan hingga tahun 2018. Hal ini didorong oleh Kesadaran tentang pengaturan kelahiran dan kesertaan ber-KB masyarakat cukup tinggi serta Sarana pelayanan KB semakin merata. Di tahun 2015 sebesar 1,92 II-118 meningkat sebesar 1,96 ditahun 2016, kemudian meningkat ditahun 2017 sebesar 2,02, ditahun 2018 meningkat sebesar 2018. Kemudian mengalami penuruan pada tahun 2019 sebesar 2,01 dan kembali mengalami penuruhan ditahun 2020 sebesar 1,98. Hal ini disebabkan oleh Tingkat pendewasaan usia pernikahan masih relatif rendah dan tidak merata di semua lapisan dan strata sosial masyarakat. Tabel 2.95 Modern Contaraceptive Prevalence Rate di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mCPR (Modern Contaraceptive Prevalence Rate) - - - - 72,96% 76,84% Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Angka pemakaian kontrasepsi modern dihitung mulai dari tahun 2019 sebesar 72,98% dan mengalami peningkatan sebesar 76,84% ditahun 2020. Peningkatan disebabkan oleh dukungan dan kerjasama mitra dan OPD terkait baik,terutama perannya dalam memberikan KIE dan pelayanan KB Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% Sumber: Dinas PP,PA & KB Kab.Pamekasan, 2021 Hal ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga pemerintah daerah di pamekasan memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. II-119 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (kelompok) 1 1 13 13 13 13 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Banyaknya paguyuban dan petugas Keluarga Berencana menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah paguyuban dan petugas Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan hanya ada satu kelompok, kemudian angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 menjadi 13 kelompok, capaian ini bertahan hingga tahun 2020. Tabel 2.96 Banyaknya Aksesptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan (Jumlah PA) 137.907 135.111 133.910 135.794 136.651 143,554 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 137.907, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 135.111, dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 133.910. pada tahun 2018 II-120 angka atau jumlah Akseptor KB Aktif mengalami peningkatan menjadi 135.794 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 136.651. Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 143.554. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait / mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya laparaskopi untuk Layanan MOW. Tabel 2.97 Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah PA 137.907 135.111 133.910 135.794 136.651 143.554 Jumlah PUS 181.913 178.947 177.251 183.609 187.430 187.719 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Jumlah PA dan PUS dalam rasio akseptor kb dan penggunaan kontrasepsi mengalami peningkatan atau capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2015 Jumlah PA berjumlah 137.907 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 181.913. II-121 Kemudian pada tahun 2016 Jumlah PA berjumlah 135.111 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 178.947. pada tahun 2017 Jumlah PA berjumlah 133.910 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 177.251. Kemudian pada tahun 2018 Jumlah PA berjumlah 135.794 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 183.609. Pada tahun 2019 Jumlah PA berjumlah 136.651 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 187.430. Kemudian pada tahun 2020 PA berjumlah 143.554 dengan jumlah PUS sebanyak 187.719. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait / mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya lapraskopi untuk layanan MOW. 2.3.2.7.2 Rasio Akseptor KB Tabel 2.98 Rasio Akseptor KB Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio akseptor KB (%) 131,57 131,57 131,57 135,13 100/73 100/76 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020 Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Rasio akseptor KB di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 rasionya mencapai 131,57%. Angka ini bertahan hingga tahun 2017. Angka ini kembali mengalami peningkatan II-122 menjadi 135,13%. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 100/73 dan pada tahun 2020 menjadi 100/76. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait/ mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya lapraskopi untuk layanan MOW. 2.3.2.7.3 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tabel 2.99 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) 75,81 75,5 75,55 73,96 72,96 76,4 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif. pada tahun 2015 capaiannya mencapai 75,81%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 75,5%. Capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 75,55%. Kemudian pada tahun 2018 capaiannya mencapai angka 73,96% dan pada tahun 2019 menjadi 72,96%. Pada tahun 2020 mencapai 76,4%. II-123 2.3.2.7.4 Ratio Petugas Lapangan Kelurga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Tabel 2.100 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana ([LKB/ PKB) di Setiap Desa/ Kelurahan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio petugas lapangan kelurga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan (orang) 58/189 60/189 53/189 53/189 58/189 54/189 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020 Ratio Petugas Lapangan Kelurga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 58/189 orang, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 60/189 orang pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 angkanya mengalami penurunan menjadi 53/189 orang, angka ini bertahan hingga tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 58/189 orang pada tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 54/189. 2.3.2.7.5 Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Tabel 2.101 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Jumlah Alkon (Penerimaan) 81.938 134.099 218.192 182.082 116.319 83.190 Jumlah Alkon (Pengeluaran) 155.580 63.100 263.820 161.780 99.670 81.503 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat memiliki kondisi yang II-124 fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah alkon (Penerimaan) mencapai 81.938 sedangkan pengeluarannya sebesar 155.580. Kemudian pada tahun 2016 jumlah alkon (Penerimaan) mencapai 134.099 sedangkan pengeluarannya sebesar 63.100. pada tahun 2017 alkon (Penerimaan) mencapai 218.192 dan alkon yang keluar mencapai 263.820. angka ini berubah pada tahun 2018 menjadi 182.082 untuk penerimaan dan 161.780 untuk pengeluaran. Angka dan capaian ini berubah pada tahun 2019 yaitu untuk penerimaan sebanyak 116.319 dan pengeluaran 99.670. Selanjutnya tahun 2020 jumlah alkon (penerimaan) sebanyak 83.190 dan jumlah alkon (pengeluaran) sebanyak 81.503. 2.3.2.7.6 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tabel 2.102 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) 32 32 33 32 32 33 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020 Jumlah Klinik Keluarga Berencana yang ada di kabupaten Pamekasan sebanyak 32 buah, klinik ini tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Pamekasan. Jumlah klinik ini tetap sejak tahun 2015 hingga tahun
2019.Faktor pendukungnya adalah dukungan Faskes/Klinik KB di 13 Kecamatan terhadap Layanan KB. II-125 2.3.2.7.7 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tabel 2.103 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 189/1163 189/1163 189/1163 189/1163 189/1163 189/1164 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Pos KB atau keluarga berencana desa adalah sarana pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana melalui sistem kelompok-kelompok akseptor keluarga berencana, yang mula-mula timbul atas inisiatif dan kesadaran masyarakat sendiri di desa untuk mencapai kelestarian akseptor keluarga berencana, menuju ke arah keluarga kecil yang sejahtera. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang ada di kabupaten Pamekasan berjumlah 189 buah, jumlah ini bertahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. 2.3.2.7.8 Persentase Pencapaian Peserta KB (%) Tabel 2.104 Persentase Pencapaian Peserta KB (%) Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pencapaian Peserta KB (%) 122,08 102,71 233,75 107,11 112,2 116,32 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021 Persentase Pencapaian Peserta KB di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami kondisi yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase ini mencapai angka 122,08%, kemudian angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 102,71%. Pada tahun 2017 persentase ini II-126 mengalami peningkatan sebanyak 233,75% dan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 107,11%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 112,2% dan kembali meningkat menjadi 116,32% ditahun 2020. 2.3.2.8 Perhubungan Perhubungan merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan pergerakan manusia yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa. 2.3.2.8.1 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan, rambu- rambu lalu lintas, fasilitas penerangan jalan dan lain-lain. Tabel 2.105 Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Rambu-rambu lalu lintas terpasang (unit) 270 320 320 361 285 292 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020 Jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi II-127 menurun di tahun 2019. Pada tahun 2015 pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 270 unit, kemudian di tahun 2016 dan 2017 stagnan di angka 320 unit, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 361 unit dan mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2019 sebesar 285 unit. Hal ini disebabkan karena rambu-rambu yang tersedia banyak yang rusak sehingga perlunya pengadaan kembali dan rambu-rambu yang ada masih belum memadai. Kemudian kembali meningkat di tahun 2020 sebesar 292 unit. Adanya tambahan anggaran membuat pengadaan rambu rambu lalu lintas meningkat. Tabel 2.106 Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan dan Penggunaan di Kabupaten Pamekasan 5.342 5.466 5.181 7.320 6.411 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020 Jumlah kendaraan bermotor wajib uji menurut jenis kendaraan dan penggunaan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kondisi yang fluktuatif. Dari tabel di atas terlihat bahwa di tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebanyak 5.342, di tahun 2016 sebesar 5.466, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5.181, akan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7.320 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 6.411. Ketidakstabilan tersebut dikarenakan masyarakat menganggap kendaraan tidak wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor dan Masyarakat menganggap Uji KIR merupakan proses yang rumit. II-128 Tabel 2.107 Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah angkutan darat (kendaraan) 371 394 389 524 495 n/a Jumlah penumpang angkutan darat (orang) N/A 208 181 119 171 n/a Persentase layanan angkutan darat 70 70 70 80 80 100 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2021 Sedangkan untuk jumlah angkutan darat pada kondisi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 sebanyak 371 kendaraan, di tahun 2016 pada angka 394 kendaraan, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 389, dan mengalami peningkatan terbesar di tahun 2018 sebesar 524 kendaraan, kemudian turun kembali di tahun 2019 sebesar 495 kendaraan. Penurunan tersebut dikarenakan Perbandingan angkutan lebih banyak daripada jumlah penumpang yang harus dilayani. Untuk jumlah penumpang angkutan darat sendiri terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 tidak terdapat data (N/A) tahun 2016 sejumlah 208 orang dan terus menurun sampai pada tahun 2019 sebesar 171 orang. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah penumpang angkutan darat, yakni sebagai berikut:
1.Fasilitas untuk para penumpang kurang lengkap dan kurang memadai.
2.Semakin meningkatnya angka ekonomi, semakin berkurangnya minat untuk menggunakan angkutan umum.
3.Angka minat penumpang angkutan umum menurun dikarenakan angkutan umum itu sendiri semakin lama semakin tidak terawat.
4.Kurangnya usulan mengenai peningkatan angkutan umum. II-129 Untuk persentase layanan angkutan darat pada kondisi stagnan walaupun di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Di tahun 2015 sampai 2017 berada pada angka 70% dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebesar 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa presentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pamekasan masih bisa di optimalkan lagi. Tabel 2. 108 Angka Kecelakaan di Kabupaten Pamekasan dan Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik 70% 70% 70% 80% 80% 80% Angka Kecelakaan Lalu Lintas N/A 230 257 280 326 728 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan Pada data tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 70% dan meningkat di tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 80%. Peningkatan ini dapat terjadi karena tersedianya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pamekasan angkanya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 230 kasus, di tahun 2017 menjadi 257 kasus, kemudian tahun 2018 280 kasus, kemudian meningkat sampai pada tahun 2019 sebanyak 326 kasus dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebanyak 726 kasus. Dari data tersebut diatas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena dengan II-130 sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, dapat memperlancar dan memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:
1.Volume kendaraan meningkat setiap tahun, tetapi pelebaran jalan kurang.
2.Peremajaan kendaraan kurang.
3.Kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri, seperti: memaksakan diri berkendara saat mengantuk, menggunakan HP, dll.
4.Faktor kendaraan yang sebelumnya tidak di periksa terlebih dahulu sebelum berkendara.
5.Faktor kontur jalan yang tidak rata dan rusak juga menjadi faktor pendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas.
6.Faktor lingkungan juga mendukung terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Tabel 2.109 Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Sarana / Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi 50 50 50 50 60 100 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020 Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase sarana/prasarana penerangan jalan umum yang layak fungsi di Kabupaten Pamekasan tahun 2015 sampai 2019 cukup stagnan sampai meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2015 sampai 2018 stagnan di 50% kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 60%. Angka ini kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun II-131 2020 menjadi 100%. Peningkatan persentase sarana/prasaranan penerangan jalan umum yang layak fumgsi pada tahun 2020 ini dikarenakan tersedianya anggaran untuk pengadaan sarana/prasarana penerangan jalan umum. Tabel 2.110 Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan Berdasarkan tabel diatas persentase kepatuhan masyarakat terhadap parkir berlangganan berada pada angka yang stagnan, sehingga tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam parkir berlangganan. Ada beberapa faktor yang mempngaruhi kepatuhan masyarakat, yakni:
1.Kurang sadarnya masyarakat untuk mematuhi peraturan perparkiran.
2.Kurangnya sarana untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Juru Parkir.
3.Perlu Pengadaan SDM yang profesional Khususnya Juru Parkir di Tepi Jalan dan Parkir Khusus melalui BKPSDM. 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pamekasan terus berjalan. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pamekasan mulai tahun 2013 sudah mencapai 100% hal ini menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi sudah merata di seluruh daerah di Kabupaten Pamekasan, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi II-132 penurunan menjadi 99.40%. capaian ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 98.88%. Hal ini menunjukan adanya perbaikan dalam pelayanan telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun sudah ada perbaikan dan peningkatan layanan telekomunikasi, layanan telekomunikasi yang sudah ada juga harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur TI dalam rangka peningkatan layanan akses internet kepada masyarakat. Beberapa media elektronik dan media cetak di Kabupaten Pamekasan menjadi bagian dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah selain itu juga penyebarluasan informasi pembangunan daerah dilakukan melalui kelompok – kelompok informasi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jumlah penyiaran radio maupun TV lokal yang ada di Kabupaten Pamekasan stagnan di angka 8, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah menjadi 7. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan namun hal itu perlu disertai dengan peningkatan keamanan informasi. Di Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2017 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah masih (%) masih 0% hal ini dikarenakan Kabupaten Pamekasan belum memiliki perangkat khusus atau sistem elektronik tertentu yang diberikan tambahan modul keamanan sesuai rekomendasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun seiring berjalannya waktu dan perbaikan yang dilakukan, capaian ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari hanya 2 Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-133 menjadi 75% Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi guna meningkatkan keamanan informasi. Tabel 2.111 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020 Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah(%) 100 100 100 100 0 2 67,78 75 Cakupan Layanan Telekomunikasi 100 100 100 100 100 99.40 99.40 98.88 Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal 8 8 8 8 8 8 8 7 Jumlah Surat Kabar Lokal 55 58 61 61 16 16 - 41 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pamekasan, 2021 2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Struktur ekonomi Pamekasan ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. Jumlah Koperasi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 jumlah Koperasi di Kabupaten Pamekasan mencapai 688 koperasi. Persentase Koperasi yang dibina di Kabupaten Pameaksan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase Koperasi yang dibina mencapai II-134 60,1%. Jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan mencapai 9.441 UMKM. Persentase UMKM yang dibina menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase UMKM yang dibina di Kabupaten Pamekasan mencapai 62,67%. Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase UMKM yang mendapat bantuan modal di Kabupaten Pamekasan mencapai 88%. Tabel 2.112 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2020 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Koperasi Kopera si 596 638 638 656 666 688 Persentase Koperasi yang dibina % 55% 57,2% 57,2% 58,2% 58,8% 60,1% Jumlah UMKM UMKM 4.817 7.810 8.196 9.129 9.441 9.441 Persentase UMKM yang dibina % 40,59 % 65,33 % 50,66 % 20,95 % 62,67 % 62,67 % Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal % 0 0 9% 32% 73% 88% Sumber : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kab.Pamekasan 2.3.2.11 Penanaman Modal Iklim investasi di Pamekasan menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Pamekasan yang strategis menempatkan Kabupaten Pamekasan menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan II-135 kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Pamekasan. Selain itu, belum optimalnya peran penanaman modal terhadap perekonomian inklusif dikarenakan:

a.Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan.
b.Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan reward dan punishment pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.
c.Belum memiliki Peta Potensi Investasi.
d.Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
e.Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha.
f.Belum optimalnya kinerja Satgas Percepatan Berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani. 2.3.2.11.1 Nilai Realisasi Investasi Total nilai realisasi investasi menunjukkan peningkatan selama tahun 2013-2016, yaitu masing-masing 136.075.322.300 rupiah (2013); 236.053.053.742 (2014); dan 194.127.650.000 (2015); 315.601.000.000 (2016); Total investor untuk realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2016 sebanyak 896 investor. Sementara pada tahun 2017 realisasi PMA/PMDN turun menjadi 139.054.944.800 rupiah dengan jumlah investor 603, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, yang salah satunya karena perubahan struktur Perangkat II-136 Daerah, pelayanan dan perubahan regulasi perizinan, sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat besar dari sisi nilai investasi yaitu 1.994.499.844.523 rupiah. Pertama kali nilai investasi menyentuh angka satu trilyun dalam sejarah Kabupaten Pamekasan dan jumlah investor sebanyak 5.935 ( pertama kali menyentuh 4 digit, atau naik ± 10 x lipat) dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang perizinan dengan adanya PP 24 Tahun 2018 dan aplikasi prizinan online melalui Online Single Submission (OSS) dan semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Pamekasan. Tabel 2.113 Kondisi Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rupiah 236.053.053.742 194.127.650.000 315.601.000.000 139.054.944.800 1.994.499.844.523 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investor 751 982 896 603 5935 Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Pamekasan 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan II-137 kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide- ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tabel 2.114 Perkumpulan Olahraga Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banyaknya perkumpulan Olahraga menurut kecamatan dan jenis olahraga di kabupaten Pamekasan N/A N/A N/A N/A 279 dari 14 Cabang Olahraga 285 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020 Dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 28 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Banyaknya perkumpulan olahraga menurut kecamatan dan jenis olahraga di kabupaten Pamekasan di tahun 2019 mencapai 279 perkumpulan dari 14 cabang olahraga. Dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 285 perkumpulan. Tabel 2.115 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kegiatan Olahraga 4 4 6 5 8 3 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020 II-138 Jumlah kegiatan Olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hanya ada 4 kegiatan yang dijalankan, hal ini berlanjut hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 6 kegiatan olahraga yang dijalankan, pada tahun 2018 hanya ada 5 kegiatan olahraga yang dijalankan dan pada tahun 2019 terlaksana 8 kegiatan olahraga. Dan di tahun 2020 hanya terdapat 3 kegiatan olahraga. Hal yang menjadi faktor penghambat dari kegiatan ini adalah ada beberapa kegiatan olahraga yang tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal dengan kegiatan lain. Serta dampak Covid – 19 di tahun 2020 Tabel 2.116 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015- 2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 3 6 8 9 2 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020 Jumlah kegiatan Kepemudaan yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hanya ada 6 kegiatan yang dijalankan. Tahun 2016 ada 3 kegiatan yang dijalankan. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 6 kegiatan olahraga yang dijalankan, pada tahun 2018 ada 8 kegiatan kepemudaan yang dijalankan dan pada tahun 2019 terlaksana 9 kegiatan kepemudaan, pada tahun 2020 terdapat 3 kegiatan kepemudaan yang dijalankan. Hal yang menjadi faktor penghambat dari kegiatan ini adalah ada beberapa kegiatan kepemudaan yang tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal dengan kegiatan lain. Serta dampak Covid – 19 di tahun 2020 II-139 Tabel 2.117 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015- 2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Organisasi Olahraga 242 255 260 260 260 260 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020 Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 ada 242. Organisasi Olahraga, berlanjut hingga tahun 2016 terdapat 255 organisasi olahraga. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 260 organisasi olahraga. Jumlah ini bertahan hingga tahun 2018, 2019 dan 2020. Tabel 2.118 Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Gedung Olahraga 3 3 4 4 4 4 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020 Jumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 3 buah gedung. Kemudian bertambah satu pada tahun 2017 menjadi 4 buah gedung olahraga. Jumlah itu bertahan hingga tahun 2020. 2.3.2.13 Kebudayaan Pamekasan merupakan salah satu kota ternama yang ada di Madura. Pamekasan saat ini sedang merajut masa depan yang meluas. Mulai dari kabupaten dengan predikat II-140 Kota Pendidikan Madura, Kota Budaya, Kota Gerbang Salam, hingga Pamekasan sebagai Kota Batik. Kabupaten Pamekasan ini ada beberapa kebudayaan. Di Pamekasan alat seperti keris masih menjadi sebuah benda yang sakral. Para kaum tua banyak yang mempunyai keris yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Keris ini dipercaya mempunyai kekuatan dan mereka merawat keris tersebut. Ada pula yang menganggap keris tersebut merupakan wujud dari nenek moyang atau sesepuh mereka. Selain keris, ada pula sebuah tradisi di Pamekasan yang diperingati setiap satu tahun sekali. Tentunya nama Kerapan Sapi tidak asing lagi di telinga kita. Kerapan Sapi merupakan sebuah tradisi yang dipatenkan sebagai tradisi orang Madura. Kerapan Sapi ini merupakan balapan yang terdiri dari dua ekor sapi dan satu joki. Kerapan sapi ini biasanya setiap bulan bahkan setiap minggu dilaksanakan. Akan tetapi ajang bergengsi dari Kerapan Sapi ini biasanya diperingati setiap satu tahun sekali. Ajang ini disebut ajang bergengsi karena memperebutkan Piala Presiden. Ajang bergengsi ini biasanya diselenggarakan di Stadion Hadiwidjojo yang berada di daerah Lawangan Daya dan ada pula tradisi menjemput sanak saudara yang naik haji. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pamekasan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, di sisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Pamekasan seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, II-141 kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Penyusunan tabel capaian indikator seni budaya dengan merujuk tatacara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah. Tabel 2.119 Jumlah Lembaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Lembaga Seni di Kabupaten Pamekasan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pamekasan Orang 33 29 26 29 31 33 Proppo Orang 7 7 7 8 8 8 Tlanakan Orang 5 6 6 8 8 8 Pademawu Orang 10 10 10 10 10 10 Galis Orang 2 2 2 1 2 2 Larangan Orang 8 8 9 9 9 10 Kadur Orang 1 1 2 2 1 1 Pakong Orang 1 1 1 - 1 1 Pegantenan Orang - - - - - - Palengaan Orang 1 1 3 3 3 3 Waru Orang - 2 3 3 3 3 Batumarmar Orang - 1 - - - - Pasean Orang - - 1 1 2 2 Total Orang 68 68 70 74 78 81 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan, 2021 Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pelestarian nilai-nilai tradisi dan budaya lokal yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat, maka data di atas menunjukkan data sebaran jumlah Lembaga seni. Kecamatan Pamekasan merupakan kecamatan dengan jumlah Lembaga Seni terbanyak jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, yaitu sebesar 33 lembaga Seni dari 81 Lembaga Seni di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020. II-142 Tabel 2.120 Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pamekasan Orang 514 489 462 474 490 520 Proppo Orang 124 124 124 135 135 135 Tlanakan Orang 183 153 153 182 182 182 Pademawu Orang 276 276 276 276 276 276 Galis Orang 30 30 30 20 30 30 Larangan Orang 244 244 260 260 260 275 Kadur Orang 25 25 35 35 25 25 Pakong Orang 20 20 20 - 20 20 Pegantenan Orang - - - - - - Palengaan Orang 40 40 64 64 64 64 Waru Orang - 55 70 70 70 70 Batumarmar Orang - 22 - - - - Pasean Orang - - 15 15 32 32 Total Orang 1456 1478 1509 1531 1584 1629 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan, 2021 Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pelestarian nilai-nilai tradisi dan budaya lokal yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat, maka data di atas menunjukkan data sebaran jumlah tenaga seni. Kecamatan Pamekasan merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga seni terbanyak jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, yaitu sebesar 520 tenaga seni dari 1629 tenaga seni di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020. Tabel 2.121 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (unit) - 13 13 13 13 13 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, di darat dan/atau air, yang perlu dilestarikan keberadaannya II-143 karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, melalui proses penetapan. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Pamekasan adalah 13 Cagar budaya, jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Tabel 2.122 Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pagelaran festival seni dan budaya Pagelaran N/A N/A 8 9 10 2 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021 Pagelaran Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2017 Pagelaran Festival Seni dan Budaya dilaksanakan sebanyak 8 kali. Pada tahun 2018 menjadi 9 kali, dan pada tahun 2019 menjadi 10 kali. Faktor yang mendorong capaian ini adalah Fasilitasi Pagelaran Festival Seni Budaya. Namun pada tahun 2020 hanya diadakan 2 kali, penurunan tersebut disebabkan oleh pandemic covid-19. 2.3.2.14 Perpustakaan Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar- mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat II-144 memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Perpustakaan merupakan perantara masyarakat. oleh karena itu, perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadang- kadang dalam sejarah negara. Dengan demikian,sejarah perpustakaan di Pamekasan tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Berikut ini ditampilkan data terkait informasi dan perpustakaan di Pamekasan. Tabel 2.123 Pengunjung, Koleksi Judul Buku, Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020 Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang) 65.589 47.828 67.505 79.865 222.467 208.104 226.738 100.287 jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul) 10.750 11.415 14.400 15.112 17.479 19.850 21.043 23.877 Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 2 2 2 2 2 2 5 6 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan, 2021 Mengacu pada tabel 2.97 dapat diketahui Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun II-145 2019 menjadi 226.738 orang. Namun pada tahun 2020 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 100.287 orang karena kondisi pandemic covid-19. Demikian juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 jumlah judul buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan berjumlah 15.112 judul buku, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 23.877 judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan. Tabel 2.124 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang) 67.505 79.865 222.467 208.104 226.738 100.287 Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 226.738 orang. Namun pada tahun 2020 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 100.287 orang karena kondisi pandemic covid-19. Tabel 2.125 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul) 14.400 15.112 17.479 19.850 21.043 23.877 Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 II-146 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku perpustakaan sebanyak 14.400 buku, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 15.112 buku. pada tahun 2017 jumlah buku menjadi 17.479 buku, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 19.850 buku dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 21.043 buku. Pada tahun 2020 menjadi 23.877 judul buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk pengadaan. Tabel 2.126 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 2 2 2 2 5 6 Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan meskipun perlahan. Pada tahun 2015 jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat hanya 2 orang, jumlah ini bertahan hingga tahun
1. 2018.Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 5 orang dan kembali bertambah pada tahun 2020 menjadi 6 jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terlaksananya diklat sertifikasi. II-147 Tabel 2.127 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun pada Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Orang 67.505 79.865 222.467 208.104 226.738 100.287 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 226.738 orang. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya fasilitas internet. Namun pada tahun 2020 Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 100.287, hal ini disebabkan karena pandemic covid-19. Tabel 2.128 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan n/a n/a 80,19 82,31 85,09 83,96 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan II-148 perpustakaan sebesar 80, kemudian pada tahun 2018 nilainya menjadi 82,31 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 85,09. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,96 dan hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasana. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya fasilitas dan peningkatan jumlah perpustakaan. Tabel 2.129 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) % 45,34 40,60 42,77 45,68 45,65 46,27 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase kleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 45,34%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 40,60%. pada tahun 2017 Persentase Koleksi buku menjadi 42,77%, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 45,68% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 45,65%. Capaian ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 46,27%. faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pengadaan bahan pustaka. Tabel 2.130 Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pengunjung perpustakaan 7,99 9,35 25,78 23,88 26,02 11,80 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan Pada tahun 2015 hingga II-149
2. 2019.Pada tahun 2015 Persentase pengunjung perpustakaan sebanyak 7,99%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 9,35%. pada tahun 2017 Persentase pengunjung perpustakaan menjadi 25,78%, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 23,88% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 26,02%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11,80% yang disebabkan pandemic covid-19. Tabel 2.131 Jumlah Koleksi Judul Buku dan Jumlah Buku di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Judul) judul 14.400 15.112 17.479 19.850 21.043 23.877 Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku) eksemplar 31.760 37.226 40.864 43.456 46.094 51.605 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sejumlah 14.400 judul buku, kemudian di tahun 2016 menjadi 15.112 buah, meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 17.479 buah, pada tahun 2018 sejumlah 19.850 pada tahun 2019 sejumlah 21.043 buah, terus meningkat sampai dengan tahun 2020 mencapai 23.877 buah. Faktor pendorong meningkatnya jumlah koleksi judul buku ini karena adanya ketersediaan anggaran untuk pengadaan buku. Selain itu, jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus II-150 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sejumlah 31.760 buah, pada tahun 2016 menjadi 37. 226 buah, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 40.864 buah, pada tahun 2018 menjadi sejumlah 43.456 buah, dan pada tahun 2019 menjadi 46.094, terus meningkat sampai dengan 2020 mencapai 51.605 buah. Faktor pendorong terus meningkatnya jumlah koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah adalah karena adanya buku hibah sehingga menambah jumlah koleksi buku. 2.3.2.15 Kearsipan Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Tabel 2.132 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2013-2019 Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)) 30 30 43 43 46 50 60 60 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku di II-151 Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku sebanyak 43% kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 43% pada tahun 2017 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku menjadi 46% kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 50% dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 60% faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif. Tabel 2.133 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku 24 25 25 27 33 33 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 24 Perangkat Daerah (PD), kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 25 Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2017 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku menjadi 25 Perangkat Daerah (PD) kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 27 Perangkat Daerah (PD) dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 33 Perangkat Daerah (PD), jumlah ini bertahan hingga tahun 2020. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif. II-152 Tabel 2. 134 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penerapan PengelolaArsip Baku (%) 43% 43% 46% 50% 60% 70% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku sebanyak 43% dan stagnan pada tahun 2016 menjadi 43% pada tahun 2017 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku menjadi 46% kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 50% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 60% dan kembali mengalami openingkatan pada tahun 2020 menjadi 70%, faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif. Tabel 2.135 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 - - 2 1 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020 SDM (Sumber Daya Manusia) Kearsipan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Dari beberapa komponen tersebut nampaknya pengaruh SDM kearsipan dalam kegiatan kearsipan secara menyeluruh sangat penting, SDM kearsipan itu sendiri pada prinsipnya dikelompokkan menjadi pengambil keputusan (decision maker) dalam hal ini adalah pimpinan, pembina kearsipan, tim penilai jabatan fungsional arsiparis dan arsiparis. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah dilakukan beberapa kali di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2015 satu kali, kemudian pada tahun 2018 dua kali II-153 dan pada tahun 2019 kegiatan ini telah dilaksanakan satu kali. 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.3.1 Perikanan Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor potensial untuk menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan. Usaha sektor perikanan di Kabupaten Pamekasan dikembangkan di wilayah pesisir utara dan selatan. Dengan otonomi daerah maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan semua potensi daerah yang dimilikinya. Sumber daya perikanan sebagai salah satu bentuk potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya pelaku usaha perikanan. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar baik laut maupun darat dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, namun belum termanfaatkan secara optimalnya. Aktivitas usaha perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Pamekasan mencakup perikanan tangkap/laut, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Komoditi perikanan yang potensial di Kabupaten Pamekasan yaitu garam, ikan teri dan rumput laut. Komoditi perikanan lain yang potensial yaitu budidaya udang vannamei pada lahan tambak dan budidaya air tawar khususnya ikan lele. 2.3.3.1.1 Produksi perikanan Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan garam. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-154 laut, tambak, kolam. Data produksi perikanan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.136 Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Perikanan (ton) 25.882,90 25.071,56 23.533,12 20.341,69 22.820,90 23,513.90 Perikanan Tangkap (ton) : Produksi Perikanan Laut 24.391,90 23.190,15 21.689,00 19.554,10 21.886,10 22,592.30 Perikanan Budidaya (ton)  Produksi Budidaya Tambak  Produksi Budidaya Kolam  Produksi Budidaya Laut 1.491,00 564,09 716,33 210,58 1.881,41 1.267,20 337,47 276,73 1.844,12 704,58 1.001,81 137,73 787,59 232,44 451,16 103,99 934,08 176,97 634,61 735,01 921,60 209.90 702,10 9,60 Produksi Garam (ton) 123.534,70 3.208,30 54.831,50 128.247,42 152.540,50 118.458,40 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Dari tabel diatas, bahwa kondisi produksi perikanan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan sebesar 25.882,90 ton, di tahun 2016 sebesar 25.071,56 ton, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 23.533,12, dan mengalami penurunan terbanyak pada tahun 2018 sebesar 20.341,69 ton, kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 22.820,90 ton dan di tahun 2020 sebesar 23,513.90 ton. Produksi perikanan dari tahun 2015 sampai 2020 cenderung fluktuatif dikarenakan kegiatan perikanan tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dari kondisi tersebut ada beberapa faktor penghambat meningkatnya produksi perikanan, yakni:
3. 1.Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan.
4. 2.Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan. II-155
5. 3.Tingginya biaya operasional, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif.
6. 4.Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien. Sedangkan untuk produksi garam juga mengalami kondisi yang sama yakni fluktuatif, yakni pada tahun 2015 sebesar 123.534,70, kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2016 sebesar 3.208,30, mulai mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 54.831,50, di tahun 2018 sebanyak 128.247,42 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 152.540,50. Dari data tersebut terlihat bahwa di tahun 2016 produksi garam sangat kecil dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun tersebut, hal ini dikarenakan musim hujan sangat panjang sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam. 2.3.3.1.2 Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan kelompok yang mendapatkan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis bidang perikanan. Melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta memfasilitasi berupa pemberian bantuan sarana sehingga harapannya kelompok pelaku usaha perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas baik kemampuan personil maupun kelembagaannya. Upaya meningkatkan kelas kelompok ini diharapkan dapat turut menstimulasi kelompok dalam memperbesar skala usaha, sehingga dapat turut meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-156 Tabel 2.137 Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Kelompok Usaha Bersama (KUB) 89 116 120 128 128 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) 23 23 41 44 49 Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) 58 43 46 48 46 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) 170 170 164 164 164 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 7 7 7 7 7 Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan 347 359 378 391 394 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2020 Pembinaan kelompok merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kelompok dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan serta kesejahteraan hidupnya. Tujuan pembinaan kelompok adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usahanya secara mandiri oleh para pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan. Data kelompok pelaku usaha perikanan dan capaian indikator bidang perikanan seperti tabel di atas. Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yakni di 2015 sebanyak 347 kelompok sampai pada tahun 2019 meningkat sebanyak 394 kelompok. Dari peningkatan jumlah kelompok usaha perikanan diatas, dapat dilihat bahwa usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah kelompok usaha dilakukan secara maksimal. Mulai dari melakukan pendampingan dan pembinaan yang intensif kepada kelompok dengan II-157 memperhatikan pada penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama dan akses informasi pasar. Selain itu, juga adanya pedoman kerja penyuluhan perikanan yang ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok. Tabel 2.138 Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%) 9,848 8,643 2,401 2,626 1,086 1,274 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%) 9,070 6,881 6,747 2,034 2,256 2,406 Persentase Peningkatan Produksi Garam (%) 18,868 0,339 4,505 15,301 46 N/A Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan (%) N/A N/A 1,500 1,320 1,237 1,234 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Berdasarkan data tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian indikator utama bidang perikanan merupakan perhitungan realisasi tahun berjalan dibagi target tahun berjalan. Capaian persentase peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan garam tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca sedangkan produksi budidaya tiap tahunnya cenderung mengalami fluktuatif disebabkan perubahan cuaca yang II-158 ekstrem, ketersediaan benih ikan dan faktor serangan hama penyakit ikan. Produksi garam tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan faktor cuaca yakni tingginya intensitas curah hujan sehingga para petambak garam tidak dapat memproduksi garam. Sedangkan capaian persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan. Tabel 2.139 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 663 617 431 555 555 555 Pademawu 533 826 588 1.154 1.154 1.154 Galis 241 432 71 383 383 383 Larangan 309 160 195 145 145 145 Kadur N/A N/A N/A 11 11 11 Pasean 310 257 320 232 232 232 Batumarmar 278 164 189 152 152 152 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Pamekasan (ton) 2.334 2.456 1.794 2.632 2.632 2.632 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun-tahun 2015 berjumlah 2.334, di tahun 2016 sebanyak 2.456, kemudian tahun 2017 mengalami penurunan signifikan sebesar 1.794, kemudian di tahun II-159 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.632. kemudian pada tahun 2020 jumlah ini tetap sama. Tabel 2. 140 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 12.336,89 11.836,89 10.633,20 11.233,20 11.487,70 14.981,33 Pademawu 1.736,74 1.736,75 5.015,40 3.226,20 4.545,20 3.390,50 Galis 71,40 71,40 166,60 592,10 673,00 488,25 Larangan 655,41 655,40 2.492,80 794,80 1.502,60 658,73 Kadur N/A N/A N/A 105,50 224,00 90,95 Pasean 7.529,93 6.828,22 2.028,10 2.746,10 2.860,30 1.950,28 Batumarmar 2.061,54 2.061,54 1.352,90 856,20 593,30 1.032,26 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor pada tahun 2015 sampai 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif, kecamatan yang menghasilkan produksi ikan paling rendah, yakni Kecamatan Kadur, dan kecamatan dengan produksi ikan terbanyak adalah Kecamatan Tlanakan yang pada tahun 2020 mencapai angka 14.981,33. Tabel 2.141 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabuapten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pademawu 122 20 145 127 124 125 Galis 29 97 113 19 19 33 Larangan 42 47 44 44 44 44 Kadur 14 34 35 22 28 30 Pakong 86 30 37 37 16 15 Waru 123 66 68 68 7 7 Batumarmar 23 26 11 11 3 2 Pasean 13 19 11 11 4 4 Pamekasan 46 16 22 22 16 14 Proppo 18 6 18 18 36 38 Palengaan 25 6 12 12 35 20 Tlanakan 21 6 9 8 6 19 Pegantenan 78 78 15 16 34 16 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Pamekasan (orang) 640 451 540 415 372 367 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 II-160 Dari tabel diatas, bahwa jumlah rumah tangga perikanan budidaya menurut Kecamatan dan jenis budidaya di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 berjumlah 640 orang, kemudian penurunan di tahun 2016 yakni 451 orang, di tahun 2017 menjadi 540 orang, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebanyak 415 orang dan di tahun 2019 merupakan penurunan terbanyak sebesar 372 orang. Angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 367 orang pada tahun 2020. Tabel 2.142 Jumlah Perahu/ Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015- 2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 663 596 431 523 523 523 Pademawu 533 498 588 602 602 602 Galis 79 54 71 88 88 88 Larangan 176 146 195 145 145 145 Kadur 0 0 0 11 11 11 Pasean 334 241 320 232 232 232 Batumarmar 278 259 189 152 152 152 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan (unit) 2.063 1.794 1.794 1.753 1.753 1.753 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Sedangkan untuk jumlah perahu/kapal menurut kecamatan dan jenis kapal di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Jumlah tertinggi di tahun 2015 dan jumlah terendah di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 berjumlah 2.063 unit, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 sebesar 1.794 unit dan menurun kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 1.753 unit. Tabel 2.143 Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perikanan Tangkap 2.334 2.456 1.794 2.632 2.632 2.632 Perikanan Budidaya 640 451 540 415 372 367 II-161 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perikanan Unit Pengolah Ikan (UPI) 904 952 248 248 365 389 Perikanan Pemasar/Pedagang Ikan 824 892 705 705 705 705 Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (RTP) 4.702 4.751 3.287 4.000 4.074 4.093 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Pada lima tahun terakhir, jumlah Desa Perikanan dan RTP menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan dalam kondisi fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, di tahun 2015 sebesar 4.702, di tahun 2016 merupakan tahun tertinggi, yakni 4.751, kemudian mengalami penurunan dan menjadi tahun terendah di tahun 2017 sebesar 3.287, kemudian meningkat pada tahun 2018 4.000 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 4.074 dan di tahun 2020 sebesar 4.093. Tabel 2.144 Jumlah Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 4.949 3.959 2.754 3.659 3.659 3,659 Pademawu 3.666 3.720 3.757 3.558 3.558 3,558 Galis 571 585 454 503 503 503 Larangan 1.415 804 1.246 762 762 762 Kadur N/A N/A N/A 68 68 68 Pasean 2.244 1.434 2.044 1.185 1.185 1,185 Batumarmar 2.163 960 1.207 884 884 884 Banyaknya Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (nelayan/petani ikan) 15.008 11.462 11.462 10.619 10.619 10.619 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Jumlah nelayan dan petani ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020 cenderung menurun. Jumlah tertinggi di tahun 2015 dan II-162 jumlah terendah di tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2015 berjumlah 15.008 nelayan/petani ikan, di tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 11.462, dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 10.619 nelayan/petani ikan. Tabel 2.145 Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 663 596 431 523 523 523 Pademawu 533 498 588 602 602 602 Galis 79 54 71 88 88 88 Larangan 176 146 195 145 145 145 Kadur 0 0 0 11 11 11 Pasean 334 241 320 232 232 232 Batumarmar 278 259 189 152 152 152 Banyaknya Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (unit) 3.054 2.018 1.723 2.189 2.189 2.189 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan Jumlah alat penangkap ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020, dengan jumlah paling besar di tahun 2015 sebanyak 3.054 unit, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2.018, kemudian penurunan paling besar di tahun 2017 sebesar 1.723 dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2.189, jumlah ini bertahan hingga tahun 2020. Tabel 2.146 Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 55.94 25.41 32.95 8.90 108.24 153.80 Pademawu 235.70 294.67 165.59 113.97 137.16 31.17 Galis 336.09 1162.19 405.66 168.53 76.59 145.14 Larangan 334.30 275.13 471.25 253.10 265.80 231.04 Kadur 22.30 13.97 9.53 36.82 119.27 103.36 Pasean 20.77 6.70 34.96 9.44 6.99 2.02 Batumarmar 52.24 5.80 46.36 13.75 10.37 6.83 Pakong 102.52 16.05 66.90 14.91 6.04 25.02 Waru 132.31 19.29 518.78 19.01 7.77 5.20 Pamekasan 77.02 15.31 38.03 35.21 44.47 37.56 II-163 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proppo 56.46 30.72 26.57 60.96 73.18 118.18 Palengaan 33.78 9.75 23.78 27.39 60.99 50.99 Pegantenan 31.57 6.42 3.78 25.61 17.21 11.29 Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan (ton) 1,491.00 1,881.41 1,844.12 787.59 934.08 921.60 Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah produksi ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020, dengan jumlah paling besar di tahun 2016 sebanyak 1.881,41, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.844,12, pada tahun 2018 sebanyak 787,59, pada tahun 2019 naik menjadi 934,08, dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 921,6. Tabel 2.147 Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tlanakan 3,209.00 3,074.73 2,911.68 3,551.71 3,930.24 2,203.41 Pademawu 2,987.00 4,308.34 4,337.20 3,970.15 3,534.98 3,571.19 Galis 1,777.00 1,144.89 1,045.50 931.63 505.79 255.38 Larangan 1,432.00 409.08 398.54 533.38 1,359.30 259.75 Pakong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 Pasean 3,457.00 4,635.82 4,635.82 1,211.74 453.39 441.57 Batumarmar 924.00 457.27 457.27 52.11 52.01 15.18 Pamekasan 95.86 30.94 30.55 28.14 59.08 18.62 Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan (ton) 13,881.86 14,061.05 13,816.54 10,278.86 9,894.78 6,769.53 Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021 Produksi ikan olahan menurut kecamatan dan jenisnya di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2015-2020 realisasinya menurun. Selama enam tahun dari tahun 2015- II-164 2020 realisasi tertinggi pada tahun 2016 sejumlah 14.061,05 ton. Realisasi terendah adalah pada tahun 2020 sejumlah 6.679,53 ton. Tabel 2.148 Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udang Vannamei 390,66 419,74 450,15 217,10 173,64 8,07 Bandeng 173,43 32,57 8,53 2,33 3,33 201,84 Gracillaria SP 0,00 814,89 229,44 13,01 0,00 0,00 Udang Putih 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 Udang Lainnya 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 Rajungan 0,00 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 Ikan Lainnya 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00 0,00 Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan (ton) 564,09 1.267,20 704,58 232,44 176,97 209,90 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Produksi ikan tambak menurut jenis ikan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbanyak pada tahun 2016 dan paling rendah di tahun 2019. Pada tahun 2015 berjumlah 564,09 ton, di tahun 2016 merupakan tahun terbanyak dengan jumlah 1.267,20, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 704,58 ton, di tahun 2018 sebanyak 232,44 ton dan penurunan produksi ikan tambak secara signifikan terjadi di tahun 2019 sebanyak 176,97 ton. Pada tahun 2020 jumlah ini kembali meningkat menjadi 209 ton. Tabel 2.149 Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pademawu 2.316.248 0,00 1.514.986 1.403.865 756.611 28.800 Persentase Konsumsi Ikan 95,80 107,32 135,07 112,91 102,43 102,43 Jumlah Produksi ikan (Laut) 24.391,90 23.190,15 21.689,00 19.554,10 21.886,10 22.592,30 Jumlah Produksi ikan (Payau) 564,09 1.267,20 704,58 232,44 176,97 209,90 Jumlah peningkatan produksi 38,75 37,22 38,60 39,31 41,28 41,28 II-165 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ikan Jumlah Konsumsi Ikan 125,08 109,26 101,18 78,47 111,03 112,94 Persentase Produksi ikan 95,80 107,32 135,07 112,91 102,43 100,41 Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (x Rp 1.000) 2.316.248 0,00 1.514.986 1.403.865 756.611 28.800 Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021 Sedangkan nilai produksi budidaya rumput laut menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu Kecamatan Pamekasan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 adalah tahun dengan produksi tertinggi sebesar 2.316.248, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 1.514.986, di tahun 2018 sebesar 1.403.865 dan di tahun 2019 sebesar 756.611, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 28.800. Tabel 2.150 Jumlah dan Persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015- 2020 Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi ikan (Laut) Ton 24.391,9 23.190,15 21.689,0 19.554,1 21.886,1 22.592.30 Jumlah Produksi ikan (Payau) Ton 564.092 1.267.202 704.584 232.4412 176.970 209.90 Jumlah Konsumsi Ikan Kg/kpt/thn 38,75 37,22 38,60 39,52 41,28 41.28 Persentase Produksi Ikan % 125,08 109,26 101,18 78,47 111,03 111.03 Persentase Konsumsi Ikan % 95,80 107,32 135,07 112,91 102,43 102.43 Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah dan produksi ikan laut cenderung menurun, realisasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 24.391,9 ton, terendah sebesar 19.554,1 ton di tahun 2018. Jumlah produksi ikan payau cenderung menurun, realisasi tertinggi II-166 pada tahun 2016 sebesar 1.267,202 ton, terendah sebesar 209,90 ton di tahun 2020. Jumlah konsumsi ikan cenderung meningkat, realisasi terendah pada tahun 2016 sebesar 37,22 kg/kpt/thn dan tertinggi sebesar 41,28 kg/kpt/thn di tahun 2020. Persentase produksi ikan tertinggi sebesar 125,08 persen pada tahun 2015, terendah sebesar 78,47 persen di tahun 2018. Persentase konsumsi ikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 135,07 persen, dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 95,80 persen. 2.3.3.2 Pariwisata Pamekasan adalah Ibu Kota Kabupaten Pamekasan. Salah satu kabupaten yang tersembunyi di Pulau Madura. Pamekasan berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Madura, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam objek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Pamekasan cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Kabupaten terpencil yang berada di pulau Madura ini memiliki potensi wisata yang yang menjanjikan. Karena pesona dan keindahan alam dan wisatanya yang sangat indah. Pamekasan sama halnya dengan kota lain di Pulau Madura juga punya potensi wisata yang dapat menarik wisatawan. Diantaranya ada 8 wisata yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luar, seperti Wisata Api Tak Kunjung Padam. Mungkin ini adalah nama tempat wisata PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-167 paling puitis di Indonesia. Wisata Api Tak Kunjung Padam berada di Desa Larangan, Tokol. Air Terjun Durburgen terletak di Kelurahan Kowel Kecamatan Kota Pamekasan, Pantai Jumiang ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Rawa Mangunan, Pantai Talang Siring berada di Desa Montok Kecamatan Larangan, Vihara Avalokitesvara atau Kelenteng Kwan Im Kiong, Bukit Waru berada di antara Desa Waru Barat dan Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, dan Gua Blaban berada di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar. Tabel 2.151 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Kunjungan Wisata (org) N/A 9.783 30.412 30.903 55.012 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021 Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Pamekasan sebanyak 9.783 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 30.412 orang. pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 30.903 orang, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi 55.012 orang. Tabel 2.152 Jumlah Objek Wisata Tahun 2018-2020 Indikator Tahun 2018 2019 2020 Jumlah Objek Wisata Menurut kecamatan dan Jenis Wisata di Kabupaten Pamekasan, Tahun 2019 3 5 7 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021 Objek Wisata Menurut kecamatan dan Jenis Wisata di Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah 1) Wisata Bahari Talang Siring kec. Larangan, 2) Wisata Bahari Jumiang Kec. II-168 Pademawu, 3) Ekowisata Mangrove Kec. Galis, 4) Wisata Alam Api Tak Kunjung Padam Kec. Tlanakan, 5) Wisata Buatan Selamat Pagi Madura (SPM) Kec. Pademawu, 6) Wisata Bukit Ratu Kec. Pagentenan, 7) Wisata Kampung Durian Kec. Pegantenan, 8) Wisata Alam bukit Kehi Kec. Kadur, 9) Wisata Alam Brukoh Hill Kec. Pakong. Tabel 2.153 Potensi Wisata Kabupaten Pamekasan Jenis Wisata Obyek Wisata Keterangan Gambar Wisata Pantai Pantai Talang Siring 10 Km kearah Timur dari Kota Pamekasan Pantai Jumiang Mudah dijangkau kendaraan roda dua dan empat dengan jarak 15 Km dari pusat kota Pantai Batu Kerbuy Terletak di Kecamatan Pasean dengan luas 5 Ha dengan keindahan alam pantainya yang menarik. Nama Batu Kerbuy diambil dari sebuah batu yang berbentuk seperti kerbau yang terletak 8 Km dari pantai II-169 Jenis Wisata Obyek Wisata Keterangan Gambar Wisata Alam Api tak Kunjung Padam Biasa disebut dengan Jangka, terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan yang berjarak 4 Km dari pusat kota dengan prasarana jalan yang cukup baik. Juga telah tersedia kios dan warung souvenir. Wisata Ziarah Makam Keramat Pasarean Batuampar Makam para ulama yang memiliki Karomatullah yang besar setara dengan para Waliyulloh atau Wali Songo. Terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo sekitar 15 Km dari pusat kota. Vihara Alokitesvara Berada di Kampung Candi Desa Monto’ Kecamatan Galis (14 Km dari Kota Pamekasan), berdekatan dengan Pantai Talangsiring. Vihara terbesar kedua di Pulau Jawa. Salah satu keunikannya, yaitu di dalam komplek terdapat Musholla, Gereja dan Pura yang melambangkan kerukunan beragama II-170 Jenis Wisata Obyek Wisata Keterangan Gambar Situs Pangeran Ronggo Sukowati Terletak di Kelurahan Kolpajung Kabupaten Pamekasan kira- kira 1 Km sebelah utara alun-alun Kota Pamekasan. Situs ini merupakan komplek makam Pangeran Ronggo Sukowati dan Keluarganya, merupakan raja Islam pertama dan pendiri Kabupaten Pamekasan. Situs Pangeran Ronggo Sukowati merupakan komplek pemakaman Islam tertua di Pamekasan termauk juga di wilayah Madura Wisata Budaya Kerapan Sapi Tradisi budaya masyarakat Madura yang biasanya digelar sehabis panen raya sebagai wujud rasa gembira atas keberhasilan yang diraih. Sapi Sonok Merupakan kontes pasangan sapi betina yang terdiri dari jenis ras Madura, dengan kriteria penilaian : kecantikan, penampilan, dan kekompakan dalam berlaga di arena kontes. di Kabupaten Pamekasan, lokasi kontes sapi sonok terletak di Desa Waru Barat Kecamatan Waru ± 34 Km arah utara dari Kota Pamekasan, dengan kondisi jalan aspal dapat ditempuh dengan II-171 Jenis Wisata Obyek Wisata Keterangan Gambar menggunakan sarana transportasi mobil angkutan umum. Upacara Petik Laut Merupakan pesta rakyat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas keberhasilannya dalam mengarungi lautan, dalam kegiatannya diawali dengan acara keagamaan dan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya setempat. Lokasi kegiatannya terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu ± 16 Km arah tenggara dari Kota Pamekasan, dapat ditempuh dengan sarana mobil angkutan umum/ojek dengan kondisi jalan aspal Wisata Penunjang Monumen Are’ Lancor Terletak di jantung Kota Pamekasan di depan Masjid Agung Asyuhada’ dan dikelilingi jalan yang berbentuk melingkar lafadz Allah. Merupakan monumen perjuangan kepahlawanan Rakyat Madura dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia II-172 Gambar 2.13 Jumlah Pengunjung Domestik Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata di Kabupaten Pamekasan, 2018- 2019 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2020 2.3.3.3 Pertanian Sektor Pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Areal pertanian di Kabupaten Pamekasan seluas 64.919 hektar atau sekitar 81,94 persen dari total wilayah Pamekasan, sedangkan 18,06 persen sisanya berupa lahan bukan pertanian. Akan tetapi, areal pertanian yang tergolong lahan sawah hanya 28,93 persen, sedangkan sebagian besar (71,07%) areal pertanian di Kabupaten Pamekasan berupa II-173 tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat dan kolam/ tebat/empang. Pada musim tanam tahun 2015, produksi padi sawah mencapai 105.222 ton dari luas panen sekitar 17.876 hektar. Dengan demikian produktivitas padi sawah mencapai 5,9 ton per hektar. Sedangkan luas panen padi ladang sekitar 8.725 hektar yang mampu berproduksi 52.698 ton gabah. Artinya produktivitas padi ladang sekitar 6,04 ton per hektar. Sektor unggulan di Kabupaten Pamekasan adalah tanaman jagung, namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Pada musim tanam 2015, luas panen tanaman ini mencapai 38.508 hektar dengan produksi sekitar 93.794 ton. Produksi terbesar ketiga setelah padi dan jagung adalah tanaman ubi kayu. Sejak lima tahun terakhir, produksi ubi kayu merupakan yang terbesar diantara tanaman palawija yang lain, hingga mencapai 25.358 ton. Agar dapat lebih meningkatkan perekonomian setempat, maka perlu diketahui komoditas unggulannya untuk menentukan kegiatan agribisnis pascapanen dan pengolahan yang tepat. Sektor Pertanian yang terdiri dari Sub Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pamekasan, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah. Beberapa tanaman perkebunan yang lain, produksinya masing-masing hanya dibawah 500 ton. Jika diurutkan mulai dari produksi terbesar, tanaman tersebut adalah Cabe PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-174 Jamu, Siwalan, Kapuk, Asam Jawa, Pinang, Jambu Mete, Lada dan Kopi. 2.3.3.3.1 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangandan Perkebunan terhadap PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi komoditi: padi dan palawija. Sub Sektor Hortikultura meliputi tanaman buah, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias, sedangkan Sub Sektor Perkebunan meliputi tembakau, tebu, cabe jamu, kelapa, jambu mete dan tanaman perkebunan lainnya. Tabel 2.154 Distribusi Persentase Sektor Tanaman Pangan, Hortukultura, dan Perkebnan Terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016 Indikator 2013 2014 2015 2016 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%) 5,73 6,00 5,83 5,52 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%) 17,76 17,67 17,49 16,80 Produktsi padi atau bahan pangan lokal lainnya (Ton) 282.611 304.675 281.292 319.730 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan, 2017 Tabel 2.155 Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (ton) 93.793 135.987 87.668 94.273 91.101 Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (ton) 1.966 1.249 842 1.221 321 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya (Ton) 281.292 319.730 262.061 274.372 206.368 II-175 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) 266.962 290.337 40.236 475.118 354.783 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan, 2020 Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya, jagung dan kedelai mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton. Selain itu, masih belum optimalnya Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan tahun 2019 yaitu 91.101 (Jagung) dan 321 (Kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 (Jagung) dan 1.221 (Kedelai). Dalam produksi tanaman sayuran menurut Kecamatan pada tahun 2019 sebesar 354.783 ton. Produksi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 475.118 ton. Tabel 2.156 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) 4.533 5.335 5.439 5.810 5.453 5.921 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, berkurangnya Luas lahan panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman, dilihat dari pada tahun 2019 luas tahan seluas 5.453 Ha. Luas lahan II-176 tersebut berkurang dibandingkan dari tahun 2018, yakni seluas 5.810 Ha. Namun pada tahun 2020 luas tanah sebesar 5.921. Hal ini mengalami pengingkatan dari tahun 2019 yakni 5.453 Ha. 2.3.3.3.2 Potensi Komoditi Sesuai dengan tipe iklim, tanah dan topografi, maka Wilayah Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi untuk komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang spesifik lokasi. Tabel 2.157 Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pamekasan Golongan Komoditi Padi dan Palawija Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Kedelai. Buah –buahan Jeruk, Mangga, Jambu, Rambutan, Pisang, Alpukat, Durian, Pepaya, Sawo, Nanas dan Salak. Sayur - sayuran Bawang Merah, Bawang Daun, Kacang Panjang, Lombok, Tomat, Buncis, Terong, Ketimun, Kangkung dan Bayam. Perkebunan semusim Tembakau, Tebu, Cabe Jamu Perkebunan (Tanaman Keras) Kelapa, Jambu Mete, Kapuk Randu Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 2.3.3.3.3 Potensi Produksi Tanaman Buah Hasil produksi tanaman buah yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan memiliki potensi untuk komoditi pertanian tanaman buah. Tabel 2.158 Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2019 Nama Buah Satuan Hasil Produksi Mangga Kuintal 142,023,00 Durian Kuintal 4,591,00 Pisang Kuintal 24,850,80 Jeruk Kuintal 27,143,00 Pepaya Kuintal 150,027,00 Salak Kuintal 2,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 II-177 2.3.3.3.4 Tanaman Sayuran Produksi tanaman sayuran memiliki nilai yang penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan lingkungan, karena pemanfaatan dari hasil produksi dari tanaman sayuran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Gambar 2.14 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 2.3.3.3.5 Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Pada produksi tanaman sayuran dan buah-buahan pada tahun 2018 – 2019 mengalami pengingkatan pada musimnya, sehingga kenkan ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas produksi pada tahun yang akan datang. Berikut uraian Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim: II-178 Tabel 2.159 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah- buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020 Jenis Tanaman 2018 2019 2020 Sayuran Bawang Daun 1.155,00 1.284,00 1.147,00 Bawang Merah 186.948,00 157.113,00 197.910,00 Bawang Putih - - - Bayam 1.482,00 2.045,00 1.641,00 Buncis 1.975,00 1.634,00 600,00 Cabai Besar 19.538,00 15.634,00 14.507,00 Cabai Rawit 246.856,00 156.211,00 130.004,00 Cabai 266.394,00 171.835,00 - Jamur - - - Kacang Merah - - - Kacang Panjang 7.286,00 4.833,00 2.800,00 Kangkung 2.910,00 3.737,00 3.035,00 Kembang Kol - 5,00 - Kentang - - - Ketimun 2.230,00 2.522,00 2.679,00 Kubis - 10,00 205,00 Labu Siam 30,00 145,00 115,00 Lobal - - - Paprika - - - Petsai 880,00 1.005,00 909,00 Terung 1.420,00 3.373,00 2.693,00 Tomat 3.144,00 5.242,00 5.158,00 Wortel - - - Buah-buahan Blewah 300,00 - - Melon - - 1.045,00 Semangka 9.965,00 10.731,00 9.732,00 Stoberi - - - Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 2.3.3.3.6 Hortikultura Dalam memaksimalkan peningkatan hasil produksi luas panen tanaman sayuran Kecamatan dan jenis tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan mengalami beberapa peningkatan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019 hingga 2020. II-179 Tabel 2.160 Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan, 2019-2020 Kecamatan Bawang Merah Cabai Rawit 2019 2020 2019 2020 1 2 3 4 5 Tlanakan 3,00 2,00 250,00 327,00 Pandemawu 10,00 10,00 1,00 1,00 Galis 8,00 15,00 4,00 2,00 Larangan - 2,00 28,00 58,00 Pamekasan 4,00 - - - Proppo 11,00 9,00 12,00 21,00 Palengan 11,00 10,00 212,00 257,00 Pegantenan 16,00 4,00 304,00 354,00 Kadur 19,00 9,00 242,00 242,00 Pakong 2,00 2,00 1,00 5,00 Waru 293,00 320,00 455,00 358,00 Batumarmar 1.543,00 2.025,00 504,00 618,00 Pasean 367,00 318,00 452,00 350,00 Kabupaten Pamekasan 2.287,00 2.726,00 2.465,00 2.887,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 2.3.3.4 Perindustrian Sektor Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan. Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 Sektor Industri pengolahan menyumbang 6,23% terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Sektor Perdagangan menyumbang 21,05% terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan yaitu terbesar kedua setelah Sektor Pertanian. Batik Pamekasan yang lebih dikenal sebagai batik Madura sudah diakui oleh masyarakat, baik masyarakat di Pulau Madura sendiri maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Motif dan warna batik yang cerah merupakan ciri khas Batik Madura yang pada umumnya sudah banyak dikenal. Seiring dengan pertumbuhan IKM Batik di II-180 Kabupaten Pamekasan yang semakin meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan diikuti dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk Batik Pamekasan menyebabkan semakin bertambahnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan IKM Batik di Kabupaten Pamekasan adalah dengan melakukan pembinaan manajerial IKM Batik, Fasilitasi Pengembangan Produk IKM dan Pembangunan Sentra-sentra IKM Batik setiap wilayah. Efortasi tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. Tabel 2.161 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020 Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Industri 0,49 0,22 0,40 0,26 0,71 0,78 0,93 13,45 Jawa Timur - - 0.47 - - - - - Sumber: Dinas Perindustrian & PerdaganganKab. Pamekasan, 2021 Jumlah perusahaan industri di Pamekasan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2020 yang berada pada rentang pertumbuhan 0,49 sampai dengan 13,45. Perkembangan jumlah industri yang semakin meningkat tersebut berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran di Pamekasan. Tabel 2.162 Banyaknya Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2020 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Unit Usaha (Unit) 14.346 14.404 14.441 14.543 14.654 14.792 16,782 Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 46.305 46.707 47.153 47.605 47.770 48.072 48.584 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021 II-181 Sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Unit Usaha mandiri masyarakat menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Jumlah unit usaha pada tahun 2020 mencapai 16,782 unit usaha, sebuah perkembangan yang baik untuk terus ditingkatkan. Sementara pada saat yang sama terdapat 48.584 tenaga kerja aktif yang terserap dalam unit usaha tersebut. Dan jumlah nilai investasi 675.256.650.32. Penguatan dan pengembangan Unit Usaha mandiri akan semakin memperkokoh dan memperkuat perekonomian masyarakat. Tabel 2.163 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No Nama Sentra Usaha Tenaga Kerja
7. 1.Anyaman Tikar 39 53
8. 2.Batik Tulis 59 296
9. 3.Garam Curah 14 30
10. 4.Jamu 30 63
11. 5.KeripikSingkong 200 426
12. 6.Gula Siwalan 2 3
13. 7.Mebel 27 41
14. 8.Pande Besi 11 22
15. 9.Petis Ikan 52 69
16. 10.Ramuan Kopi Bubuk 14 47
17. 11.Makanan Lainnya 453 941 Jumlah 901 1991 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, 2021 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Usaha untuk peremajaan pasar rakyat dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pasar rakyat, meningkatkan layanan dasar pasar dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, dengan pertimbangan: a) Pemerintah Kabupaten Pamekasan memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan II-182 umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b) Tidak tersedia dana yang cukup dalam APBD Kabupaten Pamekasan untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Tabel 2.164 Jumlah Industri Usaha Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah industri usaha 14.404 14.441 14.543 14.656 14.792 16.782 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Jumlah industri usaha yang ada di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah industri usaha di kabupaten Pamekasan berjumlah 14.404 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 14.441 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14.543 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha mencapai 14.656 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14.792. Jumlah ini kembali mengalami peningkatan menjadi 16.782 pada tahun 2020. Faktor Pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha. Tabel 2.165 Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Industri 0,4 0,26 0,71 0,78 0,93 13,45 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase pertumbuhan industri sebesar 0,40%, kemudian tahun 2016 menjadi 0,26% dan meningkat kembali tahun 2017 menjadi 0,71%. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 0,78% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,93%. Angka ini II-183 kembali mengalami peningkatan menjadi 13,45 pada tahun
18. 2020.Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Pamekasan berkembang dengan baik. Tabel 2.166 Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk 200 250 320 220 260 315 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk mencapai 200 IKM, kemudian pada tahun 2016 menjadi 250 IKM. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 320 IKM, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 220 IKM dan pada tahun 2019 menjadi 260 IKM. Ketersediaan anggaran pembinaan menjadi faktor pendukung capaian ini. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 315 IKM. Ketersediaan anggaran pembinaan menjadi faktor pendukung capaian ini. Tabel 2.167 Persentase Kerjasam Produksi Antar IKM yang Telah Dibina Kabupaten Pamekasan Tahun 2015- 2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kerjasama Produksi antar IKM yang Telah Dibina 100 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina di Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 100%, capaian ini stabil sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Hal yang menjadi faktor pendukung capaian ini adalah karena pembinaan yang dilaksanakan. II-184 Tabel 2.168 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 3,0 3,2 40,51 26,8 26,8 28,43 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 3,0% kemudian pada tahun 2016 menjadi 3,2 %. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 40,51 %, kemudian pada tahun 2018 menjadi 26,8 % dan pada tahun 2019 menjadi 26,8 %. Pada tahun 2020 28,45%. Faktor pendorong peningkatan tersebut karena pelaksanaan program pengembangan IKM. Tabel 2.169 Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2017 2019 2020 Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan 14.404 14.441 14.543 14.656 14.729 14.920 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah industri usaha di kabupaten Pamekasan berjumlah 14.404 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 14.441 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14.543 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha sudan mencapai 14.656 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14.792. angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 14.920. Faktor Pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha. II-185 Tabel 2.170 Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tenaga kerja 46.707 47.153 47.605 47.770 48.072 48.584 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020 Banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan berjumlah 46.707 tenaga kerja, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 47.153 tenaga kerja dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 47.605 tenaga kerja. Pada tahun 2018 tenaga kerjasudahmencapai 47.770 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 48.072. pada tahun 2020 jumlah ini kembali mengalami peningkatan menjadi 48.584. Faktor pendorongnya adalah peningkatan jumlah industri dan kapasitas produksi. Tabel 2.171 Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan 158 263 277 286 286 286 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumLah sentra industri di Kabupaten Pamekasan berjumlah 158 sentra industri, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 263 sentra industri dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 277 sentra industri. Pada tahun 2018 sentra industri sudah mencapai 286 sentra industri, pada tahun 2019 tetap 286 sentra industri dan pada tahun 2020 juga II-186 tetap 286 sentra industri sentra industri. Faktor pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perijinan. Tabel 2.172 Unit Usaha Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unit usaha 3.078 3.795 8.919 8.956 9.085 9.097 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Jumlah Unit Usaha yang ada di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah Unit Usaha di Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.078 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.795 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 8.919 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha sudah mencapai 8.956 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.085. capaian ini kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 9.097 unit usaha di Kabupaten Pamekasan. Faktor pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha. Tabel 2.173 Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tenaga kerja industri unggulan batik 3.804 6.526 6.526 6.536 6.550 6.717 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Banyaknya tenaga kerja industri unggulan batik di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja industri unggulan batik di Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.804 tenaga kerja, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.526 tenaga kerja dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 6.526 Tenaga kerja. Pada tahun 2018 Tenaga kerja sudah II-187 mencapai 6.536 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 6.550 tenaga kerja. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6.717 tenaga kerja. Faktor Pendorongnya adalah peningkatan jumlah industri dan kapasitas produksi. 2.3.3.5 Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan data pada tabel diatas jumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) aktif yang mendorong wawasan kebangsaan dalam 5 tahun terakhir berada pada kondisi stagnan di tahun 2015 sampai 2018, yakni 115 ormas, akan tetapi mengalami penurunan yang sengketa drastis di tahun 2019 sebesar 47 ormas. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 Banyak Ormas yang sudah masa berakhir SKT habis dan tidak memperpanjang lagi.Namun pada tahun 2020 jumlah ormas yang ada di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan menjadi 50 ormas. Untuk kondisi kegiatan politik daerah di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 kondisinya stagnan yakni berada pada angka 2 kegiatan. Hal ini dikarenakan indeks partisipasi masyarakat terhadap politik masih rendah. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kondisi stagnan dari tahun 2015 sampai 2020, yakni sebesar 2 kegiatan. Kondisi stagnan tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi Ormas dan LSM terhadap pembangunan daerah. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-188 Tabel 2.174 Jumlah Ormas, Kegiatan Politik Daerah, dan Kegiatan Pembinaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah ORMAS aktif yang mendorong wawasan Kebangsaan Jumlah 115 115 115 115 47 Kegiatan Politik Daerah Jumlah 2 2 2 2 2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Jumlah 2 2 2 N/A N/A Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan 2.3.3.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabel 2.175 Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan 802,424 807,904 812,728 820,937 825,465 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020 Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 terdapat 802,424 jiwa. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 807,904 jiwa. Pada tahun 2017 mencapai 812,728 jiwa. Pada tahun 2018 menjadi 820,937 jiwa. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 825,465 jiwa. Tabel 2.176 Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan No Data No Data 890, 275 No Data 922,034 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020 Kepadatan penduduk dan rumah tangga menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan mengalami II-189 peningkatan. Pada tahun 2017 berjumlah 890,275. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 922,034. Tabel 2.177 Presentase Penduduk Berakte Lahir Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase penduduk berakte lahir 33,19 37,11 38,38 41,33 42,86 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020 Persentase penduduk berakte lahir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 33,19%, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 37,11%, meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 38,38%, pada tahun 2018 sebesar 41,33% sampai pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,86%. No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A. Capaian Kabupaten/Kota 48,42%

1.Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi 100,00% 757577 757450 127 1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 65 65 0 100,00 %
2.warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan 5 5 0 100,00 % 2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu 70,54% 99 99 0
1.Penegakan Perda sesuai SOP 99 70 2929 70,71 % II-190 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar 22 20 22 90,91 %
3.Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar 54 27 2727 50,00 %
3.Pelayanan informasi rawan bencana 1 1 0 20,00%
1.Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 0 0 0 0%
2.Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 0 0 0 0%
3.Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana 0 0 0 0%
4.Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 1 1 0 100,00 %
5.Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 0 0 0 0% 4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 0 0 0 0,00%
1.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 0 0 0 0%
5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00% II-191 No Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian Total Pencapaian Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00 %
2.Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 65 65 0 100,00 %
3.Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana 65 65 0 100,00 %
4.Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 65 65 0 100,00 %
5.Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 65 65 0 100,00 %
6.Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas 65 65 0 100,00 % ( 1)

(2)(3) (4) (5) (6) 6. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 65 65 0 0,00%

1.Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak 0 0 0 0%
2.Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan 0 0 0 0% II-192 2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan 2.3.4.1 Sekretariat Daerah Tabel 2.178 Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme % 100 100 100 100 100 80 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021 Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Pamekasan mengalami stagnan dengan pencapaian yang baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2015-2019 mencapai 100%. Namun di tahun 2020 turun menjadi 80%. Tabel 2.179 Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya % 100 100 100 100 100 100 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021 Persentase Perangkat Daerah yang tertata kelembagaannya mengalami stagnan dengan pencapaian yang baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2016-2020 mencapai 100%. Faktor pendorong yang menyebabkan persentase Perangkat Daerah yang tertata kelembagaannya mencapai 100% adalah adanya regulasi yang mendasarinya dan kesesuaian tugas dan fungsi dengan program prioritas pembangunan daerah. II-193 Tabel 2.180 Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai LPPD Skor - 2,9447 2,665 3,1630 n.a n.a Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021 Nilai LPPD mengalami kenaikan terutama pada 2017 ke 2018 Pada tahun 2016 nilai LPPD mencapai skor 2.9447. Pada tahun 2017 nilai LPPD mengalami penurunan menjadi 2.665. Penyebab kenaikan nilai LPPD adalah ketepatan dan validitas dalam pelaporan data Perangkat Daerah. Sedangkan disamping lain skor untuk 2019 dan 2020 belum keluar dan belum adanya aplikasi LPPD yang menunjang. Tabel 2.181 Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya % 85 85 90 98 100 100 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021 Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya menunjukkan angka yang tetap pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dan 2016 mencapai angka yang sama yaitu 85%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 90%. Pada tahun 2018 mencapai 98%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100% serta pada tahun 2020 dalam kondisi stabil yakni tetap 100%. Faktor pendorong naiknya persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya adalah karena kebutuhan Perangkat Daerah dalam menyusun RKA, perlunya dokumen ini untuk mengurangi ketidaksesuaian harga belanja barang dan jasa II-194 pemerintah yang ada di Perangkat Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya yaitu beberapa item harga yang tidak sesuai dengan harapan Perangkat Daerah. Gambar 2.15 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 memiliki indeks 75. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,54. Pada tahun 2018 mencapai 85. Faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan IKM Kabupaten Pamekasan adalah karena pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan SKM, melakukan survei kepuasan secara periodik setiap tahun sekali terhadap unit-unit pelayanan publik. Faktor penyebab rendahnya IKM adalah karena Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing- masing Perangkat Daerah, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya, motivasi dan semangat Perangkat Daerah dalam melakukan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga perubahan peningkatan kualitas pelayanan masih rendah dan berdampak terhadap nilai kepuasan masyarakat yang diperoleh, survei kepuasan masih menggunakan metode yang menggabungkan antara ilmiah dan regulasi, sehingga II-195 hasil survei belum tepat dan akurat untuk mengukur nilai sesungguhnya. Tabel 2.182 Jumlah Kebijakan Daerah yang Di Terbitkan dalam 1 Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kebijakan Daerah yang di Terbitkan Dalam 1 Tahun Jumlah - 13 18 17 15 13 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021 Jumlah Kebijakan Daerah yang di terbitkan dalam 1 tahun mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2016 hingga
2020.Pada tahun 2016 diterbitkan 13 kebijakan. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 18. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 17. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 13. Faktor penyebab menurunnya jumlah kebijakan daerah yang diterbitkan dalam 1 tahun yaitu karena kurangnya sumber daya manusia di bagian perekonomian. 2.3.7.2 Sekretariat DPRD Tabel 2.183 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PPP Orang 9 9 9 9 9 12 PKB Orang 5 5 5 5 5 7 PBB Orang 5 5 5 5 5 3 P. Demokrat Orang 5 5 5 5 5 6 PAN Orang 5 5 5 5 5 2 P. Golkar Orang 4 4 4 4 4 3 P. Nasdem Orang 4 4 4 4 4 2 PKS Orang 3 3 3 3 3 5 P. Gerindra Orang 3 3 3 3 3 4 PDIP Orang 2 2 2 2 2 1 Laki-laki Orang 42 42 42 42 43 43 Perempuan Orang 3 3 3 3 2 2 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021 II-196 Jumlah anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 43 pada tahun 2020. Tabel 2.184 Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ketua Orang 1 1 1 1 1 1 Wakil Ketua Orang 3 3 3 3 3 3 Komisi I Orang 10 10 10 10 10 9 Komisi II Orang 10 10 10 10 10 11 Komisi III Orang 11 11 11 11 11 11 Komisi IV Orang 10 10 10 10 10 10 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021 Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2019 sama, tetapi formasinya berbeda pada tahun 2020. Tabel 2.185 Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Kegiatan 16 16 16 16 17 30 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021 Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan menurut jenis kegiatan di tahun 2019 meningkat sejumlah 17 kegiatan. Kemudian, di tahun 2020 meningkat menjadi 30 kegiatan. Tabel 2.186 Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Tahun 2015-2020 Indikator Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Keputusan 23 17 27 29 16 14 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021 II-197 Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan realisasinya cenderung fluktuatif. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2018 sejumlah 29 keputusan dan yang terendah di tahun 2020 sejumlah 14 keputusan. 2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.5.1 Perencanaan Tabel 2.187 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA - - - - Ada Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Sistem Informasi Manajemen Pemda (Jumlah) - - 1 2 3 Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020 Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah menyusun dokumen perencanaan RPJPD kemudian sudah menyusun dokumen perencanaan berupa RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, kemudian Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga sudah menyusun dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda. Terkait dengan sistem Informasi Manajemen Pemda jumlah laporan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penambahan satu angka di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sejumlah 1, di tahun 2017 menjadi 2, sampai pada tahun 2019 menjadi 3. II-198 2.3.5.2 Keuangan Tabel 2.188 Persentase SP2D yang Terbit Kurang Dari 2 Hari Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari (%) 35 35 30 30 25 25 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari memiliki capaian yang cukup fluktuatif, pada tahun 2015 hingga 2016 angkanya mencapai 35%, kemudian pada tahun 2017 angkanya menurun menjadi 30%, angka ini bertahan kembali pada tahun 2018. Pada tahun 2019 capaiannya mencapai 25%. Dan Pada tahun 2020 capaiannya mencapai 25%. Tabel 2.189 Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD <50% Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD ≤ 50% 53,57 54,15 57,4 58,44 54,46 52,10 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD ≤ 50% memiliki capaian yang beragam. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 53,57%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 54,15% dan pada tahun 2017 angkanya mencapai 57,4%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 58,44% dan capaian pada tahun 2019 adalah 54,46%. Dan capaian pada tahun 2020 52,10%. II-199 Tabel 2.190 Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD >90% Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% 84,03 81,81 77,04 72,48 76,19 48.89 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% memiliki capaian yang beragam. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 84,03%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 81,81% dan pada tahun 2017 angkanya mencapai 77,04%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,48% dan capaian pada tahun 2019 adalah 76,19%. Namun capaian turun pada tahun 2020 sebesar 48.89%. Tabel 2.191 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar 86,2 90,28 93,9 97,28 100 100 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2015 realisasinya mencapai angko 86,2%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 90,28%. Pada tahun 2017 kemudian menjadi 93,9% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 97,28%. Pada tahun 2019 dan 2020 capaian Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) sebesar 100%. II-200 Tabel 2.192 Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual 100 100 100 100 100 100 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual capaiannya stabil dari tahun 2015 hingga tahun 2020, capaian dianggap 100% Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual. 2.3.5.3 Kepegawaian Tabel 2.193 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan 5308 3402 5045 3308 4394 2984 4109 2861 3921 2922 3756 3059 Jumlah 8710 8353 7378 6970 6843 6815 Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat dari Jumlah pada tahun 2020 sebesar 6816, jumlah tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 6845. II-201 Tabel 2.194 Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015- 2020 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis (%) 97% 79% 79% 74% 86% 85% Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021 Presentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Namun, jika dilihat pada tahun 2020 sebesar 85% hal ini lebih rendah dari tahun 2019 yakni sebesar 86%. Tetapi, jika dilihat pada tahun 2020 yang sebesar 85%, artinya bahwa terdapat 15% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis. Selain itu, juga masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan. Tabel 2.195 Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial (%) 53% 56% 50% 51% 52% 61% Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021 Presentase Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial dari tahun 2015 yakni 53%, di tahun 2016 menjadi 56%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 50%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sebesar II-202 51%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 52%, sampai pada tahun 2020 mencapai 61%. Tabel 2.196 Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Terdapat Hukuman Disiplin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin (%) 99,9% 99,8% 99,9% 99,7% 99,6% 99,8% Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021 Presentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin seperti tabel di atas menunjukkan bahwa masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%. Tabel 2.197 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang) 5.780 5.518 4.990 4.779 4.746 4.826 Jumlah Pemangku Jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah (orang) 2.051 1.981 1.550 1.405 1.419 1255 II-203 Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pemangku Jabatan struktural pada instansi pemerintah (orang) 879 854 838 786 678 636 Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021 Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 4.826 orang, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2019 yakni 4.746, pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 4.826 orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 1.255 orang, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 1.419 orang. Jumlah pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah tahun 2020 sebesar 636 orang, jumlah ini lebih kecil daripada tahun 2019 yakni sebesar 678 orang. 2.3.6 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintahan 2.3.6.1 Pengawasan Tabel 2.198 Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Tindak Lanjut Temuan % 84.86% 85.18% 84.15% 79.85% 83.24% 90,00% Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Kasus 8 13 7 20 22 4 Jumlah Temuan BPK Temuan 13 12 13 24 12 10 Sumber: Inspektorat Daerah, Tahun 2021 II-204 2.3.6.1.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase tindak lanjut temuan mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 tercatat 84.86%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 85.18%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84.15%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79.85%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 83.24% sampai pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 90,00%. Faktor pendorong yang menyebabkan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan yaitu meningkatkan koordinasi dengan tim auditor terkait temuan yang belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti, asistensi/pendampingan atas hambatan dalam tindak lanjut temuan, penyusunan rencana aksi tindak lanjut dan pemantauan progress rencana aksi. 2.3.6.1.2 Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Kasus pelanggaran disiplin pegawai mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 tercatat sejumlah 8 kasus. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 13 kasus. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus. Pada tahun 2019 mencapai 22 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4 kasus. Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran disiplin pegawai adalah belum optimalnya pemberian reward dan punishment, promosi dan rotasi belum sepenuhnya berbasis kinerja. 2.3.6.1.3 Jumlah Temuan BPK Jumlah temuan BPK mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 mencapai jumlah 13. Pada tahun 2016 mencapai jumlah 12. Pada tahun 2017 mencapai jumlah 13. Pada tahun 2018 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • II-205 mengalami peningkatan menjadi 24. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12 serta sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 10. Faktor pendorong meningkatnya temuan BPK adalah adanya komitmen kepala daerah dan Perangkat Daerah, optimalisasi peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni layanan konsultasi, adanya kerjasama dalam bentuk asistensi, bimbingan teknis dan evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan serta Lembaga Vertikal lainnya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. 2.3.7 Fokus Kewilayahan 2.3.7.1 Kecamatan

a.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 yaitu 97,78%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 98,98%. Pada tahun 2017 menjadi 98,70%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 92%. Pada tahun 2019 menjadi 69,98%. Faktor penghambat yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat Batumarmar turun adalah karena kurangnya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral. Tabel 2.199 Indeks Kepuasan Masayarakat Kecamatan Batumarmar Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar % 97,78 98,98 98,70 92 69,98 Sumber: Kecamatan Batumarmar, Tahun 2020 II-206
b.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2016 hingga
1. 2019.Pada tahun 2016 mencapai 81.42%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 79.613%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 83.24%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 81.25%. Faktor pendorong yang menyebabkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis adalah antuasias masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan dan terjadi peningkatan kebutuhan dalam pelayanan sehingga mendapatkan penilaian yang sangat baik dari masyarakat. Faktor penghambat yang menyebabkan turunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis adalah kurang mendapatkan apreasi yang maksimal dari masyarakat perihal pelayanan dan terdapat penurunan apresiasi masyarakat sehingga ada penilaian yang di bawah standar. Tabel 2.200 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis % n/a 81.42 79.613 83.24 81.25 81.25 Sumber: Kecamatan Galis, Tahun 2020
c.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur Indeks Kepuasan Masyarakat Kadur mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kondisi stagnan kemudian meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2015 mencapai 90.87. Pada tahun 2016 mengalami II-207 penurunan menjadi 80.90. Pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 90.70. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.80. Faktor penghambat meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kadur disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral. Tabel 2.201 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur 90.87 80.90 90.70 90.70 90.80 Sumber: Kecamatan Kadur, Tahun 2020
d.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun
1. 2019.Pada tahun 2015 yaitu 74%. Pada tahun 2016 mencapai 76%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77%. Pada tahun 2018 tercatat 86%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 87%. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Larangan disebabkan oleh faktor pendorong berupa dukungan kinerja aparatur dan dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat yaitu belum ada regulasi reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik. Tabel 2.202 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan % 74 76 77 86 87 Sumber: Kecamatan Larangan, Tahun 2020 II-208
e.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 mencapai 90.67. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 88.21. Faktor penghambat yang menyebabkan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pademawu berupa minimnya pelayanan yang tersedia, dan minimnya pemahaman SDM yang bertugas di pelayanan. Tabel 2.203 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu indeks NA NA NA 90.67 88.21 Sumber: Kecamatan Pademawu, Tahun 2020
f.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 97,48%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 81,57%. Pada tahun 2019 mencapai 97,48%.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor pendorong berupa kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik, aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, sebagian aparatur telah mengetahui pembagian organisasi dan uraian tugas yang tertera pada SOP, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan, II-209 sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya kemampuan sumber daya aparatur, kondisi kerja (suasana kerja yang tidak kooperatif, kobabotarif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat dan minimnya fasilitas kerja). Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu mencapai 3,75% hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya aparatur dan kondisi kerja (suasana kerja yang tidak kooperatif, kolaboratif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggungjawab masing- masing apparat dan minimnya fasilitas kerja). Tabel 2.204 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Indeks NA NA 97.48 81.57 97.48 3,75 Sumber: Kecamatan Pamekasan, Tahun 2021
g.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun
1. 2019.Pada tahun 2017 yaitu 85.14%. Pada tahun 2018 mencapai 85.24%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 85.43%. kemudian angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 85,86%. Faktor pendorong meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Proppo disebabkan oleh faktor pendorong berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan, aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, kemampuan dan keterampilan, dan kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik. II-210 Tabel 2.205 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo % n.a n.a 85.14 85.24 85.43 85,86 Sumber: Kecamatan Proppo, Tahun 2020
h.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 sebesar 74,00% dan pada tahun 2020 sebesar 76,92%. Hal ini terdorongkan dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan pelayanan. Tabel 2.206 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean % n/a n/a n/a n/a 74,00% 76,92% Sumber: Kecamatan Proppo, Tahun 2021
i.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 namun realisasinya tidak lebih dari tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasinya sebesar 109,82, tahun 2019 sebesar 80,47 dan pada tahun 2020 sebesar 82. Tabel 2.207 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Indeks 81,19 81,548 109,05 109,82 80,47 82 Sumber: Kecamatan Pakong, 2021 II-211 j.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru cenderung fluktuatif, mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, namun mengalami penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2019. Meningkat kembali pada tahun 2020, namun peningkatan ini tidak lebih besar dari tahun 2018. Realisasi di tahun 2018 sebesar 99,80, tahun 2019 menurun sebesar 83,58, dan di tahun 2020 meningkat sebesar 88,32. Tabel 2.208 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Tahun 2015-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Indeks 99.64 99.80 99.96 99.80 83.58 88.32 Sumber: Kecamatan Waru, 2021 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Pamekasan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini. II-212 Tabel 2.209 Perkembangan Komponen Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2013- 2016 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rp) ADHB 6.495,84 7.162,75 7.850,70 8.601,47 9.238,38 9.932,97 ADHK 2010 6.091,09 6.393,15 6.747,29 7.142,22 7.411,50 7.699,66 Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) 81,92 80,47 79,22 77,72 75,11 73,44 Konsumsi Perkapita (Ribu Rp) ADHB 8.038,27 8.759,74 9.488,32 10.286,08 10.928,93 11.628,47 ADHK 2010 7.537,42 7.818,56 8.154,74 8.541,04 8.767,74 9.013,95 Total Konsumsi Rumah Tangga (%) 5,02 4,96 5,54 5,85 3,77 3,89 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita 3,78 3,73 4,30 4,74 2,65 2,81 Jumlah Penduduk 808.114 817.690 827.407 836.224 845.314 854.194 Jumlah Rumah Tangga 209.670 212.155 214.676 216.694 219.028 221.322 Sumber : BPS Kab.Pamekasan Selama periode tahun 2011 – 2016 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengelami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Gambar 2.16 Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2016 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2017 II-213 Dari gambar 2.16 diatas bahwa proporsi konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pamekasan untuk konsumsi makanan cenderung mengalami penurunan, sebaliknya proporsi konsumsi non makanan secara pasti terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi konsumsi makanan sebesar 43,28 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya proporsinya mengalami penurunan menjadi 40,78 persen pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan. 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumahtangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Gambar 2.17 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan II-214 2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.2.1 Nilai Investasi Tabel 2.203 Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2014- 2018 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Nilai Investasi (Juta Rp) 18.791.602.058 22.985.602.058 28.357.602.058 33.739.602.058 34.940.102.058 - Sumber: DPMPTSPNakertrans Kabupaten Pamekasan, 2020 Jumlah nilai investasi Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 nilai investasi Kabupaten Pamekasan adalah Rp. 18.791.602.058 sementara pada tahun 2018 nilai investasi Kabupaten Pamekasan mencapai angka Rp. 34.940.102.058. 2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Kualitas tenaga daerah dapat ditopang melalui tingkat pendidikan yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Pamekasan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (jazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik berikut ini dapat diketahui komposisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah. 95 95,5 96 96,5 97 97,5 98 2015 2016 2017 2018 2019 2020 East Gambar 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan II-215 Pada tahun 2015 Kabupaten Pamekasan usia 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2015 mencapai 97,86%, kemudian stagnan pada tahun 2016 mencapai 97,86%, pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 96,09, meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai 97,08%, terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 97,68%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 96,51%. 2.4.3.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi >64 tahun). Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Tabel 2.204 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 No Uraian 2017 2018
1. 1.Jumlah penduduk usia < 15 tahun 221.537 223.691
2. 2.Jumlah penduduk usia > 65 tahun 47.691 48.194 3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2) 269.228 271.885
3. 4.Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 593.776 599.612
4. 5.Rasio ketergantungan (3) / (4) 45,34 45,34 Sumber Data : BPS Kab.Pamekasan (2018) Pada tabel di atas, data menunjukkan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Pamekasan relatif stabil pada kisaran 45,34 pada tahun 2017 dan tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif di Kabupaten Pamekasan II-216 untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. II-217 Tabel 2.205 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi Standar Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 63,42 64,93 65,41 65,94 66,26 65,56 > 2 Pertumbuhan Ekonomi 5,35 5,04 5,46 4,92 -2,54 5,22 < 3 Gini Ratio 0,36 0,33 0,33 0,34 0,32 0,3 > 4 Persentase Penduduk Miskin 16,7 16 14,47 13,95 14,6 12,98 > 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) n.a 85,68 85,5 86,05 86,17 87,84 < 6 Indeks Pendidikan 0,57 0,59 0,59 0,59 0,6 0,62 < 7 Indeks Kesehatan 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,76 < 8 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) n.a 3,91 2,88 2,26 3,49 2,65 > 9 Nilai SAKIP 68,4 (B) 68,44 (B) 68,80 (B) 70,02 (BB) 80,12 (A) < 10 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP = 11 Indeks Pelayanan Publik n.a n.a n.a 3,51 (B) 2,85 (C) 3,76 (B) < 12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) n.a 55,81 57,29 53,13 n.a 57,86 < Sumber: Kabupaten Pamekasan; Badan Pusat Statistik. II-218 Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan untuk indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah melebihi standar, pertumbuhan ekonomi belum mencapai stadnar, gini ratio melebihi standar, persentase penduduk miskin melebihi standar, Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai standar, Indeks Pendidikan belum mencapai standar, Indeks Kesehatan belum mencapai standar, Tingkat Pengangguran Terbuka melebihi standar, NILAI SAKIP belum mencapai standar, Opini BPK telah mencapai standar, Indeks Pelayanan Publik belum mencapai standar, Indeks Pemberdayaan Gender belum mencapai standar. III-1 III-1 BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis kinerja keuangan daerah, kajian kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam RPJMD Perubahan tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi, salah satunya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan dan mempengaruhi pendapatan daerah sehingga akan berpengaruh pada pembiayaan program, kegiatan maupun pembangunan yang sudah dirancang dan disusun pada RPJMD sebelumnya. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-2 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen ini terdiri dari beberapa bab, salah satunya adalah BAB III yang merupakan pembahasan mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Pada bab ini akan bersinergi dan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki, mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan sesuai kebijakan pemerintah yang ditetapkan dan mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tepat dan baik. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam:
5. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-3
6. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
a.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-4 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan No Uraian Realisasi Rata-rata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.827.846.755.474,84 1.906.203.284.544,28 1.841.101.038.915,09 1.920.014.132.343,13 1.824.167.916.966,71 0,04 1.1 Pendapatan Asli Daerah 178.478.890.963,84 243.311.843.020,28 222.410.664.049,09 219.671.437.717,13 232.262.477.004,71 8,06 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 26.949.852.758,00 35.053.956.091,00 36.520.160.896,00 44.204.121.424,40 37.192.592.664,00 9,86 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.415.336.487,00 15.448.484.968,00 16.150.680.713,88 17.762.125.858,00 16.517.650.380,73 5,67 1.1.3 Hasil Pengololaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.834.159.904,00 1.868.949.377,92 1.923.442.124,80 2.016.350.446,08 2.052.672.129,60 2,86 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 136.279.541.814,84 190.940.452.583,36 167.816.380.314,41 155.688.839.988,65 176.499.561.830,38 8,53 1.2 Pendapatan Transfer 1.638.067.199.511,00 1.657.522.291.024,00 1.564.606.934.866,00 1.642.229.654.626,00 1.535.107.892.862,00 -1,49 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 1.463.526.022.444,00 1.498.905.168.098,00 1.440.171.040.953,00 1.510.145.721.637,00 1.421.730.362.758,00 -0,62 1.2.2 Transfer antar-daerah 174.541.177.067,00 158.617.122.926,00 124.435.893.913,00 132.083.932.989,00 113.377.530.104,00 -9,67 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 11.300.665.000,00 5.369.150.500,00 54.083.440.000,00 58.113.040.000,00 56.797.547.100,00 215,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 11.300.665.000,00 5.369.150.500,00 54.083.440.000,00 58.113.040.000,00 56.797.547.100,00 215,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumberː Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 III-5 Berdasarkan data selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Pamekasan cukup baik dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, total pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 1.827.846.755.474,84. Angka tersebut terus mengalami peningkatan sampai 2017, dan hanya di tahun 2018 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan kembali menjadi Rp 1.920.014.132.343,13. Namun pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan Kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.824.167.916.966,71. Peningkatan rata-rata pendapatan daerah pertahun sebesar 0,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan kemajuan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 III-6 Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut: Gambar 3.2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 Berdasarkan grafik 3.2 selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan Kabupaten Pamekasan berdasarkan komponen pendapatan diketahui penyumbang terbanyak berasal dari pendapatan transfer sebesar 89,62% tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 84,15% di tahun 2020, penyumbang pendapatan terbesar kedua diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,76% tahun 2016, dan meningkat pada 2020 menjadi sebesar 12,73%. Penyumbang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,62% pada tahun 2016 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 3,11%. Proporsi sumber pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan masih bergantung pada pusat dan provinsi lainnya melalui pendapatan transfer. III-7
a.Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance Budgeting) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-8 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Sumberː Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 No Uraian Realisasi Rata-rata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 BELANJA DAERAH 1.864.638.211.688,95 1.719.504.104.745,23 1.719.319.711.299,32 1.949.149.808.057,85 2.059.118.220.818,57 2,80 2.1 Belanja Operasi 1.099.788.394.703,95 1.087.646.216.668,00 1.136.317.571.794,49 1.229.838.488.083,85 1.239.889.477.519,74 3,10 2.1.1 Belanja Pegawai 779.736.858.382,00 705.931.702.073,90 696.617.746.036,90 696.775.967.923,00 674.614.637.282,00 -3,49 2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 253.293.433.846,95 305.094.291.492,54 359.004.837.716,23 476.988.790.160,85 501.042.090.318,74 19,01 2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5 Belanja Hibah 58.476.986.475,00 68.554.040.401,56 74.801.168.041,36 47.268.400.000,00 49.260.674.919,00 -1,56 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 8.281.116.000,00 8.066.182.700,00 5.893.820.000,00 8.805.330.000,00 14.972.075.000,00 22,48 2.2 Belanja Modal 544.165.819.579,00 372.031.422.731,73 317.340.696.505,83 399.606.369.876,00 462.851.108.600,38 -1,15 2.2.1 Belanja Tanah 2.309.880.500,00 1.437.224.900,00 7.328.519.100,00 9.164.167.600,00 5.329.136.400,00 88,83 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 67.440.422.728,00 72.426.663.799,00 69.406.570.346,00 89.904.495.983,00 73.704.858.105,00 3,68 2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 70.473.444.915,00 41.768.168.437,00 66.002.243.608,26 86.557.442.183,00 46.125.792.323,60 0,43 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jalanan 402.557.177.715,00 239.758.951.197,00 163.341.926.819,57 202.798.056.288,00 329.621.049.610,78 3,59 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.384.893.721,00 16.640.414.398,73 11.261.436.632,00 11.182.207.822,00 8.070.272.161,00 260,18 2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 Belanja Tidak Terduga 271.542.000,00 2.772.888.100,00 3.367.467.650,00 4.129.064.250,00 42.520.226.230,00 473,75 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 271.542.000,00 2.772.888.100,00 3.367.467.650,00 4.129.064.250,00 42.520.226.230,00 473,75 2.4 Belanja Transfer 220.412.455.406,00 257.053.577.245,50 262.293.975.349,00 315.575.885.848,00 313.857.408.468,45 9,61 2.4.1 Belanja Bagi Hasil 2.350.239.630,00 5.488.073.520,50 6.514.215.949,00 5.449.811.725,00 4.940.386.888,45 31,63 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 218.062.215.776,00 251.565.503.725,00 255.779.759.400,00 310.126.074.123,00 308.917.021.580,00 9,47 3 Pembiayaan 235.110.516.099,41 182.940.446.262,90 389.609.980.258,45 509.043.307.874,22 548.824.956.359,96 32,31 3.1 Penerimaan Pembiayaan 253.361.896.365,60 198.329.059.885,30 394.603.462.163,67 511.632.307.874,22 564.824.956.359,96 29,32 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 18.251.380.266,19 15.388.613.622,40 4.993.481.905,22 2.589.000.000,00 16.000.000.000,00 96,65 III-9 Berdasarkan pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan pada Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,10%. Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan pada Belanja Modal memiliki rata-rata pertumbuhan positif, yaitu sebesar -1,15%. Sementara itu, belanja tidak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 473,75%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah realisasi yang sangat signifikan pada tahun 2017 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 271.542.000,00 menjadi Rp 2.772.888.100,00. Selanjutnya, belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 9,61%. Gambar 3.3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- III-10 hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 1.864.638.211.688,95 dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 2.059.118.220.818,57 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2,80%.
b.Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-11 penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Tabel 3.3 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan No. Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.841.101.038.915,09 1.920.014.132.343,13 1.824.167.916.966,71 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 1.719.319.711.299,32 1.949.149.808.057,85 2.059.118.220.818,57 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.993.481.905,22 2.589.000.000,00 16.000.000.000,00 A Defisit Riil 116.787.845.710,55 (31.724.675.714,72) (250.950.303.851,86) 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya 369.639.626.061,95 511.391.307.874,22 479.907.632.159,00 5 Pencairan dana cadangan 23.664.938.406,72 0,00 0 6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 0,00 0,00 0 7 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0 8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 24.625.500,00 241.000.000,00 150.000.000.000,00 9 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan 1.274.272.195,00 0,00 0 B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 394.603.462.163,67 511.632.307.874,22 629.907.632.159,00 A - B Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan 511.391.307.874,22 479.907.632.159,50 313.874.652.508,10 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama tiga tahun perkembangannya cukup fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal investasi pemerintah daerah, hal ini untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan daerah. III-12 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018- 2020 Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp 511.391.307.874,22; Rp 479.907.632.159,50; dan Rp 313.874.652.508,10. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan cukup kuat untuk membiayai belanja daerah. 3.1.2 Neraca Daerah Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-13 Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu 2015-2019 dijelaskan secara rinci pada Tabel 3.4 sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-14 Tabel 3.4 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pamekasan No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 ASET 2.847.639.494.852,91 3.202.523.870.567,79 3.483.606.764.607,15 3.649.901.120.551,89 3.721.643.174.886,75 6,99 1.1 ASET LANCAR 289.468.853.738,22 442.190.011.563,21 572.142.302.186,86 602.684.276.035,94 386.419.164.284,64 12,90 1.1.1 Kas 230.556.308.393,09 378.568.104.600,14 511.465.651.952,20 480.848.742.298,48 314.448.233.443,62 14,68 1.1.2 Piutang Pajak Daerah 14.464.433.057,00 16.300.576.765,00 17.157.040.570,00 9.537.676.390,00 10.123.558.273,00 (5,08) 1.1.3 Piutang Retribusi Daerah 1.365.842.385,00 1.220.800.700,00 1.175.337.200,00 1.497.774.086,00 1.757.499.253,00 7,61 1.1.4 Piutang Dana Bagi Hasil 21.462.824.071,00 18.207.729.147,00 0 33.569.178.298,00 14.272.626.030,00 (43,16) 1.1.5 Beban di Bayar di Muka 0 337.526.942,77 266.689.128,00 381.934.598,00 430.245.470,00 8,72 1.1.6 Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp126,35 milyar. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2018 dan tertinggi tahun 2020. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar,

(2)Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-17 Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 mencapai Rp3,6 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2016- 2020 dengan rata-rata 6.50 persen. Tabel 3.5 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 – 2020 N o Rasio Keuangan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A RASIO LIKUIDITAS 1 Rasio Lancar 7,52 23,06 41,86 38,42 9,32 2 Rasio Quick 6,96 21,88 39,44 35,36 8,47 B RASIO SOLVABILITAS 1 Rasio total hutang terhadap total aset 0,013522304 0,005988581 0,003923911 0,004297943 0,03395176 2 Rasio total hutang terhadap total modal 0,013707663 0,006024661 0,003939369 0,004316496 0,035144994 C RASIO AKTIVITAS 1 Rasio belanja langsung 0,46 0,43 0,42 0,46 0,48 2 Rasio belanja tidak langsung 0,54 0,57 0,58 0,54 0,52 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Pamekasan tahun 2016 - 2020 akan dijelaskan pada masing-masing poin rasio dibawah ini.

1.Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset III-18 lancar. Sedangkan rasio quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan. Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020): Gambar 3.4. Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021

a.Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Lancar Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai III-19 rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai rasio lancar terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,52 dan titik tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 41,86. Pergerakan nilai rasio lancar pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai kewajiban dan nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Secara garis besar nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir masih berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar memiliki kategori yang masih baik.
b.Rasio Quick Rasio quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio quick yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio quick = (aktiva lancar - persediaan) : kewajiban jangka pendek Berdasarkan tabel perhitungan rasio likuiditas Kabupaten Pamekasan menunjukan kondisi rasio quick yang dimiliki Kabupaten Pamekasan memiliki pola fluktuasi yang sama dengan kondisi rasio lancar, dimana pada tahun 2016 nilai rasio quick yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-20 Pamekasan merupakan nilai yang terendah dari nilai rasio quick pada 4 tahun lainnya yaitu sebesar 6,96. Pada rasio quick, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengarui oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Rasio quick yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) juga menunjukkan kondisi yang masih baik, dimana nilainya masih berada di atas 1, meskipun pada tahun 2019 dan 2020 nilainya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid (aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) masih cukup baik. Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar dan rasio quick dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.
1. 2.Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-21 menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Gambar 3.5. Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021
a.Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset Nilai jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Pamekasan tahun 2016 hingga 2020 menunjukan tren yang meningkat pada setiap tahunnya. Akan tetapi nilai jumlah kewajiban III-22 menunjukan fluktuasi pada tahun 2016-2020, sehingga nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukan trend nilai yang fluktuatif pula. Pada tahun pertama yaitu tahun 2016 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan sebesar 0,01352, kemudian menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,00599 dan 0,00392, kondisi ini dikarenakan adanya jumlah kewajiban yang menurun dan adanya peningkatan jumlah aset pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kewajiban Kabupaten Pamekasan meningkat, sehingga Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan juga meningkat menjadi 0,00430 dan 0,03395. Semakin rendah angka Rasio hutang terhadap total aset maka dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaanya. Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan masih sangat kecil, yaitu jauh dibawah 0,5. Terjadinya kenaikan rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 dan 2020 pada dasarnya perlu menjadi perhatian, namun mengingat masih rendahnya nilai rasio yang dimiliki, maka tidak menjadikan suatu masalah. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan yang sehat.
b.Rasio Hutang terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-23 yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio hutang terhadap modal = total hutang: total ekuitas Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Melihat nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan pada dasarnya menunjukan perkembangan nilai yang sama yaitu dalam 5 tahun terkahir (2016 - 2020) nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan memiliki tren yang fluktuatif pula. Kenaikan dan penurunan nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh adanya nilai ekuitas pada setiap tahunnya serta nilai kewajiban yang naik turun. Pada tahun 2016 nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar 0,01371 pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,00602 dan 0,00394. Adanya peningkatan kewajiban pada tahun 2019 dan 2020 menjadikan nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan juga meningkat pada angka 0,00432 dan 0,03514. Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan masih cukup rendah. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-24
1. 3.Rasio Aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah Kabupaten Pamekasan adalah rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung. Rasio belanja langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Sedangkan rasio belanja tidak langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020): Gambar 3. 6 Rasio Belanja Langsung dan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 III-25
a.Rasio Belanja Langsung Rasio Belanja Langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Rumus perhitungan rasio belanja langsung yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio Belanja Langsung = Jumlah Belanja Langsung : Total Belanja Daerah Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa nilai Rasio Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai Rasio Belanja Langsung terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,42 dan titik tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,48. Pergerakan nilai Rasio Belanja Langsung pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah anggaran belanja langsung dan total belanja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
b.Rasio Belanja Tidak Langsung Rasio Belanja Tidak Langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Rumus perhitungan rasio belanja tidak langsung yang digunakan adalah sebagai berikut: Rasio Belanja Langsung = Jumlah Belanja Tidak Langsung : Total Belanja Daerah Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-26 dapat diketahui bahwa nilai Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai Rasio Belanja Tidak Langsung terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,52 dan titik tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,58. Pergerakan nilai Rasio Belanja Tidak Langsung pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah anggaran belanja tidak langsung dan total belanja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-27 Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro- growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • III-28 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Pamekasan No. Uraian Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Persentase (Rp) (Rp) (a) (b) (a)/(b) x 100% 1 Tahun Anggaran 2018 696.617.746.036,90 1.724.313.193.204,54 40,40% 2 Tahun Anggaran 2019 696.775.967.923,00 1.951.738.808.057,85 35,70% 3 Tahun Anggaran 2020 674.614.637.282,00 2.075.118.220.818,57 32,51% Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 Berdasarkan Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2018-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2018 sebesar Rp 696.617.746.036,90 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 696.775.967.923,00 dan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 674.614.637.282,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. III-29 Gambar 3.7 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Berdasarkan gambar 3.7, terlihat bahwa persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan dari awal tahun 2018 sebesar 40,40% menurun menjadi sebesar 35,70% pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2020 menjadi sebesar 32,51%. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun yang berarti alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan semakin bertambah. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan III-30 Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kurun tahun 2017-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 3.7 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan No. Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.841.101.038.915,09 1.920.014.132.343,13 1.824.167.916.966,71 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 1.719.319.711.299,32 1.949.149.808.057,85 2.059.118.220.818,57 III-31 No. Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 (Rp) (Rp) (Rp) 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.993.481.905,22 2.589.000.000,00 16.000.000.000,00 Surplus/Defisit Riil 116.787.845.710,55 (31.724.675.714,72) (250.950.303.851,86) Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 116.787.845.710,55, sedangkan pada tahun 2019 mengalami defisit riil sebesar Rp 31.724.675.714,72, dan pada tahun 2020 terjadi defisit riil lagi sebesar Rp 250.950.303.851,86. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tabel 3.7 Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan No Uraian Proporsi dari total defisit rill Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 (Rp) (Rp) (Rp) Defisit Riil 116.787.845.710,55 (31.724.675.714,72) (250.950.303.851,86) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya 369.639.626.061,95 511.391.307.874,22 479.907.632.159,00 2 Pencairan dana cadangan 23.664.938.406,72 0,00 0,00 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 24.625.500,00 241.000.000,00 150.000.000.000,00 7 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan 1.274.272.195,00 0,00 0,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 III-32 Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pamekasan No. Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA Rp % dari SILPA 1 Jumlah SILPA 511.391.307.874,22 479.907.632.159,50 313.874.652.507,00 2 Pelampauan Penerimaan PAD 42.436.095.063,09 8% 41.730.365.156,13 9% 49.527.123.342,71 16% 3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 11.251.374.053,00 2% 0 - 4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 26.132.438.055,00 5% 23.981.698.398,00 5% - 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 284.386.172.346,86 56% 249.136.202.886,36 52% 209.160.732.669,58 67% 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasikan 13.669.362.419,27 3% 15.687.068.675,01 3% 41.439.192.176,71 13% 7 Kegiatan lanjutan 133.515.865.937,00 26% 149.372.297.044,00 31% 13.747.604.318,00 4% Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020 III-33 Berdasarkan tabel 3.8 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2018-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. SiLPA di masa mendatang diharapakan semakin menurun, karena dengan semakin menurunnnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan. 3.3 Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-34 Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN • III-35 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Uraian Pertumbuhan Anggaran 2019 (Target RPJMD) Realisasi 2019 Anggaran 2020 (Target RPJMD) Realisasi 2020 Anggaran 2021 (Target RPJMD) Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) PENDAPATAN DAERAH 0,63 1.919.915.024.526,00 1.920.014.132.343,13 2.013.927.276.495,00 1.824.167.916.966,71 1.932.310.486.095,00 1.802.607.014.408,71 1.884.515.169.799,81 Pendapatan Asli Daerah 0,4 231.765.117.085,00 219.671.437.717,13 243.533.655.067,00 232.262.477.004,71 248.868.469.937,00 232.262.477.004,71 235.653.405.525,61 Hasil Pajak Daerah 2,53 39.441.773.768,00 44.204.121.424,40 42.597.115.669,00 37.192.592.664,00 49.570.650.387,00 37.192.592.664,00 38.696.533.600,20 Hasil Retribusi Daerah -0,37 14.284.332.191,00 17.762.125.858,00 14.055.181.096,00 16.517.650.380,73 12.086.747.418,00 16.517.650.380,73 16.517.650.380,73 Hasil Pengololaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -0,01 1.960.524.471,00 2.016.350.446,08 1.998.947.314,00 2.052.672.129,60 1.854.888.227,00 2.052.672.129,60 1.939.659.714,30 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,67 176.078.486.655,00 155.688.839.988,65 184.882.410.988,00 176.499.561.830,38 185.356.183.905,00 176.499.561.830,38 178.499.561.830,38 Pendapatan Transfer 0,65 1.646.678.012.061,00 1.642.229.654.626,00 1.720.671.491.625,00 1.535.107.892.862,00 1.610.891.609.854,00 1.511.142.440.504,00 1.586.699.562.529,20 Transfer Pemerintah Pusat 1 1.374.250.901.780,00 1.510.145.721.637,00 1.445.610.416.028,00 1.421.730.362.758,00 1.475.682.275.002,00 1.467.644.295.000 1.492.677.902.100,00 Transfer antar-daerah -3 272.427.110.281,00 132.083.932.989,00 275.061.075.597,00 113.377.530.104,00 135.356.183.905,00 89.544.438.504,00 94.021.660.429,20 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2,53 41.471.895.380,00 58.113.040.000,00 49.722.129.803,00 56.797.547.100,00 72.550.406.304,00 59.202.096.900,00 62.162.201.745,00 Pendapatan Hibah -25,57 41.471.895.380,00 58.113.040.000,00 49.722.129.803,00 56.797.547.100,00 72.550.406.304,00 59.202.096.900,00 62.162.201.745,00 Dana Darurat 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA DAERAH 6,08 1.997.453.561.728,00 1.949.149.808.057,85 2.070.079.907.332,00 2.059.118.220.818,57 2.246.185.136.602,00 1.959.955.164.391,14 2.057.952.922.610,70 Belanja Operasi 8,51 1.170.323.433.614,00 1.229.838.488.083,85 1.193.818.265.218,00 1.239.889.477.519,74 1.545.221.850.290,00 1.376.923.189.907,14 1.445.769.349.402,50 Belanja Pegawai 4,98 740.063.762.805,00 696.775.967.923,00 744.706.080.076,00 674.614.637.282,00 746.238.405.881,00 663.660.891.316,00 696.843.935.881,80 Belanja Barang Dan Jasa 12,91 349.444.473.469,00 476.988.790.160,85 357.451.562.590,00 501.042.090.318,74 705.935.928.486,00 587.968.957.056,00 617.367.404.908,95 Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0 0 0 III-36 Uraian Pertumbuhan Anggaran 2019 (Target RPJMD) Realisasi 2019 Anggaran 2020 (Target RPJMD) Realisasi 2020 Anggaran 2021 (Target RPJMD) Proyeksi 2022 Proyeksi 2023 % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Hibah 19,79 74.815.197.340,00 47.268.400.000,00 85.570.622.552,00 49.260.674.919,00 75.494.065.923,00 86.057.091.535,00 90.359.946.111,75 Belanja Bantuan Sosial 67,96 6.000.000.000,00 8.805.330.000,00 6.090.000.000,00 14.972.075.000,00 17.553.450.000,00 39.236.250.000,00 41.198.062.500,00 Belanja Modal 5,1 479.343.257.997,00 399.606.369.876,00 517.814.653.269,00 462.851.108.600,38 370.292.898.836,00 279.892.066.500,00 293.886.669.825,00 Belanja Tanah 353,57 9.164.167.600,00 5.329.136.400,00 200.000.000,00 35.434.105.245,36 37.205.810.507,63 Belanja Peralatan dan Mesin -1,93 89.904.495.983,00 73.704.858.105,00 62.809.687.836,00 41.353.296.523,20 43.420.961.349,36 Belanja Bangunan dan Gedung 0,79 86.557.442.183,00 46.125.792.323,60 67.314.333.103,00 40.046.873.263,20 42.049.216.926,36 Belanja Jalan, Irigasi dan Jalanan 47,23 202.798.056.288,00 329.621.049.610,78 222.382.118.506,00 156.329.149.645,44 164.145.607.127,71 Belanja Aset Tetap Lainnya 11,23 11.182.207.822,00 8.070.272.161,00 17.586.759.391,00 6.728.641.822,80 7.065.073.913,94 Belanja Aset Lainnya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Belanja Tidak Terduga 213,35 2.967.507.313,00 4.129.064.250,00 3.147.249.172,00 42.520.226.230,00 9.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 213,35 2.967.507.313,00 4.129.064.250,00 3.147.249.172,00 42.520.226.230,00 9.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.875.000.000,00 Belanja Transfer 2,83 344.819.362.804,00 315.575.885.848,00 355.299.739.673,00 313.857.408.468,45 321.670.389.476,00 295.639.907.984,00 310.421.903.383,20 Belanja Bagi Hasil 0,25 6.789.799.181,00 5.449.811.725,00 7.129.289.140,00 4.940.386.888,45 5.047.860.784,00 4.547.795.584,00 4.775.185.363,20 Belanja Bantuan Keuangan 2,88 338.029.563.623,00 310.126.074.123,00 348.170.450.533,00 308.917.021.580,00 316.622.528.692,00 291.092.112.400,00 305.646.817.020,00 Surplus/Defisit -77.538.537.202,00 -29.135.675.714,72 -56.152.630.837,00 -234.950.303.851,86 -313.874.650.507,00 -157.348.149.982,43 -173.437.752.810,89 Pembiayaan -20,79 77.538.537.202,00 509.043.307.874,22 56.152.630.837,00 548.824.956.359,96 313.874.652.507,00 157.348.149.982,43 173.437.752.810,89 Penerimaan Pembiayaan -16,93 236.333.251.805,00 511.632.307.874,22 233.331.041.189,00 564.824.956.359,96 313.874.652.507,00 199.327.032.524,30 217.515.579.479,85 Pengeluaran Pembiayaan 162,74 158.794.714.603,00 2.589.000.000,00 177.178.410.352,00 16.000.000.000,00 0 41.978.882.541,87 44.077.826.668,96 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 III-37
a.Kebijakan Keuangan Daerah Dari Tabel 3.10 di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2019 – 2023. Arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2019 - 2023 adalah sebagai berikut : KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN Kebijakan Pendapatan Daerah
1. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan membangun sistem dan prosedur, pendataan, pengelolaan pajak dan retribusi dan penguatan regulasi utamanya dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan, memantapkan perolehan BPHTB;
2. 2.Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. 3.Memanfaatkan iddle cash (kas yang belum
4. 1.Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
5. 2.Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
6. 3.Meningkatkan koordinasi secara III-38 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito;
7. 4.koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pihak Swasta untuk meningkatkan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
8. 4.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
9. 5.Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
10. 6.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
11. 7.Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan III-39 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN anggaran daerah.
12. 8.Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Kebijakan Belanja Daerah
13. 1.Pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah;
14. 2.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja melalui pengalokasian anggaran berdasarkan pada penilaian output maupun outcome yang dapat dicapai;
15. 3.Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya
16. 1.Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 dengan menganut prinsip III-40 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan dan mendukung pemanfataan potensi daerah
17. 4.Mengalokasikan anggaran untu kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan/ kebutuhan mendesak akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
18. 2.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan;
19. 3.Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip III-41 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN efisien dan efektif;
20. 4.Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah
21. 1.Penyertaan modal kepada BUMD: Bank Jatim, BPR Jatim, PDAM, PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur.
22. 1.Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah serta skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta (public private partnership).
23. 2.Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran dan sistem pengendalian dan evaluasi III-42 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24. 3.Pinjaman daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
25. 4.Menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai III-43 KEBIJAKAN RPJMD SEBELUM PERUBAHAN RPJMD SETELAH PERUBAHAN investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
26. 5.Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel berikut: III-44 Tabel 3.11 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pendapatan 1.920.014.132.343,13 1.824.167.916.966,71 1.932.310.486.095,00 1.802.607.014.408,71 1.884.515.169.799,81 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0 0 0 0 0 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 511.391.307.874,22 479.907.632.159,00 313.874.652.507,00 199.327.032.524,30 217.515.579.479,85 Total penerimaan 2.431.405.440.217,35 2.304.075.549.125,71 2.246.185.138.602,00 2.001.934.046.933,01 2.102.030.749.279,66 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 1.061.471.329.671,00 1.072.864.075.323,45 0 0 0 5 Pengeluaran Pembiayaan 2.589.000.000,00 16.000.000.000,00 0 41.978.882.541,87 44.077.826.668,96 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.367.345.110.546,35 1.215.211.473.802,26 2.246.185.138.603,10 1.959.955.164.391,14 2.057.952.922.610,70 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 202 III-45 Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan No Uraian Capaian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1. Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.367.345.110.546,35 1.215.211.473.802,26 2.246.185.138.603,10 1.959.955.164.391,14 2.057.952.922.610,70
27. 2.Prioritas I 449.155.328.655,00 661.736.046.836,60 1.462.887.357.777,59 1.139.552.085.973,95 1.410.982.415.410,48
28. 3.Prioritas II 917.779.578.358,19 553.110.863.523,52 782.543.939.309,02 819.755.870.377,56 646.045.042.951,20
29. 4.Prioritas III 410.203.533,16 364.563.442,14 753.841.516,49 647.208.039,64 925.464.249,02 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 III - 46 Berdasarkan tabel 3.11 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • III - 47 -xxxx • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ERMASALAHAN P DAN ISU -ISU ST \ \ IV-1 telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap Platform Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini: 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan PEMERINTAH l(ABUPATEN PAMEKASAN I • .. IV-2 Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Berikut permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan: Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pamekasan No Urusan/Permasalahan
30. 1.Pendidikan:
a.Akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang berkualitas dan belum merata. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
b.Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 13,6 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,6 tahun. Namun data tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang mencapai 13,62 tahun.
c.RLS Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 6,7 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Pameaksan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,7 tahun. Artinya, kualitas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan masih tergolong rendah, sehingga perlu upaya-upaya dalam rangka meningkatkan RLS Kabupaten Pamekasan.
d.Angka partisipasi murni SLTA tahun 2020 yaitu 60,88%. Artinya bahwa masih terdapat 30,22% penduduk usia SLTA di Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah tepat pada waktunya (sesuai dengan usianya).
e.Angka putus sekolah tahun 2019 yaitu 106. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Pamekasan.
f.Angka kelulusan sekolah SD/MI dan SMP/MTs tahun 2019 yaitu 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019.
1. 2.Kesehatan:
a.Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. IV-3 No Urusan/Permasalahan
b.Angka kematian bayi masih fluktuatif dan mencapai angka 13 bayi di tahun 2019.
c.Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2018 mencapai angka 154 orang dan di tahun 2020 mencapai angka 101 orang.
d.Masih banyaknya balita stunting di Kabupaten Pamekasan yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2020 mencapai 7.506 balita
e.Masih banyaknya masyarakat yang mengalami kasus penyakit, pada tahun 2020 kasus HIV mencapai 54 kasus, sedangkan tuberculosis mencapai 1028 kasus.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Belum terpenuhinya infrastruktur dasar yang merata dan layak bagi masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Panjang jalan Kabupaten Pamekasan dalam kondisi rusak masih mencapai 11,33 km pada tahun 2020
b.Panjang jalan dalam kondisi rusak berat masih mencapai 117,86 km pada tahun 2020.
c.Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mencapai 61,6%, masih terdapat beberapa rumah tinggal yang tidak bersanitasi di Kabupaten Pamekasan.
d.Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak.
1. 4.Perumahan dan Kawasan Permukiman:
a.Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
b.Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani, masih terbatas kawasan kumuh di perkotaan;
1. 5.Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
a.Tingkat penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2020 mencapai 42%, angka tersebut turun dari capaian di tahun tahun sebelumnya yang mencapai 100%.
1. 6.Sosial: Belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Masih tingginya jumlah fakir miskin, bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2019 mencapai 129.587 fakir miskin.
b.Masih tingginya jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina tahun 2019 yaitu 49 orang dibandingkan tahun 2018 yaitu 14 orang.
c.Masih tingginya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (tidak memiliki keahlian) tahun 2019 yaitu 20 orang. IV-4 No Urusan/Permasalahan
1. 7.Tenaga Kerja: Belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 yaitu 69,82%. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yaitu 3,49%.
2. 8.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
a.Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 mencapai 53,13%, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 57,29%.
b.Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pamekasan.
c.Belum optimalnya sarana pendukung seperti Lapraskopi untuk Layanan MOW.
1. 9.Ketahanan Pangan:
a.Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan.
b.Peternak belum sepenuhnya berdaya karena peternakan masih bersifat sub sistem, akses terhadap permodalan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya penerapan teknologi peternakan dan pada rantai pemasaran senantiasan berada pada posisi tawar yang rendah.
c.Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
d.Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim) berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat.
e.Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih memerlukan penanganan. Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Fluktuasi harga pangan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari tahun 2019 yaitu 2982 kkal dan 57,7 gram atau menurun dari tahun 2018 yaitu 2945,28 kkal dan 56.96 gram.
b.Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi keberagaman pangan terutama buah dan sayur sebagian besar dipenuhi dari luar kota. Hal ini dapat dilihat dari Konsumsi energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari) tahun 2019 yaitu 2037 kkal dan 48 gram. IV-5 No Urusan/Permasalahan
1. 10.Lingkungan Hidup: Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang merata dan layak bagi masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Kabupaten Pamekasan tidak memiliki hutan, namun memiliki hutan produksi, luas tutupan lahan juga masih tergantung pada Instansi lain seperti Perum Perhutani dan Dinas Kehutan Provinsi. Hal ini karena kewengan pengelolaan hutan merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi.
b.Volume produksi sampah yang meningkat pada tahun 2020 yaitu 99.350,12 ton. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya usaha yang menghasilkan sampah tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan.
c.Menurunnya jumlah daya tampung TPS pada tahun 2019 yaitu 80 m³. Hal ini karena dengan adanya TPS3R yang dikelola oleh Desa/Kelurahan maka beberapa TPS dengan ukuran kecil dibongkar.
d.Persentase penanganan sampah yang masih rendah, pada tahun 2020 sekitar 33,03% sampah yang dapat ditangani oleh Kabupaten Pamekasan.
e.Menurunnya kualitas udara yang dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara tahun 2020 yaitu 85,10%. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan dan tingginya pembakaran bahan bakar fosil di areal permukiman.
1. 11.Pemberdayaan Masyarakat Desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa menuju Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari:
a.Penurunan persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel di Pamekasan pada tahun 2019 yaitu 0,10% yang dimana tahun 2018 yaitu 0,19%.
b.Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2020 yang mampu dicapai adalah 0,30%.
c.Belum maksimalnya capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana pada tahun 2020 yaitu 1.187 LKD atau tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya
d.Jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan masih sekitar 5 desa, jumlah desa mandiri memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun 5 desa tersebut masih cukup sedikit bila dibandingkan total desa yang ada di Kabupaten Pamekasan mencapai 178 desa, sehingga perlu upaya optimal untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan. IV-6 No Urusan/Permasalahan
1. 12.Perhubungan:
a.Fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang belum memadai.
b.Layanan angkutan darat di Kabupaten Pamekasan masih belum optimal.
1. 13.Perikanan:
a.Masih belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tahun 2015-2020 disebabkan:  Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan.  Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan.  Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di banding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif.  Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.
b.Produksi garam tahun 2016 yang kecil dikarenakan musim penghujan sangat panjang (Efek La Nina) sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam. Sedangkan Produksi budidaya tahun 2018 menurun diakibatkan perubahan cuaca yang ekstrem, masih terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih banyaknya hama dan penyakit pada budidaya rumput laut.
1. 14.Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan: Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis tahun 2020 yaitu 85% dan persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial tahun 2020 yaitu 61% artinya bahwa terdapat 15% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis dan terdapat 39% pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan kompetensi manajerial.
b.Masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%. IV-7 No Urusan/Permasalahan
1. 15.Pertanian: Belum optimalnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dapat diidentifikasi dari:
a.Masih belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton.
b.Masih belum optimalnya produksi jagung dan kedelai menurut kecamatan tahun 2019 yaitu 91.101 ton (jagung) dan 321 ton (kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 ton (jagung) dan 1.221 ton (kedelai).
c.Berkurangnya luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 5.453 Ha jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 5.810 Ha.
d.Masih belum optimalnya produksi tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 354.783 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 475.118 ton
1. 16.Penanaman Modal: Belum optimalnya peran penanaman modal terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dikarenakan:
a.Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan.
b.Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan reward dan punishment pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.
c.Belum memiliki Peta Potensi Investasi.
d.Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
e.Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha.
f.Belum optimalnya kinerja satgas percepatan berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani
1. 17.Kebudayaan:
a.Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat.
b.Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya seniman, lembaga dan tenaga seni di beberapa kecamatan; dan
c.Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalan penyelamatan asset budaya. IV-8 No Urusan/Permasalahan 18 Pariwisata: Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Kabupaten Pamekasan sangat beraneka ragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi ini masih perlu pengelolaan lebih lanjut, agar jumlah kunjungan wisata terus meningkat dari tahun 2017 yaitu 30.412 orang, meningkat di tahun 2018 yaitu 30.903 orang, dan kemudian meningkat di tahun 2019 yaitu 55.012 orang. Pertumbuhan sektor pariwisata ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa. 19 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Belum optimalnya pelayanan publik terkait kependudukan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat dari cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat tahun 2020 yaitu 83.190 (penerimaan) dan 81.503 (pengeluaran). Artinya bahwa terdapat 1687 alat dan obat kontrasepsi yang belum digunakan. Hal ini karena masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan program keluarga berencana serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
1. 20.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil: Persentase penduduk berakte kelahiran pada tahun 2019 mencapai 42,86%, masih ada beberapa penduduk yang belum berakte kelahiran.
2. 21.Keuangan: Menurunnya penyerapan anggaran belanja tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2020 yaitu 52,10% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 54,46%.
3. 22.Perpustakaan: Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 yang mencapai 226.738 orang menjadi 100.287 orang pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
4. 23.Kearsipan: Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah dilakukan beberapa kali, namun masih belum optimal. Pada tahun 2015 dilaksanakan satu kali, kemudian pada tahun 2018 dua kali dan pada tahun 2019 kegiatan ini telah dilaksanakan satu kali. IV-9 No Urusan/Permasalahan
5. 24.Kesatuan Bangsa dan Politik: Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kondisi stagnan dari tahun 2015 sampai 2020, yakni sebesar 2 kegiatan. Kondisi stagnan tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi Ormas dan LSM terhadap pembangunan daerah. 25 Perindustrian dan Perdagangan: Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten pamekasan yang terdampak Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan utilitas dan kapasitas produksi, sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut juga berdampak pada sisi permintaan dan penawaran ekonomi. Sumber: Hasil Analisa (2021) Berdasarkan uraian rumusan permasalahan per urusan pada tabel di atas, secara keseluruhan Kabupaten Pamekasan masih dihadapkan pada permasalahan utama pembangunan (holistik-tematik) pengendalian wabah Covid 19 dan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid 19. 4.2 Isu Strategis 4.2.1 Isu Strategis Internasional 4.2.1.1 Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup IV-10 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :
6. 1.Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
7. 2.Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
8. 3.Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being) Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
9. 4.Pendidikan Berkualitas (Quality Education) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
10. 5.Kesetaraan Gender (Gender Equality) Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-11
11. 6.Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
12. 7.Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
13. 8.Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus- menerus, inklusif, dan bekelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
14. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
15. 10.Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities) Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;
16. 11.Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Suistanaible Cities and Communities) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
17. 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (Responsible Consumption and Production) Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-12
18. 13.Aksi Terhadap Iklim (Climate Action) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
19. 14.Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water) Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
20. 15.Kehidupan di Darat (Life on Land) Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
21. 16.Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strongg Institutions) Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
22. 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goal’s) Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Pamekasan memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-13 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Pamekasan. Tabel 4.2 Ketercapaian TPB di Kabupaten Pamekasan No TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kategori Pencapaian TPB Total

(1)* (2)* (3)* (4)* (5)* (6)* 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 13 9 - 2 - - 24 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2 5 - 4 - - 11 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 19 6 3 5 - 1 34 IV-14 No TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kategori Pencapaian TPB Total
(1)* (2)* (3)* (4)* (5)* (6)* 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 6 7 - - - - 13 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 11 2 - 1 - 14 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 11 2 3 - 1 1 18 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua - - - - 2 - 2 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 3 6 - 10 - - 19 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 5 4 - 1 3 - 13 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 6 3 - 2 -- 11 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 6 2 1 1 3 - 13 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 2 - 2 - - 1 5 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 2 - - - - - 2 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan - - - - - - - 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 1 - 2 1 - - 4 IV-15 No TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kategori Pencapaian TPB Total
(1)* (2)* (3)* (4)* (5)* (6)* 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 13 5 - 3 - - 21 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 5 4 1 5 1 16 JUMLAH 105 55 12 35 10 3 220 *(1) : indikator TPB sudah dilaksanakan sudah mencapai target;
(2)indikator TPB sudah dilaksanakan belum mencapai target;
(3)indikator TPB belum dilaksanakan belum mencapai target;
(4)indikator TPB belum ada data;
(5)indikator TPB tidak ada di wilayah kajian; dan
(6)indikator TPB bukan kewenangan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ketercapaian TPB Kabupaten Pamekasan sebesar 48% atau sebanyak 105 indikator sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan untuk 55 indikator lain (25%) sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional; 12 indikator (5%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional; 35 indikator (16%) belum ada data; 10 indikator (5%) tidak ada di wilayah kajian; serta 3 indikator lainnya (1%) bukan kewenangan daerah. 4.2.1.2 Asean Economic Community (AEC) AEC atau Asean Economic Community adalah produk yang dihasilkan oleh karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (unity) di Kawasan Asia Tenggara. Sama halnya Uni Eropa, IV-16 fokus strategi AEC adalah pengembangan aset negara untuk mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Namun, sebelum tampil dikancah daya saing ASEAN, daya saing nasional tentunya harus juga ditingkatkan. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi, dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, dengan formula 5W+1H (what, why, when, where, who, dan how), telaah AEC bertujuan untuk menjelaskan snapshot daya saing nasional, dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC. Pertama, What, apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing merupakan isu utama dalam wacana pembangunan setiap bangsa, atau negara. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu Institusi (organisasi), Kota, Daerah, Wilayah, atau Negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjuatan. Konsep daya saing negara menurut European Commission adalah kemampuan memproduksi barang, dan jasa sesuai kebutuhan pasar internasional (global) yang diiringi dengan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-17 kemampuan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka, suatu masyarakat, atau daerah hanya akan eksis, atau bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (Halwani, 2002: 423). Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan, dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul, baik secara kuantitas, ataupun kualitas pada skala nasional antar-daerah, atau pada skala internasional, antar-negara. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya. Kedua, Why, mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Jawabannya, karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar, dan ujung tombak daya saing nasional, serta akan menjadi faktor terpenting bagi Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Ketiga, When, kapan daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan. Sejatinya, indikator daya saing negara dan daerah dibutuhkan sejak dulu, sekarang, dan di masa akan datang, namun dimensi waktu (kapan) diperlukan penguatan kembali indikator daya saing negara, dan daerah-daerah di semua bidang, sektor, dan kegiatan pembangunan semakin terasa urgensi, dan signifikansinya saat ini. Keempat, Where, dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-18 otonomi daerah di Indonesia diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa level analisis penguatan kembali indikator daya saing Negara, bukan hanya pada tingkat nasional, dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan level (lokus) daerah otonom yang diamanahkan oleh Undang- Undang Republik Indonesia (Nomor 22/1999; dan 32/2004; 23/2014; 9/2015), bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (Kecamatan, Kelurahan/Desa) di masyarakat, sebagai lokus (area) pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki. Kelima, Who, siapa saja aktor (individu, institusi) yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aktor (birokrat) yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi- fungsi negara (pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat) terfokus pada aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional yang meliputi bidang reformasi birokrasi, dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi, dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 (tiga) bidang prioritas pembangunan lainnya, yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-19 Saat ini, dan di masa akan datang, tentu saja diharapkan selain melibatkan aktor-aktor pada lokus, dan fokus kelembagaan publik di atas, juga semakin melibatkan (kemitraan yang kolaboratif) pemangku kepentingan pada semua jenis, level, dan elemen masyarakat madani, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dari luar negeri, khususnya dari negara- negara anggota AEC. Keenam, How, bagaimana cara (upaya) membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing Negara, atau daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu caranya adalah melakukan penataan, dan revitalisasi fungsi, serta peran kelembagaan (institusi birokrasi) di berbagai bidang, sektor, dan kegiatan, sebagai salah satu pilar daya saing. 4.2.1.3 Pandemi Corona Virus Disease Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan pemulihan perekonomian. Adapun enam (6) arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1.Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
2.Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, big data, IOB (Immigration On Board), maupun AI (Artificial Intelligence); IV-20
3.Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4.Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5.Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
6.Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. 4.2.1.4 Pemulihan Ekonomi Nasional Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP Nomor 23 Tahun 2020 IV-21 kemudian telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun
2020.Pasal 1 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pasal 2

PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut. Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa Program PEN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

1.asas keadilan sosial;
2.sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3.mendukung Pelaku Usaha;
4.menerapkan kaidah kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-22 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5.tidak menimbulkan moral hazard; dan
6.adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

dan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam ruang lingkup pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan hal sebagai berikut:

1.Penyertaan Modal Negara;
2.Penempatan dana;
3.Investasi pemerintah;
4.Penjaminan;
5.Kebijakan pemerintah melalui belanja negara. Bila dikaitkan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Pamekasan salah satunya adalah menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD meyusun rencana IV-23 anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya. 4.2.2 Isu Strategis Nasional 4.2.2.1 Isu RPJMN 2020-2024 4.2.2.1.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Salah satu isu strategis pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang, adalah berkaitan dengan ekonomi. Mengingat isu ekonomi adalah isu yang penting karena memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan, dan berdampak pula terhadap segala aspek/urusan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Salah satu cara agar kita dapat mengetahui kondisi ekonomi yaitu melalui pemetaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan IV-24 ekonomi sendiri menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang mana menjadi fokus internasional untuk dilakukan upaya pencapaiannya. Hal itu tertera dalam SDG’s yang terletak pada fokus kedelapan yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (decent work and economic growth). Tujuan dari upaya pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus- menerus, inklusif, dan bekelanjutan. Berkaitan dengan upaya tersebut, pemerintah pusat berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi harapannya dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan adanya keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan

(2)peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan dasar agar membentuk sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-25 pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Adapun implementasi dari kedua pendekatan tersebut akan didukung dengan perbaikan data sehingga mampu menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan dalam upaya mencapai kualitas kebijakan. Adapun pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan beberapa lapangan usaha adalah sebagai berikut. Gambar 4.1 Pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan Lapangan Usaha Sumber: BPS, 2020 Pada gambar di atas, menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan I- 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan tersebut diantaranya yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 29,22 persen; Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,31 persen; dan jasa lainnya sebesar 15,12 persen. Sementara pada sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 16,24 persen; kemudian informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen; dan Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah IV-26 dan daur ulang sebesar 1,28 persen. Melalui peningkatan yang positif tersebut, harapannya pengelolaan sumber daya ekonomi, mulai dari pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perairan maupun energi dan informasi komunikasi, mampu untuk memasok bahan baku yang berkualitas sehingga menjadi sebuah produk yang bernilai dan berkualitas tinggi. Adapun hal strategis yang dapat dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu: 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam; 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi; 3) Transformasi Struktural; dan 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Adapun Arah kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: A. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT); 2) Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan. B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 1) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 2) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-27 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja; 4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan 5) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. 4.2.2.1.2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Isu mengenai pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah salah satu bentuk integrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini karena, selain syarat akan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan juga sebagai upaya pembangunan untuk membentuk perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka dibutuhkan pendekatan dan strategi melalui optimalisasi pengembangan wilayah. Adapun pengembangan wilayah nanti diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) strategi utama, yaitu pertumbuhan dan strategi pemerataan berbasis wilayah pulau. Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan, sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu- PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-28 pun kelompok masyarakat (leave no one behind). Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi dari strategi pertumbuhan dan pemerataan yang berkualitas maka dibutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan suatu keterkaitan antar wilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumberdaya. Harapannya melalui 2 (dua) strategi tersebut dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut. Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan No. Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan 1 Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah 2 Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah 3 Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum 4 Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah 5 Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar IV-29 No. Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa 6 Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi 7 Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil- menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan 8 Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional 9 Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat 10 Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah Sumber: RPJMN 2020-2024 Tidak hanya arah kebijakan dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan, tetapi juga terdapat strategi untuk mendukung arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai berikut. Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan No. Fokus Strategi Strategi 1 Pertumbuhan Ekonomi Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya IV-30 No. Fokus Strategi Strategi 2 Pemerataan Ekonomi pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan Sumber: RPJMN 2020-2024 4.2.2.1.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatan SDM berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Pemenuhan layanan dasar; 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan 5) Pengentasan kemiskinan; dan 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing. IV-31 Oleh karena itu, kedepan pula pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan arah pembangunan serta strategi pembangunan, sehinga mampu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut: Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia No. Arah Kebijakan Strategi 1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan Percepatan cakupan administrasi kependudukan Integrasi sistem administrasi kependudukan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk 2 Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial Penguatan pelaksanaan jaminan sosial Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran Perlindungan sosial adaptif Peningkatan kesejahteraan sosial 3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan 4 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan IV-32 No. Arah Kebijakan Strategi pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar wilayah Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Peningkatan kualitas pemuda 6 Pengentasan kemiskinan Akselerasi penguatan ekonomi keluarga Keperantaraan usaha dan dampak sosial Reformasi agraria Perhutanan sosial 7 Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri Penguatan pendidikan tinggi berkualitas Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional Sumber: RPJMN 2020-2025 4.2.2.1.4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus IV-33 didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial. Modernitas merupakan salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang salah satu caranya melalui pembangunan kebudayaan, dan karakter bangsa. Selain bertujuan untuk mencapai modernitas, pemerintah berharap pula melalui pembangunan budaya dan karakter bangsa akan terwujud mental bangsa yang disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih yang nantinya akan membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus dalam upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa melainkan pula pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui: 1) Pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti; 2) Pendidikan agama dan etika; 3) Pendidikan kewargaan dan bela negara; 4) Peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; 5) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat; 6) Perlindungan perempuan dan anak; dan 7) Peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa. Perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan budaya PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-34 dan karakter bangsa terdapat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya, yaitu: 1) Melemahnya ketahanan budaya bangsa 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan bangsa 3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama 5) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama 6) Rendahnya budaya literasi; dan 7) Belum optimalnya peran keluraga. Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya membangun budaya bangsa, dan karakter bangsa adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa No. Arah Kebijakan Strategi 1 Memperkukuh ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti Penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga 2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Pengembangan budaya bahari dan IV-35 No. Arah Kebijakan Strategi arah perkembangan peradaban dunia sumber daya maritim Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 3 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan 4 Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter Peningkatan budaya literasi Pengembangan budaya Iptek dan inovasi Peningkatan kreativitas dan daya cipta Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi Sumber: RPJMN 2020-2025 4.2.2.1.5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko widodo. Terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan insfrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memeperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomu dan pelayanan dasar. Mengingat pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat IV-36 pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar No Arah Kebijakan dan Strategi Proses 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman Keselamatan dan Keamanan Transportasi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi 2 Infrastruktur Ekonomi Konektivitas Transportasi Jalan Konektivitas Transportasi Kereta Api Konektivitas Transportasi Laut Konektivitas Transportasi Udara Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda 3 Infrastruktur Perkotaan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Infrastruktur Jalan Perkotaan Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan IV-37 No Arah Kebijakan dan Strategi Proses Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan 4 Energi dan Ketenagalistrikan Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa; (b) pemanfaatan pengembangan mini/micro grid berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik PLTA Pumped Storage; dan (d) pemanfaatan teknologi yang high efficiency and low emission (HELE) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan Energy Service Company (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan data control; (d) mengembangkan dan memafaatkan teknologi smart grid. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan- kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan economically least cost fuels untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan electric and clean cook stove) IV-38 No Arah Kebijakan dan Strategi Proses Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan power wheeling untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan revenue requirement yang optimal. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali automatic tariff adjustment; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan leverage asset. 5 Transformasi Digital Penuntasan Infrastruktur TIK Pemanfaatan Infrastruktur TIK Fasilitas Pendukung Transformasi Digital Sumber: RPJMN 2020-2025 4.2.2.1.6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembanguan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi IV-39 menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Menciptakan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim No Arah Kebijakan dan Strategi Proses 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Penanggulangan Bencana, Peningkatan Ketahanan Iklim 3 Pembangunan Rendah Karbon Pembangunan Energi Berkelanjutan Pemulihan Lahan Berkelanjutan Penanganan Limbah Pengembangan industri hijau Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan Sumber: RPJMN 2020-2025 IV-40 4.2.2.1.7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik Teruwujudnya stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat sehingga akan berdampak kepada stabilitas POLHUKHANKAM dan transfromasi pelayanan publik. Tabel 4.9 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik No Fokus Kebijakan Proses 1 Konsolidasi Demokrasi Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif Menguatnya Wawasan Kebangsaan Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil IV-41 No Fokus Kebijakan Proses Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri Menguatnya kerjasama pembangunan internasional Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global 3 Sistem Hukum Nasional yang Mantap Terwujudnya regulasi yang berkualitas Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan 4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Penguatan Keamanan Dalam Negeri Penguatan Kemampuan Pertahana Penguatan Keamanan Laut Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber Sumber: RPJMN 2020-2025 IV-42 Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik No Arah Kebijakan Strategi 1 Konsolidasi Demokrasi Penataaan Lembaga Demokrasi Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil Peningkatan Kualitas Informasi Publik Penguatan Wawasan Kebangsaan 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global 3 Sistem Hukum Nasional yang Mantap Optimalisasi Upaya Anti Korupsi Penataan Regulasi Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Perbaikan Sistem Peradilan 4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Penguatan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme Penguatan kemampuan pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau IV-43 No Arah Kebijakan Strategi Minimum Essential Force (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam Penguatan keamanan laut yang ditandai dengan meingkatnya kecepatan relay time dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, response time dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut Peningkatan keamanan personal dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya clearence rate, meningkatnya respons time, membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi Penguatan keamanan dan ketahanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam Global Cybersecurity Index. Sumber: RPJMN 2020-2025 4.2.2.2 Covid-19 4.2.2.2.1 Arahan Presiden Bendung Covid-19 Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan pemulihan perekonomian. Adapun enam (6) arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1.Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat; IV-44
2.Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, big data, IOB (Immigration On Board), maupun AI (Artificial Intelligence);
3.Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan- penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4.Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5.Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
6.Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. 4.2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Sebagai tindaklanjut dari percepatan pembangunan program prioritas nasional di Provinsi Jawa Timur dikeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Di dalam Lampiran Peraturan Presiden ini terdapat 4 (empat) usulan dari Kabupaten Pamekasan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
1.Pembangunan pabrik gula beserta pengembangan budidaya tebu dengan rencana anggaran sebesar 210,00 Milyard dengan sumber dana dari KPBU;
2.Pengembangan RSUD Moch. Noer dengan rencana anggaran sebesar 295,00 Milyard dengan sumber dana dari KPBU; IV-45
3.Pengembangan Pelabuhan Pasean dengan rencana anggaran sebesar 150,00 Milyard dengan sumber dana dari APBN;
4.Pengembangan Pelabuhan Branta dengan rencana anggaran sebesar 80,00 Milyard dengan sumber dana dari APBN. 4.2.2.3.1 Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan Tahun 2018, produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 ton. Potensi produksi garam Provinsi Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Saat ini diterapkan sistem pembuatan rumah garam yang dapat meningkatkan efisiensi produksi garam. Lokasi rumah garam saat ini terdapat pada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo. 4.2.2.3.2 Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan Sektor dan Komoditas Unggulan Pertanian dan perikanan menjadi sektor andalan di Kawasan Madura dan Kepulauan. Komoditas pertanian unggulan dari kawasan ini diantaranya adalah jagung, bawang merah, tebu, dan Sapi Madura sedangkan garam dan rumput laut menjadi komoditas andalan untuk perikanan. Adapun sektor pendukung meliputi industri pengolahan dan pariwisata. Industri pengolahan berkisar pada pabrik pengolahan tebu, pengolahan garam dan industri mikro kecil rumput laut, PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-46 sedangkan sektor pariwisata menyumbangkan komoditas wisata alam pantai dan bahari sebagai sub sektor andalan. Kawasan Madura dan Kepulauan menjadi pemasok garam terbesar nasional, salah satu pemasok terbesar kebutuhan gula nasional, pemasok rumput laut dan sapi potong terbesar di Provinsi Jawa Timur. Tabel 4.11 Produktivitas Komoditas Unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan Kabupaten Komoditas Unggulan Kabupaten Sampang Jambu mente (1.309,16 ton) Cabai jamu (589,6 ton) Semangka (349,5 ton) Kabupaten Pamekasan Pisang (3.271 ton) Bawang merah (15.228,6 ton) Sapi potong (59.415 ekor) Jagung (5.498,6 ton) Tembakau (4.136 ton) Kabupaten Sumenep Rumput Laut (624.026,32 ton) Garam (232.000 ton) Jagung (17.481,43 ton) Cabai rawit (6.529,7 ton) Bawang merah (4.300,9 ton) Jambu mente (1.092,93 tin) Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 4.2.2.3.3 Potensi dan Tantangan Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan memiliki aneka potensi sumber daya alam dan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa potensi sumber daya alam dan lingkungan berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Dari sektor pertanian potensi wilayah Pulau Madura didominasi oleh pertanian sawah tadah hujan dan ladang dengan komoditas andalan jagung dan bawang merah. Kombinasi antara kondisi tanah dan geologi di kawasan ini kurang mendukung pengadaan lahan pertanian irigasi atau pertanian lahan basah sehingga intensifikasi pertanian IV-47 lahan kering berjalan lebih optimal. Adapun lahan pertanian irigasi terdapat di sebagian kecil kawasan Madura dan kepulauan seperti di sekitar wilayah perkotaan Kabupaten Sumenep, bagian selatan Kabupaten Pamekasan, dan sebagian kecil Kabupaten Sampang bagian barat daya. Komoditas jambu mente juga menjadi komoditas andalan khususnya di Kabupaten Sampang karena di wilayah wilayah bagian utara Kabupaten Sampang memiliki kondisi lahan yang sangat sesuai untuk menghasilkan buah jambu mente dengan kualitas terbaik. Selain itu, sapi Madura menjadi komoditas unggulan di sektor peternakan. Ditinjau dari aspek iklim dan ketersediaan pangan ternak, sebagian besar Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep menjadi wilayah paling optimal untuk pengembangan ternak sapi Madura, terlebih di Pulau Sapudi yang menjadi wilayah permurnian populasi sapi Madura. Ditinjau dari bentuk kawasan yang merupakan kawasan kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang diantara kawasan ekonomi lain di Provinsi Jawa Timur tentu menyimpan kemelimpahan potensi perikanan. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang potensial mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. Komoditas rumput laut kawasan Madura dan kepulauan telah mampu menembus pasar luar negeri dan menjadikan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai pemasok rumput laut terbesar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, khusus Kabupaten Sumenep mampu memproduksi 624.026,32 ton rumput laut pada tahun 2017. Di lain sisi komoditas garam menjadi komoditas perikanan yang fenomenal hingga Pulau Madura dikenal sebagai pemasok garam terbesar nasional. Kondisi pesisir yang kering dengan kombinasi suhu tinggi dan kelembaban udara PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-48 rendah menjadikan garam memiliki potensi pengembangan yang sangat baik di kawasan ini. 4.2.2.3.4 Penguatan Konektivitas Masih belum optimalnya keterkaitan antar pusat ekonomi kawasan membuat urgensi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penghubung antar wilayah sangat besar. Beberapa program prioritas penguatan infrastruktur wilayah direncanakan pemerintah untuk mengupayakan penguatan konektivitas antar wilayah dalam kawasan pendukung Madura dan kepulauan (PKL Sampang - PKW Pamekasan - PKL Sumenep) serta penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi di level provinsi dan nasional. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kawasan Madura dan kepulauan menjadi upaya awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar khususnya sumber daya air terus diupayakan pemerintah dengan pembangunan SPAM regional lintas madura didukung normalisasi waduk klampis. Adanya rencana program tersebut menjadi solusi efektif terhadap permasalahan sumber daya air yang sering dialami masyarakat Madura, yaitu keterbatasan perolehan air bersih di Pulau Madura akibat kekeringan saat musim kemarau. Konektivitas sumber daya air antar wilayah dalam kawasan Madura diharapkan tercapai dengan diupayakannya pembangunan SPAM yang rencananya dapat mengalirkan air ke seluruh penjuru Pulau Madura. Eksistensi Waduk Klampis juga diharapkan mampu mengatasi keterbatasan perolehan air saat musim kemarau, khususnya untuk pengairan pada lahan pertanian. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-49 Infrastruktur pendukung transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dikembangkan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan lintas selatan (Pansela) Madura dan peningkatan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dampak pembangunan Pansela diharap mampu membangun efisiensi aliran produk dari komoditas unggulan Kawasan Madura dan Kepulauan menuju Kawasan Gerbangkertosusila. Dibangunnya jalan tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi Kawasan Madura dan kepulauan mengingat konektivitas dengan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila akan menguat. Program pengembangan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan juga ditujukan untuk efektivitas aliran logistik dan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. 4.2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:
1.Jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-50 setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya);
2.Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap;
3.Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut:

a.Kondisi Global (Eksternal) PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-51 Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri dan ekonomi digital;
b.Kondisi Nasional (lnternal) Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 57% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp 721,3 triliun pada Tahun 2Ol8 dan Rp 792 triliun pada Tahun 2Ol9;
c.Permasalahan Ekonomi dan Bisnis Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitas rendah. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Fusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita baru sebesar Rp 4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan potensi perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-52 Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja:
a.Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
b.Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
c.Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-53 perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
d.Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:
a.Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
c.Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
d.Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a.Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.Ketenagakerjaan; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-54
c.Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
d.Kemudahan berusaha;
e.Dukungan riset dan inovasi;
f.Pengadaan tanah;
g.Kawasan ekonomi;
h.Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
i.Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j.Pengenaan sanksi. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-55 melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-56 4.2.3 Isu Strategis Regional 4.2.3.1 RPJMD Jawa Timur 2019-2024 Adapun isu-isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 :
a.Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dan Antar Wilayah
b.Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas Serta Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
c.Internalisasi Demokrasi Kewargaan dalam Ruang Publik (Public Sphere) yang Antidiskriminasi
d.Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif dan Inklusif
e.Penguatan Konektivitas Antar Wilayah
f.Perluasan Akses Lapangan Pekerjaan
g.Penguatan Kedaulatan Pangan Berbasis Masyarakat
h.Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Utuh Berbasisikan Nilai Keagamaan dan Kebudayaan
i.Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan 4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan (RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat) Bagi Kabupaten Pamekasan, isu-isu strategis yang di identifikasi, selain sejauh mungkin diupayakan tetap sinkron dengan arah kebijakan jangka panjang nasional dan kebijakan jangka panjang Provinsi Jawa Timur, juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat dengan penyajian sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-57
1. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 (awal RPJPD tahun ke empat) masih berada di angka 66,26 poin, atau masih dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 71,71 poin. Tanpa didukung fondasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, bukan tidak mungkin kesenjangan antar wilayah akan makin terpolarisasi dan menempatkan Kabupaten Pamekasan pada ranking terendah di antara kabupaten kota di Jawa Timur.
2. 2.Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebesar 129.410 atau sebesar 14,60%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 3,49%.
3. 3.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,54%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur yaitu sebesar -2,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. 4.2.4.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
4. 1.Arah kebijakan pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan yang dirumuskan dalam rangka merealisasikan ikhtiar tersebut antara lain:
a.Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-58
b.Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
c.Meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan berkualitas bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
d.Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;
e.Meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak dan perempuan serta keluarga miskin di berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.
1. 2.Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tersebut diatas maka sesuai dengan sasaran pokok pertama yakni terjadinya pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta kesenjangan antar wilayah yang terjadi maka kebijakan diarahkan pada:
a.Mendorong pemberdayaan dan pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin;
b.Mengembangkan diversifikasi usaha bagi masyarakat miskin agar selalu memiliki alternatif dan memiliki keberdayaan yang lebih tinggi;
c.Meningkatkan posisi tawar dan mengurangi kerentanan keluarga miskin. Program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya lebih mengedepankan program yang berorientasi pada proses pemberdayaan yang intinya bersifat PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-59 people centered, participatory empowering dan sustainable;
d.Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin; Untuk mencegah agar berbagai kelompok masyarakat miskin tidak menjadi korban tindakan represive, eksploitatif dan intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka, maka ke depan yang dibutukan adalah program perlindungan sosial yang benar-benar efektif;
e.Meningkatkan peran lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan dan berjalan secara efektif.
1. 3.Agar sasaran pokok pembangunan di sektor agropolitan dan minapolitan ini dapat diselenggarakan secara maksimal maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah:
a.Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mempercepat perkembangan wilayah pedesaan;
b.Menyediakan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi yang mampu mendukung pengembangan konsep agropolitan dan minapolitan;
c.Meningkatkan akses terhadap aktivitas produksi pertanian, perikanan dan kelautan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-60 yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kelautan;
d.Mengintensifkan sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta penerapan prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agro- industri);
e.Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi dan produktivitas serta daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan. 4.2.5 Telahaan Dokumen Lainnya 4.2.5.1 Telahaan Dokumen RTRW Kabupaten Pamekasan Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 telah menelaah RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012- 2032 sehingga didapatkan telaahan berkaitan dengan rencana struktur ruang; rencana pola ruang dan; indikasi program pemanfaatan ruang. Melihat pentahapan 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2017- 2032,RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023 masuk dalam Tahapan I (2017-2021) dan II (2022-2026). Dimana mulai tahun 2017, hasil PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV-61 telaahan struktur dan pola ruang tersaji ke dalam tabel sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • IV - 62 Tabel 4.12 Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 1 Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1 Pengembanga n kawasan agropolitan Pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan yaitu : - Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : salak, pisang dan pepaya. - Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan kambing. - Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak, dengan IV-63 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian. - Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur. Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan Kawasan Agropolitan RUPANANDUR 1.2 Pengembanga n Pusat Desa Berhirarki Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan  Desa Dempo Timur,  Desa Bajur Tengah,  Desa Pasanggar, dan  Desa SopaahPengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan sektor unggulan Meningkatkan aksesbilitas pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan 2 Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 2.1 Pengembanga n Pusat Kegiatan Perkotaan Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp),Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) PKW : Perkotaan Pamekasan PKLp : Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru PPK : Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaaan Batumarmar, Perkotaan Pasean, Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, IV-64 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur. Mempercepat pengembangan perkotaan Perkotaan Waru dan Pakong Pembangunan prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing- masing kawasan. Perkotaan Batumarmar, Passean, Larangan, Pegantenan, Palengaan, Proppo, Pademawu, Galis, Kadur, Tlanakan. Pengembangan/Peningkatan Rumah Sakit Pamekasan, Perkotaan Waru, dan Pakong Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu dan Prasarana Kesehatan Lainnya; Kecamatan Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Kadur, Pasean dan Batumarmar. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan pasar umum. Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis, Proppo, Pakong, Pegantenan, Kadur, Waru, Palengaan, Pasean, dan Batumarmar. Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan :
1. 1.Pasar Hewan, Kecamatan Larangan, Proppo, Pakong, Waru, dan Batumarmar
2. 2.Rumah Potong Hewan Kecamatan Pamekasan, Proppo, Pakong, Palengaan, Pegantenan dan Waru.
3. 3.Pusat Kesehatan Hewan. Wilayah Kabupaten Pamekasan Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan IV-65 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 2,2 Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang belum mempunyai Rencana Detail Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi pada kawasan perkotaan yang sudah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kabupaten Pamekasan Pemetaan dan Pengukuran Tanah Wilayah Kabupaten Pamekasan Penyusunan Informasi Kepemilikan Tanah Wilayah Kabupaten Pamekasan Penyusunan Data Base profil desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten Wilayah Kabupaten Pamekasan Pemantauan, Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kritis Wilayah Kabupaten Pamekasan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; dan Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Pamekasan Pemantapan Kelembagaan Pengendalian Tata ruang dan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Pamekasan Pengendalian dan Pengawasan IMB Wilayah Kabupaten Pamekasan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Layanan Kesehatan Wilayah Kabupaten Pamekasan 3 Perwujudan Sistem Prasarana 3.1 Perwujudan IV-66 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Sistem Prasarana Utama 3.1. 1 Pengembanga n sistem transportasi darat Rencana Pengembangan Jalan Jalan Nasional (Arteri Primer) Ruas jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan rencana pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional rencana terdiri dari atas ruas Bangkalan – Tanjung Bulu Pandan – Ketapang – Sotabar – Sumenep. Jalan Provinsi Ruas jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas batas Kabupaten Sampang – Sotabar – Batas Kabupaten Sumenep, Pamekasan – Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) – Pamekasan Jalan Jalan Kabupaten Melakukan pelebaran jalan pada ruas jalan < 6 meter dan peningkatan kualitas perkerasan jalan. Untuk rencana pelebaran jalan dilakukan sehingga terpenuhi persyaratan minimum sebagai ruas jalan lokal primer meliputi ruas : 1 Bandaran - Gro'om 2 Tattangoh - Gro'om IV-67 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 3 Penaguan - Palengaan Laok 4 Teja Timur - Gro'om 5 Patemon - Teja Timur 6 Laden - Teja Timur 7 Laden – Bunder 8 Bunder - Pademawu Timur 9 Pademawu Timur - Padelegan 10 Murtajih – Bunder 11 Bunder - Konang 12 Buddagan - Konang 13 Pademawu Timur - Gudang 14 Konang - SP. Galis 15 Pademawu Barat - Pademawu Timur 16 Sp. Galis – Capak 17 Ponteh – Galis 18 Palengaan - Pangerreman 19 Bujur Barat - Pangerreman 20 Bandungan - Guluk-guluk IV-68 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 21 Bujur Timur - Bujur Tengah 22 Panglegur -Tlanakan 23 Kadur – Sukolilo 24 Beltok - Palengaan Laok 25 Pegantenan - Bujur Barat 26 Waru - Tlonto Raja 27 Batumarmar - Bujur Barat 28 Beltok - Pegantenan 29 Palengaan - Pegantenan 30 Bajur - Sanah Tengah 31 Waru Barat - Dempo Timur 32 Waru Barat - Sana Tengah 33 Kadur - Klompang Timur 34 Dempo Barat - Sana Tengah 35 Lenteng - Palengaan 36 Rangperang Laok - Potoan Laok 37 Blumbungan - Beltok 38 Pamekasan - Beltok IV-69 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 39 Cok Gunung - Bujur Barat 40 Bandungan - Pegantenan 41 Pakong - Klompang Barat 42 Ponjanan Timur - Batu Bintang 43 Palengaan Laok - Tlambah 44 Kaduara Barat - Cenlecen 45 Lenteng - Teja Barat 46 Blumbungan - Trasak 47 Larangan – Kadur 48 Penaguan - Gro'om 49 Gugul - Taro'an 50 Galis – Lembung 51 Panempan - Pegagan 52 Larangan Tokol - Pegagan 53 Tambung – Dasok 54 Pademawu Barat - Dasok 55 Montok – Gagah 56 Pamoroh – Kadur IV-70 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 57 Dempo Barat - Blindang 58 Pengerreman - Bts Sampang 59 Branta - Branta Pesisir 60 Batu Kerbuy - Dempo Barat 61 Tentenan Barat - Blumbungan 62 Nyalaran - Tambung 63 Pad. Barat - Sp. Pad. Barat 64 Palengaan Laok - Bts. Sampang 65 Cenlecen - Batu Ampar 66 Seddur - Somalang 67 Nyalabu Laok - Larangan Badung 68 Bartim – Murtajih 69 Buddagan - Lemper 70 Bugih – Kodik 71 Dasok – Mondung 72 Bulangan Haji -Bulangan Branta 73 Lesong Daja - Batubintang 74 Kapong - Ponjanan Barat IV-71 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 75 Tegengser Daja - Tegengser Daja 76 Padelegan - Pegagan 77 Padelegan - Pegagan 78 Tampojujung - Guwa - Tamp. Tengginah 79 Bugih – Klampar 80 Sukalila - Kertagenah Tengah 81 Ponteh – Polagan 82 Bettet - Teja Barat 83 Larangan Slampar - Mangngar 84 Branta Tinggi - Tlasah 85 Kaduara Barat - Polagan 86 Artodung - Taraban 87 Sumedangan - Prekbun 88 Lawangan Daya - Sentol 89 Pademawu Timur - Majungan 90 Larangan Dalam - Sokolilo 91 Grujugan - Larangan Luar 92 Pakong - Tebul Barat IV-72 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV 93 Bulangan Haji - Palesanggar 94 Kacok - Palesanggar 95 Rekkerrek - Panaan 96 Angsanah - Panaan 97 Penglegur – Ceguk 98 Dempo Timur - Prancak 99 Tamberru – Pesisir 100 Nyalabu Laok - Bettet 101 Bulay – Polagan 102 Mangngar - Debuan Rencana pengembangan jaringan kereta api meliputi: Arahan pengembangan jalur perkeretaapian Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep dan Penyambungan jaringan jalur perkeretaapian Pulau Madura ke jaringan perkeretaapian di Surabaya Revitalisasi jalur Kamal – Pamekasan – Sumenep dan menghidupkan kembali jalur rel Kereta Api Mati Bangkalan – Sampang – Pamekasan Rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I Kecamatan Pamekasan Rencana pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan Kecamatan Tlanakan Kecamatan Waru IV-73 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV
4. 1.Peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A
5. 2.Peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B
6. 3.Rencana Pengembangan Terminal Tipe C  Kecamatan Pademawu  Kecamatan Galis  Kecamatan Larangan  Kecamatan Propo  Kecamatan Kadur  Kecamatan Palengaan  Kecamatan Pegantenan  Kecamatan Pakong  Kecamatan Batumarmar  Kecamatan Pasean - Rencana Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Berupa Rute Angkutan Umum  Ceguk - Lawangan Daya;  Ceguk – Bugih;  Lawangan Daya – Padelegan;  Lawangan Daya – Sotabar;  Lawangan Daya – Branta Pesisir;  Lawangan Daya – Kadur;  Lawangan Daya – Pakong;  Lawangan Daya – Pegagan  Bugih – Palengaan;  Bugih – Pegantenan;  Bugih – Proppo; dan  Pegantenan – Batumarmar – Pasean Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan  dermagapenyeberangan lintas antar kabupaten meliputi pelabuhan Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari IV-74 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV kabupaten kePasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi  dermaga penyeberangan lintas antar provinsi meliputi pelabuhan di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari kabupaten ke luar Provinsi lain. Rencana pengembangan terminal angkutan barang Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan 3.1. 2 Pengembanga n sistem jaringan transportasi laut Rencana Pelabuhan pengumpul  Pengembangan Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan  pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari Daerah ke Pulau Jawa;  pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk melayani angkutan barang dan sapi dari kabupaten menuju Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi; dan  pelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani IV-75 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV transportasi laut dari kabupaten ke Provinsi lain 3.2 Pengembanga n sistem jaringan transportasi laut 3.2. 1 Pengembanga n Sistem Prasarana Lainnya - Pengembanga n Sistem Jaringan Prasarana Energi Pengembangan jaringan listrik Wilayah Kabupaten Pamekasan Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU Perbatasan Desa Ambat dan Perbatasan Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Pengembangan energi alternatif berupa energi biomassa Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif berupa energi surya Seluruh kecamatan Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayah-wilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik Wilayah Kabupaten Pamekasan IV-76 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan Wilayah Kabupaten Pamekasan Rencana pengembangan area konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT Kecamatan Pamekasan – Kecamatan Proppo Pengembangan gardu induk Kecamatan Pamekasan 3.2. 2 Pengembanga n Sistem Jaringan Prasarana Telematika Pembangunan Jaringan Telematika Wilayah Kabupaten Penataan dan Penyusunan Pedoman Sistem Jaringan Telematika Wilayah Kabupaten Pengembangan Telekomunikasi yaitu dengan Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama. Wilayah Kabupaten Pengembangan sistem informasi dan Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi Wilayah Kabupaten 3.1. 4 Pengembanga n Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Wilayah Kabupaten IV-77 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Air Survey dan Pemetaan Sumber Air Wilayah Kabupaten Pemanfaatan D.I  D.I Samiran  D.I Bales;  D.I Bangsokah;  D.I Batu Bintang;  D.I Batu Kerbuy;  D.I Blumbungan;  D.I Bulai;  D.I Cen Lencen;  D.I Duko I;  D.I Grujugan;  D.I Kapt. Blumbungan;  D.I Klampar;  D.I Kolbuk;  D.I Lancar;  D.I Panaguan;  D.I Penang;  D.I Polagan; IV-78 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV  D.I Prompong;  D.I Raja;  D.I Taman Waru;  D.I Toronan;  D.I Angsoka;  D.I Ba Oloh;  D.I Bajang;  D.I Balang;  D.I Batu Karang;  D.I Bungor;  D.I Burneh;  D.I Cangkreng;  D.I Dempo Timur;  D.I Dempol;  D.I Duko;  D.I Duko II;  D.I Duko II;  D.I Duko I;  D.I Enis; IV-79 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV  D.I Glagas;  D.I Jrangoh;  D.I Kebun;  D.I Kenek;  D.I Kereman;  D.I Kolpoh;  D.I Lebek;  D.I Nyato;  D.I Ombar;  D.I Pancoran;  D.I Paojanan;  D.I Pegantenan;  D.I Sanip;  D.I Sentaman;  D.I Sere;  D.I Taman Gangser; dan  D.I Taman Pakong. Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Kabupaten IV-80 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Sumber Air Wilayah Kabupaten Penyediaan air minum dari mata air Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Palengaan Pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan Pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pagentenan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Palengaan 3.1. 5 Pengembanga n Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Wilayah Kabupaten Penyusunan Masterplan Persampahan Kawasan Perkotaan Pembangunan sarana dan prasana sampah  TPA di Desa Bidang Kecamatan Pasean  TPST di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan IV-81 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Pengembangan sistem Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja TPA di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan 4 Perwujudan Pola Ruang 4.1 Perwujudan Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya meliputi kawasan resapan air Wilayah Kabupaten Kawasan yang memberi perlindungan setempat
a.sempadan pantai kawasan pesisir pantai utara dan kawasan pesisir pantai selatan
b.sempadan sungai Di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kadur
c.sempadan embung Kecamatan Larangan, Pakong, Tlanakan dan Palengaan.
d.sempadan mata air Di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Waru
e.Rua ng Terbuka Hijau Perkotaan Seluruh Kecamatan IV-82 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya di Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo Kawasan Rawan Bencana Wilayah kabupaten Konservasi kawasan rawan bencana Wilayah kabupaten Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana Wilayah kabupaten Pemberian pengetahuan “bencana alam” kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat; Wilayah kabupaten Pemberian materi ”bencana alam” ke dalam silabus mata pelajaran ”lingkungan hidup” pada sekolah- sekolah Wilayah kabupaten Kawasan Lindung Geologi Kawasan Karst Kelas I Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan 4.2 Perwujudan Kawasan Budidaya Pengembanga n kawasan peruntukan hutan Pengukuran dan Pemantapan Batas Kawasan Hutan  Kecamatan Batumarmar  Kecamatan Waru  Kecamatan Tlanakan Kawasan Hutan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani Wilayah Kabupaten IV-83 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Produksi Kawasan Hutan Rakyat Pemantapan Kawasan Hutan Rakyat  Kecamatan Pegantenan  Kecamatan Proppo  Kecamatan Palengaan  Kecamatan Pamekasan  Kecamatan Galis  Kecamatan Tlanakan  Kecamatan Larangan  Kecamatan Kadur  Kecamatan Pasean  Kecamatan Batumarmar  Kecamatan Pakong  Kecamatan Waru  Kecamatan Pademawu Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani Wilayah kabupaten Pengembanga n kawasan peruntukan pertanian Pemantapan kawasan lahan pertanian tanaman pangan Wilayah kabupaten Lahan pertanian pangan berkelanjutan D.I Samiran Pengembangan kawasan hortikultura Kecamatan Pamekasan, Larangan, Proppo, Pakong, Pegantenan, Kadur, Palengaan, Waru, Batumarmar dan Pasean Pengembanga IV-84 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV n kawasan peruntukan perkebunan Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan Di seluruh kecamatan Pengembangan jaringan pemasaran Di seluruh kecamatan Pengembanga n kawasan peternakan Pengembangan sentra peternakan Ternak besar, ternak kecil dan unggas yang tersebar di Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean. Peningkatan Produksi Ternak, pengembangan usaha pembibitan ternak, pakan ternak, teknologi budidaya ternak, dan pemberantasan penyakit Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean. Perluasan Jaringan Pemasaran Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Manajemen Budidaya dan Usaha Peternakan Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean. Pengembanga Pengembangan usaha perikanan Di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, IV-85 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV n kawasan perikanan tangkap Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar Pengembangan usaha perikanan budidaya
1. 1.Perikanan budidaya air payau Kecamatan Pademawu, Galis dan Larangan
2. 2.Budidaya tambak garam Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis
3. 3.Budidaya rumput laut Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar Pengolahan ikan Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean. Kawasan peruntukan Minapolitan Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan Pengembanga n kawasan pertambangan Wilayah Kabupaten Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam Di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Pademawu, Pengembangan kawasan pertambangan Kecamatan Kadur IV-86 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV minyak bumi Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Basis Data Potensi Tambang dan Energi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi Wilayah Kabupaten Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi Wilayah Kabupaten Pengembanga n kawasan industri Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  Industri Kecil dan Menengah (IKM)
a.IKM garam yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;
b.IKM air minum mineral di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan;
c.IKM rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Proppo;
d.IKM petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
e.IKM batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Pengembangan Sentra Usaha Industri Rumah Tangga IV-87 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru; dan
f.IKM tikar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean.  Industri rumah tangga pada skala permukiman Kawasan Peruntukan Pariwisata Pengembangan daya Tarik wisata alam Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pasean Pengembangan daya Tarik wisata Budaya Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis,. Pengembangan daya Tarik wisata buatan Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Wilayah kabupaten Pembangunan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Pariwisata Wilayah kabupaten IV-88 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Pengembangan ODTW Wilayah kabupaten Penyelenggaraan Event Kepariwisataan berbasis Budaya Wilayah kabupaten Peruntukan Kawasan Permukiman Rencana pengembangan kawasan permukiman baru Wilayah kabupaten Rencana pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar Wilayah kabupaten Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refungsi, Peremajaan, Pebaikan) Wilayah kabupaten Peruntukkan Kawasan Peruntukkan Lainnya (Kawasan Pesisir Pengembangan kawasan andalan Wilayah kabupaten pengembangan zona perikanan meliputi :  Pengembangan zona PPI Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Keamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.  Pengembangan TPI Tempat Pelelangan Ikan Branta Pesisir, IV-89 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Kecamatan Tlanakan, Tempat Pelelangan Ikan Batu Bintang Kecamatan Batumarmar dan Tempat Pelelangan Ikan Tlontoh Rajeh, Kecamatan Pasean. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan kemanan Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean Pengembangan sektor Informal Seluruh Kecamatan 5 Perwujudan Kawasan Strategis 5.1 Perwujudan Kawasan Strategis Nasional meliputi kawasan andalan Kawasan Madura dan Kepulauan dan Kawasan Andalan Laut Madura Wilayah kabupaten 5.2 Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Ekonomi Madura Wilayah Kabupaten Kawasan Agropolitan Kepulauan Madura Wilayah Kabupaten Kawasan Tertinggal Kepulauan Madura 5.3 Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, IV-90 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan Ekonomi
a.Kawasan Agropolitan Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pagentenan.
b.Kawasan budidaya perikanan  Kawasan tambak garam - Desa Branta Tinggi dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; - Desa Baddurih, Pagagan, Majungan, Padelengan, Pademawu Timur, Bunder di Kecamatan Pademawu; dan - Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan dan Desa Artodung di Kecamatan Galis.  Kawasan rumput laut Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar
c.Kawasan Industri, perdagangan, jasa, industri dan pergudangan Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Tlanakan Kawasan Pariwisata  Wisata Alam - Api Tak Kunjung terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan; - Pantai Jumiang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu; - Pantai Batu Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean - Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan. - Lembah Sembir Kecamatan Batumarmar IV-91 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV  Wisata Budaya - Budaya kesenian dan upacara seperti Event Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di Kecamatan Pamekasan, - upacara petik laut di Pantai di Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan - wisata kontes Sapi Sonok diKecamatan Waru dan Kecamatan Pakong - Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo - Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Desa Kolpajung Kecamatan Pamekasan.  Wisata Buatan Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu
e.Kawasan Pelabuhan - kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan dan pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean; dan - Kawasan pelabuhan pengumpan Talang Siring di Kecamatan Larangan dan pelebuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu
f.Kawasan Minapolitan Kawasan Pantai Selatan Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlnakan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Kecamatan Proppo berupa Makam Syeh Abdul Manam. IV-92 No Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahu n ke-I Lima Tahu n ke- II (2017 - 2021) Lima Tahu n ke- III (2022 - 2026) Lima Tahu n ke- IV
a.Kawasan Cagar Budaya
b.Kawasan Makam - Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) terdapat di Kelurahan Kolpojung Kecamatan Pamekasan. - Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean. - Makam Ghung Seppoh-Gatut Kaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan. - Makam Joko Tarup/Tole di Desa Montok Kecamatan Larangan. Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan IV-93 4.2.5.2 Telahaan RPJMD Daerah Sekitar Tabel 4.13 Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Pamekasan No Daerah Lain Periode RPJMD Kebijakan Terkait 1. Kabupaten Sumenep 2016-2021
1. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. 2.Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.
3. 3.Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.
4. 4.Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
5. 5.Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan. 2. Kabupaten Sampang 2019-2024
6. 1.Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
7. 2.Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
8. 3.Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
9. 4.Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
10. 5.Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu IV-94 No Daerah Lain Periode RPJMD Kebijakan Terkait 3. Kabupaten Bangkalan 2019-2024
11. 1.Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial, Pendidikan dan Kesehatan.
12. 2.Meningkatkan Fasilitasi ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan perikanan.
13. 3.Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
14. 4.Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
15. 5.Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
16. 6.Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
17. 7.Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.
18. 8.Mendorong iklim investasiyang berbasis pada potensi ekonomi daerah. Sumber: Olahan Penulis (2020) 4.2.5.3Telaah Isu Sekitar Daerah Strategis A. RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2019- 2024:
19. 1.Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
20. 2.Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan perdesaan yang mandiri
21. 3.Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara komprehensif IV-95
22. 4.Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
23. 5.Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat B. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021:
24. 1.Peningkatan Kualitas Pendidikan
25. 2.Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
26. 3.Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
27. 4.Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
28. 5.Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang dan Perumahan
29. 6.Pengendalian Lingkungan Hidup
30. 7.Pembangunan yang Proporsional dalam Rangka Mengurangi Disparitas Wilayah Daratan dan Kepulauan
31. 8.Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi dan UMKM
32. 9.Penyediaan Tenaga Kerja
33. 10.Peningkatan Ketahanan Pangan
34. 11.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
35. 12.Penanganan Bencana dan Pengendalian Penduduk
36. 13.Peningkatan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat
37. 14.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38. 15.Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • IV-96
39. 16.Pelestarian Budaya yang Berwawasan Kearifan Lokal
40. 17.Peningkatan Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga 4.2.5.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pamekasan ditentukan dengan melihat pada capaian masing- masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • IV-97 kelompok kewenangan kabupaten yang berjumlah 222 indikator. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2017. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari proses Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Tabel 4.14 Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan Aspek No Penjelasan Isu Pengerucutan Isu Lingkungan 1 Ketersediaan lahan sarana pertanian  Alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif  Ekskalasi bencana alam banjir dan gempa bumi  Masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi Pandemi  Rendahnya pengelolaan kualitas jalan karena faktor status jalan  Lemahnya pengendalian dan pemantauan kegiatan di sektor industri yang berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan meningkatkan resiko keselamatan tenaga kerja serta masyarakat sekitar industri  Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sarana infrastruktur secara efisien terutama di sektor air bersih dan persampahan perkotaan 2 Perubahan luasan LP2B/ KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS 3 Jumlah Bangunan Pertanian (RPH/Puskeswan/BPP) yang perlu ditingkatkan 4 Kawasan pesisir pantai 5 Terdapat patahan aktif yang berpotensi bencana gempa bumi 6 Adanya potensi bencana banjir di wilayah perkotaan Pamekasan 7 Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok 8 Peningkatan status gizi 9 Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular 10 Penguatan sistem kesehatan 11 Peningkatan akses layanan kesehatan 12 Perubahan panjang jalan kewenangan Kabupaten melalui peningkatan status jalan 13 pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek 14 Adanya pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas) 15 Adanya tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin Ekonomi 16 Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Meningkatkan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Informal  Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM  Rendahnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi 17 Minimnya pengetahuan masyarakat luar tentang Produk IKM 18 Kontinuitas produksi IKM yang tidak stabil dan konsisten IV-98 Aspek No Penjelasan Isu Pengerucutan Isu 19 Kurangnya bantuan modal untuk koperasi dan UKM akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari pandemi Covid 19  Masih lemahnya sektor pariwisata setelah terkena dampak Pandemi Covid 19  Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap kesejahteraan tenaga kerja 20 Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19 21 Peningkatan pendapatan Keluarga Aseptor Dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga 22 Harga komoditas pertanian yang fluktuatif 23 Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi covid-19 Sosial 24 Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil  Lemahnya pendataan kependudukan  Perlindungan dan Akses Masyarakat Rentan terhadap pendidikan Kesehatan Keluarga dan Akses terhadap pelayanan kesehatan  Gangguan Ketentraman karena konflik pemanfaatan lahan dan ruang  Masih tingginya resiko kecelakaan lalu lintas karena lemahnya kesadaran keselamatan berlalu lintas dan kurangnya sarana prasarana jalan umum  Kurang terintegrasinya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dengan program pendidikan 25 Mewujudkan Indonesia Maju melalui percepatan penurunan Angka Stunting 26 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PKL, PMKS, Perijinan) 27 Alih Fungsi Lahan (konflik kepentingan antara kepemilikan lahan dan pemanfaatan Ruang) 28 Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Berlalu Lintas dan Penataan Parkir Juga Pelaku Usaha (PKL/Pedagang Asongan) tentang Penempatan Lokasi Usahanya 29 Kurangnya Sarana dan Prasana Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas-Ruas Jalan termasuk Rambu dan Marka Jalan Hukum Tata Kelola 30 Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal  Masih rendahnya akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan daerah  Belum optimalnya reformasi birokrasi dan lemahnya penerapan manajemen resiko  Konflik yang muncul karena belum kuatnya dasar hukum mengenai deliniasi kawasan 31 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 32 Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa tidak ada yang bersedia untuk menjabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Jabatan Fungsional) 33 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah belum melekat pada pelaksanaan tugas 34 Kasus prangkat desa 35 Belum seluruh perangkat daerah menerapkan zona integritas 36 Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Pamekasan 37 Belum optimalnya penerapan manajemen risiko 38 Perda LP2B Sumber: KLHS Kabupaten Pameakasan Tahun 2018-2023 IV-99 4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 melalui tahapan penentuan dan pembobotan. Secara teknis, proses tahapan penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Pamekasan, yang ditinjau dari kebijakan- kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Pamekasan serta hasil FGD yang dilaksanakan dengan perwakilan Perangkat Daerah terkait dan bidang sektoral Bappeda Kabupaten Pamekasan. Penentuan isu tersebut tersaji dalam daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Pamekasan. Berikut penentuan daftar panjang isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan: PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • IV-100 Tabel 4.15 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Bidang Pembangunan Tema Pembangunan Prioritas Urusan Daftar Panjang Isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya
41. 1.Pendidikan;
42. 2.Kesehatan; dan
43. 3.Tata kelola pemerintahan. Pendidikan Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar Standarisasi pelayanan pendidikan Sosial Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat Tenaga Kerja Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran Kesehatan Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan Peningkatan program edukasi mengenai kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien Tuberculosis Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Optimalisasi aksesbilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di IV-101 Bidang Pembangunan Tema Pembangunan Prioritas Urusan Daftar Panjang Isu Strategis Kabupaten Pamekasan Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Penguatan Pembangunan Berbasis Gender Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat Peningkatan partisipasi politik masyarakat Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjujung supremasi hukum Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kebudayaan Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda Kearsipan Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua Perangkat Daerah Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah Perpustakaan Penambahan sarana/prasarana perpustakaan IV-102 Bidang Pembangunan Tema Pembangunan Prioritas Urusan Daftar Panjang Isu Strategis di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Statistik Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral Keuangan Peningkatan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi Persandian Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam 1.Perekonomian;
44. 2.Pertanian;
45. 3.Perternakan;
46. 4.Ketahanan Pangan; dan
47. 5.Energi, dan Pertambangan Perdagangan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah Perindustrian Optimalisasi pengembangan IKM Koperasi, usaha kecil, dan menengah Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Penanaman Modal Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan Pangan Peningkatan Resiko keamanan pangan segar untuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen Optimalisasi kinerja kelembagaan pertanian Peningkatan produksi pertanian Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak Peningkatan sosialiasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian Pariwisata Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten Pamekasan Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata IV-103 Bidang Pembangunan Tema Pembangunan Prioritas Urusan Daftar Panjang Isu Strategis Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna Bidang Pembangunan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah
48. 1.Manajemen Bencana;
49. 2.Kawasan Perkotaan, dan Permukiman;
50. 3.Kawasan Hutan, dan Perkebunan;
51. 4.Manajemen Sumberdaya Air. Penanggulangan Bencana Daerah Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Optimalisasi jangkauan pengembangan tim- tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana Perhubungan Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, Traffic Light, Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan Optimalisasi penurunan kecelakaan Komunikasi dan Informatika Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara kota dan desa Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui Perumahan dan Permukiman Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman IV-104 Bidang Pembangunan Tema Pembangunan Prioritas Urusan Daftar Panjang Isu Strategis Lingkungan Hidup Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor Pertanahan Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Sumber: Olahan Penulis (2020) IV - 105 Tabel 4.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang berkualitas dan belum merata Sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat yang berkualitas Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2020 yaitu 6,7 tahun atau setara dengan lulusan Sekolah Dasar. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD tahun 2020 yaitu 97,30% Artinya bahwa masih terdapat 2,7% penduduk Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah. Sedangkan Angka partisipasi sekolah tingkat SLTP tahun 2020 yaitu 94,85%. Artinya bahwa masih terdapat 5,15% penduduk Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah. Angka Putus Sekolah tahun 2019 yaitu 106. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Pamekasan. Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs tahun 2019 yaitu 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019. Sulitnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi masih fluktuatif dan mencapai angka 13 bayi di tahun 2019. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2019 mencapai angka 102 orang dan di tahun 2020 mencapai angka 101 orang. Angka Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih cukup tinggi hingga tahun 2020 mencapai 436 bayi. Kasus HIV di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 54 orang. Kasus DBD di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 192 orang. Kasus Tuberculosis di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 1.028 orang. Tingginya angka jumlah total kunjungan RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo mencapai 17.038 kasus: Hypertensi 1160; Anemia 1009; DM 995; Katarak 815; Heart Failure 721; Stroke 581; Cronic Kidney Desease 556; GEA 354; Dyspepsia 296; Urinary tract Infection IV-106 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 291. Belum Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu Belum optimalnya pembangunan jalan, sehingga: Meningkatnya Panjang jalan yang rusak berat pada tahun 2019 mencapai 89,278 km kemudian menjadi 117,86 km ditahun 2020 Menurunnya kualitas panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2019 yaitu 27.590 km dibandingkan tahun 2018 yaitu 33.109 km. Belum optimalnya pengelolaan potensi masalah sosial Belum optimalnya Perlindungan Sosial Rendahnya perlindungan sosial yang ditunjukkan dengan masih tingginya Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina tahun 2019 yaitu 49 orang dibandingkan tahun 2018 yaitu 14 orang. Rendahnya perlindungan sosial yang ditunjukkan dengan masih tingginya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (tidak memiliki keahlian) tahun 2019 yaitu 20 orang. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan Belum Optimalnya penyerapan tenaga kerja Minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 yaitu 68,82% dibandingkan tahun 2019 yaitu 68,13%. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yaitu 3,49%. Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pengelolaan sampah Kabupaten Pamekasan tidak memiliki hutan, namun memiliki hutan produksi, luas tutupan lahan juga masih tergantung pada Instansi lain seperti Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi. Hal ini karena kewengan pengelolaan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Volume produksi sampah yang meningkat pada tahun 2020 yaitu 99,350,12 ton. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya usaha yang menghasilkan sampah tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara IV-107 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah keseluruhan. Menurunnya jumlah daya tampung TPS pada tahun 2020 yaitu 80 m³. Hal ini karena dengan adanya TPS3R yang dikelola oleh Desa/Kelurahan maka beberapa TPS dengan ukuran kecil dibongkar. Menurunnya jumlah TPS per 1000 penduduk pada tahun 2020 yaitu 0,80%. Hal ini karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan. Menurunnya kualitas udara yang dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara tahun 2020 yaitu 89,00%-89,50% dari angka. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan dan tingginya pembakaran bahan bakar fosil di areal permukiman. Belum optimalnya Peran Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera Belum Optimalnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Belum optimalnya sarana pendukung seperti Lapraskopi untuk Layanan MOW. Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan terhadap perekonomian inklusif Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan dalam pertumbuhan ekonomi Poduksi garam tahun 2016 yang kecil dikarenakan musim penghujan sangat panjang (Efek La Nina) sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam. Sedangkan produksi budidaya tahun 2018 menurun diakibatkan perubahan cuaca yang ekstrem, masih terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih banyaknya hama dan penyakit pada budidaya rumput laut. Fluktuasi harga pangan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari tahun 2019 yaitu 2982 kkal dan 57,7 gram atau menurun dari tahun 2018 yaitu 2984,42 kkal dan 57.72 gram. Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi keberagaman pangan terutama buah dan sayur sebagian besar dipenuhi dari luar kota. Hal ini dapat dilihat dari Konsumsi energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari IV-108 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah tahun 2019 yaitu 2037 kkal dan 48 gram. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan. Hal ini dapat dilihat dari Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis tahun 2019 yaitu 86%. Artinya bahwa terdapat 14% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis. dan persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial tahun 2020 yaitu 61% artinya terdapat 39% pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan kompetensi manajerial Masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%. Belum optimalnya Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera Belum Optimalnya Keberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Belum optimalnya pengembangan prestasi Kepemudaan dan Olahraga di level provinsi dan nasional. Hal ini terkait dengan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang relatif minim dan tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal. Belum optimalnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian inklusif Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Masih belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton. Masih belum optimalnya produktivitas produksi jagung dan kedelai menurut kecamatan pada tahun 2019 dengan jumlah 91.101 ton (Jagung) dan 321 ton (Kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 ton (Jagung) dan 1.221 ton (Kedelai). Masih belum optimalnya luas panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 5.453 Ha jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 5.810 Ha. Masih belum optimalnya produktivitas Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 354.783 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 475.118 ton Belum optimalnya peran Belum Optimalnya Pertumbuhan Masih relatif kecilnya nilai investasi (Penanaman Modal) akibat minimnya daya dukung investasi. Hal ini dikarenakan; IV-109 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah penanaman modal terhadap perekonomian inklusif Nilai PMA dan PMDN - Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan. - Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan reward dan punishment pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP. - Belum memiliki Peta Potensi Investasi. - Minimnya lokasi peruntukan kawasan perdagangan dan perindustrian pada Perda RTRW Kabupaten. - Belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota. - Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). - Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha. - Belum optimalnya kinerja Satgas Percepatan Berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Budaya Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata dan budaya Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata dan budaya yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Jumlah Lembaga dan Tenaga Seni Menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yaitu 81 dan 1629. Hal ini karena sarana dan prasarana kesenian yang masih belum memadai. Belum Optimalnya Peran Destinasi Wisata dalam Mendorong Perekonomian Inklusif Belum Optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Kabupaten Pamekasan sangat beraneka ragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi ini masih perlu pengelolaan lebih lanjut, agar jumlah kunjungan wisata terus meningkat dari tahun 2017 yaitu 30.412 orang, meningkat di tahun 2018 yaitu 30.903 orang, dan kemudian meningkat di tahun IV-110 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 2019 yaitu 55.012 orang. Pertumbuhan sektor pariwisata ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan terkait Kependudukan dan Pengendalian Penduduk yang Berkualitas Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan terkait Kependudukan dan Pengendalian Penduduk yang Berkualitas Belum optimalnya pelayanan publik terkait kependudukan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat dari Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat tahun 2020 yaitu 83.190 (penerimaan) dan 81.503 (pengeluaran). Artinya bahwa terdapat 1687 alat dan obat kontrasepsi yang belum digunakan. Hal ini karena masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan program keluarga berencana serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Perekonomian Inklusif masyarakat desa Belum optimalnya perekonomian masyarakat desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa menuju Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari: - Penurunan Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di Pamekasan pada tahun 2019 yaitu 0,10% yang dimana tahun 2018 yaitu 0,19%. - Belum maksimalnya capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana jumlah LKD pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat peningkatan yaitu berjumlah 1.188 LKD. - Jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan masih sekitar 5 desa, jumlah desa mandiri memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun 5 desa tersebut masih cukup sedikit bila dibandingkan total desa yang ada di Kabupaten Pamekasan mencapai 178 desa, sehingga perlu upaya optimal untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Menurunnya penyerapan anggaran belanja tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) tahun 2020 yaitu 52,10% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 54.46% IV-111 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Publik terkait Pengelolaan Keuangan dan Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan Sumber: Olahan Penulis (2020) Adapun tahapan berikutnya, diidentifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis Rantek RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan tema pembangunan prioritas Kabupaten Pamekasan, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebijakan prioritas dan program prioritas RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2019-2024. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
52. 1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
53. 2.Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
54. 3.Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
55. 4.Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
56. 5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
57. 6.Prioritas janji politik Berdasarkan daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan IV-112 pembangunan Kabupaten Pamekasan tersebut dalam tabel 4.5, untuk kemudian dilakukan penapisan menggunakan kriteria tersebut di atas. Penapisan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kabupaten Pamekasan yang dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dan program prioritas RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Apabila isu tersebut memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, maka isu tersebut merupakan yang paling strategis dibandingkan yang lain. Pada tahapan pembobotan ini, akan menghasilkan daftar pendek terhadap isu strategis terpilih yang mana berdasarkan penilaian tingkat prioritas. Proses pemilihan isu pembangunan ini diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk penajaman terhadap isu-isu strategis dan upaya penapisan atau membuat daftar pendek dari isu strategis pembangunan terpilih. Proses penapisan isu pembangunan daftar panjang menjadi daftar pendek dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
58. 1.Verifikasi Daftar Panjang Isu Pembangunan Verifikasi ini dimaksudkan untuk cross-check ulang identifikasi yang sudah tim temukan pada tahap penentuan isu strategis berdasar tema pembangunan prioritas dan urusan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati, sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.17.
59. 2.Penilaian Daftar Panjang (Long list) Penilaian daftar panjang daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Pamekasan tersebut menggunakan metode rating. Metode rating yang akan dilakukan adalah dengan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • IV-113 menilai tingkat pengaruh dari masing-masing isu terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Metode penilaian rating menggunakan interval penilaian dari angka 1- 10, 1-15, 1-20, dan 1-25. Semakin tinggi penilaian yang diberikan dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.17 Skala Penilaian Metode Rating Level Pengaruh Skala Penilaian (Range Scale) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional 20 Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah 10 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 20 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah 10 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25 Total 100 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tabel di atas adalah tabel pembobotan dengan metode rating yang dilakukan terhadap daftar panjang IV-114 identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan: Tabel 4.18 Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI 1 Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal 20 10 20 10 10 20 90 2 Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah 15 10 10 10 15 25 85 3 Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar 10 5 10 5 8 20 58 4 Standarisasi pelayanan pendidikan 8 8 10 5 8 10 49 5 Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15 10 18 10 10 23 86 6 Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial 8 5 7 5 5 10 40 7 Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga 7 7 10 5 8 10 47 8 Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat 7 5 7 4 7 8 38 11 Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja 20 10 20 10 15 25 100 12 Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan 20 10 20 10 15 25 100 13 Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran 10 5 7 5 7 8 42 14 Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah 20 9 5 10 10 20 74 15 Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran 9 8 7 5 7 10 46 16 Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya 20 10 20 10 15 20 95 17 Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan 15 10 15 5 10 20 75 18 Peningkatan program edukasi mengenai 20 5 20 7 10 20 82 IV-115 No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan 19 Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil 15 5 10 5 10 15 60 20 Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat 10 5 9 5 7 10 46 21 Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi 10 5 10 5 7 10 47 22 Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien Tuberculosis 10 5 10 5 7 10 47 23 Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat 10 5 15 5 10 10 55 24 Optimalisasi Aksesbilitas dan pemanfaatan data dan informasi Kependudukan 15 10 10 8 10 20 73 25 Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di Kabupaten Pamekasan 15 10 20 8 10 25 88 26 Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat 10 10 15 8 10 20 73 27 Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan 20 10 15 8 10 20 83 28 Penguatan Pembangunan Berbasis Gender 20 10 15 10 10 25 90 29 Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA 15 10 15 10 10 20 80 30 Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi 15 10 15 10 10 20 80 31 Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini 15 10 15 10 10 20 80 33 Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk 10 10 15 10 8 10 63 34 Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik 15 10 20 10 10 20 85 35 Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat 10 10 8 10 8 10 56 36 Peningkatan partisipasi politik masyarakat 10 10 8 10 8 10 56 37 Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional 20 10 15 8 8 20 81 IV-116 No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI 39 Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat 15 10 15 10 15 20 85 40 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjujung supremasi hukum 20 9 10 8 5 8 60 41 Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 20 9 10 8 5 8 60 42 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan 20 8 15 10 10 20 83 43 Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang 10 8 8 5 7 8 46 44 Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 15 10 10 10 5 15 65 45 Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional 15 10 10 8 10 15 68 46 Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini 15 8 15 10 10 20 78 47 Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda 10 8 10 5 7 8 48 48 Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua Perangkat Daerah 10 10 5 10 12 15 62 49 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah 10 10 5 10 12 15 62 50 Penambahan sarana/prasarana perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa 15 10 15 10 15 20 85 51 Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan 12 10 15 10 15 20 82 52 Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral 10 10 15 10 15 20 80 53 Peningkatan penyerapan anggaran 10 10 20 10 10 15 75 IV-117 No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung 54 Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi 10 10 20 10 10 10 70 55 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten 10 10 8 10 7 10 55 56 Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan 15 10 20 10 10 20 85 57 Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah 20 10 15 10 15 20 90 58 Optimalisasi pengembangan IKM 15 10 15 10 10 25 85 59 Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat 18 10 15 10 10 20 83 60 Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah 20 10 15 10 10 25 90 61 Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat 20 10 15 10 15 20 90 62 Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan 10 10 20 10 8 15 73 63 Peningkatan Resiko keamanan pangan segaruntuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam 20 10 20 10 10 10 80 64 Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan 20 10 20 10 10 10 80 65 Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup 15 10 15 10 15 20 85 66 Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen 15 10 15 10 15 15 80 67 Optimalisasi kinerja kelembagaan pertanian 15 10 15 10 15 20 85 68 Peningkatan produksi pertanian 20 10 10 15 10 25 90 69 Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan 15 10 15 10 15 15 80 70 Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak 14 10 15 10 15 15 79 71 Peningkatan sosialiasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan 12 10 15 10 15 15 77 72 Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian 15 10 15 10 15 15 80 73 Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata 20 10 15 10 10 20 85 74 Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten 20 10 15 10 10 20 85 IV-118 No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI Pamekasan 75 Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman 10 10 10 10 15 20 75 76 Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata 15 10 20 10 10 15 80 77 Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata 15 10 20 10 10 15 80 78 Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat 20 10 15 10 10 25 90 79 Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa 10 10 8 9 10 15 62 80 Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga 15 10 9 10 10 15 69 81 Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan 12 10 12 10 13 15 72 82 Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan 13 10 20 10 15 20 88 83 Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna 10 8 15 10 12 12 67 84 Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana 16 10 15 10 10 25 86 85 Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana 17 10 15 10 10 25 87 86 Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 18 10 15 10 10 25 88 87 Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan 19 10 15 10 10 25 89 88 Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 15 10 15 10 10 25 85 89 Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 10 10 15 10 10 25 80 IV-119 No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI mengurangi risiko bencana 90 Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, Traffic Light, Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan 10 10 15 10 12 10 67 91 Optimalisasi penurunan kecelakaan 15 10 15 10 15 20 85 92 Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK 15 10 20 10 10 20 85 93 Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 15 10 20 10 10 25 90 94 Optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat 15 10 20 10 10 20 85 95 Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara kota dan desa 12 10 20 10 10 20 82 96 Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi 20 10 15 10 15 20 90 97 Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui 20 10 15 10 10 20 85 98 Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman 20 10 15 10 15 20 90 99 Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan 10 10 12 9 10 15 66 100 Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup 10 10 15 9 10 15 69 101 Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali 10 10 16 9 10 15 70 102 Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang 10 10 16 9 10 15 70 103 Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor 10 10 13 9 10 15 67 104 Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat 10 9 14 9 10 10 62 Sumber: Olahan Penulis (2020) IV-120 Tabel 4.19 Rata-Rata Skor Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan No Daftar Panjang Isu Strategis Total Skor Rata- Rata Skor 1 Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal 90 15 2 Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah 85 14 3 Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar 58 10 4 Standarisasi pelayanan pendidikan 49 8 5 Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 86 14 6 Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial 40 7 7 Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga 47 8 8 Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat 38 6 11 Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja 100 17 12 Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan 100 17 13 Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran 42 7 14 Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah 74 12 15 Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran 46 8 16 Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya 95 16 17 Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan 75 13 18 Peningkatan program edukasi mengenai kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan 82 14 19 Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil 60 10 20 Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat 46 8 21 Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi 47 8 22 Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien Tuberculosis 47 8 23 Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat 55 9 24 Optimalisasi Aksesbilitas dan pemanfaatan data dan informasi Kependudukan 73 12 IV-121 No Daftar Panjang Isu Strategis Total Skor Rata- Rata Skor 25 Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di Kabupaten Pamekasan 88 15 26 Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat 73 12 27 Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan 83 14 28 Penguatan Pembangunan Berbasis Gender 90 15 29 Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA 80 13 30 Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi 80 13 31 Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini 80 13 33 Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk 63 11 34 Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik 85 14 35 Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat 56 9 36 Peningkatan partisipasi politik masyarakat 56 9 37 Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional 81 14 39 Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat 85 14 40 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjujung supremasi hukum 60 10 41 Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 60 10 42 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan 83 14 43 Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (response time rate) berkurang 46 8 44 Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 65 11 45 Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional 68 11 46 Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini 78 13 47 Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda 48 8 48 Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua 62 10 IV-122 No Daftar Panjang Isu Strategis Total Skor Rata- Rata Skor Perangkat Daerah 49 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah 62 10 50 Penambahan sarana/prasarana perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa 85 14 51 Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan 82 14 52 Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral 80 13 53 Peningkatan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung 75 13 54 Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi 70 12 55 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten 55 9 56 Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan 85 14 57 Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah 90 15 58 Optimalisasi pengembangan IKM 85 14 59 Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat 83 14 60 Optimalisasi pengembangan usaha kecil menengah 90 15 61 Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat 90 15 62 Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan 73 12 63 Peningkatan Resiko keamanan pangan segaruntuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam 80 13 64 Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan 80 13 65 Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup 85 14 66 Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen 80 13 67 Optimalisasi kinerja Kelembagaan Pertanian 85 14 68 Peningkatan produksi pertanian 90 15 69 Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan 80 13 70 Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak 79 13 71 Peningkatan sosialiasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan 77 13 72 Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian 80 13 73 Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata 85 14 74 Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten Pamekasan 85 14 75 Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman 75 13 76 Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang 80 13 IV-123 No Daftar Panjang Isu Strategis Total Skor Rata- Rata Skor kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata 77 Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata 80 13 78 Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat 90 15 79 Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa 62 10 80 Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga 69 12 81 Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan 72 12 82 Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan 88 15 83 Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna 67 11 84 Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana 86 14 85 Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana 87 15 86 Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 88 15 87 Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan 89 15 88 Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 85 14 89 Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana 80 13 90 Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, Traffic Light, Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan 67 11 91 Optimalisasi penurunan kecelakaan 85 14 92 Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK 85 14 93 Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 90 15 94 Optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat 85 14 95 Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara kota dan desa 82 14 96 Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi 90 15 97 Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui 85 14 IV-124 No Daftar Panjang Isu Strategis Total Skor Rata- Rata Skor 98 Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman 90 15 99 Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan 66 11 100 Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup 69 12 101 Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali 70 12 102 Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang 70 12 103 Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor 67 11 104 Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat 62 10 Sumber: Olahan Penulis (2020) Keterangan Kriteria:  I = Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;  II = Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;  III = Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;  IV = Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;  V = Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan  VI = Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin daftar panjang isu strategis, terpilihlah 13 Isu strategis pilihan prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada. Berikut ini uraian dari 13 Isu strategis pilihan prioritas : IV-125 Tabel 4.20 Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas No Daftar Panjang Isu Strategis Telaah Kriteria Total SkorI II III IV V VI 1 Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal Nonformal dan Informal 25 10 15 10 10 20 90 2 Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja 20 10 20 10 15 25 100 3 Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan 20 10 20 10 15 25 100 4 Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat 20 10 20 10 15 20 95 5 Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah 20 10 15 10 15 20 90 6 Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 20 10 15 10 10 25 90 7 Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 15 10 20 10 10 25 90 8 Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat 20 10 15 10 15 20 90 9 Peningkatan Produksi Pertanian 20 10 10 15 10 25 90 10 Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat 20 10 15 10 10 25 90 11 Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi 20 10 15 10 15 20 90 12 Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman 20 10 15 10 15 20 90 13 Penguatan Pembangunan berbasis gender 20 10 15 10 10 25 90 Sumber: Olahan Penulis (2020) Adapun pembobotan dari isu strategis prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah terpilih, dimana dalam penyesuaiannya telah terbentuk 5 (empat) bidang pembangunan secara makro: SDM, Ekonomi, Sosial Budaya, Infrastruktur dan Pemerintahan yang akhirnya menghasilkan 13 isu Kabupaten Pamekasan, antara lain: IV-126
60. 1.Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal;
61. 2.Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan;
62. 3.Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja serta Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan;
63. 4.Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya;
64. 5.Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah;
65. 6.Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
66. 7.Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
67. 8.Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
68. 9.Peningkatan produksi pertanian;
69. 10.Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat;
70. 11.Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi;
71. 12.Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman; dan
72. 13.Penguatan Pembangunan Berbasis Gender. Ketiga belas Isu Strategis di atas telah mengakomodasi isu Strategis Internasional, Nasional dan Regional Jawa Timur. Isu Strategis tersebut kemudian diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang selanjutnya dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya. Adapun detail penjabaran tersebut sebagaimana disajikan dalam Bab V. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • IV-127 Tabel 4. 21 Pemetaan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan Bidang Pembangunan Isu Strategis Prioritas Strategis Misi Kabupaten Pamekasan Sumber Daya Manusia - Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal - Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Ekonomi - Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja - Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan - Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah - Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Peningkatan Produksi Pertanian - Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya. Pemerintahan - Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Infrastruktur - Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi - Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Sosial Budaya - Penguatan Pembangunan berbasis gender Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera Sumber: Olahan Penulis (2020) IV - 128 Tabel 4.22 Linieritas Hubungan Antar Isu-Isu Strategis SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan  penurunan beban pengeluaran  peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif.  Kebijakan ekonomi makro juga meliputi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Pengentasan kemiskinan  Pengembangan kawasan untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan  Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan  Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan  Pengembangan kawasan peruntukan pertanian  Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi covid-19  Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil  Peningkatan Produksi Pertanian  Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat  Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja  Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan Tujuan 2. Tanpa  Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi  Penyusunan rencana tata ruang kawasan  Mewujudkan Indonesia Maju  Peningkatan Produksi IV-129 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Kelaparan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat;  Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan;  Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet;  Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil;  Percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik;  Intervensi fortifikasi untuk Serta Kesejahteraan Masyarakat perdesaan  Pengembangan kawasan peternakan  Pengembangan kawasan peruntukan pertanian melalui percepatan penurunan Angka Stunting  Ketersediaan lahan sarana pertanian  Perda LP2B  Perubahan luasan LP2B/ KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS  Peningkatan status gizi Pertanian IV-130 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera  Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;  Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;  Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care). Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat  Kesejahteraa n dan pemerataan ekonomi  Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan  Mewujudkan Indonesia Maju melalui percepatan penurunan Angka Stunting  Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok  Peningkatan status gizi  Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular  Penguatan sistem kesehatan  Peningkatan  Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat IV-131 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan akses layanan kesehatan Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas  Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran;  Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;  Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik 6 Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs 7 dan tenaga kependidikan yang merata;  Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;  Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan  Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan  Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembanguna n manusia (IPM)  Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan  Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal Nonformal dan Informal IV-132 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Tujuan 5: Kesetaraan Gender  Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;  Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;  Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak  Penguatan Pembangunan berbasis gender Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak  Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman  Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;  Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku  Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional,  penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional  Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih  Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan  Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman Tujuan 7:  Diversifikasi energi dan IV-133 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Energi Bersih dan Terjangkau ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan;  Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik;  Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik;  Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan;  Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi  Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;  Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.  Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan  Perwujudan Kawasan Budidaya  Perwujudan Kawasan Strategis  Pengembangan Kawasan Pariwisata  Pengembangan kawasan industri  Pengembangan kawasan pertambangan  Pengembangan kawasan peternakan  Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Meningkatkan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Informal  Minimnya pengetahuan masyarakat luar tentang Produk IKM  Kontinuitas produksi IKM yang tidak stabil dan  Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja  Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan  Optimalisasi upaya promosi produk unggulan IV-134 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan  Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan  Pengembangan kawasan peruntukan pertanian konsisten  Kurangnya bantuan modal untuk koperasi dan UKM akibat pandemi Covid- 19  Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19  Peningkatan pendapatan Keluarga Aseptor Dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga  Harga komoditas pertanian yang fluktuatif  Pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas) daerah  Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  Peningkatan Produksi Pertanian  Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat IV-135 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur  Menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat;  Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;  Menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;  Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK;  Melaksanakan pembangunan rendah karbon;  Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.  Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.  aksesibiltas dan konektifitas antarwilayah  penyediaan infrastruktur sumber daya air   Pengembang an infrastruktur penunjang agropolitan  Pengembangan sistem transportasi darat  Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telematika  Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air  Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih  Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan  Kurangnya Sarana dan Prasana Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas- Ruas Jalan termasuk Rambu dan Marka Jalan  Jumlah Bangunan Pertanian (RPH/Puskeswa n/BPP) yang perlu ditingkatkan  Perubahan panjang jalan kewenangan Kabupaten melalui peningkatan status jalan  Pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas)  Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi IV-136 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan  Mengentaskan kemiskinan;  Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;  Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;  Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.  Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.  Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah  Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan  Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (enabling environment) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;  Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah;  Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta  Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman  penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional  Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan  Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan  Pengembangan kawasan permukiman baru  pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek  Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman IV-137 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan restorasi dan konservasi daerah aliran sungai Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan  Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan;  Penanganan Limbah;  Pengembangan industri hijau;  Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik  penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional  Pengembangan kawasan agropolitan  Pengembangan kawasan minapolitan  Pengembangan kawasan peternakan  Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan  pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim  Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;  Pembangunan Rendah Karbon Tujuan 14: Ekosistem Lautan  Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;  Peningkatan tata kelola perikanan,  Revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan.  Pengembangan kawasan minapolitan  Pengembangan Kawasan budidaya perikanan  Pengembangan kawasan pesisir pantai Tujuan 15. Ekosistem Daratan  Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;  Pembentukan kawasan lindung  Kawasan Suaka Alam  Perda LP2B  Perubahan luasan LP2B/ IV-138 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan  Mengurangi laju deforestasi di Indonesia;  Mengurangi laju degradasi hutan. dan Cagar Budaya  Kawasan Lindung Geologi KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS  Terdapat patahan aktif yang berpotensi bencana gempa bumi  Adanya potensi bencana banjir di wilayah perkotaan Pamekasan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh  Konsolidasi demokrasi;  Reformasi birokrasi dan tata kelola;  Penegakan hukum nasional;  Menjaga stabilitas keamanan nasional.  Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi  Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partispasi politik  Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PKL, PMKS, Perijinan)  Alih Fungsi Lahan (konflik kepentingan antara kepemilikan lahan dan  Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik  Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan IV-139 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan pemanfaatan Ruang)  Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Berlalu Lintas dan Penataan Parkir Juga Pelaku Usaha (PKL/Pedagang Asongan) tentang Penempatan Lokasi Usahanya  Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa tidak ada yang bersedia pelayanan kepada masyarakat IV-140 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan untuk menjabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Jabatan Fungsional)  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah belum melekat pada pelaksanaan tugas  Belum seluruh perangkat daerah menerapkan zona integritas  Belum optimalnya penerapan manajemen risiko  Perda LP2B  Adanya tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin IV-141 SDGs RPJMN RPJMD Prop. RPJPD Kab.Pamekasan RTRW Kab. Pamekasan KLHS Kab. Pamekasan P-RPJMD Kab.Pamekasan  Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan  Optimalisasi penerimaan negara;  Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran;  Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;  Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);  Penuntasan infrastruktur TIK;  Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi;  Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.  Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa IV - 142 Linieritas hubungan antara tujuan yang ada di SDGs dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Pamekasan, RTRW Kabupaten Pamekasan, KLHS Kabupaten Pamekasan serta Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya kesadaran bersama terhadap permasalahan yang dihadapi baik pada tingkat internasional, nasional, daerah serta dari berbagai aspek seperti kemiskinan, kelaparan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, dll, sehingga diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujukan World Class Government. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Kabupaten Pamekasan menyadari perlunya dilakukan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). / 143 -xxxx • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / / VISI, MISI, \ . DAN SASARAN V-1
73. 2018.Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan Janji Politik yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pamekasan. Pada i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terjadi perubahan visi dan misi. 5.1. Visi Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 20 tahun yakni menciptakan “Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT ”. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Pamekasan, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu penyusunan Visi Jangka Menengah selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Pamekasan dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Ilustrasi yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-3 RPJMD ini adalah sebuah masyarakat yang Parjhuga, Bhajjhra dan kondisi infrastruktur yang Rajjha. Gambaran masyarakat Pamekasan Parjhuga, Bhajjhra, dan Rajjha tersebut merupakan wujud kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di tahun kelima RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Parjhuga; merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis. Parjhuga menjadi gambaran manusia paripurna yang menempati strata tinggi dalam relasi sosial dan kemanusiaan. Strata sosial dalam konteks ini tidak didasarkan pada garis keturunan maupun kelas ekonomi, melainkan didasarkan pada kecakapan hidup, ahlak dan perilaku yang mulia. Parjhuga yang memiliki kriteria sehat jasmani dan rohani, memiliki intelektualitas tinggi, berakhlaqulkarimah, memiliki kedewasaan dalam bersikap, terbuka dengan pemikiran baru, kreatif dan inovatif, serta memiliki kecerdasan sosial dan spiritual yang tinggi, serta memiliki kepekaan horizontal dan vertikal. Sehingga, fokus dari pembangunan yang diilhami oleh kerangka Parjhuga adalah pembangunan sumber daya manusia Pamekasan menjadi masyarakat madani, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan psikis, berkualitas dan dibekali skill serta ketrampilan yang cukup memadai, yang digerakkan oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Bhajjhra; merupakan sebuah konsep keberuntungan atau keberkahan dalam Bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan dan keberkahan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomi. Tercapainya keberuntungan tersebut, menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi. Dimana gambaran masyarakat yang beruntung, khususnya dalam perspektif ekonomi, dapat tercapai apabila i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-4 masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan ekonomi yang ditopang oleh kemandirian dan kemampuan dalam mengelola berbagai potensi ekonomi lokal. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang dinamis baik di perkotaan maupun di seluruh penjuru perdesaan secara merata merupakan cermin dari konsep Bhajjhra. Konsep ini juga ditandai dengan penurunan prosentase penduduk miskin, lapangan kerja yang semakin terbuka dan daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan. Rajjha; merupakan gambaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, rapi, temaram, ramah dan mencitrakan karakter kehidupan asli masyarakat lokal yang kental. Pamekasan Rajjha, dalam konteks RPJMD ini diimplementasikan dengan ketersediaannya infrastruktur dasar yang memadai, seperti kondisi jalan dan jembatan yang baik, irigasi, penerangan jalan, serta tata kota yang dijiwai oleh karakter lokal masyarakat Pamekasan. Rajjha tidak hanya bertumpu pada sisi keindahan dan karakter estetika semata, akan tetapi rajjha juga dilandaskan pada sisi ekonomis yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Arus lalu lintas barang dan manusia yang lancar, baik kedalam Pamekasan maupun keluar Pamekasan. Dengan demikian, untuk mewujudkan Pamekasan Rajjha, maka pembangunan akan dititikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang yang memadai guna mendorong tumbuh dan berkembangnya segenap potensi ekonomi dan sektor potensial lainnya seperti agrobisnis, pariwisata, perdagangan, industri manufaktur serta jasa. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu H. Baddrut Tamam, S.Psi dan Raja’e, S.Hi., yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah: i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-5 “ Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama ” Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok Visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 5.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama” Pamekasan Sejahtera dari bawah Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang Merata Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Nilai (value) yang mendasari semangat V-6 Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Nilai-nilai Agama juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan. Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang. 5.2. Misi Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Visi Pokok-Pokok Visi Misi “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama” Pamekasan Sejahtera dari bawah Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Merata Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya. V-7 Visi Pokok-Pokok Visi Misi Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan Pembangunan Berkelanjutan Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. Merujuk pada hasil pemetan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan selama tahun 2018-2023 sebagai berikut.
74. 1.Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia; Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan pemikiran pembangunan telah sampai pada sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka Misi ini akan fokus pada upaya penguatan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
75. 2.Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya di Kota dan Desa; V-8 Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu pertanian, industri dan perdagangan serta tetap melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan, melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu Koperasi dan Usaha Mikro. Selanjutnya setelah berkembangnya ekonomi secara merata, diharapkan dapat memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari unsur Pajak maupun Retribusi guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
76. 3.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang berkualitas dan merata merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Dua faktor tersebut merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
77. 4.Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan; Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Pamekasan membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong sektor pertanian dan industri manufaktur, serta sektor potensial lainnya. Namun demikian, guna i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-9 menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Pamekasan.
78. 5.Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender. 5.3 Tujuan dan Sasaran Dengan melihat kesesuaian dengan visi misi Kepala Daerah yang telah dijelaskan di atas, kemudian visi misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Sehingga, tujuan merupakan tahap dalam perencanaan strategis yang memuat kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Tahap ini menjadi penting, karena bila mana penjabaran visi misi kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dalam tujuan maka akan mempengaruhi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan tujuan merupakan turunan secara lebih operasional dari misi pembangunan daerah, dan mencerminkan kondisi yang i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-10 akan dicapai serta dapat mendukung pencapaian misi daerah, tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu ditekankan pada target kinerja baik hasil (outcome), dampak (impact), maupun keluaran (output) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Dalam merumuskan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya perumusan tujuan tersebut menjadi landasan bagi perumusan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023:
79. 1.Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Peningkatan Daya Beli Masyarakat Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat merupakan tujuan dari misi pertama, yaitu Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang merata melalui penyelenggaraan layanan dasar dari 3 aspek yaitu aspek kesehatan yang berkaitan dengan derajat kualitas layanan kesehatan yang berkualitas, aspek pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang merata, dan aspek ekonomi yaitu daya beli masyarakat yang terus meningkat. Dalam tujuan pertama ini, pembangunan i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-11 difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia maka kedepan SDM berkualitas dan unggul tersebut akan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
80. 2.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal Tujuan kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang merupakan penjabaran dari misi kedua yaitu Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan didukung percepatan pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya. Ekonomi inklusif yaitu dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mereduksi kesenjangan antar kelompok. Prioritas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui ekonomi inklusif adalah berlandaskan pada potensi ekonomi lokal, sektor strategis dan keunggulan lokal daerah yang memiliki daya saing tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Serta berfokus pada penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan iklim investasi yang baik dalam beberapa sektor, yaitu sektor perdagangan, perindustrian, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan koperasi.
81. 3.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu Peningkatan Tata Kelola i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-12 Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Tujuan ini berfokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan agenda reformasi birokrasi. Tujuan ini memiliki prioritas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terus meningkat dan berkualitas. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif merupakan implementasi dari prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga berimplikasi pada pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.
82. 4.Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Tujuan empat yaitu menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang merata dan layak bagi masyarakat yang merupakan turunan operasional dari misi keempat yaitu pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Hal yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah kualitas lingkungan hidup yang meningkat, serta pemerataan infrastruktur agar dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam melaksanakan pembangunan daerah. Menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar juga merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan infrastruktur yang merata dan layak bagi masyarakat dapat mendorong dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah. i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-13
83. 5.Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan harmoni nilai-nilai sosial budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan dalam pembangunan merupakan tujuan dalam misi kelima yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. Pada hakikatnya dalam berkehidupan bermasyarakat memiliki beragam nilai-nilai sosial budaya yang patut dilestarikan dan dijaga keharmoniannya dengan berlandaskan pada aspek keagamaan sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam pembangunan juga berfokus pada keterlibatan serta pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan memberikan kesempatan dan kesetaraan yang proporsional terhadap akses, partisipasi dan kontrol dalam pembangunan, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin agar pembangunan dapat merata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan gender dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Pola pikir yang positif tentang kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus-kasus ketimpangan gender di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Pamekasan khususnya. Upaya untuk menjunjung kesetaraan gender ini merupakan wujud kesadaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-14 peranan penting perempuan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil umusan sasaran Kabupaten Pamekasan tahun 2018- 2023:
84. 1.Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Peningkatan Daya Beli Masyarakat Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatnya daya beli masyarakat
85. 2.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah 2) Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha 3) Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja 4) Meningkatnya perekonomian masyarakat desa i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-15
86. 3.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan, yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”.
87. 4.Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau
88. 5.Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan Dalam Pembangunan Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: 1) Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib 2) Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat 3) Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Setelah dirumuskan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi sebagaimana disajikan di atas, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan. Indikator Tujuan berfungsi sebagai gambaran untuk mengetahui capaian Tujuan Pembangunan di akhir periode perencanaan RPJMD, yaitu tahun
89. 2023.Sehingga target capaian indikator tujuan merupakan patokan bagi penyusunan target indikator sasaran di akhir periode i,l PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • V-16 perencanaan. Indikator Tujuan juga merupakan pijakan untuk merumuskan program RPJMD beserta target capaian selama lima tahun yang akan datang. Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 No. Tujuan Indikator Target Akhir Tahun RPJMD 1 Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.
90. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68.35 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal
91. 2.Pertumbuhan ekonomi. 4,39
92. 3.Gini Ratio 0.26
93. 4.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,45
94. 5.Persentase Penduduk miskin 10.97 3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel
95. 6.Indeks Reformasi Birokrasi 81 4 Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat
96. 7.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 3,85 5 Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan
97. 8.Indeks Modal Sosial 85,26
98. 9.Indeks Pembangunan Gender 90 V-17 Keterkaitan logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sangat penting, karena menjadi dasar atau menggambarkan arsitektur utama perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Arsitektur perencanaan tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Gambar 5.1 Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Guna menjamin rumusan sasaran memiliki keterkaitan yang logis dengan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka penjabaran rumusan Sasaran disajikan dalam tabel 5.4. SDM Berkualitas V - 18 Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Visi: "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama" Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggunganjawab Deskripsi Satuan 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 1 Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia 1 Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 66,26 67,18 67,94 68,35 68,35 1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata 1 Indeks Pendidikan Indeks 0,6 0,65 0,7 0,72 0,72 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata 1 Indeks Kesehatan Indeks 0,73 0,75 0,79 0,8 0,8 Dinas Kesehatan,RSUD SMART, RSUD Waru 3 Menguatnya daya beli masyarakat 1 Indeks Pengeluaran Indeks 0,30 0,32 0,33 0,35 0,35 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan 2 Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal 1 Pertumbuhan Ekonomi % -2,54 3,02 3,66 4,39 4,39 1 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah 1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % 32,5 33,15 33,81 34,49 34,49 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas kelautan dan perikanan 2 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan % 20,17 20,78 21,40 22,04 22,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan % 6,77 9,92 10,08 10,72 10,72 4 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata 2 Gini Ratio Indeks 0,32 0,30 0,28 0,26 0,26 V-19 Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggunganjawab Deskripsi Satuan 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 2 Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha 1 Persentase Koperasi Berkualitas % 5,20 5,62 6,24 7,22 7,22 Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah 2 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah % 2,40 3 3,15 3,3 3,3 3 Meningkatnya iklim Investasi yang Kondusif 1 Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN % 77,58 79,13 80,71 82,33 82,33 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja 3 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % 3,49 2,65 2,55 2,45 2,45 1 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 1 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % 96,51 97,48 98,45 99,43 99,43 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja 4 Persentase Penduduk Miskin % 14,6 12,21 11,54 10,97 10,97 2 Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat 1 Persentase Penurunan PPKS % 1,81 1,90 2,00 2,10 2,10 Dinas Sosial 3 Meningkatnya perekonomian masyarakat desa 1 Persentase Peningkatan Desa Mandiri % 66 80 100 150 150 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel 1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 64,73 71 76 81 81 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas 1 Nilai SAKIP Skala 70,02 (BB) 81,16 (A) 81,34 (A) 82,1 (A) 82,1 (A) Sekretariat Daerah,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat 2 Opini BPK Poin WTP WTP WTP WTP WTP Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, Inspektorat 3 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 73 81 81,5 82 82 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Indeks Inovasi Daerah Indeks 5346 6415 7698 9238 9238 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Indeks SPBE Indeks 3,01 3,4 3,6 3,8 3,8 Dinas Komunikasi dan Informatika V-20 Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggunganjawab Deskripsi Satuan 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 6 Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,85 4,01 (A(-)) 4,26 (A(-)) 4,51 (A) 4,51 (A) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Sekretariat DPRD Kecamatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, 7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks N/A 14 14,5 15 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan 4 Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks N/A 3,55 3,7 3,85 3,85 1 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu 1 Rasio permukiman layak huni % N/A 70 75 80 80 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2 Indeks Pembangunan Infrastruktur % N/A 75 80 82,5 82,5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup 2 Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 1 Indeks Risiko Bencana Indeks 160,45 105 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas 1 Indeks Keselamatan Lalu Lintas % N/A 80 80 81 81 Dinas Perhubungan 4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks N / A 59,75 – 60,14 60,14 – 60,54 60,54 – 60,94 60,54 – 60,94 Dinas Lingkungan Hidup 5 Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera 5 Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan 1 Indeks Modal Sosial Indeks N/A 82,58 83,98 85,26 85,26 1 Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib 1 Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Persentase Penurunan Gangguan Trantibum % 82,5 83 86 90 90 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2 Keberdayaan Pemuda dalam Pembangunan 1 Kota Layak Pemuda Kategori N/A Pratama Pratama Madya Madya Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata 3 Meningkatkan Pelestarian 1 Nilai Pemajuan Kebudayaan % 8,67% 9,10% 9,56% 10,04% 10,04% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan V-21 Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggunganjawab Deskripsi Satuan 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 Kebudayaan Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 86,17 88,56 89,28 90 90 1 Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 53,01 58,54 59,22 59,9 59,9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / 22 -x )( )( )( ... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • STRATEGI, ARAH ~ ,BIJ ~ --J&-- DAN PROGRAM PEMB 'NGU 1 ~~ DAERAH • • 1 VI-1 Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. 6.1 Strategi Umum Perumusan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pamekasan dalam mencapai tujuan pembangunan. PEMERINTAH KASUPATEN PAMEKASAN I • • VI-2 Gambar 6.1 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata VI-3 Gambar 6.2 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata VI-4 Gambar 6.3 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Daya Beli Masyarakat VI-5 Gambar 6.4 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah VI-6 Gambar 6.5 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha VI-7 Gambar 6.6 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja VI-8 Gambar 6.7 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kemandirian Desa VI-9 Gambar 6.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas VI-10 Gambar 6.9 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Terpadu VI-11 Gambar 6.10 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau VI-12 Gambar 6.11 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, dan Tertib VI-13 Gambar 6.12 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat VI-14 Gambar 6.13 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan VI-15 OT SW Stregths Weakness Opportunity
99. 1.Mengoptimalkan partisipasi siswa pada tingkat Pendidikan dengan meningkatkan akses bersekolah hingga jenjang tertinggi.
100. 2.Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan dasar dengan penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar dan kualitas maupun kuantitas.
101. 3.Memetakan Kawasan objek wisata yang dikembangkan, dengan melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Pamekasan.
102. 4.Pengawasan terhadap berkurangnya luas lahan pertanian dan bukan pertanian.
103. 5.Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
104. 6.Mengoptimalkan pelatihan dan Pendidikan pegawai untuk meningkatkan keterampilan, dll.
105. 7.Menyediakan aplikasi pengaduan jalan rusak.
106. 8.Optimalisasi sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
107. 9.Meningkatkan peran aktif Wanita dalam berbagai bidang kehidupan.
108. 1.Optimalisasi peran Perguruan Tinggi terhadap Pendidikan di Kabupaten Pamekasan terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan, pemberian beasiswa, dll.
109. 2.Sanitarian atau petugas Kesehatan lingkungan Puskesma terbaik dapat dijadikan percontohan, serta menggunakan reward & punishment untuk meningkatkan motivasi.
110. 3.Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta kemudahan akses wisata di Kabupaten Pamekasan.
111. 4.Meningkatkan kegiatan pendampingan dan bantuan modal dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
112. 5.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
113. 6.Meningkatkan pengelolaan data dan sumber daya dalam system kepegawaian.
114. 7.Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
115. 8.Melakukan pendataan PPKS secara berkala dan mengupdate informasi agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.
116. 9.Memberdayakan perempuan rentan dan perempuan kepala keluarga. Treat
117. 1.Mengoptimalkan Pendidikan Informal melalui kelompok belajar pada Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Sekolah Kesetaraan (A).
118. 2.Mengoptimalkan layanan Kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan.
119. 3.Meningkatkan manajemen pemasaran dan promosi wisata dengan salah satunya memanfaatkan teknologi informasi.
120. 4.Mengadakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi para kelompok pelaku usaha perikanan dan para petani, serta pemberian bantuan modal.
121. 5.Optimalisasi bidang usaha industri.
122. 6.Meningkatkan pengawasan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan teknologi informasi.
123. 7.Pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Pamekasan, terutama jalan yang sering dilalui kendaraan besar/berat.
124. 8.Optimalisasi pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan PPKS secara berkelanjutan.
125. 9.Meningkatkan partisipasi Angkatan kerja perempuan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja.
126. 1.Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan bagi anak untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
127. 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesehatan.
128. 3.Memaksimalkan sektor pariwisata, perhotelan, restaurant, dan perdagangan.
129. 4.Memberikan bantuan modal kepada petani.
130. 5.Peningkatan kompetensi kepada masyarakat transmigrant dengan memberikan pelatihan pekerja kepada para pendatang baru.
131. 6.Optimalisasi pengawasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
132. 7.Meningkatkan sarana prasarana perhubungan di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.
133. 8.Meningkatkan control terhadap penanganan masalah terkait pskiotik.
134. 9.Meningkatkan kesetaraan gender melalui berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dll. VI-16 Tabel 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Arah Kebijakan Fokus Tahun-1 Fokus Tahun-2 Fokus Tahun-3 Fokus Tahun-4 Fokus Tahun-5 Pemerataan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas Pengembangan Wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Berbasis Wirausaha yang Merata didukung SDM yang Berkualitas Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Kewilayahan dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Lainnya untuk Kesejahteraan Masyarakat Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan Kabupaten Pamekasan selama tahun 2019-2023. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Gambar 6.14 Milestone Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 VI-17
135. 1.Anak Cerdas dan Pintar (Acar) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Pendidikan adalah Anak Cerdas dan Pintar (Acar). Anak Cerdas dan Pintar (Acar) adalah beasiswa bagi santri pelajar dan mahasiswa prestasi dan makanan tambahan balita dan anak sekolah dan peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT, yang meliputi:
a.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan minimal 1.000 beasiswa untuk santri, pelajar dan mahasiswa miskin berprestasi;
b.Meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi guru tanpa potongan/tanpa pungutan;
c.Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan untuk Pondok-Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah Swasta; VI-18
d.Standardisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, minimal SD dan SMP Negeri terakreditasi B;
e.Bantuan Buku Paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta;
f.Pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal;
g.Bantuan peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan formal di Pondok Pesantren.
h.Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan Perpustakaan Kecamatan, Desa dan Lembaga Pendidikan lainnya; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN I • • VI-19 Tabel 6.2 Program Prioritas Anak Cerdas dan Pintar (ACAR) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Anak Cerdas dan Pintar (ACAR)
1. 1.Meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi guru tanpa potongan/tanpa pungutan; Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APM, APK siswa usia 7- 12 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp20.000.000.000 Rp21.000.000.000,00 Rp22.050.000.000,00 Pemberian honor guru kelas, PAI, penjas, penjaga, K2, operator PTK kecamatan, insentif tahunan untuk guru honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. 2.Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan untuk pondok-pondok pesantren, madrasah dan sekolah swasta Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APM, APK siswa usia 7- 12 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Rp14.149.134.384 Rp14.856.591.103,00 Rp15.599.420.658,00 Rehabilitasi sedang/berta ruang kelas berdasarkan data Dapodik yang ditetapkan oleh kementrian Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang sekolah yang direhabilitasi sedang/berat Rp8.735.146.000 Rp9.171.903.300,00 Rp9.630.498.465,00 Rehabilitasi sedang/berta ruang kelas berdasarkan data Dapodik yang ditetapkan oleh kementrian Program Pengelolaan Pendidikan Angka partisipasi PAUD Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang dikelola 1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas yang direhabilitasi Rp5.291.000.000 Rp5.555.550.000,00 Rp5.833.327.500,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas berdasarkan aspirasi dari musrenbang
3. 3.Standardisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, minimal SD dan SMP Negeri terakreditasi B Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan Rp126.600.000 Rp132.930.000,00 Rp139.576.500,00 Sosialisasi penerimaan pserta didik baru, program indonesia pintar, monitoring ijin operasional sekolah Angka partisipasi PAUD Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah pendidikan PAUD yang terkelola 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah lembaga yang menerima bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp250.000.000 Rp262.500.000,00 Rp275.625.000,00 Pemberian insentif pada guru kelompok bermain yang tidak menerima sertifikasi
4. 1.Angka partisipasi PAUD
5. 2.Persentase APM, APK, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/K esetaraan Persentase Pendidikan Nonformal/K esetaraan yang dikelola 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan Rp4.492.500.000 Rp4.717.125.000,00 Rp4.952.981.250,00 Bantuan operasional kepada sekolah dasar dan madrasah VI-20 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 siswa usia 7-12 Tahun
6. 3.Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun diniyah
7. 4.Bantuan Buku Paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta Program Pengelolaan Pendidikan APM, APK SMP13-15 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan Rp1.347.708.796 Rp1.415.094.236,00 Rp1.485.848.948,00 Pengadan alat- alat laboratorium bagi siswa SMP
8. 5.Pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal Program Pengelolaan Pendidikan Angka partisipasi PAUD Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang dibangun Rp423.500.400 Rp444.675.420,00 Rp466.909.191,00 Pembangunan jamban, taman bermain dan rehab ruang kelas / guru PAUD 1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang diadakan Rp198.000.000 Rp207.900.000,00 Rp218.295.000,00 Pengadaan Mebeler PAUD 1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah alat rumah tangga PAUD yang diadakan Rp - Rp - Rp - 1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang diadakan Rp - Rp45.000.000,00 Rp47.250.000,00 Pengadaan APE dalam PAUD 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan Rp105.000.000 Rp110.250.000,00 Rp115.762.500,00 Pengadaan APE Luar 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar Rp - Rp - Rp - Pemberian insentif bagi guru PAUD pendamping ABK/stunting 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Jumlah PAUD yang melaksanakan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi Rp50.000.000 Rp52.500.000,00 Rp55.125.000,00 Supervisi kesiapan akreditasi PAUD 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir Rp - Rp98.925.000,00 Rp103.871.250,00 Workshop peningkatan kompetensi guru PAUD Program Pengelolaan Pendidikan Angka partisipasi kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/K esetaraan Persentase Pendidikan Nonformal/K esetaraan 1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Keset Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan Rp75.000.000 Rp78.750.000,00 Rp82.687.500,00 pengadaan meja dan kursi belajar untuk PKBM VI-21 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 yang dikelola araan 1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Keset araan Jumlah perlengkapan pendidikan nonformal/kesetara an yang diadakan Rp - Rp60.000.000,00 Rp63.000.000,00 pengadaan komputer untuk operator lembaga pendidikan nonformal/kes etaraan 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keset araan Jumlah peserta didik nonformal/kesetara an yang dibiayai Rp127.500.000 Rp133.875.000,00 Rp140.568.750,00 Insentif tutor pendidikan kesetaraan 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keset araan Jumlah proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang diselenggarakan Rp357.142.857 Rp375.000.000,00 Rp393.750.000,00 Insentif keaksaraan fungsional di lembaga PKBM 1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keset araan Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetara an yang melaksanakan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi Rp - Rp60.000.000,00 Rp63.000.000,00 Supevisi untuk persiapan akreditasi lembaga 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keset araan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir Rp30.000.000 Rp31.500.000,00 Rp33.075.000,00 Workshop tutor kesetaraan
9. 6.Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan perpustakaan kecamatan, desa dan lembaga pendidikan lainnya; Program Pembinaan Perpustakaa n Persentase penyelenggar aan perpustakaa n sesuai standar Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengunjung perpustakaa n per tahun PengembanganPe rpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan yang dibina - Rp 15.000.000 Rp15.000.000 1. Melakukan analisa kebutuhan dan titik layanan
10. 2.Melakukan MOU dengan pihak sekolah
11. 3.Melakukan kunjungan sesuai jadwal dengan menggunak an mobil perpustakaa n keliling (PUSLING) Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan VI-22 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar wilayah kab/kota yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan - - Rp40.000.000 1. Melakukan analisa kebutuhan layanan perpustakaa n untuk mencapai SNP
12. 2.Pengadaan kebutuhan sarana dan prasana untuk menunjang layanan perpustakaa n
13. 3.Penyerahan sarana dan prasarana kepada perpustakaa n pada satuan pendidikan dasar Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang tersertifikasi Rp5.000.000 Rp20.000.000 Rp20.000.000 1. Mengidentifi kasi tenaga perpustakaa n yang akan di undang untuk pelatihan
14. 2.Mengirimka n surat kepada lembaga untuk menugaska n tenaga perpustakaa n
15. 3.Menyelengg arakan pelatihan dan sertifikasi tenaga perpustakaa n Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten yang dikembangkan Rp24.000.000 Rp40.000.000 Rp40.000.000 1. Melakukan analisa kebutuhan perpustakaa n VI-23 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023
16. 2.Memfasilitas i layanan administrasi kepada pemustaka dalam bentuk online maupun offline
17. 7.Bantuan peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan formal di Pondok Pesantren. PROGRAM PEMERINTA HAN DAN KESEJAHTE RAAN RAKYAT Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraa n social, dan kesejahteraa n masyarakat yang terlaksana. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraa n rakyat yang terlaksana Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat yang tersusun Rp610,000,000 Rp570.000.000 Rp600.000.000 Bagian Kesra
18. 8.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan minimal 1.000 beasiswa untuk santri, pelajar dan mahasiswa miskin berprestasi; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang tersusun Rp3,691,000,000 Rp350.000.000 Rp400.000.000 VI-24
19. 2.Kesehatan Gratis (Sehati) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada kesehatan adalah Kesehatan Gratis (Sehati). Kesehatan Gratis (Sehati) adalah program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka peningkatan derajat kesehatan melalui pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga miskin, yang terdiri atas:
a.Program 1 Desa 1 Mobil Siaga diprioritaskan bagi desa yang belum memiliki;
b.Penerapan Aplikasi E-Rembik (berbasis android), yaitu pendampingan kesehatan tan ibu hamil oleh tenaga Bidan sampai dengan melahirkan;
c.Penerapan Aplikasi E-Sehat (berbasis android), yaitu pelayanan kesehatan terhadap laporan masyarakat adanya warga sakit/ ibu hamil yang akan melahirkan dengan mendatangi rumah si pasien untuk selanjutnya dirujuk ke Puskesmas terdekat; VI-25
d.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengemban Puskesmas terakreditasi di setiap Kecamatan;
e.Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan pelayanan kesehatan berjalan dan prima;
f.Pembinaan kesehatan dan gizi untu ibu hamil dan menyusui;
g.Asuransi kesehatan total (Total Coverage) bagi warga miskin, yaitu memberikan jaminan kepada warga miskin untuk menerima pelayanan kesehatan gratis mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kelas III hingga RSUD rujukan Provinsi;
h.Membangun dan mengembangkan Puskesmas Rawat Inap terakreditasi di setiap Kecamatan serta membangun Puskesmas Pembantu/ Pondok Bersalin Desa;
i.Peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan (medis dan non-medis) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
j.Optimalisasi program gizi anak sekolah dan intervensi Stunting;
k.Pemberdayaan dan Peningkat Kesejahteraan Perempuan serta Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak;
l.Pembinaan Kesehatan Remaja;
m.Pembinaan Prestasi Olahraga. PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 7 • • VI-26 Tabel 6.3 Program Prioritas Kesehatan Gratis (Sehati) Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Kesehat an Gratis (Sehati)
1. 1.Penerapan Aplikasi E- Rembik (berbasis android), yaitu pendampingan kesehatan ibu hamil oleh tenaga Bidan sampai dengan melahirkan; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilah atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Penanganan Kasus Kegawatdarura tan Rp1.408.330.000 Rp1.408.330.000,00 Rp1.408.330.000,00 a. Menyediakan Call Center
b.Mengintegrasi kan Call Center dengan fasilitas kesehatan terdekat
c.Merujuk pasien pada fasilitas kesehatan lanjutan yang dituju
d.Melaksanakan penanganan kegawatdarura tan Dinas Kesehatan
1. 2.Penerapan Aplikasi E- Sehat (berbasis android), yaitu pelayanan kesehatan terhadap laporan masyarakat tentang adanya warga sakit/ibu hamil yang akan melahirkan dengan mendatangi rumah si pasien untuk selanjutnya dirujuk ke puskesmas terdekat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4) Rp162.009.500 Rp162.009.500,00 Rp162.009.500,00 PROGRAM APLIKASI INFORMATI KA Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi (e- government) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasi kan secara elektronik Rp 65,000,000 Rp25,000,000.00 Rp25,000,000.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
2. 3.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengembangkan Puskesmas terakreditasi disetiap kecamatan; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan Rp1.736.028.420 Rp1.736.028.420,00 Rp1.736.028.420,00 a. Mempersiapka n puskesmas untuk diakresitasika n dalam memenuhi pelayanan sesuai standar Dinas Kesehatan VI-27 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 MASYARAKA T Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten/ Kota mutu pelayanan
b.Penilaian oleh tim surveyor terkait kelayakan puskesmas yang didampingi oleh Dinas Kesehatan
c.Tindak lanjut hasil penilaian melalui rehabilitasi/pe meliharaan/pe ningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasional nya Berlaku Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Puskesmas yang mutunya meningkat Rp836.750.000 Rp836.750.000,00 Rp836.750.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilah atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang memenuhi penilaian Nilai Kinerja Pelayanan Puskesmas (PKP) yang ditetapkan Rp4.118.360.125 Rp4.118.360.125,00 Rp4.118.360.125,00 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Rp543.600.000 Rp543.600.000,00 Rp543.600.000,00
1. 4.Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan pelayanan kesehatan berjalan dan prima; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilah atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Penanganan Kasus Kegawatdarura tan Rp1.408.330.000 Rp1.408.330.000,00 Rp1.408.330.000,00 a. Menyediakan Call Center
b.Mengintegrasi kan Call Center dengan fasilitas kesehatan terdekat
c.Merujuk pasien pada fasilitas kesehatan lanjutan yang VI-28 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi dituju
d.Melaksanakan penanganan kegawatdarura tan
1. 5.Pembinaan kesehatan dan gizi untuk ibu hamil dan menyusui; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilah atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4) Rp162.009.500 Rp162.009.500,00 Rp162.009.500,00 a. Pemeriksaan ibu hamil sesuai standar
b.Persalinan di Fasilitas Kesehatan
c.Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar
d.Pemberian ASI Eksklusif
e.Pelaksanaan Bulan Timbang
f.Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Bayi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah pemberian PMT untuk balita gizi kurang dan buruk serta ibu hamil KEK jumlah pemberian MP- ASI untuk balita 6-24 bulan Rp813.114.000 Rp813.114.000,00 Rp813.114.000,00
1. 6.Membangun dan mengembangkan Puskesmas Rawat Inap terakreditas di setiap Kecamatan serta membangun Puskesmas Pembantu/Pondok Bersalin Desa; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun Rp3.980.028.470 Rp3.980.028.470,00 Rp3.980.028.470,00 a. Analisis rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk
b.Perencanaan kebutuhan pengembanga Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dikembangkan Rp375.000.000 Rp375.000.000,00 Rp375.000.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Puskesmas Rp1.736.028.420 Rp1.736.028.420,00 Rp1.736.028.420,00 VI-29 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 T Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Kota Puskesmas yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan n fasilitas kesehatan (Pengembanga n)
c.Analisis kerusakan fasilitas kesehatan (Rehabilitasi)
1. 7.Optimalisasi program gizi anak sekolah dan intervensi Stunting; PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T
a.Prosentase Rumah Tangga Sehat
b.Indeks Keluarga Sehat
c.Angka Kematian Ibu
d.Angka Kematian Bayi
e.Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular
f.Persentase Ketersediaa n Obat yang Sesuai Standar
g.Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
a.Jumlah pelayana n kesehata n yang disediaka n
b.Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamila h atau Kelahira
c.Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun
d.Persentas e Stunting, Persentas e Rumah Tangga Sehat
e.Jumlah indikator SPM Kompone n Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah pemberian PMT untuk balita gizi kurang dan buruk serta ibu hamil KEK jumlah pemberian MP- ASI untuk balita 6-24 bulan Rp813.114.000 Rp813.114.000,00 Rp813.114.000,00 a. Pemeriksaan ibu hamil sesuai standar
b.Persalinan di Fasilitas Kesehatan
c.Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar
d.Pemberian ASI Eksklusif
e.Pelaksanaan Bulan Timbang
f.Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Bayi
g.Promosi Kesehatan tentang Stunting melalui kader
h.Perbaikan sanitasi dan penggunaan air bersih Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4) Rp162.009.500 Rp162.009.500,00 Rp162.009.500,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Usia 0-28 Hari yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Rp80.000.000 Rp80.000.000,00 Rp80.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Rp0 Rp120.000.000,00 Rp120.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Desa STBM 5 pilar Rp244.714.500 Rp244.714.500,00 Rp244.714.500,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Fasyankes yang melaksanakan Kegiatan Promosi kesehatan yang dilaksanakan sesuai standar Rp332.035.500 Rp332.035.500,00 Rp332.035.500,00 VI-30 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
a.Jumlah pemberda yaan masyarak at yang dilakukan
b.Jumlah kegiatan kesehata n yang melibatka n lintas sektor Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kualitas taman Posyandu yang optimal Rp813.475.500 Rp813.475.500,00 Rp813.475.500,00
1. 8.Asuransi kesehatan total (Total Coverage) bagi warga miskin, yaitu memberikan jaminan kepada warga miskin untuk menerima pelayanan kesehatan gratis mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kelas II hingga RSUD rujukan Provinsi; PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Penduduk yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp29.903.153.625 Rp29.903.153.625,00 Rp29.903.153.625,00 a. Penentuan sasaran penerima jaminan kesehatan (Dinas Sosial)
b.Menerbitkan kartu jaminan sosial
c.Pemberian pelayanan kepada masyarakat penerima jaminan sosial
d.Pembayaran premi asuransi ke fasilitas pelayanan kesehatan
1. 9.Peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan (medis dan non-medis) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM kesehatan yang Berizin Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Ijin Praktek Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kapasitasnya Rp21.250.000 Rp21.250.000,00 Rp21.250.000,00 a. Penentuan jumlah SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
b.Memfasilitasi SDM untuk mengikuti Diklat
c.SDM menerima Surat Ijin Praktek sesuai dengan profesinya
1. 10.Program 1 Desa 1 Mobil Siaga diprioritaskan bagi desa yang belum memiliki PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, Persentase Desa yang Lembaga kemasyarakata nya diberdayakan Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Persentase Lembaga Kemasyarak atan Desa yang telah diberdayaka Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Jumlah lembaga Kemasyarakata n Desa yang terfasilitasi pembangunan Rp175.000.000,00 DPMDes VI-31 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT (yang di hitiung adalah desanya, Desa yang mampu membedayaka n lembaga kemasyarakata nnya) Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota n (yang di hitiung adalah lembaga kemasyarak atannya) Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sarana desanya Jumlah Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi prasarana desanya
2. 11.Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan serta Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak; Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdaya an Perempuan Persentase perempuan kepala keluarga terlatih dalam perekonomian keluarga Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggara n Responsif Gender (PPRG) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam Pelaksanaan PUG Rp55.000.000 Rp60.500.000,00 Rp66.000.000,00 Mengumpulkan data semua Poka (PUG) sewa tempat, nara sumber, konsumsi, materi peatihan Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Keluraha n layak anak Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Persentase lembaga yang anggotanya diberdayaka n Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan keterampilan Rp0 Rp110.000.000,00 Rp120.000.000,00 menentukan jumlah peserta, sewa tempat, membuat materi, nara sumber, pelaksanaan PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga n Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Jumlah Anak Korban Kekerasan yang layanan perlindunga n khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta sosialisasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan Rp189.395.000 Rp189.395.000,00 Rp189.395.000,00 menerima pengaduan tentang kekerasan anak, memanggil pengadu, mendampingi pengadu VI-32 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Kota PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUA N Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah perempuan yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot a Rp130.915.000 Rp130.915.000,00 Rp130.915.000,00 menerima pengaduan tentang kekerasan perempuan, memanggil pengadu, mendampingi pengadu
3. 12.Pembinaan Kesehatan Remaja; PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase anggota keluarga Tribina, UPPKS dan PIK-R/M yang Aktif Pelaksanaan Pembanguna n Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraa n keluarga yang dibina Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) yang diadakan Rp280.000.000 Rp280.000.000,00 Rp280.000.000,00 menentukan pihak ke 3, membuat kontrak dan penandatangan kontrak, pembelian BKB KIT dan pengadaan siap nikah anti stunting KIT Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S yang mendapat biaya operasional Rp607.400.000 Rp607.400.000,00 Rp607.400.000,00 Data Keluarga BKB dan PIK-R di daerah stunting, data kader, tempat di Kecamatan, melakukan pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakata n Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Rp65.000.000 Rp192.500.000,00 Rp210.000.000,00 1. Membuat pengumuman lomba, seleksi administrasi, tempat pelaksanaan, pelaksanaan test pemiliohan duta VI-33 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Kabupaten/ Kota dalam Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga fungsi keluarga Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) yang didayagunakan (wawacara, tes bakat, minat tentang genre dan pengetahuan umum, penentuan pemenang lomba
4. 2.Data kader Tri Bina se Kabupaten Pamekasan, tempat pelaksanaan, nara sumber, mempersiapkan materi
5. 3.data PS/KS yang ada tiap kelompok PIK R, materi, tempat pelaksanaan, nara sumber
6. 13.Pembinaan Prestasi Olahraga PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN Persentase peningkatan atlet yang dibina Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah cabor yang dikembangk an dan dibina olahraga pendidikann ya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan serta sekolah olahraga yang dibina dan dikembangkan Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 Mengadakan Pusat Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) di setiap Cabor Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Penyelenggar aan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggara kan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan dan Pekan Olahraga yang dilaksanakan Rp17.500.000,00 Rp50.000.000,00 Rp100.000.000,00 Mengadakan Event kejuaraan di beberapa Cabang Olahraga terutama pada momen HAORNAS dan Bupati CUP Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti Rp300.000.000,00 Rp300.000.000,00 Fasilitasi Atlet daerah berprestasi ke tingkat Kejuaraan yang lebih tinggi (Provinsi, Nasional, dan Internasional ) Pembinaan Jumlah atlet Pembinaan dan Jumlah atlet Rp2.250.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp660.000.000,00 Melakukan VI-34 Agenda Pokok No. Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 dan Pengembang an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang mengikuti pengembang an prestasi Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota berprestasi yang dibina latihan intensif untuk atlet daerah binaan cabang olahraga yang dibina Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan olahraga yang diberikan Rp7.500.000,00 Rp36.000.000,00 Rp30.000.000,00 Pemberian Reward bagi atlit peraih medali VI-35
7. 3.Desa Cerdas dan Mandiri (Desa Cermat) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada pembangunan desa adalah Desa Cerdas dan Mandiri (Desa Cermat), yang meliputi:
a.Membangun Desa Mandiri, melalui kegiatan percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa → Rp. 500 jt – 1 M pertahun;
b.Desa Cerdas (Smart Village), yaitu memanfaatkan IT sebagai media penunjang pembangunan menuju kemandirian desa;
c.Penerapan Satu Desa Satu Sarjana Pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola pemanfaatan Dana Desa;
d.Memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDes untuk mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan Desa berbasis One Village One Product; VI-36
e.Revitalisasi Desa Tematik berbasis One Village One Product; VI-37 Tabel 6.4 Program Prioritas Desa Cerdas dan Mandiri (Cerdas) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Desa Cerdas dan Mandiri (Desa Cermat)
1. 1.Membangunan Desa Mandiri, melalui kegiatan percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa Rp. 500 Juta-1 Miliar pertahun; PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang memiliki penataan desa berkualitas Penyelenggar aan Penataan Desa Persentase desa yang melakukan penataan desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan sarananya Rp.- Rp.- Rp.- Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan Prasarananya Rp.- Rp.- Rp.-
2. 2.Desa Cerdas (Smart Village) yaitu memanfaatkan IT sebagai media penunjang pembangunan menuju kemandirian desa; PROGRAM PENINGKAT AN KERJASAMA DESA Persentase Kerjasama Desa yang terjalin Fasilitasi Kerjasama antar Desa Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamany a Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Desa Tematik yang dikembangkan Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000
3. 3.Memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDes untuk mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan Desa berbasis One Village One Product; PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n Desa Persentase Desa yang telah mendapatka n pengawasan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Jumlah Bumdesa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 Jumlah BUMDesa yang diberdayakan Rp.- Rp.- Rp.- Jumlah BUMDES bersama yang tebentuk Rp.- Rp.- Rp.-
4. 4.Penerapan Satu Desa Satu Sarjana Pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola pemanfaatan Dana Desa PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n Desa Persentase Desa yang telah mendapatka n pengawasan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Bumdesa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 Jumlah BUMDesa yang diberdayakan Rp.- Rp.- Rp.- Jumlah BUMDES bersama yang tebentuk Rp.- Rp.- Rp.-
5. 5.Revitalisasi Desa Tematik berbasis One Village One Product. PROGRAM PENINGKAT AN Persentase Kerjasama Desa yang Fasilitasi Kerjasama antar Desa Persentase Desa yang terfasilitasi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Desa Tematik yang dikembangkan Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000 Rp 150.000.000 VI-38 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 KERJASAMA DESA terjalin kerjasamany a Perdesaan Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi VI-39
6. 4.Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Penataan Kawasan (Rujak Corek) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada infrastruktur adalah Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Penataan Kawasan (Rujak Corek), yang meliputi:
a.Mempermudah akses transportasi masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan antar Desa antar Kecamatan;
b.Penerapan aplikasi E-Lorong (berbasis android), yaitu masyarakat melaporkan adanya jalan rusak, dan selanjutnya akan segera direspon untuk ditindaklanjuti;
c.Peningkatan kualitas jalan poros desa dan poros antar Kecamatan;
d.Penataan Tata Ruang Wilayah dalam rangka mewujudkan “Pamekasan Cantik”. VI-40 Tabel 6.5 Program Prioritas Rujak Corek Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Infrastr uktur Jalan dan Jembat an serta Penataa n Kawasa n (Rujak Corek)
1. 1.Penataan Kawasan dalam rangka Mewujudkan “Pamekasan Cantik" PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI) RATIO PENGELOLA AN KEHATI Kegiatan Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten/K ota Luas Tutupan Lahan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah RTH/Taman Rp1.300.000.000 Rp1.530.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 1. Revitalisasi Taman Arek Lancor
2. 2.Pembangunan RTH Sadangdang
3. 3.Penataan Taman Bahagia
4. 4.Penataan Taman Segara
5. 5.Penataan Taman Potre Koneng Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTAS E JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGAN I DI TPA Kegiatan Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang tertangani Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengelolaan Persampahan Rp400.000.000 Rp600.000.000,00 Rp600.000.000,00 Penyusunan dokumen pengelolaan persampahan (edaran + sosioalisasi+atura n bupati) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah Rp40.000.000 Rp60.000.000,00 Rp60.000.000,00 1. Pengurangan sampah plastik (mensosialisas ikan ke masyarakat melalui edaran atau lainnya agar melakukan pembatasan penggunaan plastik dan mengganti dengan eco bag)
6. 2.Pendaurulang an sampah jadi eco brick, tas plastik daur ulang Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Operasional TPA/TPS3R Rp3.860.524.000 Rp4.000.000.000,00 Rp4.320.000.000,00 3. Pembangunan TPS3R di Keluarahan/D esa yang mempunyai timbulan sampah yang besar VI-41 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Kegiatan pengikutsertaa n masyarakat dalam pengelolaan sampah Rp50.000.000 Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 Sosialisasi dan Bimtek terkait persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Rp10.000.000 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Pendampingan terhadap Kelurahan Desa yang memuat sarana pengelolaan sampah secara mandiri Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana dan Sarana persampahan yang diadakan Rp500.000.000 Rp500.000.000,00 Rp500.000.000,00 Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan TPA/TPST/SPA Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase pemenuhan sarana pengelolaan sampah Kegiatan pengembang an sistem dan pengelolaan persampaha n di daerah kab/kota Jumlah sarana yang dikelola Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA /TPS yan terbangun Rp2.000.000.000 Rp12.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 1. Penyediaan incenerator TPA Angsanah
7. 2.Pembangunan TPA Bajur
8. 3.Pemb. TPS3R 5 unit Penyediaan sarana persampahan Jumlah sarana persampahan yang ditersedia Rp2.000.000.000 Rp2.500.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS yang ditingkatkan Rp0 Rp0,00 Rp5.000.000.000,00 Penambahan Cell Sanitary Landfill TPA Angsanah PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN Persentase Permukiman yang Dikembangk an Penyelenggar aan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Infrastruktu r Permukima n di Kawasan Strategis yang diselenggara kan 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan Rp74.114.474.583 Rp26.413.000.000 Rp26.413.000.000 Melakukan Pembangunan Infrastruktur jalan di lingkungan permukiman dan sarana pendukungnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Koordinasi Bangunan 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Rp4.100.509.932 Rp89.000.000.000 Rp101.500.000.000 VI-42 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Gedung yang Diselenggar akan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A Persentase Bangunan dan Lingkungan nya yang tertata Penyelenggar aan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan nya yang diselenggara kan 1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata Rp28.749.439.350 Rp20.000.000.000 Rp20.000.000.000 Melakukan pembangunan pavingisasi di lingkungan Pondok Pesantren. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatka n kualitasnya 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun Rp349.999.900 Rp350.000.000 Rp350.000.000 > Melakukan Survey / Mengumpulkan data > Mengidentifikasi data dan menyusun dokumen > Deleniasi kawasan kumuh serta kebutuhan infrastuktur untuk mengentaskan kekumuhan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatka n kualitasnya 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki Rp1.275.260.000 Rp12.600.000.000 Rp12.600.000.000 > penyusunan proposal, > Sosialisasi Kegiatan, > Verifikasi Calon Penerima Bantuan, > penyusunan sk bupati, > pembuatan rekening calon penerima bantuan (cpb), > pencairan dana dari kasda ke rekening penerima, > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap I, Transfer Dana tahap I ke Toko Bahan Bangunan, Pelaksanaan konstruksi Tahap VI-43 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 I, Laporan Penggunaan Dana Tahap I - Progres fisik min 30% , > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap II, Transfer Dana tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan, > Pelaksanaan konstruksi Tahap II, Laporan Penggunaan Dana Tahap II - Progres fisik 100% 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh jumlah kegiatan pengendalian penyelenggaraa n pemugaran/pe remajaan permukiman kumuh yang dikoordinasika n Rp1.268.874.960 Rp5.400.000.000 Rp6.300.000.000 > rapat koordinasi dengan TFL > Sosialisasi dengan calon penerima bantuan > verifikasi rumah calon penerima bantuan > monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTLH > honor tim pelaksana kegiatan tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/K ota Jumlah perumahan dan kawasan permukima n yang dicegah kumuhnya 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha yang diperbaiki Rp12.635.000.000 Rp12.250.000.000 Rp17.500.000.000 > penyusunan proposal, > Sosialisasi Kegiatan, > Verifikasi Calon Penerima Bantuan, > penyusunan sk Bupati, > pembuatan rekening calon penerima bantuan (cpb), > pencairan dana dari kasda ke rekening penerima, > Pemesanan, Pengiriman, dan VI-44 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap I, Transfer Dana tahap I ke Toko Bahan Bangunan, Pelaksanaan konstruksi Tahap I, Laporan Penggunaan Dana Tahap I - Progres fisik min 30% , > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap II, Transfer Dana tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan, > Pelaksanaan konstruksi Tahap II, Laporan Penggunaan Dana Tahap II - Progres fisik 100% PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang ditingkatkan Urusan Penyelenggar aan PSU Perumahan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU perumahan yang disusun Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian jumlah PSU yang dibangun Rp0 Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000 VI-45 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota persentase ruas jalan yang memiliki perlengkapa n jalan dalam kondisi baik Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan yang disediakan - Rp. 249.898.423 - pemasangan LPJU Dinas Perhubunga n Persentase panjang jalan yang sudah dilengkapi fasilias keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik (km)
9. 2.Mempermudah akses transportasi masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan antar desa antar kecamatan; PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/K ota Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangun Rp59.996.022.726 Rp7.000.000.000,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. 3.Penerapan aplikasi E- Lorong (berbasis android) yaitu masyarakat melaporkan adanya jalan rusak, dan selanjutnya akan segera direspon untuk ditindaklanjuti; PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/K ota Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara Survey Kondisi Jalan/Jembatan jumlah data jalan dan jembatan yang disusun Rp199.999.395 Rp200.000.000,00 -
11. 4.Peningkatan kualitas jalan poros desa dan poros antar kecamatan PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/K ota Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala Rp40.537.018.394 Rp15.000.000.000,00 - VI-46
12. 5.Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Sumber Daya Air adalah Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa), yang meliputi: - Mengembangkan PAM Desa untuk perluasan jaringan air bersih; - Peningkatan sanitasi serta penyediaan air minum dan air bersih; - Penyediaan bantuan satu tangki truck air bersih untuk mengatasi kekeringan di Desa-Desa rawan kekeringan; - Peningkatan dan penyediaan jaringan irigasi. VI-47 Tabel 6.6 Program Prioritas Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Satu Tangki Truck Air & Jaringa n Air Minum Desa (Strung king Desa)
13. 1.Mengembangk an PAM Desa untuk perluasan jaringan air bersih; PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM Persentase Pengelolaan dan Pengembang an SPAM Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/K ota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangk an 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun Rp199.999.776 Rp300.000.000 Rp300.000.000 Survey lokasi, Mengamati dan menganalisa hasil survey dan , memeriksa dokumen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan Rp 36.424.999.929 Rp19.500.000.000 Rp16.200.000.000 melakukan pengeboran, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya Rp 2.642.752.200 Rp3.000.000.000 Rp 2.800.000.000 Membangun perluasan jaringan perpipaan dan SR 1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki Rp 1.100.000.624 Rp 2.000.000.000 Rp3.000.000.000 melakukan pengeboran, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR 1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi Rp 1.494.999.900 Rp1.700.000.000 Rp1.900.000.000 > Pendampingan Tim Fasilitator PAMSIMAS Kabupaten > Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan PAMSIMAS 1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 > Pendampingan Tim Fasilitator PAMSIMAS Kabupaten > Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan PAMSIMAS 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan Rp 2.091.722.771 Rp2.500.000.000 Rp3.000.000.000 Membangun perluasan jaringan perpipaan dan SR PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Peningkatan Infrastruktu r Pengelolaan Sumber Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan Pengaman Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah embung dan penampung air yang dibangun Rp 99.999.730 Rp2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VI-48 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Daya Air Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik
14. 2.Peningkatan sanitasi serta penyediaan air minum dan air bersih; PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangk an Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangk an 1.3.5.2.01.05 Rehabilitasi/Peni ngkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang direhabilitasi dan ditingkatkan Rp 3.136.650.000 Rp4.000.000.000 Rp6.000.000.000 > Membangun MCK di lingkungan pondok pesantren, > Membangun septik tank untuk KK kurang mampu di 10 Desa / Kelurahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. 3.Penyediaan bantuan satu tangki truck air bersih untuk mengatasi kekeringan di desa-desa rawan kekeringan; PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA Persentase Penguranga n Resiko Bencana Pelayanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah penyelamat an dan evakuasi korban bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pusdalops dan TRC penanggulanga n bencana yang aktif dalam memberikan Respon Cepat Darurat Bencana Rp 4, 486, 810, 446 Rp 3,369,052,988 Rp 3,537,505,637 Menyediakan Satu Tangki Truck Air dan Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa)bagi Desa yang mengalami Kebencanaan Kekeringan Badan Penanggulan gan Bencana Daerah VI-49
16. 6.Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Kesejahteraan Masyarakat adalah Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam), yang meliputi:
a.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Modin, Guru Ngaji, dan Kader Posyandu melalui pemberian bantuan sosial;
b.Tambahan insentif bagi GTT/PTT, Guru Swasta, Guru TPQ/TPA/Pondok Pesantren;
c.Meningkatkan kesejahteraan penjaga makam cagar budaya. VI-50 Tabel 6.7 Program Prioritas Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Kesejah teraan Guru Honorer , Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin, dan Kader Posyand u (Tekker Pandan) 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, modin, guru ngaji, dan kader posyandu melalui pemberian bantuan sosial; PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau Penyediaan Permakanan Jumlah PMKS yang mendapat bantuan makanan Rp3,200,000,000.00 Rp5,100,000,000.00 Rp3,200,000,000.00 1. Melakukan pendataan
1. 2.Verifikasi dan validasi
2. 3.Penetapan penerima permakanan
3. 3.Melakukan MOU dengan pihak ketiga penyedia makanan
4. 4.Pengadaan barang jasa
5. 5.Pengecekan kelengkapan
6. 6.Pelaksanaan pendistribusian 7. Pengawasan/pendampin gan
7. 8.Monitoring Evaluasi Dinas Sosial 2. Meningkatkan kesejahteraan penjaga makam cagar budaya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota Jumlah cagar budaya yang dikelola 2.22.05.2.02.01 P elindungan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dikelola Rp150.000.000 Rp157.500.000,00 Rp165.375.000,00 Honor penjaga musium tim cagar budaya 3. Tambahan insentif bagi GTT/PTT, Guru Swasta, Guru TPQ/TPA/Pond ok pesantren Program Pengelolaan Pendidikan Persentase APM, APK, APS SD siswa usia 7- 12 Tahun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah pendidikan SD yang terkelola 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp20.000.000.000 Rp21.000.000.000,00 Rp22.050.000.000,00 Pemberian honor guru Kelas, PAI, Penjas, Penjaga, K2, Operator PTK Kecamatan, insentif tahunan untuk guru honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VI-51
8. 7.Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Kewirausahaan adalah Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru), yang meliputi:
a.Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;
b.Membangun kerjasama pelatihan wirausaha dengan kementerian/lembaga, BPWS, CSR perusahaan, dll;
c.Memajukan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;
d.Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat; VI-52
e.Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “Millenial Talent Hub” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;
f.Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;
g.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;
h.Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum pengusaha besar maupun kecil;
i.Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
j.Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
k.Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis One Village One Product;
l.Revitalisasi Pasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih;
m.Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhkan peluang berwirausaha. VI-53 Tabel 6.8 Program Prioritas Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru da Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Pembin aan Sepulu h Ribu Wirausa ha Baru dan Calon Wirausa ha Baru (Sapu Tangan Biru)
1. 1.Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhka n peluang berwirausaha; PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase peningkata n pemuda yang dibina Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah pemuda yang mengikuti koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp10.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 Melakukan Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi pengiriman Pemuda Pelopor ke tingkat Provinsi Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah pemuda yang mengikuti koordinasi Rp40.000.000 Rp75.000.000 Rp75.000.000 Melakukan Pelatihan pembinaan dan Monitoring Pemuda berwirausaha PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pengemba ngan obyek wisata Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangk an Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan Rp 250.000.000 Rp75.000.000 Rp75.000.000 Pelaksanaan event berupa atraksi wisata di Destinasi Wisata Talang Siring, Pantai Jumiang dan Edu Wisata Mangrove Kecamatan Gelis dan DTW lainnya yang bisa menarik pengunjung wistawan nusantara dan mancanegara Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan Rp350.000.000 Rp150.000.000 Rp150.000.000 Pembangunan 2 titik Track/walking bridges Mangrove di Edu Wisata Mangrove Kecamatan Gelis & Pantai Talang Siring PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase peningkata n kapasitas SDM Pariwisata & Pelaku Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensin ya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilatih Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 1. Mapping pelaku ekonomi pariwisata & ekonomi kreatif
2. 2.Pelaksanaan pelatihan pelaku ekonomi pariwisata & ekraf PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkata n Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Jumlah pemasaran yang dilaksanaka Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Rp250.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 1. Mapping mitra kerja pelaku ekonomi pariwisata dan ekraf VI-54 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Pariwisata Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota n Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Baik DalamNegeri maupun Luar Negeri
3. 2.Pelaksanan expo pariwisata kabupaten Pamekasan diluar Daerah PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN Persentase peningkata n atlet yang dibina Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah cabor yang dikembangk an dan dibina olahraga pendidikann ya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan serta sekolah olahraga yang dibina dan dikembangkan Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 Mengadakan Pusat Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) di setiap Cabor Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggara kan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan dan Pekan Olahraga yang dilaksanakan Rp17.500.000 Rp50.000.000 Rp100.000.000 Mengadakan Event kejuaraan di beberapa Cabang Olahraga terutama pada momen HAORNAS dan Bupati CUP Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti Rp300.000.000 Rp300.000.000 Fasilitasi Atlet daerah berprestasi ke tingkat Kejuaraan yang lebih tinggi (Provinsi, Nasional, dan Internasional ) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet yang mengikuti pengembang an prestasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah atlet berprestasi yang dibina Rp 2.250.000.000 Rp400.000.000 Rp660.000.000 Melakukan latihan intensif untuk atlet daerah binaan cabang olahraga yang dibina Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan olahraga yang diberikan Rp 7.500.000 Rp 36.000.000 Rp 30.000.000 Pemberian Reward bagi atlit peraih medali
4. 2.Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja; PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang didata potensi dan pengembangan nya Rp170,000,000 Rp230,000,000 Rp250,000,000 Melakukan pendataan Usaha Mikro dan mengembangkan potensinya dengan pembinaan dan pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan Rp - Rp100,000,000 Rp160,000,000 Memfasilitasi kemitraan Usaha Mikro dengan lembanga lainnya untuk meningkatkan promosi dan penjualan Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro yang Rp - Rp80,000,000 Rp85,000,000 Memfasilitasi dan melakukan VI-55 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Perizinan Usaha Mikro difasilitasi kemudahan perizinan pendampingan perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangan nya Rp4,000,000,000 Rp230,000,000 Rp250,000,000 Memfasilitasi pengembangan usaha mikro melalui pendampingan dan penyediaan media promosi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepetingan dalam pemberdayaan usaha mikro Rp - Rp80,000,000 Rp85,000,000 Memfasilitasi dalam berkoordinasi dengan beberapa lembaga pemangku kepentingan untuk memberdayakan usaha mikro
5. 3.Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang di kembangkan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, kapasitas SDM, serta Desain dan Teknologi Rp5,000,000,000 Rp300,000,000 Rp350,000,000 Pembangunan fasilitas pusat jajanan serba ada (Pujasera) dan merelokasi PKL tersebar
6. 4.Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis One Village One Product; PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI Persentase Pertumbu han Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah RPIK yang disusun dan dievaluasi pelaksanaan nya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah pelaku industri rumah tangga yang mendapatkan pembinaan produksi dan manajerial Rp217.000.000 Rp316.820.000 Rp340.898.320 Pelatihan pengembangan produk Dinas Perindustria n dan Perdagangan
7. 5.Revitalisasi Pasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih; PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N Persentase Peningkata n Sarana Distribusi Perdagang an Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan Rp 225.571.500 Rp329.334.390 Rp354.363.804 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
8. 6.Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa; Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Perencana an Tenaga Kerja yang Disusun Tepat Waktu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah RTK Yang Tersusun Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun Rp30.000.000 Rp60.000.000 Rp66.000.000 DPMPTSPNA KER
9. 7.Membangun kerja sama Program Pelatihan Kerja Persentase tenaga Pelaksanaan Pelatihan Jumlah peserta yang Proses Pelaksanaan Jumlah pencari kerja Rp 5.329.112.994 Rp6.349.112.994 Rp6.349.112.994 VI-56 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 pelatihan wirausaha dengan Kementerian/L embaga, BPWS CSR Perusahaan, dan lain-lain; Dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kewirausa haan berdasarkan Unit Kompetensi lulus dalam pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi terdaftar yang mengikuti pelatihan
10. 8.Mewajibkan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kewirausa haan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah peserta yang lulus dalam pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti pelatihan Rp5.329.112.994 Rp5.486.368.650 Rp5.760.687.083
11. 9.Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggara kan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kewirausa haan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah peserta yang lulus dalam pelatihan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah sarana pelatihan kerja yang disediakan Rp190.000.000 Rp210.000.000 Rp220.500.000
12. 10.Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “Millenial Talent Hub” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pelaku Usaha yang diberikan Pengendali an Pelaksana an Penanama n Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengendalia n pelaksanaan penanaman modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah penanaman modal yang dibina pelaksanaanny a Rp232.462.000 Rp99.750.000 Rp104.737.500
13. 11.Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya; PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha yang diberikan Pengendali an Pelaksana an Penanama n Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengendalia n pelaksanaan penanaman modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah penanaman modal yang dibina pelaksanaanny a dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Rp69.999.700 Rp157.500.000 Rp165.375.000 VI-57 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023
14. 12.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase investor (PMDN/P MA) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Prosentase peta potensi investasi yang ditetapkan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah yang disusun dengan kualitas baik Rp220.000.000 Rp231.000.000 Rp249.480.000 13 Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum Pengusaha besar maupun kecil; Program Promosi Penanaman Modal Persentase Promosi Penanama n Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah promosi penanaman modal yang diselenggara kan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun Rp30.000.000 Rp50.000.000 Rp100.000.000 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyebarluasa n Informasi Penanaman Modal yang dilakukan melalui Media Cetak dan Elektronik Rp230.000.000 Rp345.000.000 Rp345.000.000 VI-58
15. 8.Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Birokrasi adalah Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette), yang meliputi:
a.Penyediaan Taman Aspirasi Rakyat;
b.Menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan strategis seperti Camat dan Kepala Dinas;
c.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
d.Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan;
e.Penataan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan/Kawasan Perkantoran Terpadu;
f.Pemberian TPP (Tambahan penghasilan pegawai) dan VI-59
g.Penerapan teknologi informasi (aplikasi penujang kinerja pemerintahan dan pelayanan) untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja;
h.Penerapan aplikasi E-Madul Bupati (berbasis android), yaitu masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati terkait dengan seluruh keluhan pelayanan publik;
i.Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja pegawai termasuk pengembangan aplikasi e-ASN. VI-60 Tabel 6.9 Program Prioritas Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Transfo rmasi Birokra si Berbasi s Good Governa nce (Kripik Tette)
1. 1.Menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan strategis seperti Camat dan Kepala Dinas; Program Kepegawaian Daerah Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan struktur organisasi Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Laporan hasil promosi ASN yang tersusun Rp400.000.000 Rp750.000.000 Rp800.000.000 Pelaksanaan Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKPSDM Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Persentase ASN dengan Kriteria kinerja baik
2. 2.Pemberian TPP (Tambahan penghasilan pegawai); Program Kepegawaian Daerah Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp160.000.000 Rp250.000.000 Rp300.000.000 Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja ASN berdasarkan absensi, TPP dan e-kinerja Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Persentase ASN dengan Kriteria kinerja baik
3. 3.Penyelenggaraa n Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh PERANGKAT DAERAH Pendamping an dan Asistensi Jumlah pendamping an dan asistensi yang dilaksanaka n Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK Rp343.914.000 Rp550.000.000 Rp605.000.000 1. Bimbingan Teknis Manajemen Anti Korupsi
4. 2.Pendampingan dan Asistensi secara Intensif Atas Pemenuhan Indikator pada masing- masing area
5. 3.Monitoring rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Rp784.120.500 Rp2.750.000.000 Rp3.500.000.000 1. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan APBD;
6. 2.Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pungutan liar dan gratifikasi;
7. 3.Penghargaan atas PERANGKAT VI-61 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 DAERAH dan Desa dengan akuntabilitas keuangan dan kinerja terbaik
8. 4.Perjanjian Kerjasama APIP-APH PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASAN Prosentase Rencana Pengawasan Yang Terealisasi Penyelenggar aan Pengawasan Internal Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan Rp69.029.000 Rp450.000.000 Rp500.000.000 1. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
9. 2.Pendampingan , asistensi dan monitoring Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) perbaikan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan Rp485.401.000 Rp1.000.000.000 Rp1.250.000.000 1. Audit Keuangan Perangkat Daerah / Unit Kerja
10. 2.Audit BOS;
11. 3.Reviu RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA PD, KUA, PPAS, DAN RKA SKPD (termasuk perubahannya )
12. 4.Reviu DAK
13. 5.Reviu SSH, ASB, dan HSPK
14. 6.Reviu Pengelolaan Aset
15. 7.Reviu Rotasi, Promosi dan Mutasi ASN (kepegawaian)
16. 8.Monitoring Penyerapan Anggaran
17. 9.Audit dan Monitoring Penanganan COVID-19
18. 10.Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive VI-62 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Gender
19. 11.Evaluasi benturan kepentingan
20. 12.Probity Audit PBJ Pengawasan Desa Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan Rp231.053.000 Rp350.000.000 Rp385.000.000 1. Audit dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa
21. 2.Monitoring Kepatuhan Perpajakan
22. 3.Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
23. 4.Penerapan aplikasi E- Madul Bupati (berbasis android), yaitu masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati terkait dengan seluruh keluhan pelayanan publik; PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi (e- government) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasi kan secara elektronik Rp 65,000,000 Rp25,000,000.00 Rp25,000,000.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
24. 5.Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan profesionalism e dan etos kerja pegawai termasuk pengembangan aplikasi E- ASN; PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi (e- government) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
25. 1.Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang dikembangkan dan dikelola - Rp10,000,000.00 Rp25,000,000.00 2.Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo - Rp10,000,000.00 Rp25,000,000.00
26. 6.Penataan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan/ Kawasan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung yang tertata Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggara Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Rp100.000.000 Rp2.500.000.000 Rp500.000.000 > Pembangunan gedung pelayanan publik mako polres pamekasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman VI-63 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Perkantoran Terpadu Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kan Gedung Daerah Kabupaten/Kota kantor/instans i pemerintah daerah yang disusun >Lanjutan fasilitas pendukung gedung kantor kejaksaan >Lanjutan Pagar mako polres pamekasan >Pavingisasi halaman gedung kantor imigrasi >Pavingisasi halaman gedung kantor NU >Pavingisasi jalan masuk kantor disnaker >Urugan Tanah Lapangan Ex Polwil >Pengerasan Jalan Halaman Polantas >Pembangunan Saluran Lingkungan MAPOLRES >Perbaikan Jalan MAKODIM >Pembangunan Paving Halaman Kantor Intel >Pembangunan Paving Halaman Kantor MINVETCAD Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor yang dibangun Rp1.700.000.000 Rp1.500.000.000 Rp1.000.000.000 jumlah gedung kantor/instans i pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan Rp2.300.509.932 Rp85.000.000.000 Rp100.000.000.000
27. 7.Penyediaan Taman Aspirasi Rakyat ; PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan social, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat yang dilaksanaka n Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah kegiatan evaluasi,kebija kan dan capaian kinerja kesejahteraan masyarakat Rp610.000.000 Rp570.000.000 Rp600.000.000 VI-64 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023
28. 8.Penerapan teknologi informasi (aplikasi penujang kinerja pemerintahan dan pelayanan) untuk meningkatkan profesionalism e dan kinerja; PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana. Penataan Organisasi Persentase kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi jumlah kebijakan peningkatan kinerja pemerintah daerah yg dikoordinasika n pelaksanaanya Rp1.150.000.000 Rp667.000.000 Rp - PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan Administrasi Tata Pemerintaha n Persentase kebijakan tata pemerintaha n yang dilaksanaka n Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah laporan LPPD yang disusun Rp 659.000.000 Rp150.000.000 Rp157.500.000 PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanaka n Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Pengadaan Layanan Secara Elektronik yang dilaksanakan Rp285.000.000 Rp234.720.000 Rp453.750.000
29. 9.Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan; PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah PD Bidang Pemerintahan yang mengikuti koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp 100,000,000 Rp 110,000,000.00 Rp 115,500,000.00 Bappeda VI-65
30. 9.Pelayanan Perizinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service (Pelayanan Prima) / (Ji Dulasis) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan adalah Pelayanan Perizinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service / Pelayanan Prima (Ji Dulasis), yang meliputi:
a.Mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil (KTP, KK, Akta Lahir);
b.Pengintegrasian informasi ibu melahirkan dengan proses layanan pembuatan akte kelahiran;
c.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu (Mall Pelayanan Publik);
d.Gratis Perijinan bagi Home Industry (SIUPP). VI-66 Tabel 6.10 Pelayanan Perijinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service / Pelayanan Prima (Ji Dulasis) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Pelayan an Perizina n Terpadu & Adminis trasi Kepend udukan yang Cepat dan Mudah Berbasi s Excellen t Service/ Pelayan an Prima (Ji Dulasis)
1. 1.Mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil (KTP, KK, Akta Lahir); PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftar an penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang meningkat Rp - Rp20.500.000 Rp20.500.000 1. Pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP-el di tingkat desa setiap sabtu secara rutin.
2. 2.Pemutahiran data penduduk untuk kartu keluarga yang dilakukan ditingkat desa setiap sabtu secara rutin. Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatata n Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk yang mendapatka n pelayanan pencatatan sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dilayani tepat waktu sesuai tata cara Rp 12,000,000 Rp60,000,000.00 Rp60,000,000.00 Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di tingkat desa setiap sabtu secara rutin.
3. 2.Pengintegrasia n informasi ibu melahirkan dengan proses layanan pembuatan akte kelahiran; PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatata n Sipil Penyelenggar aan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk terfasilitasi sarana prasarana pencatatan sipil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah sosialisasi secara berkala terkait pencatatan sipil Rp- Rp25.000.000 Rp33.000.000 Pelaksanaan sosialisasi secara berkala 4 bulanan terkait pencatatan sipil ditingkat kecamatan, kelurahan/ desa, bidan desa dan klinik persalinan
4. 3.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu (Mall Pelayanan Publik); Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan dan Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik Rp95.000.000 Rp157.500.000 Rp165.375.000 DPMPTSPNA KER VI-67 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023
5. 4.Gratis Perijinan bagi Home Industry (SIUPP); Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Komitmen Perizinan dan Non- Perizinan Penanaman Modal yang dipantau pemenuhannya Rp100.000.000 Rp210.000.000 Rp220.500.000 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pengaduan yang dilayani dan Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan Rp - Rp5.050.000.000 Rp5.050.000.000 VI-68
6. 10.Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng) Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada petani dan nelayan adalah Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tenean Lanjheng), yang meliputi:
a.Meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pupuk organic dan penyediaan dana talangan untuk petani dan nelayan;
b.Meningkatkan ekonomi petani dan nelayan melalui pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
c.Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
d.Peningkatan dan Penyediaan Jaringan Irigasi. VI-69 Tabel 6.11 Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng) Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 Petani Nelayan dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tenean Lanjheng
1. 1.Meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pupuk organic dan penyediaan dana talangan untuk petani dan nelayan. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana penangkapa n ikan yang dapat diadakan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp140.000.000 Rp400.000.000 Rp400.000.000 Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah KUB penerima sarana usaha perikanan tangkap Rp481.200.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah nelayan kecil yang berdaya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah nelayan yang dikembangkan kapasitasnya Rp10.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 Koordinasi dengan pihak Pertanahan dan Penyuluh, pengukuran SeHAT NELAYAN identifikasi tahun 2020 sertifikasi tahun 2021 Tahap II , Serah terima sertifikat tanah identifikasi tahun 2020 sertifikasi 2021, laporan monitoring dan evaluasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Cakupan Bina Kelompok Pembudiday a Ikan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah pembudiday a ikan kecil yang berdaya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dikembangkan kapasitasnya Rp7.500.000 Rp75.000.000 Rp75.000.000 Sosialisasi dari pihak Kantor Pertanahan, pemberkasan kelengkapan persyaratan SeHAT Budidaya, Pengukuran tanah pembudidaya ikan oleh Kantor Pertanahan, VI-70 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 laporan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dikelola Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pokdakan penerima prasarana usaha perikanan budidaya Rp354.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pokdakan sarana penerima usaha perikanan budidaya Rp460.800.000 Rp500.000.000 Rp500.000.000 Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi Ikan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah konsumsi ikan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta penerima manfaat peningkatan konsumsi ikan dan paket produk ikan Rp12.000.000 Rp175.000.000 Rp175.000.000 Koordinasi persiapan kegiatan dengan PKK Kabupaten, pengumpulan calon penerima, penyusunan juknis kegiatan, Pemberian paket Gemarikan pada balita stunting & rawan pangan, laporan monitoring dan evaluasi 2 Meningkatkan ekonomi petani dan nelayan melalui pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan; PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan penyediaan dan pengembang an sarana pertanian Persentase peningkatan penyediaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani yang diawasi dalam penggunaan sarana pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaanny a Rp12.000.000.000 Rp2.500.000.000 Rp4.000.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah pengguna sarana Rp1.747.528.329 Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000 VI-71 Agenda Pokok No Penjelasan Agenda Pokok Program Indikator program Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Rencana Aksi PERANGKA T DAERAH Pengampu 2021 2022 2023 dan pengembang an sarana peternakan Pendukung Pertanian pendukung pertanian yang didampingi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengelolaan SDG yang disediakan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG hewan ternak / tanaman yang dijamin kemurnian dan kelestariannya Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanam an yang meningkat kualitasnya Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanam an yang dimanfaatkan dibina dan dikembangkan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah benih/bibit ternak, tanaman pakan, dan pakan yang sesuai standar Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ta naman Skala Kecil Jumlah pengawasan terhadap Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil yang dilakukan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah jenis Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diawasi peredarannya Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000
2. 3.Peningkatan dan penyediaan Jaringan Irigasi PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Peningkatan Infrastruktu r Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Panjang pengembang an dan pengelolaan jaringan Irigasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik rehabilitasi jaringan irigasi permukaan panjang jaringan irigasi permukaan yang diperbaiki Rp4.626.962.820 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangrehabilitasi jaringan irigasi air tanah Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan Rp1.799.999.863 Rp3.000.000.000
3. 4.Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT); PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI Persentase Pertumbuha n Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah RPIK yang disusun dan dievaluasi pelaksanaan nya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Kawasan industri yang dibangun Rp988.000.000 Rp1.492.480.000 Rp1.605.908.480 Pembangunan kawasan industri Dinas Perindustria n dan Perdagangan VI-72 Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pamekasan Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan : Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat Indikator Tujuan 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 66,26 67.18 Rp 168.576.469. 207 67.94 Rp202.608.0 69.529 68.35 Rp233.753.0 90.977 68.35 Rp248.541.7 23.229 Sasaran 1: Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
4. 1.Indeks Pendidikan Poin 0,6 0,65 Rp 168.576.469. 207 0,7 Rp 158.880.132. 957 0,72 Rp 166.824.139. 605 0,72 Rp 166.824.139. 605 Dinas Pendidikan Sebelum perubahan 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 3 Program peningkatan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 7 Program Pendidikan Dasar (SD) Standart Mutu Pelayanan pendidikan Sekolah Dasar % 74% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 8 Program Peningkatan Infrastruktur SD Prosentase Sekolah Dasar yang Prasarananya kondisi baik % Rp - - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 9 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Standart Mutu Pelayanan pendidikan SMP % 74% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 1 0 Program Peningkatan Infrastruktur SMP Prosentase SMP yang Prasarananya kondisi nya Baik % 67% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Cakupan pemenuhan standar mutu pelayanan pendidikan anak usia dini % 70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 1 Program Cakupan pemenuhan standar mutu % 70% - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas Pendidikan VI-73 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini pelayanan pendidikan anak usia dini - - - - 1 1 1 3 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun % 93% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 1 4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV % 93% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan 1 1 1 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Penerapan MBS % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan Setelah perubahan 1 1 2 APM SD % 0 97,66 Rp108.963.15 7.354 102,54 3 Rp102.707.17 6.541 107,67 015 Rp107.842.53 5.368 107,67 015 Rp107.842.53 5.368 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan APK SD % 0 108,7 6 114,19 8 119,90 79 119,90 79 APM SMP % 0 76,07 Rp29.880.213 .796 79,873 5 Rp29.508.093 .296 83,867 175 Rp30.983.497 .961 83,867 175 Rp30.983.497 .961 APK SMP % 0 87,38 91,749 96,336 45 96,336 45 Aangka Partisipasi Kesetaraan % 0 3105 Rp2.997.702. 857 3260,2 5 Rp2.887.697. 840 3423,2 625 Rp3.032.082. 732 3423,2 625 Rp3.032.082. 732 Angka Partisipasi PAUD % 0 28381 Rp23.336.885 .200 29800 Rp22.218.965 .280 31290 Rp23.329.913 .544 31290 Rp23.329.913 .544 1 1 3 Program Pengembangan Kurikulum Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum % - 100% Rp231.000.00 0 100% Rp115.000.00 0 100% Rp120.750.00 0 100% Rp120.750.00 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase pendidik yang berkualifikasi % - 93% Rp3.137.510. 000 95% Rp1.393.200. 000 97% Rp1.462.860. 000 97% Rp1.462.860. 000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi % - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang diterbitkan % - 50% Rp30.000.000 60% Rp50.000.000 70% Rp52.500.000 70% Rp52.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran 2: Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. 1.Indeks Kesehatan Indeks 0,73 0,75 Rp36.888.09 8.780 0,79 Rp42.604.62 6.572 0,8 Rp65.765.66 1.372 0,8 Rp80.554.29 3.624 Dinas Kesehatan Sebelum perubahan 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan, 1 2 2 Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur % 100% - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas Kesehatan VI-74 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur yang Layak Fungsi - - - - Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 2 3 Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Rumah Tangga Sehat % 30% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 0 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi % 96,99/23, 87 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 1 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prosentase peningkatan layanan kesehatan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 5 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Prosentase SDM Kesehatan Yang Memenuhi Standart Kualifikasi Tenaga Kesehatan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan, Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 5 Program peningkatan layanan dan penunjang layanan BLUD puskesmas Prosentase puskesmas BLUD % 50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kesehatan 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo 1 2 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Persentase PNS Yang Mempunyai Latar % 100 - Rp - Rp - Rp - Rp RSUD VI-75 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Aparatur Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya - - - - Dr.H.Slamet Martodirdjo 1 2 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo 1 2 7 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Persentase mutu layanan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo 1 2 1 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan, Persentase sarana prasarana dan fasilitas kesehatan yang tersedia dan layak fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru 1 2 2 Program Peningkatan dan pendukung Kualitas kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung kualitas kinerrja Aparatur yang Layak Fungsi % 79% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru Persentase ASN yang mempunyai latar belakang Diklat yang sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 79% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru 1 2 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Pelayanan Rumah Sakit sesuai standart % 0% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru 1 2 1 1 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase Keberlangsungan Kemitraan Pelayanan Kesehatan % 79% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru 1 2 9 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Tersedia Sesuai Dengan Standart yang Ditentukan % 81% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru 1 2 1 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi % 79% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - RSUD Waru Setelah perubahan 1 2 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Indeks Keluarga Sehat % - 80% Rp14.198.600 .700 80% Rp16.810.982 .600 80% Rp27.490.000 .000 80% Rp27.490.000 .000 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu % - 94% 95% 94% 94% Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi % - 22% 22% 22% 22% Dinas Kesehatan VI-76 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular % - 72% 73% 74% 75% Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar % - 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar % - 82% 82% 84% 84% Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar % - 100% Rp8.260.000. 000 100% Rp14.160.000 .000 100% Rp14.160.000 .000 100% Rp14.160.000 .000 Dinas Kesehatan (RSUD SMART) % - 60% Rp5.938.600. 700 70% Rp2.650.982. 600 80% Rp13.330.000 .000 80% Rp13.330.000 .000 Dinas Kesehatan (RSUD Waru) 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin % - 100% Rp4.786.854. 630 100% Rp4.925.618. 622 100% Rp4.925.618. 622 100% Rp14.638.091 .874 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin % - 100% Rp1.819.000. 000 100% Rp2.022.000. 000 100% Rp3.675.000. 000 100% Rp7.516.000. 000 Dinas Kesehatan (RSUD Waru) 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin % - 100% Rp136.591.75 0 100% Rp136.591.75 0 100% Rp136.591.75 0 100% Rp409.775.25 0 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif % - 16% Rp843.475.50 0 16% Rp993.475.50 0 16% Rp993.475.50 0 16% Rp2.830.426. 500 Dinas Kesehatan Persentase pendampingan hukum oleh konsultan yang terlaksana % - 100% Rp904.975.50 0 100% Rp904.975.50 0 100% Rp1.054.975. 500 100% Rp180.000.00 0 Dinas kesehatan (RSUD Waru) Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat
6. 1.Indeks Pengeluaran Indeks 0,3 0,32 Rp869.620.0 00 0,33 Rp630.160.0 00 0,35 Rp628.000.0 00 0,35 Rp628.000.0 00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum perubahan 2 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 6 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur • Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan• Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 2 6 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan • Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 6 8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Persentase tingkat Pengawasan dan Tertib Ukur % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setelah perubahan VI-77 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 3 0 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Koefisiensi harga antar waktu % - 100% Rp304.590.00 0 100% Rp170.000.00 0 100% Rp170.000.00 0 100% Rp170.000.00 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi eskpor % - 30% Rp325.030.00 0 30% Rp200.000.00 0 30% Rp200.000.00 0 30% Rp200.000.00 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 0 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku % - 85% Rp232.500.00 0 90% Rp257.160.00 0 93% Rp255.000.00 0 93% Rp255.000.00 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 0 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya % - 100% Rp7.500.000 100% Rp3.000.000 100% Rp3.000.000 100% Rp3.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi 2: Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal
7. 1.Pertumbuhan Ekonomi Angka -2,54 3,02 Rp49.406.61 5.849 3,66 Rp50.949.66 6.556 4,39 Rp51.739.80 1.856 4,39 Rp51.739.80 1.856 Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
8. 1.Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % 32,5 33,15 Rp26.313.25 8.567 33,81 Rp28.315.55 5.556 34,49 Rp28.673.69 0.856 34,49 Rp28.673.69 0.856 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas kelautan dan perikanan Sebelum perubahan 1 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya % 63% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 7 Program Peningkatan Cakupan pengembangan ketersediaan sumber pangan (% ) % 17% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan VI-78 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketahanan Pangan (pertanian/perkebu nan) Pertanian Persentase ketersediaan pangan utama (% ) % 391,69% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 8 Program Pemberdayaan Peternak Persentase peningkatan keberdayaan peternak % 1% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Peternakan Cakupan pembinaan lingkungan sosial lingkup peternakan % 1% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 1 9 1 0 Program Peningkatan Populasi Ternak Jumlah penambahan populasi sapi dari kelahiran ekor 24950 ekor - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jumlah penambahan populasi unggas dari pengembangan ekor 1500 ekor - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jumlah penambahan populasi kambing domba dari pengembangan ekor 50 ekor - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 1 9 1 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan penerapan Teknologi Peternakan % 17% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 1 9 1 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Persentase Ternak Sehat % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Cakupan Pengawasan Bahan Pangan Asal Ternak % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 9 1 3 Program Peningkatan Pelayanan Puskeswan dan Pos IB Persentase Peningkatan Pelayanan Puskeswan dan Pos IB % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 9 1 4 Program Pemberdayaan Penyuluhan Persentase Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Ternak berkompetensi % 30% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 1 9 1 5 Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Cakupan penganekaragaman konsumsi pangan % 17% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPersentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 17% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 9 1 6 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Persentase Peningkatan Promosi Pemasaran Ternak dan Produksi Ternak % 10% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Setelah perubahan VI-79 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 9 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya % - 0% Rp - 30% Rp99.374.400 31% Rp140.000.00 0 31% Rp140.000.00 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan) 2 9 3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil % - 60% Rp243.250.00 0 62% Rp499.000.00 0 65% Rp518.250.00 0 65% Rp518.250.00 0 Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPersentase Ketersediaan Cadangan Pangan % - 125% 127% 13% 13% Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemebinaan Penganekaragaman Pangan % - 15% 17% 19% 19% 2 9 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan % - 0 Desa Rp - 4 Desa Rp55.750.000 5 Desa Rp75.000.000 5 Desa Rp75.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 9 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Aman % - 5% Rp55.000.000 6% Rp65.000.000 7% Rp75.000.000 7% Rp75.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian % - 3% Rp14.816.645 .850 3% Rp13.667.036 .050 3% Rp13.776.045 .750 3% Rp13.776.045 .750 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan % - 2% 2% 2% 2% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan % - 3% Rp10.681.862 .717 Rp12.762.895 .106 Rp12.772.895 .106 Rp12.772.895 .106 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan % - 2% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan % - 5% Rp243.250.00 0 10% Rp663.250.00 0 15% Rp703.250.00 0 15% Rp703.250.00 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase produk hewan yang Aman Sehat dan Utuh dari hasil sampling pemeriksaan % - 85% 90% 95% 95% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase luas tanam yang terkendali bencana pertaniannya % - 3% Rp30.000.000 3% Rp30.000.000 3% Rp100.000.00 0 3% Rp100.000.00 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 6 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diawasi pelasanaannya secara berkala % - 1% Rp - 2% Rp30.000.000 3% Rp70.000.000 3% Rp70.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 7 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang naik kelas - 1% Rp243.250.00 0 2% Rp443.250.00 0 3% Rp443.250.00 0 3% Rp443.250.00 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sebelum perubahan 2 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan 2 1 2 Program Peningkatan dan Persentase sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan VI-80 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan 2 1 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan 2 1 7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya ton 823,43 Ton - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan 2 1 8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap ton 19.996,51 Ton - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan % 12% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 2 1 9 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah produksi perikanan budidaya ton 823,43 Ton - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan Jumlah produksi garam ton 136.718,1 6 Ton - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 2 1 1 0 Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan Jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas kelomp ok 5 Klmpk - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan Konsumsi ikan per kapita Kg/kapi ta/ tahun 41,12 Kg/Kpt/T h - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perikanan Setelah perubahan 3 2 5 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan % - 16% Rp621.200.00 0 20% Rp850.000.00 0 24% Rp650.000.00 0 24% Rp650.000.00 0 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah KUB Yang Naik Kelas Kelomp ok - 3 Rp10.000.000 3 Rp170.000.00 0 4 Rp170.000.00 0 4 Rp170.000.00 0 Dinas Kelautan dan PerikananKelom pok Kelomp ok Kelomp ok Kelomp ok 3 2 5 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan % - 10% Rp1.056.960. 000 20% Rp736.000.00 0 25% Rp815.000.00 0 25% Rp815.000.00 0 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas Kelomp ok - 2 Rp7.500.000 2 Rp155.000.00 0 3 Rp155.000.00 0 3 Rp155.000.00 0 Dinas Kelautan dan PerikananKelom pok Kelomp ok Kelomp ok Kelomp ok 3 2 5 5 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cakupan pengawaan sumber daya perikanan % - 75% Rp - 75% Rp100.000.00 0 75% Rp100.000.00 0 75% Rp100.000.00 0 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 2 5 6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi Ikan % - 95% Rp12.000.000 97,50% Rp250.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas Kelomp ok - 1 Rp - 2 Rp90.000.000 2 Rp90.000.000 2 Rp90.000.000 Dinas Kelautan dan PerikananKelom pok Kelomp ok Kelomp ok Kelomp ok
9. 2.Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan % 20,17 20,78 Rp9.954.117 .791 21,4 Rp9.252.324 .500 22,04 Rp9.378.324 .500 22,04 Rp9.378.324 .500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum perubahan 2 6 9 Program Persentase wilayah Pemberantasan Barang % 100% - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas VI-81 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal kena Cukai - - - - Perindustrian dan Perdagangan 2 6 1 0 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan formal terhadap Perdagangan Eceran dan Besar % 20% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 6 1 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar • Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setelah perubahan 3 3 0 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha % - 6% Rp9.915.672. 791 7% Rp9.237.324. 500 7% Rp9.358.324. 500 7% Rp9.358.324. 500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 0 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha % - 100% Rp38.445.000 100% Rp15.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. 3.Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan % 6,77 9,92 Rp9.974.117 .791 10,08 Rp9.272.324 .500 10,72 Rp9.398.324 .500 10,72 Rp9.398.324 .500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebelum perubahan 2 6 7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Bina Kelompok IKM % 1,54% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 6 1 2 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial • Jumlah sentra IKM yangberhasil dikembangkan sentra 1 sentra - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setelah perubahan 3 3 1 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah % - 6% Rp9.915.672. 791 7% Rp9.237.324. 500 7% Rp9.358.324. 500 7% Rp9.358.324. 500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 1 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha % - 100% Rp38.445.000 100% Rp15.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 1 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Pelaku industri yang terdaftar di SIINas % - 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. 4.Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Orang 0,65 0,67 Rp1.005.000 .000 0,69 Rp986.000.0 00 0,71 Rp1.187.000 .000 0,73 Rp1.187.000 .000 Dinas kepemudaan, olahraga dan VI-82 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pariwisata Sebelum perubahan 1 2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 2 2 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 2 2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 2 2 7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan % 50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 1 2 2 8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisataan Jumlah sumber daya kepariwisataan yang mendapat pembinaan lingkungan social % 30% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 1 2 2 9 Program Pengembangan Destinasi Wisata Persentase objek wisata yang dikembangkan dan ditata % 60% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 1 2 2 1 0 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Persentase peningkatan seni budaya daerah layak saji % 20% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setelah perubahan 3 2 6 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pengembangan obyek wisata % - 12% Rp675.000.00 0 13% Rp516.000.00 0 13% Rp717.000.00 0 13% Rp717.000.00 0 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 3 2 6 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pemasaran Pariwisata % - 60% Rp280.000.00 0 67% Rp320.000.00 0 71% Rp320.000.00 0 71% Rp320.000.00 0 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 3 2 6 8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku ekraf yang mendapatkan pelatihan % - 7% Rp50.000.000 19% Rp150.000.00 0 31% Rp150.000.00 0 31% Rp150.000.00 0 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Indikator Tujuan 2: Gini Ratio Nilai 0,32 0.30 Rp10.704.18 1.000 0,28 Rp2.859.181 .000 0.26 Rp1.699.650 .000 0.26 Rp1.699.650 .000 Sasaran 2: 1. Persentase Koperasi Berkualitas % 5,20 5.62 Rp1.534.181 6,24 Rp1.994.181 7,22 Rp519.650.0 7,22 Rp519.650.0 Dinas Koperasi VI-83 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha .000 .000 00 00 dan Usaha Mikro Sebelum perubahan 1 1 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1 1 7 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1 1 7 1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Setelah perubahan 2 1 7 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam % - 100% Rp75.000.000 100% Rp175.000.00 0 100% Rp200.750.00 0 100% Rp200.750.00 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 1 7 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan - 100% Rp - 100% Rp180.000.00 0 100% Rp133.900.00 0 100% Rp133.900.00 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 1 7 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya % - 100% Rp1.000.000. 000 100% Rp130.000.00 0 100% Rp85.000.000 100% Rp85.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 1 7 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya % - 100% Rp459.181.00 0 100% Rp459.181.00 0 100% Rp - 100% Rp - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 1 7 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya % - 100% Rp - 100% Rp1.050.000. 000 100% Rp100.000.00 0 100% Rp100.000.00 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. 2.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah % 2,40 3% Rp9.170.000 .000 3,15% Rp865.000.0 00 3,30% Rp1.180.000 .000 3,30% Rp1.180.000 .000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sebelum perubahan 1 1 7 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi Persentase Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Mikro % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro VI-84 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Usaha Mikro 1 1 7 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro yang Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1 1 7 7 Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkembang Usaha dan Pembiayaan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1 1 7 8 Program Peningkatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha Persentase Pertambahan Jumlah Produksi dan Restrukturisasi Usaha % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1 1 7 9 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Pembinaan Sosial % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Setelah perubahan 2 1 7 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya % - 100% Rp4.170.000. 000 100% Rp715.000.00 0 100% Rp830.000.00 0 100% Rp830.000.00 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 1 7 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil % - 100% Rp5.000.000. 000 100% Rp150.000.00 0 100% Rp350.000.00 0 100% Rp350.000.00 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. 3.Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN % 77,58 79,13 Rp452.461.7 00 80,71 Rp772.462.0 00 82,33 Rp872.462.0 00 82,33 Rp872.462.0 00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Sebel um perub ahan 1 1 8 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pertumbuhan Investor investor 6855 Investor - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 8 8 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Nilai Investasi Rp ######## ###### - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan VI-85 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Realisasi Investasi Terpadu Satu Pintu 1 1 8 9 Program Informasi, Pengaduan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal Prosentase Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal yang tertangani % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 8 1 0 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai SOP % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setela h perub ahan 2 1 8 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG TERLAKSANA % - 90% Rp50.000.000 95% Rp150.000.00 0 100% Rp150.000.00 0 100% Rp150.000.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 1 8 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL % - 90% Rp30.000.000 95% Rp250.000.00 0 100% Rp350.000.00 0 100% Rp350.000.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 1 8 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL % - 90% Rp372.461.70 0 95% Rp372.462.00 0 100% Rp372.462.00 0 100% Rp372.462.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. 1.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nilai 3,49 2,65 % Rp6.119.112 .994 2,55 % Rp6.737.000 .000 2,45 % Rp7.005.000 .000 2,45 % Rp7.005.000 .000
15. 1.Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % 96,51 97,48 Rp6.119.112 .994 98,45 Rp6.737.000 .000 99,43 Rp7.005.000 .000 99,43 Rp7.005.000 .000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dan Tenaga Kerja Sebelum perubahan 1 1 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 82% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja VI-86 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang mjd tanggungjawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 1 8 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setelah perubahan 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE TUJUAN RENCANA TENAGA KERJA YANG TERCAPAI % - 100% Rp30.000.000 100% Rp60.000.000 100% Rp70.000.000 100% Rp70.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN % - 100% Rp5.519.112. 994 100% Rp5.539.000. 000 100% Rp5.559.000. 000 100% Rp5.559.000. 000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE PENINGKATAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN % - 25% Rp170.000.00 0 30% Rp685.000.00 0 35% Rp870.000.00 0 35% Rp870.000.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL INDEKS HUBUNGAN INDUSTRIAL % - 18,39 % Rp140.000.00 0 25% Rp180.000.00 0 27,58% Rp219.350.00 0 27,58% Rp219.350.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 3 2 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN % - 100% Rp260.000.00 0 100% Rp273.000.00 0 100% Rp286.650.00 0 100% Rp286.650.00 0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indikator Tujuan 3: Persentase Penduduk Miskin % 14,60% 12,2 1% Rp13.481.74 4.248 11,54 % Rp10.711.32 0.000 10,97 % Rp9.879.320 .000 10,97 % Rp21.366.27 1.254 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
16. 1.Persentase Penurunan PPKS % 1,81 1,9 Rp5.169.200 .000 2 Rp7.777.000 .000 2,1 Rp7.777.000 .000 2,1 Rp7.777.000 .000 Dinas Sosial Sebelum Perubahan 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 2 Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur % 80% - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas Sosial VI-87 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur yang Layak Fungsi - - - - Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 1 3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Fakir Miskin Komunitasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang di Berdayakan % 35% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Pelayanan dan di Rehab % 35% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial % 35% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 9 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Areal Pemakaman yang Tertata dan Layak Fungsi % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 1 0 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Persentase Anak Yatim dan Lansia yang di Bina % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 1 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diBerdayakan % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial 1 6 1 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Sosial Setelah Perubahan 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Prosentase PPKS yang Diberdayakan % - 5% Rp619.000.00 0 6% Rp105.000.00 0 6% Rp105.000.00 0 6% Rp105.000.00 0 Dinas Sosial 1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani % - 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 10000 % Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 Dinas Sosial VI-88 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % - 5% Rp3.459.547. 000 7% Rp6.310.000. 000 9% Rp6.310.000. 000 9% Rp6.310.000. 000 Dinas Sosial 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Prosentase PMKS yang Menerima Bantuan % - 54% Rp995.653.00 0 55% Rp1.185.000. 000 57% Rp1.185.000. 000 57% Rp1.185.000. 000 Dinas Sosial 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % - 100% Rp50.000.000 100% Rp120.000.00 0 100% Rp120.000.00 0 100% Rp120.000.00 0 Dinaas Sosial 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Prosentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola % - 100% Rp25.000.000 100% Rp37.000.000 100% Rp37.000.000 100% Rp37.000.000 Dinas Sosial Sasaran 2: Meningkatnya Kemandirian Desa
17. 1.Persentase Peningkatan Desa Mandiri % 66 80 Rp7.362.631 .254 100 Rp3.974.320 .000 150 Rp2.874.320 .000 150 Rp14.361.27 1.254 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebelum perubahan 1 1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 3 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 3 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 3 7 Program Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Jumlah Bumdes yang terbentuk % 24% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Bumdes yang beroperasional % 10% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 3 8 Program Peningkatan Partisipasi Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) % 203 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan VI-89 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Masyarakat dalam Membangun Desa Desa Cakupan pembinaan Pokjanal Kab/Kec/Desa/ Kelurahan % 35 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 1 3 1 1 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan pengelolaan APBDesa sesuai pedoman % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prosentase Desa yang melaksanakan pilkades sesuai pedoman % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Setelah perubahan 2 1 3 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas % - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 1 3 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Kerjasama Desa yang terjalin % - 100% Rp616.321.40 0 100% Rp521.320.00 0 100% Rp521.320.00 0 100% Rp1.658.961. 400 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 1 3 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel % - 100% Rp6.341.309. 854 100% Rp2.760.000. 000 100% Rp1.660.000. 000 100% Rp10.911.309 .854 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 1 3 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan % - 100% Rp405.000.00 0 100% Rp693.000.00 0 100% Rp693.000.00 0 100% Rp1.791.000. 000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase peningkatan usaha masyarakat desa - Misi 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publi Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 64,73 71 Rp1.490.032 .834.760 76 Rp1.687.051 .667.619 81 Rp1.329.296 .347.499 81 Rp2.149.834 .351.910 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas
18. 1.Nilai SAKIP Nilai 70,02 (BB) 81,16 (A) Rp1.093.600 .285.444 81,34 (A) Rp1.307.723 .903.219 82,1 (A) Rp1.198.343 .895.408 82,1 (A) Rp1.974.544 .623.323 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum perubahan 3 8 1 Program peningkatan tata Prosentase rumusan kebijakan tata pemerintahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah VI-90 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kelola pemerintahan dan pengembangan kerjasama Prosentase kebijakan tata pemerintahan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase dokumen pertanggujawaban kepala daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD yang difasilitasi sesuai peraturan dan tepat waktu % - - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase rumusan kebijakan kerjasama yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan kerjasama di dalam negeri yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kerjasama daerah yang terlaksana % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 2 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 3 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Prosentase SKPD dengan predikat nilai SAKIP minimal BB % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Jumlah dokumen LKjIP yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu dokume n 1 dokumen - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase rumusan kebijakan bidang reformasi birokrasi yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase SKPD yang memiliki inovasi kategori baik % 40% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase perangkat daerah yang memenuhi kaedah ketatalaksanaan sesuai ketentuan % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Jumlah SKPD yang struktur kelembagaan dan tugas fungsinya sesuai SKPD 45 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase Dokumen kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 0 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat Prosentase acara pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tata aturan keprotokolan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase acara pemerintah daerah yang didokumentasikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase acara pemerintah daerah yang dipublikasikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Prosentase sarana penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat, dan staf ahli yang terpenuhi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah VI-91 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kualitas Kinerja Aparatur dan berfungsi baik 3 8 8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Prosentase gedung, kantor, dan rumah dinas yang terpenuhi dan kondisi baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase acara kedinasan pimpinan dan staf ahli yang terpenuhi makan dan minumnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 9 Program Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Prosentase pegawai yang gaji berkalanya tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase dokumen pelaporan keuangan dan asset yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase layanan tata usaha pimpinan dan staf ahli yang dilaksanakan sesuai SOP % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prosentase pegawai yang kenaikan pangkatnya tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 7 Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum daerah Prosentase rumusan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 8 Program peningkatan fasilitasi bantuan hukum Persentase bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 9 Program Peningkatan kinerja Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan Prosentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dievaluasi pelaksanaannya % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 6 Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian Prosentase rumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat 3 5 2 Program Peningkatan dan Pendukung Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; % 86% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat Persentase PNS yang mempunyai latar - Rp - Rp - Rp - Rp VI-92 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kualitas Kinerja Aparatur belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. - - - - 3 5 7 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat 2 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang terakomodir sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi dan berfungsi baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pelaksanaan diklat aparatur yang difasilitasi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 2 1 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 1 7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Lingkungan Hidup yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase IKU PD dengan capaian min 80% bidang infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 9 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi hasilnya sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 1 0 Program Pelaporan Pembangunan Daerah Persentase dokumen pelaporan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu yang sesuai dengan peraturan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 1 1 Program Pengembangan Data / Informasi Persentase data / informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang terpenuhi % 1 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 1 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase IKU PD dengan capaian min 80% bidang Perekonomian dan SDA % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah VI-93 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 1 1 3 Program Fasilitasi Pengelolaan Sumber Keuangan Pendukung Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah Persentase kegiatan pemerintah pusat yang dikoordinasikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 1 1 4 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase PD bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase IKU PD dengan capaian min 80% Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 8 2 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosentase rumusan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan bidang sumber daya alam yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 2 2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Prosentase rumusan kebijakan bidang cukai yang disusun % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan bidang sumber cukai yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 3 Program Peningkatan tertib Administrasi dan Kebijakan Pembangunan Prosentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 4 Program Penataan Administrasi Pertanahan Prosentase rumusan kebijakan administrasi pertanahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 5 Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Prosentase kebijakan administrasi pembangunan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 1 2 Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah Prosentase pengadaan barang dan jasa yang terlaksana % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat Daerah 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo VI-94 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan 3 8 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 79% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Palengaan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan persentase sengketa masyarakat yang tertangani % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pegantenan 7 8 9 Program Pelayanan Prosentase pelayanan admnistrasi % 100% - Rp - Rp - Rp - Rp Kecamatan VI-95 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Administrasi Kecamatan kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu - - - - Pegantenan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pakong 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur VI-96 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Kadur 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik % 100 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif % 100 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru persentase sengketa masyarakat yang tertangani % 100 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Waru 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 83% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur • Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 82% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar • Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 84% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Batumarmar VI-97 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kecamatan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean persentase sengketa masyarakat yang tertangani % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pasean 1 2 3 7 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku % 60% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 3 8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Persentase Pelayanan Informasi Kearsipan Yang Dapat Di Akses Pengguna Informasi % 60% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1 8 1 0 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai SOP % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setelah perubahan 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase laporan keuangan yang disusun sesuasi pedoman dan tepat waktu % - 100% Rp2.725.000. 000 100% Rp43.764.298 .988 100% Rp43.764.298 .988 100% Rp43.764.298 .988 Sekretariat Daerah Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai pedoman dan tepat waktu % - 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan % - 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik % - 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah Persentase rumusan kebijakan lingkup organisasi yang dilaksanakan % - 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah 4 1 2 Program Persentase fasilitasi kebijakan bidang % - 100% Rp44.917.400 100% Rp42.564.500 100% Rp45.000.375 100% Rp45.000.375 Sekretariat VI-98 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti .000 .000 .335 .335 Daerah Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti - Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat - Sekretariat Daerah 4 1 3 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan % - 100% Rp2.066.444. 700 100% Rp2.273.000. 000 100% Rp2.386.650. 000 100% Rp2.386.650. 000 Sekretariat Daerah Persentase rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan % - Sekretariat Daerah Persentase rumusan kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan % - Sekretariat Daerah 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu % - 90% Rp6.821.501. 206 90% Rp6.864.431. 206 90% Rp7.397.501. 206 90% Rp8.000.982. 908 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai % - 62% Rp2.187.500. 000 76% Rp2.187.500. 000 90% Rp2.187.500. 000 90% Rp2.187.500. 000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % - 100% Rp1.078.115. 000 100% Rp1.966.909. 900 100% Rp2.011.459. 900 100% Rp2.011.459. 900 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % - 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan % - 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan % - 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi % - 87% Rp2.533.854. 826 88% Rp3.975.366. 900 90% Rp5.591.729. 680 90% Rp5.591.729. 680 Inspektorat 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi % - 70% Rp485.531.97 7.135 75% Rp489.590.64 0.600 80% Rp505.942.18 1.654 80% Rp505.942.18 1.654 Dinas Pendidikan dan kebudayaan VI-99 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % - 100% Rp91.190.492 .457 100% Rp97.065.560 .289 100% Rp101.065.31 7.952 100% Rp289.321.37 0.697 Dinas Kesehatan Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp114.701.53 1.963 100% Rp119.361.43 9.401 100% Rp121.694.25 6.804 100% Rp355.757.22 8.167 Dinas Kesehatan (RSUD SMART) Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % - 80% Rp138.033.38 9.239 85% Rp145.441.85 2.755 90% Rp150.617.44 1.057 90% Rp434.092.68 3.052 Dinas Kesehatan (RSUD Waru) 3 3 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp5.030.214. 682 100% Rp6.170.375. 332 100% Rp6.681.275. 332 100% Rp6.681.275. 332 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 2 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp17.097.402 .208 100% Rp20.526.120 .444 100% Rp20.865.078 .924 100% Rp20.865.078 .924 Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian 3 2 5 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp29.134.000 100% Rp133.500.00 0 100% Rp135.000.00 0 100% Rp135.000.00 0 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp2.966.924. 738 100% Rp3.697.007. 998 100% Rp3.697.007. 998 100% Rp3.697.007. 998 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 80% Rp16.556.000 80% Rp40.000.000 80% Rp50.000.000 80% Rp50.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp343.602.56 7 100% Rp893.869.04 9 100% Rp1.376.779. 841 100% Rp1.376.779. 841 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUOATEN/KOT A Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp2.253.035. 090 100% Rp4.285.893. 409 100% Rp3.755.179. 210 100% Rp3.755.179. 210 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2 1 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI % - 85% Rp852.049.65 0 90% Rp1.260.100. 000 100% Rp1.701.660. 799 100% Rp1.701.660. 799 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % - 81% Rp88.680.000 90% Rp562.000.00 0 97% Rp622.000.00 0 97% Rp622.000.00 0 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK % - 95% Rp4.264.972. 600 98% Rp5.889.653. 972 100% Rp5.889.653. 972 100% Rp5.889.653. 972 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, VI-100 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Transmigrasi, dan Tenaga Kerja PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR % - 80% Rp50.000.000 85% Rp130.000.00 0 90% Rp160.000.00 0 90% Rp160.000.00 0 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja 2 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI % - 100% Rp328.161.41 4 100% Rp4.114.066. 320 100% Rp418.000.00 0 100% Rp418.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK % - 100% Rp2.242.121. 372 100% Rp - 100% Rp3.191.042. 320 100% Rp3.191.042. 320 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR % - 100% Rp430.040.00 0 100% Rp - 100% Rp435.000.00 0 100% Rp435.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % - 100% Rp98.278.500 100% Rp - 100% Rp102.000.00 0 100% Rp102.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp44.559.424 .054 100% Rp158.385.11 8.589 100% Rp11.430.594 .178 100% Rp11.430.594 .178 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahPersentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tersusun dengan baik X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp4.986.563. 606 100% Rp5.857.634. 548 100% Rp7.081.334. 548 100% Rp17.925.532 .702 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase peningkatan kompetensi aparatur % - 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % - 100% Rp9.537.616. 278 100% Rp10.516.966 .425 100% Rp10.826.884 .800 100% Rp4.623.957. 147 Dinas Komunikasi dan Informatika VI-101 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp4.408.478. 851 100% Rp4.838.423. 085 100% Rp4.999.347. 342 100% Rp4.999.347. 342 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 80% Rp30.867.097 .927 85% Rp33.953.807 .720 90% Rp39.046.878 .878 90% Rp39.046.878 .878 Sekretariat DPRD Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - Sekretariat DPRD Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - Sekretariat DPRD Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas % - Sekretariat DPRD 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 75% Rp31.334.000 88% Rp60.000.000 95% Rp75.000.000 95% Rp166.334.00 0 Kecamatan pamekasan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 83.33 % Rp3.260.123. 296 92% Rp5.159.362. 306 100% Rp5.160.362. 310 100% Rp13.579.847 .912 Kecamatan pamekasan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 80% Rp1.877.486. 205 90% Rp2.009.327. 353 100% Rp2.040.400. 000 100% Rp5.927.213. 558 Kecamatan pamekasan Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 85% Rp366.933.25 0 95% Rp754.578.30 0 100% Rp1.164.147. 566 100% Rp2.285.659. 116 Kecamatan pamekasan X X X 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 84% Rp1.462.454. 250 86% Rp1.987.409. 702 88% Rp2.027.030. 187 88% Rp2.027.030. 187 Kecamatan Larangan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 86% 89% 92% 92% Kecamatan Larangan Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur % - 84% 86% 88% 88% Kecamatan Larangan Persentase Sarana prasarana yang terpenuh % - 84% 86% 88% 86% Kecamatan Larangan X X X 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp72.229.150 100% Rp149.170.00 0 100% Rp156.100.00 0 100% Rp377.499.15 0 Kecamatan Galis Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp1.379.109. 792 100% Rp1.714.130. 881 100% Rp1.748.923. 598 100% Rp4.842.164. 271 Kecamatan Galis Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 85% Rp144.748.00 0 90% Rp161.975.23 7 100% Rp165.744.57 6 100% Rp472.467.81 3 Kecamatan Galis Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 80% Rp11.332.500 85% Rp24.985.000 95% Rp45.000.000 95% Rp81.317.500 Kecamatan Galis 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp15.000.000 100% Rp27.000.000 100% Rp27.000.000 100% Rp69.000.000 Kecamatan Tlanakan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 96% Rp1.607.889. 200 98% Rp1.972.545. 260 100% Rp2.007.357. 523 100% Rp5.587.791. 983 Kecamatan Tlanakan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp60.000.000 Kecamatan Tlanakan Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp56.300.000 100% Rp78.700.000 100% Rp102.700.00 0 100% Rp237.700.00 0 Kecamatan Tlanakan 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp148.106.30 0 100% Rp172.000.00 0 100% Rp240.000.00 0 100% Rp240.000.00 0 Kecamatan Proppo Persentase laporan keuangan dengan % - 100% Rp1.617.333. 100% Rp2.038.766. 100% Rp2.053.714. 100% Rp2.053.714. Kecamatan Proppo VI-102 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kualitas baik 083 523 849 849 Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 85% Rp122.550.00 0 90% Rp156.200.00 0 100% Rp183.600.00 0 100% Rp183.600.00 0 Kecamatan Proppo Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 80% Rp44.540.950 85% Rp20.000.000 95% Rp25.000.000 95% Rp25.000.000 Kecamatan Proppo X X X 1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 75% Rp28.249.000 88% Rp44.000.000 100% Rp65.000.000 100% Rp137.249.00 0 Kecamatan pademawu Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 83% Rp2.026.622. 046 92% Rp2.888.322. 046 100% Rp2.893.622. 046 100% Rp7.808.566. 138 Kecamatan pademawu Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 80% Rp23.310.000 90% Rp20.000.000 100% Rp36.000.000 100% Rp79.310.000 Kecamatan pademawu Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp820.941.25 6 100% Rp924.699.59 2 100% Rp1.158.071. 102 100% Rp2.903.711. 950 Kecamatan pademawu 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkwalitas % - 100% Rp10.000.000 100% Rp93.094.314 100% Rp199.997.35 7 100% Rp112.997.35 7 Kecamatan Palengaan Prosentase laporan Keuangan dengan kualitas baik % - 91,67 % Rp1.108.369. 118 100% Rp1.567.966. 540 100% Rp1.572.966. 540 100% Rp1.572.966. 540 Kecamatan Palengaan Prosentase Peningkatan kompetensi aparatur % - 90% Rp161.099.92 8 100% Rp207.000.00 0 100% Rp208.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 Kecamatan Palengaan Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi % - 87,50 % Rp31.249.000 95% Rp45.000.000 95% Rp35.000.000 95% Rp35.000.000 Kecamatan Palengaan 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 85% Rp50.669.500 90% Rp141.354.05 0 100% Rp180.508.57 1 100% Rp180.508.57 1 Kecamatan Pakong Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp1.283.503. 174 100% Rp1.634.280. 052 100% Rp1.660.785. 714 100% Rp1.660.785. 714 Kecamatan Pakong Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 80% Rp21.826.000 90% Rp10.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Pakong Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 85% Rp6.096.500 90% Rp60.000.000 95% Rp20.000.000 95% Rp20.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % - - - - - - - - - Kecamatan Waru Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik % - - - - - - - - - Kecamatan Waru Persentase Peningkatan Kompentasi Apatartur % - - - - - - - - - Kecamatan Waru Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - - - - - - - - - Kecamatan Waru X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp31.991.000 100% Rp96.654.896 100% Rp181.000.00 0 100% Rp181.000.00 0 Kecamatan Batumarmar Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp1.545.507. 856 100% Rp1.947.869. 526 100% Rp1.953.403. 002 100% Rp1.953.403. 002 Kecamatan Batumarmar Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp18.200.000 100% Rp29.145.104 100% Rp30.000.000 100% Rp30.000.000 Kecamatan Batumarmar Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp10.031.500 100% Rp45.000.000 100% Rp45.000.000 100% Rp45.000.000 Kecamatan Batumarmar X X X 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp425.475.00 0 100% Rp677.691.00 0 100% Rp892.691.00 0 100% Rp1.995.857. 000 Kecamatan Pasean • Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp1.426.097. 876 100% Rp1.448.897. 876 100% Rp1.448.897. 876 100% Rp4.323.893. 628 Kecamatan Pasean • Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp20.000.000 100% Rp30.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp100.000.00 0 Kecamatan Pasean • Persentase perencanaan dan evaluasi % - 100% Rp50.570.000 100% Rp62.070.000 100% Rp81.070.000 100% Rp193.710.00 Kecamatan VI-103 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kinerja yang berkualitas 0 Pasean 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 95% Rp1.502.737. 072 95% Rp2.141.653. 202 99% Rp2.251.439. 513 99% Rp2.251.439. 513 Kecamatan Kadur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - Kecamatan Kadur Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - Kecamatan Kadur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - Kecamatan Kadur X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana % - 90% Rp2.362.521. 002 92% Rp3.273.221. 002 95% Rp3.399.132. 052 95% Rp9.034.874. 056 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan prasarana yang terpenuhi X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp97.144.000 100% Rp97.047.500 100% Rp97.047.500 100% Rp291.239.00 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp1.859.061. 952 100% Rp2.576.207. 950 100% Rp2.576.207. 950 100% Rp7.011.477. 852 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 80% Rp148.980.00 0 80% Rp148.780.00 0 80% Rp148.000.00 0 80% Rp445.760.00 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp1.322.206. 626 100% Rp1.687.705. 387 100% Rp1.187.089. 204 100% Rp4.197.001. 217 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas % 0 100% Rp6.118.537. 267 100% Rp7.428.760. 165 "- Rp - "- Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp395.287.40 6 100% Rp650.697.01 2 100% Rp955.000.00 0 100% Rp2.000.984. 418 Badan Penanggulangan bencana Daerah Persentase Laporan Keaungan dengan Kualitas Baik % - 100% Rp1.614.861. 188 100% Rp2.369.052. 988 100% Rp3.390.000. 000 100% Rp7.373.914. 176 Badan Penanggulangan bencana Daerah Persentase Peningkatan Kompetensi aparatur % - 100% Rp95.595.100 100% Rp237.194.79 1 100% Rp305.000.00 0 100% Rp637.789.89 1 Badan Penanggulangan bencana Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas % - 100% Rp30.000.000 100% Rp92.999.800 100% Rp140.000.00 0 100% Rp262.999.80 0 Badan Penanggulangan bencana Daerah X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % - 80% Rp4.584.859. 330 80% Rp5.778.239. 961 80% Rp6.069.842. 640 80% Rp6.069.842. 640 Dinas Perhubungan VI-104 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp1.965.000. 000 100% Rp1.086.400. 000 100% Rp1.081.400. 000 100% Rp350.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp9.291.271. 497 100% Rp9.291.271. 497 100% Rp9.591.271. 497 100% Rp9.591.271. 497 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp170.000.00 0 100% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp140.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp357.269.56 5 100% Rp364.637.83 5 100% Rp1.080.000. 000 100% Rp1.080.000. 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp2.306.402. 536 100% Rp2.846.835. 976 100% Rp2.846.836. 000 100% Rp2.846.836. 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp200.000.00 0 100% Rp200.000.00 0 100% Rp268.000.00 0 100% Rp268.000.00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp6.960.000 100% Rp3.010.000 100% Rp42.000.000 100% Rp42.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp24.206.000 100% Rp80.000.000 100% Rp80.000.000 100% Rp184.206.00 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp3.631.323. 232 100% Rp5.013.664. 688 100% Rp5.013.664. 688 100% Rp13.658.652 .608 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase peningkatan kompetensi aparatur % - 100% Rp33.760.000 100% Rp72.604.500 100% Rp72.604.500 100% Rp178.969.00 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp3.072.669. 656 100% Rp3.060.112. 406 100% Rp3.021.497. 556 100% Rp9.154.279. 618 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Sarana % - 100% Rp2.938.351. 358 100% Rp3.973.067. 021 100% Rp3.973.320. 371 100% Rp3.973.320. 371 Dinas Sosial prasarana yang terpenuhi X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % - 80% Rp110.000.00 0 85% Rp123.000.00 0 90% Rp136.000.00 0 90% Rp136.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK % - 100% Rp4.394.441. 864 100% Rp4.508.300. 000 100% Rp4.588.600. 000 100% Rp4.588.600. 000 Dinas Pemberdayaan VI-105 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR % - 80% Rp50.000.000 90% Rp55.000.000 90% Rp60.000.000 90% Rp60.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI % - 80% Rp1.202.000. 000 85% Rp1.290.000. 000 87% Rp1.367.000. 000 87% Rp1.367.000. 000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp3.490.352. 790,00 100% Rp4.340.207. 050 100% Rp4.355.417. 403 100% Rp4.355.417. 403 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata X X X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 85% Rp - 87% Rp - 90% Rp - 90% Rp - Kecaatan Pegantenan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 85% Rp - 87% Rp - 90% Rp - 90% Rp - Kecaatan Pegantenan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 85% Rp - 87% Rp - 90% Rp - 90% Rp - Kecaatan Pegantenan Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 85% Rp - 87% Rp - 90% Rp - 90% Rp - Kecaatan Pegantenan VI-106 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19. 2.Opini BPK Opini BPK WTP WTP Rp338.421.8 82.524 WTP Rp326.583.4 76.049 WTP Rp76.911.07 2.047 WTP Rp86.911.07 2.047 Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, Inspektorat Sebelum perubahan 3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 3 Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 7 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang diperoleh % 25% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 8 Program Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan Persentase objek pajak dan retribusi yang bisa ditagih % 25% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah Persentase permohonan keberatan objek pajak dan retribusi yang diselesaikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 9 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Jumlah Usulan sertifikasi tanah (asset daerah) yang diajukan ke BPN Usulan 20 Usulan - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 1 0 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penetapan APBD dan P-APBD % tepat waktu - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 2 1 1 Program Peningkatan Pengelolaan Akuntasi dan Pelaporan Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 3 2 1 2 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah Persentase terselenggaranya prosedur prosedur pengelolaan keuangan daerah % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Keuangan Daerah 3 5 8 Program peningkatan sistem pengawasan Jumlah Temuan BPK % 10 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat VI-107 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3 5 9 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase APIP yang bersertifikat Penjenjangan dan teknis substansi pengawasan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat 3 5 1 0 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Persentase pelanggaran pegawai % 0,06% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Inspektorat Setelah perubahan 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase OPD yang melaksanakan petunjuk teknis administrasi keuangan dengan baik % - 100% Rp332.159.08 0.974 100% Rp309.676.17 9.049 100% Rp67.846.655 .053 100% Rp67.846.655 .053 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan P-APBD - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Persentase penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD yang tertib pelaporan pengelolaan barang aset daerah % - 100% Rp2.404.459. 830 100% Rp493.700.00 0 100% Rp178.126.69 7 100% Rp178.126.69 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan penetapan wajib pajak % - 1% Rp1.393.673. 220 2% Rp1.296.000. 000 3% Rp276.850.29 7 3% Rp276.850.29 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Persentase objek pajak dan retribusi daerah yang tertagih % - 100% 100% 100% 100% Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 1 0 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan % - - Rp - 100% Rp10.000.000 .000 - Rp - 100% Rp10.000.000 .000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah VI-108 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN Jumlah Temuan BPK Jumlah - 12 Rp874.070.00 0 11 Rp1.254.510. 000 10 Rp2.420.300. 000 10 Rp2.420.300. 000 Inspektorat Persentase pelanggaran pegawai % - 0,18% Rp351.745.00 0 0,16% Rp356.800.00 0 0,14% Rp550.000.00 0 0,14% Rp550.000.00 0 Inspektorat 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A % - 75% Rp1.238.853. 500 80% Rp3.506.287. 000 85% Rp5.639.140. 000 85% Rp5.639.140. 000 Inspektorat 3 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 73 81 Rp8.149.280 .000 81,5 Rp2.665.400 .000 82 Rp6.700.000 .000 82 Rp17.514.68 0.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebelum perubahan 3 3 1 Program Pelayanan Administrasi / Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 3 Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 7 Program Peningkatan Kualitas Data dan Pengendalian Sumber Daya Aparatur Persentase Data / Informasi Kepegawaian yang dikelola dengan Baik % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 8 Program Pendidikan Kedinasan Persentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Manajerial % 52% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Diklat Teknis/Fungsional % 52% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 1 0 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan disiplin dan jumlah ASN sesuai formasi % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 1 1 Program Pengelolaan Mutasi Persentase PNS Yang di Mutasi dan Pensiun % 92% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan VI-109 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 1 2 Program Pengelolaan Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian Persentase PNS Yang Mengajukan Administrasi % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 3 1 3 Program Peningkatan Pengembangan Karier Persentase Jabatan Yang Diisi Sesuai Kompetensi % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Setelah perubahan 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN % - 1% Rp4.074.640. 000 1% Rp1.332.700. 000 1% Rp3.350.000. 000 1% Rp8.757.340. 000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin % - 99% 99% 99% 99% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik % - 95% 97% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya % - 65% Rp4.074.640. 000 67% Rp1.332.700. 000 69% Rp3.350.000. 000 69% Rp8.757.340. 000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. 4.Indeks Inovasi Daerah Indeks 5346 6415 Rp1.930.000 .000 7698 Rp1.285.000 .000 9238 Rp1.285.000 .000 9238 Rp1.285.000 .000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebelum perubahan 3 1 1 5 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase penelitian dan pengembangan prioritas program pembangunan daerah % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Inovasi prioritas pembangunan daerah dengan kategori inovatif (IGA) % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setelah perubahan 5 5 2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah % - 100% Rp1.930.000. 000 100% Rp1.285.000. 000 100% Rp1.285.000. 000 100% Rp1.285.000. 000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah VI-110 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Inovasi Daerah - 75% 80% 90% 90% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21. 5.Indeks SPBE Indeks 3,01 3,4 Rp7.416.850 .000 3,6 Rp7.281.400 .000 3,8 Rp7.861.400 .000 3,8 Rp7.861.400 .000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sebelum perubahan 1 1 6 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 2 Program Peningkatan Dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 97,50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi tingkat Kecamatan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Penyiaran Radio TV Lokal Radio 12 Radio/bul an - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 8 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Elektronik dan Non Elektronik Informa si 112 Informasi - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika Prosentase Perangkat daerah yang menyediakan Dokumen Informasi Publik sesuai standar Layanan Informasi Publik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik Prosentase Perangkat daerah yang terhubung jaringan internet dan intranet % 88,89% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Aplikasi Layanan SKPD yang terintegrasi % 1 Aplikasi - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 1 0 Program Penyediaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK Cakupan Layanan Telekomunikasi % 99,50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 1 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi Prosentase Penerapan Standar proteksi keamanan informasi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 6 1 2 Program Pengelolaan Data Statistik Prosentase Data dan Informasi statistik Sektoral yang dikelola sesuai basis Data % 33,30% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika Cakupan Pembinaan pengelolaan Data dan Informasi Perangkat daerah % 55,50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Komunikasi dan Informatika Setelah perubahan VI-111 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 1 6 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi,Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik; Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik % - 2 (Rintis an), 2 (Intera ksi), 2 (Intera ksi) Rp3.834.850. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Transa ksi), 3 (Transa ksi) Rp3.681.400. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Transa ksi), 3 (Transa ksi) Rp3.881.400. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Transa ksi), 3 (Transa ksi) Rp3.881.400. 000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 1 6 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE % - 2 (Terke lola), 2 (Terke lola), 2 (Terke lola), 2 (Terke lola), Rp3.431.000. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi) Rp3.350.000. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi) Rp3.435.000. 000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi) Rp3.435.000. 000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 2 0 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE % - 2 (Terke lola), 2 (Terke lola), Rp106.000.00 0 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp200.000.00 0 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp495.000.00 0 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp495.000.00 0 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 2 1 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK % - 2 (Terke lola), 2 (Terke lola), Rp45.000.000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp50.000.000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp50.000.000 3 (Terdefi nisi), 3 (Terdefi nisi), Rp50.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika
22. 6.Indeks Pelayanan Publik 2,85 4,01 (A(-)) Rp40.449.48 6.792 4,26 (A(-)) Rp41.282.48 8.352 4,51 (A) Rp37.924.98 0.044 4,51 (A) Rp61.152.52 6.540 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil; Sekretariat DPRD; Kecamatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja,; Sebelum perubahan 1 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil VI-112 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 2 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 1 1 2 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 1 1 2 7 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 96% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 1 1 2 8 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran % 95,93% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 1 1 2 9 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Ketersediaan Database Kependudukan % 76,51% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 3 8 1 Program peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kerjasama Prosentase rumusan kebijakan tata pemerintahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan tata pemerintahan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase dokumen pertanggujawaban kepala daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD yang difasilitasi sesuai peraturan dan tepat waktu % - - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase rumusan kebijakan kerjasama yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan kerjasama di dalam negeri yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kerjasama daerah yang terlaksana % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 2 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 3 Program Percepatan Prosentase SKPD dengan predikat nilai SAKIP minimal BB % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD VI-113 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen LKjIP yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu dokume n 1 dokumen - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase rumusan kebijakan bidang reformasi birokrasi yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase SKPD yang memiliki inovasi kategori baik % 40% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase perangkat daerah yang memenuhi kaedah ketatalaksanaan sesuai ketentuan % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Jumlah SKPD yang struktur kelembagaan dan tugas fungsinya sesuai SKPD 45 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase Dokumen kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 0 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat Prosentase acara pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tata aturan keprotokolan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase acara pemerintah daerah yang didokumentasikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase acara pemerintah daerah yang dipublikasikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Prosentase sarana penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat, dan staf ahli yang terpenuhi dan berfungsi baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Prosentase gedung, kantor, dan rumah dinas yang terpenuhi dan kondisi baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase acara kedinasan pimpinan dan staf ahli yang terpenuhi makan dan minumnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 9 Program Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Prosentase pegawai yang gaji berkalanya tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase dokumen pelaporan keuangan dan asset yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase layanan tata usaha pimpinan dan staf ahli yang dilaksanakan sesuai SOP % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prosentase pegawai yang kenaikan pangkatnya tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 7 Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum daerah Prosentase rumusan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang dievaluasi % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD VI-114 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pelaksanaannya 3 8 1 8 Program peningkatan fasilitasi bantuan hukum Persentase bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 9 Program Peningkatan kinerja Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan Prosentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dievaluasi pelaksanaannya % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 6 Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian Prosentase rumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 2 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosentase rumusan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan bidang sumber daya alam yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 2 2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Prosentase rumusan kebijakan bidang cukai yang disusun % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan bidang sumber cukai yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 3 Program Peningkatan tertib Administrasi dan Kebijakan Pembangunan Prosentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 4 Program Penataan Administrasi Pertanahan Prosentase rumusan kebijakan administrasi pertanahan yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 5 Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Prosentase kebijakan administrasi pembangunan yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 2 Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dievaluasi pelaksanaannya % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD Prosentase pengadaan barang dan jasa yang terlaksana % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Sekretariat DPRD 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 2 Program Peningkatan dan Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 93% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan VI-115 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya % 82% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan Nilai Sakip A AA - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan desa % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 1 0 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prosentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dengan kualitas baik % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu Nilai Sakip A A - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu Prosentase Hasil Koordinasi Bidang Keterntraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu Prosentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Yang Ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pademawu 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan VI-116 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kecamatan 3 8 1 0 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prosentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dengan kualitas baik % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Pamekasan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Larangan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentaselayananadministrasiperkantoran yangterakomodirdenganbaik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 88% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan desa % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis VI-117 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sosial yang ditindaklanjuti Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Galis 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan. Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan 3 8 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan 7 7 1 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Prosentase pelayanan admnistrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Tlanakan 3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo 3 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; % 93% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. % 82% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo 3 8 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang menyusun Perencanaan dan Laporan dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Kecamatan Proppo Setelah perubahan 2 1 2 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk % - 95% Rp243.160.20 0 96% Rp316.244.70 0 97% Rp315.000.00 0 97% Rp315.000.00 0 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Bidang VI-118 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pendaftaran penduduk) 2 1 2 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil % - 90% Rp32.432.000 90% Rp163.500.00 0 93% Rp94.700.000 93% Rp94.700.000 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Bidang Pencatatan Sipil) 2 1 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik % - 100% Rp312.295.00 0 100% Rp103.000.00 0 100% Rp150.500.00 0 100% Rp150.500.00 0 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 2 1 2 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun % - 100% Rp40.000.000 100% Rp16.000.000 100& Rp - 100& Rp56.000.000 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 4 2 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi % - 80% Rp21.577.138 .375 85% Rp23.766.351 .713 90% Rp27.295.080 .044 90% Rp27.295.080 .044 Sekretariat DPRD 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp57.306.000 100% Rp105.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 100% Rp267.306.00 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % - 88% Rp13.318.463 .223 95% Rp8.384.392. 373 100% Rp1.099.000. 000 100% Rp22.801.855 .596 Kecamatan Pamekasan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 85% Rp103.340.00 0 90% Rp145.000.00 0 100% Rp125.000.00 0 100% Rp373.340.00 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 85% Rp15.000.000 90% Rp59.999.900 100% Rp60.000.000 100% Rp134.999.90 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 80% Rp40.000.000 90% Rp65.000.000 100% Rp65.000.000 100% Rp170.000.00 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sersuai pedoman standart pelayanan % - 90% Rp15.000.000 91% Rp15.000.000 92% Rp25.000.000 92% Rp20.000.000 Kecamatan Larangan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % - 80% Rp - 83% Rp25.000.000 85% Rp55.000.000 100 Rp55.000.000 Kecamatan Larangan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti % - 80% Rp40.000.000 83% Rp50.000.000 85% Rp55.000.000 85% Rp55.000.000 Kecamatan Larangan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 80% Rp - 83% Rp - 85% Rp25.000.000 85% Rp25.000.000 Kecamatan Larangan VI-119 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemerintahan Umum 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 85% Rp42.499.950 90% Rp15.000.000 100% Rp10.000.000 100% Rp15.000.000 Kecamatan Larangan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp - 100% Rp20.000.000 100% Rp30.000.000 100% Rp30.000.000 Kecamatan Galis 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa % - 0,85 Rp20.000.000 90% Rp32.500.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 Kecamatan Galis 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp45.300.000 100% Rp20.000.000 100% Rp60.000.000 100% Rp60.000.000 Kecamatan Galis 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp11.727.500 100% Rp10.000.000 100% Rp17.500.000 100% Rp17.500.000 Kecamatan Galis 7 1 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 80% Rp24.403.500 90% Rp22.500.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Galis 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 96% Rp35.000.000 98% Rp30.000.000 100% Rp38.000.000 100% Rp103.000.00 0 Kecamatan Tlanakan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % - 96% Rp5.000.000 98% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp85.000.000 Kecamatan Tlanakan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 96% Rp80.500.000 98% Rp106.000.00 0 100% Rp106.000.00 0 100% Rp292.500.00 0 Kecamatan Tlanakan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 96% Rp5.000.000 98% Rp20.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp50.000.000 Kecamatan Tlanakan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 96% Rp27.600.000 98% Rp24.000.000 100% Rp47.100.000 100% Rp98.700.000 Kecamatan Tlanakan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp4.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp35.000.000 100% Rp35.000.000 Kecamatan Proppo 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa % - 85% Rp13.000.000 90% Rp35.000.000 100% Rp35.000.000 100% Rp35.000.000 Kecamatan Proppo VI-120 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan Kelurahan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp45.000.000 100% Rp35.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 Kecamatan Proppo 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp10.000.000 100% Rp10.000.000 100% Rp10.000.000 100% Rp10.000.000 Kecamatan Proppo 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 80% Rp10.000.000 90% Rp20.000.000 100% Rp10.000.000 100% Rp10.000.000 Kecamatan Proppo 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp17.000.000 100% Rp75.000.000 100% Rp70.000.000 100% Rp70.000.000 Kecamatan Pademawu 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % - 86,36 % Rp3.095.194. 794 95% Rp120.000.00 0 100% Rp115.000.00 0 100% Rp115.000.00 0 Kecamatan Pademawu 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp121.950.00 0 100% Rp115.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 100% Rp105.000.00 0 Kecamatan Pademawu 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp8.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Pademawu 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 80% Rp38.000.000 90% Rp60.000.000 100% Rp95.000.000 100% Rp95.000.000 Kecamatan Pademawu 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan. % - 100% Rp9.450.000 100% Rp10.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp30.000.000 Kecamatan Palengaan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % - 83,34 % Rp13.000.000 91,67% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 100% Rp20.000.000 Kecamatan Palengaan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp40.000.000 100% Rp45.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp50.000.000 Kecamatan Palengaan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp - 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp40.000.000 Kecamatan Palengaan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kinerjanya memiliki kwalitas baik % - 75% Rp45.000.000 91,67% Rp30.000.000 100% Rp35.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Palengaan VI-121 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp12.370.000 ,00 Rp30.000.000 ,00 100% Rp35.000.000 ,00 100% Rp - Kecamatan Pegantenan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % - 93% Rp25.000.000 98% Rp25.000.000 ,00 - Rp30.000.000 ,00 100% Rp - Kecamatan Pegantenan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% 49.500.000 Rp60.841.494 ,00 100% Rp80.000.000 ,00 100% Rp220.000.00 0 Kecamatan Pegantenan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - Rp16.000.000 100% Rp12.000.000 ,00 - Rp20.000.000 ,00 100% Rp32.000.000 Kecamatan Pegantenan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 75% Rp9.088.000, 00 Rp36.000.000 ,00 90% Rp45.000.000 ,00 90% Rp175.000.00 0 Kecamatan Pegantenan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 90% Rp4.500.000 95% Rp45.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat % - 90% Rp12.000.000 95% Rp38.740.000 100% Rp35.000.000 100% Rp35.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti % - 85% Rp50.000.000 90% Rp93.763.250 100% Rp85.000.000 100% Rp85.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase kasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik % - 80% Rp - 90% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik % - 85% Rp11.770.000 90% Rp35.000.000 100% Rp80.000.000 100% Rp80.000.000 Kecamatan Pakong 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp26.600.000 100% Rp24.000.000 100% Rp37.500.000 100% Rp37.500.000 Kecamatan Waru 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa % - 100% Rp10.915.000 100% Rp25.000.000 100% Rp24.000.000 100% Rp24.000.000 Kecamatan Waru 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp45.000.000 100% Rp160.600.00 0 100% Rp105.600.00 0 100% Rp105.600.00 0 Kecamatan Waru 7 1 5 Program Penyelenggaraan Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp5.430.000 100% Rp22.500.000 100% Rp23.000.000 100% Rp23.000.000 Kecamatan Waru VI-122 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Urusan Pemerintahan Umum 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik % - 100% Rp25.310.000 100% Rp46.451.522 100% Rp47.500.000 100% Rp47.500.000 Kecamatan Waru 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp5.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 Kecamatan Batumarmar 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % - 100% Rp25.020.000 100% Rp27.000.000 100% Rp27.000.000 100% Rp27.000.000 Kecamatan Batumarmar 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 100% Rp62.500.000 100% Rp95.000.000 100% Rp95.000.000 100% Rp95.000.000 Kecamatan Batumarmar 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp2.000.000 100% Rp15.000.000 100% Rp25.000.000 100% Rp25.000.000 Kecamatan Batumarmar 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 100% Rp15.000.000 100% Rp34.000.000 100% Rp34.000.000 100% Rp98.700.000 Kecamatan Batumarmar 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % - 100% Rp26.000.000 100% Rp32.000.000 100% Rp58.000.000 100% Rp58.000.000 Kecamatan Pasean 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % - 100% Rp13.423.500 100% Rp26.000.000 100% Rp27.500.000 100% Rp27.500.000 Kecamatan Pasean 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % - 95% Rp49.084.000 100% Rp72.000.000 100% Rp52.000.000 100% Rp52.000.000 Kecamatan Pasean 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % - 100% Rp18.000.000 100% Rp22.000.000 100% Rp40.000.000 100% Rp40.000.000 Kecamatan Pasean 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % - 100% Rp10.245.000 100% Rp28.000.000 100% Rp51.000.000 100% Rp89.245.000 Kecamatan Pasean 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan % - 0% Rp - 96% Rp7.145.000 99% Rp11.000.000 99% Rp11.000.000 Kecamatan Kadur 7 1 3 Program Pemberdayaan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % - 96% Rp11.801.000 97% Rp11.560.000 99% Rp17.000.000 99% Rp17.000.000 Kecamatan Kadur VI-123 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Masyarakat Desa dan Kelurahan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti % - 96% Rp37.376.000 97% Rp74.026.400 99% Rp41.000.000 99% Rp41.000.000 Kecamatan Kadur 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik % - 0% Rp - 97% Rp8.272.000 99% Rp13.000.000 99% Rp13.000.000 Kecamatan Kadur 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik % - 97% Rp9.793.750 97% Rp11.100.000 99% Rp13.000.000 99% Rp13.000.000 Kecamatan Kadur 2 2 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola % - 80% Rp20.000.000 83% Rp95.000.000 85% Rp100.000.00 0 85% Rp215.000.00 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2 4 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang dialihmediakan % - Rp - 80% Rp20.000.000 85% Rp30.000.000 85% Rp50.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2 4 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase peraturan tingkat daerah yang telah dibuat % - 100% Rp25.000.000 0% Rp - 0% Rp - 100% Rp25.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 1 8 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TEPAT WAKTU % - 100% Rp195.000.00 0 100% Rp5.700.000. 000 100% Rp5.830.000. 000 100% Rp5.830.000. 000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 1 8 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN YANG TERVERIFIKASI DAN TERVALIDASI % - 100% Rp30.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN YANG TERVERIFIKASI DAN TERVALIDASI % - 100% Rp30.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. 7.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks N/A 14 Rp65.050.00 0 14,5 Rp230.000.0 00 15 Rp270.000.0 00 15 Rp565.050.0 00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sebelum perubahan 1 2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan• Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya VI-124 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja Menyusun Perencanaan dan laporan Kinerja dengan Kualitas baik % 90% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 3 9 Program Pelayanan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun pengunj ung 60.000 pengunju ng - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 2 3 1 0 Program Pembinaan, Pengembangan, Teknologi Infromasi dan Promosi Persentase SDM Pengelola Perpustakaan Yang Berkualitas % 81% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Setelah perubahan 2 2 3 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Pengelola perpustakaan yang dibina % - 10% Rp58.500.000 15% Rp205.000.00 0 20% Rp245.000.00 0 20% Rp508.500.00 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2 3 3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan % - 1% Rp6.550.000 2% Rp25.000.000 2% Rp25.000.000 2% Rp56.550.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Misi 4: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Tujuan: Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks - 3,55 Rp389.236.1 20.522 3,7 Rp209.613.4 79.631 3,85 Rp68.702.16 7.370 3,85 Rp369.183.4 68.550 Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu
24. 1.Rasio permukiman layak huni Rasio - 70 Rp123.968.0 48.479 75 Rp97.552.49 1.952 80 Rp38.642.50 0.000 80 Rp257.855.5 48.269 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sebelum perubahan 1 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1 4 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 87,50% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1 4 3 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman VI-125 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan Keuangan 1 4 7 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni % 95,57% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1 4 8 Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh % 85% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPersentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani % 47,75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Persentase Pondok pesantren yang tertangani % 38,00% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Persentase Kawasan Perdesaan yang tertangani % 5 kawasan - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 4 9 Program Penataan bangunan dan lingkungan Persentase penyelenggaraan bangunan gedung % 24% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1 4 1 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPersentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi % 3% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 4 1 1 Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Prosentase tenaga terampil yang bersertifikat di bidang Jasa Konstruksi unit 24% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Setelah perubahan 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan % - 49,25 % Rp4.924.999. 999 50,75% Rp1.400.000. 000 52,25% Rp1.100.000. 000 52,25% Rp7.424.999. 999 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Permukiman yang Dikembangkan % - 60,00 % Rp74.314.474 .480 70% Rp74.064.999 .790 80% Rp5.400.000. 000 80% Rp153.779.47 4.270 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung yang tertata % - 26% Rp200.000.00 0 28% Rp200.000.00 0 30% Rp200.000.00 0 30% Rp600.000.00 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata % - 38,50 % Rp28.749.439 .350 39% Rp1.750.000. 000 40% Rp500.000.00 0 40% Rp30.999.439 .350 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi % - 24% Rp250.000.00 0 24% Rp375.000.00 0 24% Rp450.000.00 0 24% Rp1.075.000. 000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase Rumah Layak Huni % - 0 Rp - 96,04% Rp2.307.492. 162 96,27% Rp4.575.000. 000 96,27% Rp4.575.000. 000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 3 PROGRAM Prosentase Luasan Kawasan Permukiman % - 89% Rp2.838.234. 92% Rp5.005.000. 94% Rp8.717.500. 94% Rp16.560.734 Dinas Perumahan VI-126 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KAWASAN PERMUKIMAN Kumuh yang tertangani 650 000 000 .650 Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh % - 95,80 % Rp12.635.000 .000 96,04% Rp12.250.000 .000 96,27% Rp17.500.000 .000 96,27% Rp42.385.000 .000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang ditingkatkan % - 33,33 % Rp55.900.000 66,66% Rp200.000.00 0 100% Rp200.000.00 0 100% Rp455.900.00 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI dan REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan regitrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil sesuai pedoman dan SOP % - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25. 2.Indeks Pembangunan Infrastruktur Indeks - 75 Rp245.008.1 56.255 80 Rp95.935.00 0.000 82,5 Rp12.737.00 0.000 82,5 Rp92.929.25 3.061 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebelum perubahan 1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 95% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentasejalanyangditingkatkan % 3,15% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang Panjangjembatanyangditingkatkan meter 4 x 235 m - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 8 Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan yang terpelihara % 2,70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang Panjang jembatan yang dipelihara meter 160 m - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas pekerjaan VI-127 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - - Umum & Penataan Ruang 1 3 9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rasio Jaringan Irigasi poin 14,69 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 0 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Jumlah Long Storage terbangun unit 2 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Panjang penanganan kerusakan akibat abrasi pantai meter 0 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 2 Program Pengendalian Banjir Jumlah titik genangan banjir yang teratasi lokasi 2 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 3 Program Penataan Ruang Jumlah dokumen penataan ruang yang disusun dengan kualitas baik dokume n 4 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum Persentase jalan yang terpelihara % 2,70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 4 1 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPersentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi % 3% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 1 1 1 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan B3 Jumlah sampah Yang tertangani (ton) ton 11709,5 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup Setelah perubahan 1 3 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air % - 100% Rp14.354.310 .931 100% Rp18.200.000 .000 - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik % - 100% Rp16.797.674 .802 100% Rp14.000.000 .000 100% Rp - 100% Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 0 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik % - 100% Rp146.718.39 4.189 100% Rp40.050.000 .000 - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 1 2 Program Penyelenggaraan Persentase penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang % - 100% Rp734.999.27 2 100% Rp1.100.000. 000 - Rp - - Rp - Dinas pekerjaan Umum & VI-128 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penataan Ruang Penataan Ruang 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM % - 80,00 % Rp44.004.474 .061 80% Rp15.850.000 .000 80% Rp5.600.000. 000 80% Rp65.454.474 .061 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan % - 65,65 % Rp17.537.779 .000 66,65% Rp2.800.000. 000 67,65% Rp3.172.000. 000 67,65% Rp23.509.779 .000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2 1 1 1 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI DI TPA % - 41,53 % Rp4.860.524. 000 55,20% Rp3.935.000. 000 68,62% Rp3.965.000. 000 68,62% Rp3.965.000. 000 Dinas Lingkungan Hidup
26. 3.Indeks Risiko Bencana Indeks 160,45 105 Rp557.000.0 00 100 Rp518.999.8 50 100 Rp690.000.0 00 100 Rp1.765.999 .850 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebelum perubahan 3 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana DaerahPersentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 7 1 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Prosentase penanganan penanggulangan korban bencana alam % - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 8 Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Prosentase Penanganan Kedaruratan dan penyaluran logistik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 9 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi (Pasca Bencana) Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setelah perubahan 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Nilai Peningkatan Kapasitas Daerah Nilai - 0,1 Rp557.000.00 0 0,1 Rp518.999.85 0 0,1 Rp690.000.00 0 0,1 Rp1.765.999. 850 Badan Penanggulangan Bencana Daerah VI-129 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
27. 4.Indeks Keselamatan Lalu Lintas Indeks - 80 Rp13.202.91 5.788 80 Rp12.673.63 2.829 81 Rp13.307.31 2.370 81 Rp13.307.31 2.370 Dinas Perhubungan Sebelum perubahan 1 1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 1 5 3 Program peningkatan Perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Layak Fungsi % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Laik Pakai % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 9 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal yang dikelola unit 1 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 1 0 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Persentase Sarana dan Prasarana Laik Pakai % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 1 1 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jumlah Uji Kir Angkutan Umum unit 1 unit - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 1 2 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Persentase Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum yang Layak Fungsi % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 1 3 Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan 1 1 5 1 4 Program Peningkatan Tata Kelola Persentase Tata Kelola Perhubungan yang Sesuai dengan Kebijakan/ Peraturan Daerah % 78% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Perhubungan VI-130 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perhubungan Setelah perubahan 2 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan % - 80% Rp4.584.859. 330 80% Rp5.778.239. 961 80% Rp6.069.842. 640 80% Rp6.069.842. 640 Dinas Perhubungan Persentase ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik (km) % - 70% Rp8.618.056. 458 70% Rp6.895.392. 868 70% Rp7.237.469. 730 70% Rp7.237.469. 730 Dinas Perhubungan Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau
28. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks N / A 59,75 – 60,14 Rp6.500.000 .000 60,14 – 60,54 Rp2.933.355 .000 60,54 – 60,94 Rp3.325.355 .000 60,54 – 60,94 Rp3.325.355 .000 Dinas Lingkungan Hidup Sebelum perubahan 1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup Persentase PNS yang mempunyai Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Tugas yang menjadi tanggungjawabnya % 8% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Jumlah sungai yang terpantau baku mutunya sungai 4 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 8 Program Penaatan dan peningkatan Kapasitas LH Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Kewajiban sesuai Dokumen Lingkungan % 27% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 9 Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium Jumlah Parameter pengujian sampel sesuai SNI parama ter 8 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 0 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup Jumlah Sarpras Lingkungan yang terpenuhi unit 4 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah kawasan yang terpantau baku mutunya kawasa n 4 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 Program Jumlah taman / RTH Pemerintah yang taman/ 11 - Rp - Rp - Rp - Rp Dinas Lingkungan VI-131 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola RTH - - - - Hidup 1 1 1 1 4 Program Peningkatan Tata Lingkungan Persentase Kajian lingkungan yang dipedomi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Lingkungan Hidup Setelah Perubahan 2 1 1 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP % - 100% Rp150.000.00 0 100% Rp75.000.000 100% Rp400.000.00 0 100% Rp400.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN % - 100% Rp450.000.00 0 100% Rp221.355.00 0 100% Rp253.355.00 0 100% Rp253.355.00 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI) RATIO RTH Ratio - 0,222 3 Rp1.300.000. 000 0,2246 Rp906.000.00 0 0,2268 Rp906.000.00 0 0,2268 Rp906.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Prosentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang % - 100% Rp100.000.00 0 100% Rp56.000.000 100% Rp81.000.000 100% Rp81.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Melaporkan Limbahnya 2 1 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROSENTASE USAHA YANG KELUAR IZIN LINGKUNGANNYA % - 100% Rp100.000.00 0 100% Rp175.000.00 0 100% Rp175.000.00 0 100% Rp175.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT % - 100% Rp150.000.00 0 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 9 PROGRAM PENGHARGAAN PROSENTASE PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT YANG TERSELENGGARA % - 66,67 % Rp200.000.00 0 66,67% Rp250.000.00 0 66,67% Rp250.000.00 0 66,67% Rp250.000.00 0 Dinas Lingkungan Hidup VI-132 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 1 1 1 0 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN % - 100% Rp50.000.000 100% Rp50.000.000 100% Rp60.000.000 100% Rp60.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROESENTASE PEMENUHAN SARANA PENGELOLAHAN SAMPAH % - 13,21 % Rp4.000.000. 000 14,75% Rp1.200.000. 000 16,74% Rp1.200.000. 000 16,74% Rp1.200.000. 000 Dinas Lingkungan Hidup Misi 5: Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera Tujuan 1: Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan Indikator Tujuan 1: Indeks Modal Sosial Indeks - 82,58 Rp1.865.523 .718 83,98 Rp3.640.628 .100 85,26 Rp8.435.628 .811 85,26 Rp9.012.782 .711 Sasaran 1: Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib
29. 1.Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan % 100% 100% Rp1.714.499 .018 100% Rp3.214.498 .900 100% Rp7.914.499 .018 100% Rp7.914.499 .018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebelum perubahan 3 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 6 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 3 6 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 6 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Peninkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 6 8 Program Kewaspadaan Nasional Persentase Pencegahan potensi Konflik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 6 9 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Ormas , PARPOL, dan LSM yang aktif % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik VI-133 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Setelah perubahan 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pembinaan wawasan % - 100% Rp - 100% Rp450.000.00 0 100% Rp850.000.00 0 100% Rp850.000.00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politikkebangsaan 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu % - 100% Rp1.464.499. 018 100% Rp1.614.498. 900 100% Rp5.564.499. 018 100% Rp5.564.499. 018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N Persentase Ormas/ Parpol/ LSM yang Aktif % - 100% Rp150.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 100% Rp300.000.00 0 100% Rp300.000.00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % - 100% Rp - 100% Rp200.000.00 0 100% Rp300.000.00 0 100% Rp300.000.00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Penanganan Dini Potensi Konflik SARA % - 100% Rp100.000.00 0 100% Rp700.000.00 0 100% Rp900.000.00 0 100% Rp900.000.00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. 2.Persentase Penurunan Gangguan Trantibum % 82,5 83 Rp151.024.7 00 86 Rp426.129.2 00 90 Rp521.129.7 93 90 Rp1.098.283 .693 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sebelum perubahan 1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 3 Program peningkatan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja VI-134 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan Kualitas Baik 1 5 7 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 8 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten / Kota % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten / Kota orang/r umah tangga 1 Orang/RT - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 0 Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Persentase penegakan PERDA % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 1 1 Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan Persentase kegiatan kepamongprajaan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Satuan Polisi Pamong Praja Setelah Perubahan 1 5 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keindahan, Ketentraman, Ketertiban) % - 85% Rp67.785.750 88% Rp307.376.80 0 92% Rp332.377.39 3 92% Rp707.539.94 3 Satuan Polisi Pamong Praja 1 5 4 Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran % - 100% Rp83.238.950 100% Rp118.752.40 0 100% Rp188.752.40 0 100% Rp390.743.75 0 Satuan Polisi Pamong Praja
31. 3.Kota Layak Pemuda % N / A Prata ma Rp4.557.000 .000 Prata ma Rp4.878.000 .000 Madya Rp3.933.000 .000 Madya Rp3.933.000 .000 Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata Sebelum perubahan 1 1 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 9 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga VI-135 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 1 9 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik % 100% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 9 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah pemuda berprestasi orang 104 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 9 8 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah kelompok KUPP kelomp ok 40 kelompok - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 9 9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase kelompok olahraga yang aktif % 75% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 9 1 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan Jumlah sarpras olahraga yg dikelola/bangun unit 1 stadion, 2 GOR & 1 Lapangan - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemuda dan Olahraga Setelah perubahan 2 1 9 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase peningkatan pemuda yang dibina % - 1,50% Rp552.000.00 0 1.55% Rp682.000.00 0 1.55% Rp747.000.00 0 1.55% Rp747.000.00 0 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2 1 9 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang dibina % - 100 %; 100% Rp3.755.000. 000 100 % ; 100% Rp3.946.000. 000 100 % ; 100% Rp2.936.000. 000 100 % ; 100% Rp2.936.000. 000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Presentase pelestarian olahraga rekreasi & tradisional 2 1 9 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan % - 100% Rp250.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 100% Rp250.000.00 0 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
32. 4.Nilai Pemajuan Kebudayaan % 8,67% 9,10% Rp.408.000.0 00 9,56% Rp 373.000.000 10,04% Rp 409.132.500 10,04 % Rp 409.132.500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setelah perubahan 1 1 6 Program Pengembangan bahasa dan Sastra Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra % - 78% Rp83.000.000 83% Rp40.000.000 88% Rp42.000.000 88% Rp42.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase objek budaya yang dikembangkan % - 13% Rp325.000.00 0 14% Rp333.000.00 0 15% Rp367.132.50 0 15% Rp367.132.50 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VI-136 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KEBUDAYAAN Persentase pelaku seni yang dibina % - 2 2 2 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 0 100% Rp150.000.00 0 100% Rp120.150.00 0 100% Rp126.157.50 0 100% Rp126.157.50 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Tujuan 2: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 86,17 88,5 6 Rp23.572.03 3.500 89,28 Rp27.207.33 3.500 90 Rp27.069.83 3.500 90 Rp18.290.79 0.500 Sasaran 1: Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan
33. 1.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 53,01 58,5 4 Rp13.845.83 3.500 59,22 Rp14.552.33 3.500 59,9 Rp15.359.83 3.500 59,9 Rp6.580.790 .500 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebelum perubahan 1 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 2 Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Persentase PNS yang mempunyai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya % 80% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 3 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai % 15% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 7 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Promosi/Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak % 70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana VI-137 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 8 8 Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Persentase Promosi/Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan % 60% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 9 Program Keluarga Berencana Persentase Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kecamatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) % 70% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 1 0 Program Ketahanan Keluarga Persentase bahan Informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang Anak dikelompok BKB,BKR dan BKL % 60% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 1 1 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri Persentase Petugas Pelayanan KB % 33% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 8 1 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Remaja yang mengikuti Pembinaan KRR % 65% - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Setelah perubahan 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSNTASE PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER % - 100% Rp616.000.00 0 100% Rp726.500.00 0 100% Rp768.000.00 0 100% Rp768.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERSENTASE PEREMPUAN KEPALA KELUARGA TERLATIH DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA % - 100% Rp260.000.00 0 100% Rp270.000.00 0 100% Rp290.000.00 0 100% Rp290.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga VI-138 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Berencana PERSENTASE LEMBAGA YANG ANGGOTANYA DIBERDAYAKAN % - 100% Rp260.000.00 0 100% Rp260.000.00 0 100% Rp260.000.00 0 100% Rp260.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI % - 100% Rp764.085.50 0 100% Rp824.085.50 0 100% Rp894.085.50 0 100% Rp894.085.50 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI % - 100% Rp758.170.50 0 100% Rp843.170.50 0 100% Rp938.170.50 0 100% Rp938.170.50 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA TERPILAH % - 80% Rp190.000.00 0 85% Rp190.000.00 0 90% Rp200.000.00 0 90% Rp200.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK % - 20% Rp440.000.00 0 35% Rp450.000.00 0 57% Rp470.000.00 0 57% Rp470.000.00 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI % - 100% Rp715.534.50 0 100% Rp730.534.50 0 100% Rp750.534.50 0 100% Rp750.534.50 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan VI-139 Kode Misi/Tujuan/Sasar an/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Keluarga Berencana 2 1 4 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN PADA REMAJA USIA 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19 TH) % - 27% Rp1.565.000. 000 26% Rp1.695.000. 000 25% Rp1.885.000. 000 25% Rp1.885.000. 000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1 4 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Contraceptive Prevalence % - 77% Rp6.817.043. 000 80% Rp6.941.043. 000 85% Rp7.066.043. 000 2 Dok Rp50.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rate (CPR) 2 1 4 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF % - 40% Rp1.460.000. 000 50% Rp1.622.000. 000 60% Rp1.838.000. 000 32 Unit Rp75.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana VI - 140 -xxxx • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / KERANGKA PEN N . PEMBANGUNAN DAN~ 1 09, 1 M PERANGKAT f>AERAH I \ VII-1 Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah kabupaten Pamekasan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini. PEMERl1'4TAH KABUPATEN PAMEKASAN • • VII-2 Tabel 7.1 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan No Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pendapatan 1.920.014.132.343,13 1.824.167.916.966,71 1.932.310.486.095,00 1.802.607.014.408,71 1.884.515.169.799,81 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0 0 0 0 0 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 511.391.307.874,22 479.907.632.159,00 313.874.652.507,00 199.327.032.524,30 217.515.579.479,85 Total penerimaan 2.431.405.440.217,35 2.304.075.549.125,71 2.246.185.138.602,00 2.001.934.046.933,01 2.102.030.749.279,66 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 1.061.471.329.671,00 1.072.864.075.323,45 0 0 0 5 Pengeluaran Pembiayaan 2.589.000.000,00 16.000.000.000,00 0 41.978.882.541,87 44.077.826.668,96 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.367.345.110.546,35 1.215.211.473.802,26 2.246.185.138.603,10 1.959.955.164.391,14 2.057.952.922.610,70 Prioritas I 449.155.328.655,00 661.736.046.836,60 1.462.887.357.777,59 1.139.552.085.973,95 1.410.982.415.410,48 Prioritas II 917.779.578.358,19 553.110.863.523,52 782.543.939.309,02 819.755.870.377,56 646.045.042.951,20 Prioritas III 410.203.533,16 364.563.442,14 753.841.516,49 647.208.039,64 925.464.249,02 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021 VII-3 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB : TERKAIT PELAYANAN DASAR Rp 1.426.323.948. 000,00 Rp 1.278.546.767.89 1,80 Rp 1.189.113.060.00 5,39 Rp 2.241.217.167.89 3,19 PENDIDIKAN Rp 654.191.446.3 42,00 Rp 648.510.773.557, 00 Rp 672.808.321.258, 85 Rp 672.808.321.258, 85 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 70% Rp 485.531.977.1 35,00 75% Rp 489.590.640.600, 00 80% Rp 505.942.181.654, 00 80% Rp 505.942.181.654, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 Program Pengelolaan Pendidikan APM SD % 0 97,66 Rp 108.963.157.3 54 102,543 Rp 102.707.176.541 10,767,015 Rp 107.842.535.368 10,767,015 Rp 107.842.535.368 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APK SD % 0 108,76 114,198 1,199,079 1,199,079 APM SMP % 0 76,07 Rp 29.880.213.79 6 798,735 Rp 29.508.093.296 83,867,175 Rp 30.983.497.961 83,867,175 Rp 30.983.497.961APK SMP % 0 87,38 91,749 9,633,645 9,633,645 Aangka Partisipasi Kesetaraan % 0 3105 Rp 2.997.702.857 3260,25 Rp 2.887.697.840 34,232,625 Rp 3.032.082.732 34,232,625 Rp 3.032.082.732 Angka Partisipasi PAUD % 0 28381 Rp 23.336.885.20 0 29800 Rp 22.218.965.280 31290 Rp 23.329.913.544 31290 Rp 23.329.913.544 1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum % 0 100% Rp 231.000.000,0 0 100% Rp 115.000.000,00 100% Rp 120.750.000,00 100% Rp120.750.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1) Persentase pendidik berkualifikasi % 0 93% Rp 3.137.510.000, 00 95% Rp1.393.200.000, 00 97% Rp1.462.860.000, 00 97% Rp1.462.860.000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2) Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi 1 1 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang diterbitkan % 0 50% Rp 30.000.000,00 60% Rp50.000.000,00 70% Rp52.500.000,00 70% Rp52.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra % 0 78% Rp 83.000.000,00 83% Rp40.000.000,00 88% Rp42.000.000,00 88% Rp42.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VII-4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KESEHATAN Rp 380.813.512.4 39,00 Rp 404.473.479.016, 80 Rp 439.142.677.184, 54 Rp 1.159.725.575.54 0,34 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi 100% 100% 100% Rp 91.190.492.45 7,00 100% Rp97.065.560.28 8,70 100% Rp101.065.317.9 51,64 100% Rp289.321.370.69 7,34 Dinas Kesehatan Persentase sarana prasarana yang terpenuhi - 100% Rp 114.701.531.9 63,00 100% Rp 119.361.439.400, 70 100% Rp 121.694.256.803, 64 100% Rp 355.757.228.167, 34 RSUD SMART Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi - 80% Rp 138.033.389.2 39,00 85% Rp 145.441.852.755, 40 90% Rp 150.617.441.057, 27 90% Rp 434.092.683.051, 67 RSUD Waru 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Keluarga Sehat % - 80% Rp 14.198.600.70 0,00 80% Rp16.810.982.60 0,00 80% Rp27.490.000.00 0,00 80% Rp27.490.000.000 ,00 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu % - 94% 95% 94% 94% Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi % - 22% 22% 22% 22% Dinas Kesehatan Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular % - 72% 73% 74% 75% Dinas Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar % - 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar % - 82% 82% 84% 84% Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar % - 100% Rp 8.260.000.000, 00 100% Rp14.160.000.00 0,00 100% Rp14.160.000.00 0,00 100% Rp14.160.000.000 ,00 RSUD SMART % - 60% Rp 5.938.600.700, 00 70% Rp 2.650.982.600,00 80% Rp 13.330.000.000,0 0 80% Rp 13.330.000.000,0 0 RSUD Waru 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin % - 100% Rp 4.786.854.630, 00 100% Rp 4.925.618.622,00 100% Rp 4.925.618.622,00 100% Rp14.638.091.874 ,00 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin % - 100% Rp 1.819.000.000, 00 100% Rp 2.022.000.000,00 100% Rp 3.675.000.000,00 100% Rp7.516.000.000, 00 RSUD Waru 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin % - 100% Rp 136.591.750,0 0 100% Rp 136.591.750,00 100% Rp 136.591.750,00 100% Rp409.775.250,00 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase UKBM Aktif % - 16% Rp 843.475.500,0 0 16% Rp 993.475.500,00 16% Rp 993.475.500,00 16% Rp2.830.426.500, 00 Dinas Kesehatan Persentase % - 100% Rp 100% Rp 100% Rp 100% RSUD Waru VII-5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pendampingan hukum oleh konsultan yang terlaksana 904.975.500,0 0 904.975.500,00 1.054.975.500,00 Rp180.000.000,00 PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG Rp 184.723.916.4 61,00 Rp 80.778.760.165,0 0 Rp - Rp - 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas % 0 100% Rp 6.118.537.267, 00 100% Rp7.428.760.165, 00 Rp - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air % 0 100% Rp 14.354.310.93 1,00 100% Rp18.200.000.00 0,00 Rp - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik % 0 100% Rp 16.797.674.80 2,00 100% Rp14.000.000.00 0,00 100% Rp - 100% Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik % 0 100% Rp 146.718.394.1 89,00 100% Rp40.050.000.00 0,00 Rp - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang % 0 100% Rp 734.999.272,0 0 100% Rp1.100.000.000, 00 Rp - Rp - Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 188.881.794.1 18,00 Rp 120.512.232.897, 00 Rp 51.222.844.654,0 0 Rp 360.616.871.669, 00 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 97.144.000,00 100% Rp 97.047.500,00 100% Rp 97.047.500,00 100% Rp 291.239.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 1.859.061.952, 00 100% Rp 2.576.207.950,00 100% Rp 2.576.207.950,00 100% Rp 7.011.477.852,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 80% Rp 148.980.000,0 0 80% Rp 148.780.000,00 80% Rp 148.000.000,00 80% Rp 445.760.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 1.322.206.626, 00 100% Rp 1.687.705.387,00 100% Rp 1.187.089.204,00 100% Rp 4.197.001.217,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman VII-6 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM % 0 80% Rp 44.004.474.06 1,00 80% Rp 15.850.000.000,0 0 80% Rp5.600.000.000, 00 80% Rp 65.454.474.061,0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan % 0 65,65% Rp 17.537.779.00 0,00 66,65% Rp2.800.000.000, 00 67,65% Rp3.172.000.000, 00 67,65% Rp 23.509.779.000,0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan % 49,25% Rp4.924.999.9 99,00 50,75% Rp1.400.000.000, 00 52,25% Rp1.100.000.000, 00 52,25% Rp 7.424.999.999,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Permukiman yang Dikembangkan % 60% Rp 74.314.474.48 0,00 70% Rp74.064.999.89 8,00 80% Rp5.400.000.000, 00 80% Rp 153.779.474.378, 00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung yang tertata % 26% Rp 200.000.000,0 0 28% Rp200.000.000,0 0 30% Rp200.000.000,0 0 30% Rp 600.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata % 38,5% Rp 28.749.439.35 0,00 39% Rp1.750.000.000, 00 40% Rp500.000.000,0 0 40% Rp 30.999.439.350,0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi % 24% Rp 250.000.000,0 0 24% Rp375.000.000,0 0 24% Rp450.000.000,0 0 24% Rp 1.075.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase Rumah Layak Huni % 0% Rp - 96,04% Rp 2.307.492.162,00 96,27% Rp 4.575.000.000,00 96,27% Rp 6.882.492.162,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani % 89% Rp 2.838.234.650, 00 92% Rp5.005.000.000, 00 94% Rp8.717.500.000, 00 94% Rp 16.560.734.650,0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh % 95,80% Rp12.635.000. 000,00 96,04% Rp12.250.000.00 0,00 96,27% Rp17.500.000.00 0,00 96,27% Rp 42.385.000.000,0 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang ditingkatkan % 33,33% Rp 55.900.000,00 66,66% Rp200.000.000,0 0 100% Rp200.000.000,0 0 100% Rp 455.900.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman VII-7 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 4 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI dan REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan regitrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil sesuai pedoman dan SOP Rp- Rp- 0% Rp - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp 9.605.727.282, 00 Rp 12.521.455.235,0 0 Rp 14.188.896.537,0 0 Rp 36.316.079.054,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 24.206.000,00 100% Rp80.000.000,00 100% Rp80.000.000,00 100% Rp184.206.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 3.631.323.232, 00 100% Rp 5.013.664.688,00 100% Rp 5.013.664.688,00 100% Rp 13.658.652.608,0 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase peningkatan kompetensi aparatur % 0 100% Rp 33.760.000,00 100% Rp 72.604.500,00 100% Rp 72.604.500,00 100% Rp 178.969.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 3.072.669.656, 00 100% Rp 3.060.112.406,00 100% Rp 3.021.497.556,00 100% Rp 9.154.279.618,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keindahan, Ketentraman, Ketertiban) % 0 85% Rp 67.785.750,00 88% Rp 307.376.800,00 92% Rp 332.377.393,00 92% Rp 707.539.943,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran % 0 100% Rp 83.238.950,00 100% Rp 118.752.400,00 100% Rp 188.752.400,00 100% Rp 390.743.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi % 100% Rp 395.287.406,0 0 100% Rp 650.697.012,00 100% Rp 955.000.000,00 100% Rp 2.000.984.418,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Laporan Keaungan dengan Kualitas Baik % 100% Rp 1.614.861.188, 00 100% Rp 2.369.052.988,00 100% Rp 3.390.000.000,00 100% Rp 7.373.914.176,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase % 100% Rp 100% Rp 100% Rp 100% Rp Badan VII-8 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan Kompetensi aparatur 95.595.100,00 237.194.791,00 305.000.000,00 637.789.891,00 Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas % 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 92.999.800,00 100% Rp 140.000.000,00 100% Rp 262.999.800,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Nilai Peningkatan Kapasitas Daerah Nilai 0,10 Rp 557.000.000,0 0 0,10 Rp 518.999.850,00 0,10 Rp 690.000.000,00 0,10 Rp 1.765.999.850,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah SOSIAL Rp 8.107.551.358, 00 Rp 11.750.067.021,0 0 Rp 11.750.320.371,0 0 Rp 11.750.320.371,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Sarana 100% Rp 2.938.351.358, 00 100% Rp3.973.067.021, 00 100% Rp3.973.320.371, 00 100% Rp3.973.320.371, 00 Dinaas Sosialprasarana yang terpenuhi 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Prosentase PSKS yang Diberdayakan % 0 5% Rp 619.000.000,0 0 6% Rp105.000.000,0 0 6% Rp105.000.000,0 0 6% Rp105.000.000,00 Dinaas Sosial 1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani % 0 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 20.000.000,00 10000% Rp20.000.000,00 100% Rp20.000.000,00 Dinaas Sosial 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 0 5% Rp 3.459.547.000, 00 7% Rp6.310.000.000, 00 9% Rp6.310.000.000, 00 9% Rp6.310.000.000, 00 Dinaas Sosial 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Prosentase PMKS yang Menerima Bantuan % 0 54% Rp 995.653.000,0 0 55% Rp1.185.000.000, 00 57% Rp1.185.000.000, 00 57% Rp1.185.000.000, 00 Dinaas Sosial 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 0 100% Rp 50.000.000,00 10000% Rp120.000.000,0 0 10000% Rp120.000.000,0 0 10000% Rp120.000.000,00 Dinaas Sosial 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase Taman Makam Pahlawan % 0 10000% Rp 25.000.000,00 10000% Rp37.000.000,00 10000% Rp37.000.000,00 10000% Rp37.000.000,00 Dinaas Sosial VII-9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TAMAN MAKAM PAHLAWAN yang terkelola URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB NON DASAR Rp 135.142.797.2 05,00 Rp 141.577.535.983, 00 Rp 142.603.324.689, 00 Rp 139.092.449.208, 00 TENAGA KERJA Rp 11.114.815.24 4,00 Rp 14.305.753.972,0 0 Rp 15.091.664.771,0 0 Rp 15.091.664.771,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI % 0 85% Rp 852.049.650,0 0 90% Rp 1.260.100.000,00 100% Rp 1.701.660.799,00 100% Rp 1.701.660.799,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % 0 81% Rp 88.680.000,00 90% Rp 562.000.000,00 97% Rp 622.000.000,00 97% Rp 622.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK % 0 95% Rp 4.264.972.600, 00 98% Rp 5.889.653.972,00 100% Rp 5.889.653.972,00 100% Rp 5.889.653.972,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR % 80% Rp 50.000.000,00 85% Rp 130.000.000,00 90% Rp 160.000.000,00 90% Rp 160.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE TUJUAN RENCANA TENAGA KERJA YANG TERCAPAI % 0 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 60.000.000,00 100% Rp 70.000.000,00 100% Rp 70.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN % 0 100% Rp 5.519.112.994, 00 100% Rp 5.539.000.000,00 100% Rp 5.559.000.000,00 100% Rp 5.559.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE PENINGKATAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN % 0 25% Rp170.000.000 ,00 30% Rp685.000.000,0 0 35% Rp870.000.000,0 0 35% Rp870.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL INDEKS HUBUNGAN INDUSTRIAL % 0 18,39 Rp 140.000.000,0 0 2300% Rp180.000.000,0 0 27,58 Rp219.350.000,0 0 27,58 Rp219.350.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Rp 7.082.441.864, 00 Rp 7.422.800.000,00 Rp 7.669.600.000,00 Rp 7.669.600.000,00 VII-10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ANAK X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % 0 80% Rp 110.000.000,0 0 85% Rp 123.000.000,00 90% Rp 136.000.000,00 90% Rp 136.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 4.394.441.864, 00 100% Rp 4.508.300.000,00 100% Rp 4.588.600.000,00 100% Rp 4.588.600.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 80% Rp 50.000.000,00 90% Rp 55.000.000,00 90% Rp 60.000.000,00 90% Rp 60.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 80% Rp 1.202.000.000, 00 85% Rp 1.290.000.000,00 87% Rp 1.367.000.000,00 87% Rp 1.367.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSNTASE PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER % 100% Rp 616.000.000,0 0 100% Rp 726.500.000,00 100% Rp 768.000.000,00 100% Rp 768.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE PEREMPUAN KEPALA KELUARGA TERLATIH DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA % 100% Rp 260.000.000,0 0 10000% Rp 270.000.000,00 10000% Rp 290.000.000,00 100% Rp 290.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE LEMBAGA YANG ANGGOTANYA DIBERDAYAKAN % 100% Rp 260.000.000,0 0 10000% Rp 260.000.000,00 10000% Rp 260.000.000,00 100% Rp 260.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan VII-11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Keluarga Berencana PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI % 100% 758.170.500 100% 843.170.500 100% 938.170.500 100% 938.170.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA TERPILAH % 80% Rp 190.000.000,0 0 85% Rp 190.000.000,00 90% Rp 200.000.000,00 90% Rp 200.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK % 20% 440.000.000 35% 450.000.000 56,61% 470.000.000 56,61% 470.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI % 100% 715.534.500 100% 730.534.500 100% 750.534.500 100% 750.534.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PANGAN Rp 17.395.652.20 8,00 Rp 21.245.244.844,0 0 Rp 21.673.328.924,0 0 Rp 21.673.328.924,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp 17.097.402.20 8,00 100% Rp 20.526.120.444,0 0 100% Rp 20.865.078.924,0 0 100% Rp 20.865.078.924,0 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya % - 0% Rp - 30% Rp 99.374.400,00 31% Rp 140.000.000,00 31% Rp 140.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil % - 60% Rp 243.250.000,0 0 62% Rp 499.000.000,00 65% Rp 518.250.000,00 65% Rp 518.250.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase % - 125% 127% 13% 13% Dinas Ketahanan VII-12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PANGAN MASYARAKAT Ketersediaan Cadangan Pangan Pangan dan Pertanian Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemebinaan Penganekaragaman Pangan % - 15% 17% 19% 19% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan % - 0 Desa Rp - 4 Desa Rp 55.750.000,00 5 Desa Rp 75.000.000,00 5 Desa Rp 75.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar yang Aman % - 5% Rp 55.000.000,00 6% Rp 65.000.000,00 7% Rp 75.000.000,00 7% Rp 75.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian LINGKUNGAN HIDUP Rp 22.926.795.49 7,00 Rp 17.391.026.497,0 0 Rp 18.108.026.497,0 0 Rp 17.376.626.497,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp 1.965.000.000, 00 100% Rp 1.086.400.000,00 100% Rp 1.081.400.000,00 100% Rp350.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 100% Rp 9.291.271.497, 00 100% Rp 9.291.271.497,00 100% Rp 9.591.271.497,00 100% Rp9.591.271.497, 00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp 170.000.000,0 0 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp40.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp 140.000.000,0 0 100% Rp 105.000.000,00 100% Rp 105.000.000,00 100% Rp105.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP % - 100% Rp 150.000.000,0 0 100% Rp 75.000.000,00 100% Rp 400.000.000,00 100% Rp 400.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN % - 100% Rp 450.000.000,0 0 100% Rp 221.355.000,00 100% Rp 253.355.000,00 100% Rp 253.355.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) RATIO RTH ratio 0,2223 Rp 1.300.000.000, 00 0,2246 Rp906.000.000,0 0 0,2268 Rp906.000.000,0 0 0,2268 Rp906.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 5 PROGRAM PENGENDALIAN Prosentase Usaha/Kegiatan % - 100% Rp 100.000.000,0 100% Rp 56.000.000,00 100% Rp 81.000.000,00 100% Rp81.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup VII-13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya 0 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROSENTASE USAHA YANG KELUAR IZIN LINGKUNGANNYA % - 100% Rp 100.000.000,0 0 100% Rp 175.000.000,00 100% Rp 175.000.000,00 100% Rp175.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT % - 100% Rp 150.000.000,0 0 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp- Dinas Lingkungan Hidup 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROSENTASE PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT YANG TERSELENGGARA % - 66,67% Rp 200.000.000,0 0 66,67% Rp250.000.000,0 0 66,67% Rp250.000.000,0 0 66,67% Rp250.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROSENTASE PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN % - 100% Rp 50.000.000,00 10000% Rp 50.000.000,00 10000% Rp 60.000.000,00 10000% Rp60.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI DI TPA % - 41,53% Rp 4.860.524.000, 00 55,20% Rp 3.935.000.000,00 68,62% Rp 3.965.000.000,00 68,62% Rp3.965.000.000, 00 Dinas Lingkungan Hidup 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROESENTASE PEMENUHAN SARANA PENGELOLAHAN SAMPAH % - 13,21% Rp 4.000.000.000, 00 14,75% Rp 1.200.000.000,00 16,74% Rp 1.200.000.000,00 16,74% Rp 1.200.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL Rp 5.036.366.051, 00 Rp 5.437.167.785,00 Rp 5.559.547.342,00 Rp 5.615.547.342,00 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Sarana % - 100% Rp 4.408.478.851 100% Rp 4.838.423.085 100% Rp 4.999.347.342 100% Rp 4.999.347.342 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil prasarana yang terpenuhi VII-14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk % - 95% Rp 243.160.200,0 0 96% Rp316.244.700,0 0 97% Rp 315.000.000,00 97% Rp 315.000.000,00 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil % - 90% Rp 32.432.000,00 90% Rp163.500.000,0 0 93% Rp 94.700.000,00 93% Rp 94.700.000,00 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN presentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik % - 100% Rp 312.295.000,0 0 100% Rp103.000.000,0 0 100% Rp 150.500.000,00 100% Rp 150.500.000,00 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun % - 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp16.000.000,00 100% Rp - 100& Rp 56.000.000,00 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 10.461.232.54 0,00 Rp 8.088.386.320,00 Rp 6.988.386.320,00 Rp 20.254.841.488,0 0 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI % 0 100% Rp 328.161.414,0 0 100% Rp 4.114.066.320,00 100% Rp 386.024.000,00 100% Rp 1.100.209.414,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK % 0 100% Rp 2.242.121.372, 00 100% 100% Rp 3.191.042.320,00 100% Rp 3.191.042.320,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR % 0 100% Rp 430.040.000,0 0 100% 100% Rp 435.000.000,00 100% Rp 1.300.040.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS % 0 100% Rp 98.278.500,00 100% 100% Rp 102.000.000,00 100% Rp 302.278.500,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas % 0 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp - Dinas PMD 2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Kerjasama Desa yang terjalin % 0 100% Rp 616.321.400,0 0 100% Rp 521.320.000,00 100% Rp 521.320.000,00 100% Rp 1.658.961.400,00 Dinas PMD 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel % 0 100% Rp 6.341.309.854, 00 100% Rp 2.760.000.000,00 100% Rp 1.660.000.000,00 100% Rp 10.911.309.854,0 0 Dinas PMD VII-15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan % 0 100% Rp 405.000.000,0 0 100% Rp 693.000.000,00 100% Rp 693.000.000,00 100% Rp 1.791.000.000,00 Dinas PMD Persentase peningkatan usaha masyarakat desa Dinas PMD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rp 9.842.043.000, 00 Rp 10.258.043.000,0 0 Rp 10.789.043.000,0 0 Rp 2.010.000.000,00 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN PADA REMAJA USIA 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19 TH) % 0 27% Rp 1.565.000.000, 00 26% Rp 1.695.000.000,00 25% Rp 1.885.000.000,00 25% Rp 1.885.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Contraceptive Prevalence 0 77% Rp 6.817.043.000, 00 80% Rp 6.941.043.000,00 85% Rp 7.066.043.000,00 2 Dok Rp 50.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rate (CPR) 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF % 0 40% Rp 1.460.000.000, 00 50% Rp 1.622.000.000,00 60% Rp 1.838.000.000,00 32 Unit Rp 75.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERHUBUNGAN Rp 13.202.915.78 8,00 Rp 12.673.632.829,0 0 Rp 13.307.312.370,0 0 Rp 13.307.312.370,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi % 0 80% Rp 4.584.859.330, 00 80% Rp 5.778.239.961,00 80% Rp 6.069.842.640,00 80% Rp 6.069.842.640,00 Dinas Perhubungan 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan % 0 70% Rp 8.618.056.458, 00 70% Rp6.895.392.868, 00 70% Rp7.237.469.730, 00 70% Rp 7.237.469.730,00 Dinas Perhubungan KOMUNIKASI & INFORMATIKA Rp16.815.286. 221,00 Rp17.548.366.27 5,00 Rp18.083.284.80 0,00 Rp11.940.357.147 ,00 X XX 1 PROGRAM Persentase Sarana % 0 100% Rp 100% Dinas Komunikasi VII-16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prasarana yang Terpenuhi 9.549.436.221, 00 Rp10.516.966.27 5,00 Rp10.766.884.80 0,00 Rp4.623.957.147, 00 dan Informatika 2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi,Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik; Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik % 0 2 (Rintisan), 2 (Interaksi) Rp 3.834.850.000, 00 3 (Terdefinis i), 3 (Transaksi ) Rp 3.681.400.000,00 3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi) Rp 3.881.400.000,00 3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi) Rp 3.881.400.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 16 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE % 0 2 (Terkelola), ) Rp 3.431.000.000, 00 3 (Terdefinis i) Rp3.350.000.000, 00 3 (Terdefinisi) Rp 3.435.000.000,00 3 (Terdefinisi) Rp 3.435.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH Rp 12.957.216.09 0,00 Rp 7.145.074.409,00 Rp 5.454.829.210,00 Rp 5.454.829.210,00 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 2.253.035.090, 00 100% Rp 4.285.893.409,00 100% Rp 3.755.179.210,00 100% Rp 3.755.179.210,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase perencanaan dan % 0 100% 100% 100% 100% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan VII-17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 evaluasi kinerja yang berkualitas Menengah 2 17 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam % 100% Rp 75.000.000,00 100% Rp 175.000.000,00 100% Rp 200.750.000,00 100% Rp 200.750.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan 100% Rp - 100% Rp 180.000.000,00 100% Rp 133.900.000,00 100% Rp 133.900.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya % 100% Rp 1.000.000.000, 00 100% Rp 130.000.000,00 100% Rp 85.000.000,00 100% Rp 85.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya % 100% Rp 459.181.000,0 0 100% Rp 459.181.000,00 100% Rp - 100% Rp - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya % 100% Rp - 100% Rp 1.050.000.000,00 100% Rp 100.000.000,00 100% Rp 100.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya % 0 100% Rp 4.170.000.000, 00 100% Rp 715.000.000,00 100% Rp 830.000.000,00 100% Rp 830.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil % 0 100% Rp 5.000.000.000, 00 100% Rp 150.000.000,00 100% Rp 350.000.000,00 100% Rp 350.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PENANAMAN MODAL Rp 677.461.700,0 0 Rp 6.522.462.000,00 Rp 6.752.462.000,00 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG TERLAKSANA % 0 90% Rp50.000.000, 00 95% Rp150.000.000,0 0 100% Rp150.000.000,0 0 100% Rp150.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL % 0 90% Rp 30.000.000,00 95% Rp 250.000.000,00 100% Rp 350.000.000,00 100% Rp 350.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TEPAT WAKTU % 0 100% Rp195.000.000 ,00 100% Rp5.700.000.000, 00 100% Rp5.830.000.000, 00 100% Rp5.830.000.000, 00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 18 5 PROGRAM PERSENTASE % 0 90% Rp 90% Rp 100% Rp 100% Rp Dinas Penanaman VII-18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PELAKU USAHA YANG TAAT TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.461.700,0 0 372.462.000,00 372.462.000,00 372.462.000,00 Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN YANG TERVERIFIKASI DAN TERVALIDASI % 0 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KEPEMUDAAN & OLAHRAGA Rp 4.557.000.000, 00 Rp 9.218.207.050,00 Rp 8.288.417.403,00 Rp 8.288.417.403,00 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 3.490.352.790, 00 100% Rp4.340.207.050, 00 100% Rp4.355.417.403, 00 100% Rp4.355.417.403, 00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase peningkatan pemuda yang dibina % 0 1,5% Rp 552.000.000,0 0 1.55% Rp682.000.000,0 0 1.55% Rp747.000.000,0 0 1.55% Rp747.000.000,00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang dibina % 0 100% Rp 3.755.000.000, 00 100 % 100% Rp3.946.000.000, 00 100 % 100% Rp2.936.000.000, 00 100 % 100% Rp2.936.000.000, 00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Presentase pelestarian olahraga rekreasi & tradisional 2 19 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan % 0 100% Rp 250.000.000,0 0 100% Rp250.000.000,0 0 100% Rp250.000.000,0 0 100% Rp250.000.000,00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata STATISTIK Rp 106,000,000.0 0 Rp 200,000,000.00 Rp 495,000,000.00 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik, Tingkat Kematangan % 2 (Terkelola), 2 (Terkelola) Rp 106,000,000.0 0 3 (Terdefinis i), 3 (Terdefinis i), Rp 200,000,000.00 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), Rp 495,000,000.00 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), Rp495,000,000.00 Dinas Komunikasi dan Informatika VII-19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE PERSANDIAN Rp 45,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK % 2 (Terkelola), 2 (Terkelola) Rp 45,000,000.00 3 (Terdefinis i), 3 (Terdefinis i) Rp 50,000,000.00 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), Rp 50,000,000.00 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), Rp50,000,000.00 Dinas Komunikasi dan Informatika KEBUDAYAAN Rp 475.000.000,0 0 Rp 453.150.000,00 Rp 493.290.000,00 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1) Persentase objek budaya yang dikembangkan % 0 13% Rp 325.000.000,0 0 14% Rp333.000.000,0 0 15% Rp367.132.500,0 0 15% Rp367.132.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Persentase pelaku seni yang dibina 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 0 100% Rp150.000.000 ,00 100% Rp120.150.000,0 0 100% Rp126.157.500,0 0 100% Rp126.157.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERPUSTAKAAN Rp 2.427.571.002, 00 Rp 3.503.221.002,00 Rp 3.669.132.052,00 Rp 9.599.924.056,00 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana % 0 90% Rp 2.362.521.002, 00 92% Rp 3.273.221.002,00 95% Rp 3.399.132.052,00 95% Rp9.034.874.056, 00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipanprasarana yang terpenuhi 2 23 2 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase Pengelola perpustakaan yang dibina % 0 10% Rp 58.500.000,00 15% Rp205.000.000,0 0 20% Rp245.000.000,0 0 20% Rp508.500.000,00 Dispersip 2 23 3 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan % 0 1% Rp 6.550.000,00 2% Rp25.000.000,00 2% Rp25.000.000,00 2% Rp56.550.000,00 Dispersip KEARSIPAN Rp 20.000.000,00 Rp 115.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 265.000.000,00 2 24 2 Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola % 0 80% Rp 20.000.000,00 83% Rp95.000.000,00 85% Rp100.000.000,0 0 85% Rp215.000.000,00 Dispersip 2 24 3 Program Persentase arsip yang % 0 Rp 80% Rp20.000.000,00 85% Rp30.000.000,00 85% Rp50.000.000,00 Dispersip VII-20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dialih mediakan - 2 24 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase peraturan tingkat daerah yang telah dibuat 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp25.000.000,00 Dispersip URUSAN PILIHAN Rp 57.870.261.13 6,00 Rp 60.685.541.335,0 0 Rp 62.430.553.027,0 0 Rp 45.762.953.195,0 0 KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 5.063.877.305, 00 Rp 7.115.377.047,00 Rp 7.488.787.839,00 Rp 7.488.787.839,00 3 25 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 29.134.000,00 100% Rp 133.500.000,00 100% Rp 135.000.000,00 100% Rp 135.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 2.966.924.738, 00 100% Rp 3.697.007.998,00 100% Rp 3.697.007.998,00 100% Rp 3.697.007.998,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 80% Rp 16.556.000,00 80% Rp 40.000.000,00 80% Rp 50.000.000,00 80% Rp 50.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 343.602.567,0 0 100% Rp 893.869.049,00 100% Rp 1.376.779.841,00 100% Rp 1.376.779.841,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan 16% Rp 621.200.000,0 0 20% Rp 850.000.000,00 24% Rp 650.000.000,00 24% Rp 650.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah KUB Yang Naik Kelas % 0 3 Rp 10.000.000,00 3 Rp 170.000.000,00 4 Rp 170.000.000,00 4 Rp 170.000.000,00 Dinas Kelautan dan PerikananKelompok Kelompok Kelompok Kelompok 3 25 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan 10% Rp 1.056.960.000, 00 20% Rp 736.000.000,00 25% Rp 815.000.000,00 25% Rp 815.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas % 0 2 Rp 7.500.000,00 2 Rp 155.000.000,00 3 Rp 155.000.000,00 3 Rp 155.000.000,00 Dinas Kelautan dan PerikananKelompok Kelompok Kelompok Kelompok 3 25 5 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cakupan pengawaan sumber daya perikanan % 0 75% Rp - 75% Rp 100.000.000,00 75% Rp 100.000.000,00 75% Rp 100.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi Ikan 95% Rp 12.000.000,00 98% Rp 250.000.000,00 100% Rp 250.000.000,00 100% Rp 250.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas % 0 1 Rp - 2 Rp 90.000.000,00 2 Rp 90.000.000,00 2 Rp 90.000.000,00 Dinas Kelautan dan PerikananKelompok Kelompok Kelompok Kelompok PARIWISATA Rp 1.005.000.000, 00 Rp 986.000.000,00 Rp 1.187.000.000,00 Rp 1.187.000.000,00 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Persentase pengembangan obyek wisata % 0 12% Rp 675.000.000,0 0 13% Rp 516.000.000,00 13% Rp 717.000.000,00 13% Rp 717.000.000,00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata VII-21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PARIWISATA 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku ekraf yang mendapatkan pelatihan % 0 7% Rp 50.000.000,00 19% Rp 150.000.000,00 31% Rp 150.000.000,00 31% Rp 150.000.000,00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pemasaran Pariwisata % 0 60% Rp 280.000.000,0 0 67% Rp 320.000.000,00 71% Rp 320.000.000,00 71% Rp 320.000.000,00 Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata PERTANIAN Rp 25.771.758.56 7,00 Rp 27.153.181.156,0 0 Rp 27.422.190.856,0 0 Rp 27.422.190.856,0 0 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian % 0 3% Rp 14.816.645.85 0,00 3% Rp 13.667.036.050,0 0 3% Rp 13.776.045.750,0 0 3% Rp 13.776.045.750,0 0 Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianPersentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan % 0 2% 2% 2% 2% 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan % 0 3% Rp 10.681.862.71 7,00 Rp 12.762.895.106,0 0 Rp 12.772.895.106,0 0 Rp 12.772.895.106,0 0 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan % 0 2% 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan % 0 5% Rp 243.250.000,0 0 10% Rp 663.250.000,00 15% Rp 703.250.000,00 15% Rp 703.250.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase produk hewan yang Aman Sehat dan Utuh dari hasil sampling pemeriksaan 85% 90% 95% 95% 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas tanam yang terkendali bencana pertaniannya % 0 3% Rp 30.000.000,00 3% Rp 30.000.000,00 3% Rp 100.000.000,00 3% Rp 100.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diawasi % 0 1% Rp - 2% Rp 30.000.000,00 3% Rp 70.000.000,00 3% Rp 70.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian VII-22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pelasanaannya secara berkala 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelompok tani yang naik kelas 1% Rp 243.250.000,0 0 2% Rp 443.250.000,00 3% Rp 443.250.000,00 3% Rp 443.250.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian PERDAGANGAN Rp 15.815.507.47 3,00 Rp 15.905.658.632,0 0 Rp 16.667.599.832,0 0 3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha % 6% Rp 9.915.672.791, 00 7% Rp 9.237.324.500,00 7% Rp 9.358.324.500,00 7% Rp 9.358.324.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Koefisiensi harga antar waktu 0 100% Rp 304.590.000,0 0 100% Rp 170.000.000,00 100% Rp 170.000.000,00 100% Rp 170.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi eskpor % 0 30% Rp 325.030.000,0 0 30% Rp 200.000.000,00 30% Rp 200.000.000,00 30% Rp 200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku % 0 85% Rp 232.500.000,0 0 90% Rp 124.958.800,00 93% Rp 255.000.000,00 93% Rp 255.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya % 0 100% Rp 7.500.000,00 100% Rp3.000.000,00 100% Rp3.000.000,00 100% Rp3.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PERINDUSTRIAN Rp 9.954.117.791, 00 Rp 9.252.324.500,00 Rp 9.378.324.500,00 Rp 9.378.324.500,00 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah % 0 6% Rp 9.915.672.791, 00 7% Rp 9.237.324.500,00 7% Rp 9.358.324.500,00 7% Rp 9.358.324.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha % 0 100% Rp 38.445.000,00 100% Rp15.000.000,00 100% Rp20.000.000,00 100% Rp20.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Pelaku industri yang terdaftar di SIINas 100% Rp20.000.000, 00 100% Rp20.000.000,00 100% Rp20.000.000,00 100% Rp20.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan VII-23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TRANSMIGRASI Rp 260.000.000,0 0 Rp 273.000.000,00 Rp 286.650.000,00 Rp 286.650.000,00 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN % 0 100% Rp260.000.000 ,00 100% Rp273.000.000,0 0 100% Rp286.650.000,0 0 100% Rp286.650.000,00 DPMPTSP dan TENAGA KERJA UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 102.153.081.0 02,00 Rp 146.321.958.420, 20 Rp 157.493.283.245, 03 Rp 157.493.283.245, 03 SEKRETARIAT DAERAH Rp 49.708.844.70 0,00 Rp 88.601.798.988,0 0 Rp 91.151.324.323,0 0 Rp 91.151.324.323,0 0 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase laporan keuangan yang disusun sesuasi pedoman dan tepat waktu 100% Rp 2.725.000.000 100% Rp43.764.298.98 8 100% Rp43.764.298.98 8 100% Rp43.764.298.988 Sekretariat Daerah Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai pedoman dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan 100% 100% 100% 100% Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik 100% 100% 100% 100% Persentase rumusan kebijakan lingkup organisasi yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti % 0 100% Rp 44.917.400.00 0 100% Rp 42.564.500.000 100% Rp 45.000.375.335 100% Rp 45.000.375.335 Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang 100% Rp 2.066.444.700 100% Rp 2.273.000.000 100% Rp 2.386.650.000 100% Rp 2.386.650.000 Sekretariat Daerah VII-24 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ditetapkan Persentase rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan Persentase rumusan kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan % 0 SEKRETARIAT DPRD Rp 52.444.236.30 2,00 Rp 57.720.159.432,2 0 Rp 66.341.958.922,0 3 Rp 66.341.958.922,0 3 4 2 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0% 80% Rp 30.867.097.92 7,00 85% Rp 33.953.807.719,7 0 90% Rp 39.046.878.877,6 6 90% Rp 39.046.878.877,6 6 Sekretariat DPRD Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0% Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0% Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0% 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi % 0% 80% Rp 21.577.138.37 5,00 85% Rp 23.766.351.712,5 0 90% Rp 27.295.080.044,3 8 90% Rp 27.295.080.044,3 8 Sekretariat DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 403.739.597.8 90,00 Rp 500.677.873.292, 00 Rp 106.395.021.878, 83 Rp 138.657.381.735, 31 PERENCANAAN Rp 10.087.116.20 6,00 Rp 12.303.841.106,0 0 Rp 12.881.461.106,0 0 Rp 13.484.942.808,0 0 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu % 0 90% Rp 6.821.501.206 90% Rp 6.864.431.206 90% Rp 7.397.501.206 90% Rp 8.000.982.908 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1 2 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai % 0 62% Rp 2.187.500.000 76% Rp 2.187.500.000 90% Rp 2.187.500.000 90% Rp 2.187.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah VII-25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 0 100% Rp 1.078.115.000 100% Rp 1.966.909.900 100% Rp 2.011.459.900 100% Rp 2.011.459.900 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan 100% 100% 100% 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah % 0 100% 1,930,000,000 100% Rp1.285.000.000, 00 100% Rp1.285.000.000, 00 100% Rp1.285.000.000, 00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Inovasi Daerah 0 75% 80% 90% 90% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KEUANGAN Rp 380.516.638.0 78,00 Rp 479.850.997.638, 00 Rp 79.732.226.224,8 3 Rp 89.732.226.225,3 1 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG Persentase sarana prasarana yang % 0% 100% Rp 44.559.424.05 100% Rp 158.385.118.589, 100% Rp 11.430.594.177,5 100% Rp 11.430.594.178,0 BPKPD VII-26 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terpenuhi 4,00 00 2 0 Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tersusun dengan baik 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
34. 1.Persentase OPD yang melaksanakan petunjuk teknis administrasi keuangan dengan baik % 0% 100% Rp 332.159.080.9 74,00 100% Rp 309.676.179.049, 00 100% Rp 67.846.655.053,3 3 100% Rp 67.846.655.053,3 3 BPKPD
35. 2.Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan P-APBD
36. 3.Persentase penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD yang tertib pelaporan pengelolaan barang aset daerah % 0% 100% Rp 2.404.459.830, 00 100% Rp 493.700.000,00 100% Rp 178.126.697,39 100% Rp 178.126.697,39 BPKPD 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
37. 1.Persentase peningkatan penetapan wajib pajak % 0% 1% Rp 1.393.673.220, 00 2% Rp 1.296.000.000,00 3% Rp 276.850.296,59 3% Rp 276.850.296,59 BPKPD
38. 2.Persentase objek pajak dan retribusi daerah yang tertagih 100% 100% 100% 100% BPKPD 2 10 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan % 0% Rp 10.000.000.000,0 0 100% Rp 10.000.000.000,0 0 BPKPD KEPEGAWAIAN Rp 9.061.203.606, 00 Rp 7.190.334.548,00 Rp 10.431.334.548,0 0 Rp 26.682.872.702,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 4.986.563.606, 00 100% Rp 5.857.634.548,00 100% Rp 7.081.334.548,00 100% Rp 17.925.532.702,0 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 0 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya VII-27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Manusia Persentase sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% 100% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN % 0 1% Rp 4.074.640.000, 00 1% Rp 1.332.700.000,00 1% Rp 3.350.000.000,00 1% Rp 8.757.340.000,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin % 0 99% 99% 99% 99% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik % 0 95% 97% 100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 4.074.640.000, 00 Rp 1.332.700.000,00 Rp 3.350.000.000,00 Rp 8.757.340.000,00 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya % 0 65% Rp 4.074.640.000, 00 67% Rp 1.332.700.000,00 69% Rp 3.350.000.000,00 69% Rp8.757.340.000, 00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Rp 4.998.523.326, 00 Rp 9.092.963.900,00 Rp 14.201.169.680,0 0 Rp 14.201.169.680,0 0 INSPEKTORAT Rp 4.998.523.326, 00 Rp 9.092.963.900,00 Rp 14.201.169.680,0 0 Rp 14.201.169.680,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi % 0 87% Rp 2.533.854.826, 00 88% Rp 3.975.366.900,00 90% Rp 5.591.729.680,00 90% Rp 5.591.729.680,00 Inspektorat 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Jumlah Temuan BPK % 0 12% Rp 874.070.000,0 0 11% Rp 1.254.510.000,00 10% Rp 2.420.300.000,00 10% Rp 2.420.300.000,00 Inspektorat Persentase pelanggaran pegawai % 0,18% Rp 351.745.000,0 0 0% Rp 356.800.000,00 0% Rp 550.000.000,00 0% Rp 550.000.000,00 Inspektorat 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A % 0 75% Rp 1.238.853.500, 00 80% Rp 3.506.287.000,00 85% Rp 5.639.140.000,00 85% Rp 5.639.140.000,00 Inspektorat VII-28 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 UNSUR KEWILAYAHAN Rp 55.230.642.72 3,00 Rp 55.485.316.095,0 0 Rp 49.813.205.683,0 0 Rp 155.275.834.998, 00 KECAMATAN Rp 55.230.642.72 3,00 Rp 55.485.316.095,0 0 Rp 49.813.205.683,0 0 Rp 155.275.834.998, 00 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP % 100% Rp 1.076.936.250, 00 100% Rp 1.078.436.250,00 100% Rp 1.080.736.250,00 100% Rp 5.374.584.750,00 Kecamatan Pamekasan 3 8 10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prosentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dengan kualitas baik % 100% Rp 9.728.700.000, 00 95% Rp 9.728.700.000,00 100% Rp 9.728.700.000,00 100% Rp 38.914.800.000,0 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 75% Rp 31.334.000 88% Rp 60.000.000 95% Rp 75.000.000 95% Rp 166.334.000 Kecamatan pamekasan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 83.33% Rp 3.260.123.296 92% Rp 5.159.362.306 100% Rp 5.160.362.310 100% Rp 13.579.847.912 Kecamatan pamekasan Persentase peningkatan kompetansi aparatur 80% Rp 1.877.486.205 90% Rp 2.009.327.353 100% Rp 2.040.400.000 100% Rp 5.927.213.558 Kecamatan pamekasan Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi 85% Rp 366.933.250 95% Rp 754.578.300 100% Rp 1.164.147.566 100% Rp 2.285.659.116 Kecamatan pamekasan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0% 100% Rp 57.306.000,00 100% Rp 105.000.000,00 100% Rp 105.000.000,00 100% Rp 267.306.000,00 Kecamatan Pamekasan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % 0% 88% Rp 13.318.463.22 3,00 95% Rp 8.384.392.373,00 100% Rp 1.099.000.000,00 100% Rp 22.801.855.596,0 0 Kecamatan Pamekasan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0% 85% Rp 103.340.000,0 0 90% Rp 145.000.000,00 100% Rp 125.000.000,00 100% Rp 373.340.000,00 Kecamatan Pamekasan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0% 85% Rp 15.000.000,00 90% Rp 59.999.900,00 100% Rp 60.000.000,00 100% Rp 134.999.900,00 Kecamatan Pamekasan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan Persentase desa yang menyelenggarakan % 0% 80% Rp 40.000.000,00 90% Rp 65.000.000,00 100% Rp 65.000.000,00 100% Rp 170.000.000,00 Kecamatan Pamekasan VII-29 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pemerintahan desa pemerintahan desa dengan baik 3 8 9 Program Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase Layanan Administrasi Kecamatan % 100% 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 55.000.000,00 100% Rp 65.000.000,00 100% Rp 337.910.000,00 Kecamatan Pademawu 3 8 10 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Prosentase Kelurahan Yang Mela ksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan Kualitas Baik % 100% 90% Rp 5.018.000.000, 00 95% Rp 5.118.000.000,00 100% Rp 4.968.000.000,00 100% Rp 19.922.000.000,0 0 Kecamatan Pademawu X XX 1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 75% Rp 28.249.000,00 88% Rp 44.000.000,00 100% Rp 65.000.000,00 100% Rp 137.249.000,00 Kecamatan Pademawu Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 83% Rp 2.026.622.046, 00 92% Rp 2.888.322.046,00 100% Rp 2.893.622.046,00 100% Rp 7.808.566.138,00 Kecamatan Pademawu Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 80% Rp 23.310.000,00 90% Rp 20.000.000,00 100% Rp 36.000.000,00 100% Rp 79.310.000,00 Kecamatan Pademawu Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 820.941.256,0 0 100% Rp 924.699.592,00 100% Rp 1.158.071.102,00 100% Rp 2.903.711.950,00 Kecamatan Pademawu 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp 17.000.000,00 100% Rp 75.000.000,00 100% Rp 70.000.000,00 100% Rp 70.000.000,00 Kecamatan Pademawu 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % 0 86,36% Rp 3.095.194.794, 00 95% Rp 120.000.000,00 100% Rp 115.000.000,00 100% Rp 115.000.000,00 Kecamatan Pademawu 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 100% Rp 121.950.000,0 0 100% Rp 115.000.000,00 100% Rp 105.000.000,00 100% Rp 105.000.000,00 Kecamatan Pademawu 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0 100% Rp 8.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp25.000.000,00 100% Rp25.000.000,00 Kecamatan Pademawu 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 0 80% Rp 38.000.000,00 90% Rp 60.000.000,00 100% Rp 95.000.000,00 100% Rp 95.000.000,00 Kecamatan Pademawu X XX 1 Program Penunjang Persentase n/a 0 84% Rp 86% Rp 88% Rp 88% Rp Kecamatan VII-30 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 1.462.454.250 1.987.409.702 2.027.030.187 2.027.030.187 Larangan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik n/a 0 86% 89% 92% 92% Kecamatan Larangan Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur n/a 0 84% 86% 88% 88% Kecamatan Larangan Persentase Sarana prasarana yang terpenuh n/a 0 84% 86% 88% 86% Kecamatan Larangan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sersuai pedoman standart pelayanan n/a 0 90% Rp 15.000.000,00 91% Rp 15.000.000,00 92% Rp 25.000.000,00 92% Rp 20.000.000,00 Kecamatan Larangan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat n/a 0 80% Rp - 83% Rp 25.000.000,00 85% Rp 55.000.000,00 100 Rp 55.000.000,00 Kecamatan Larangan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti n/a 0 80% Rp 40.000.000,00 83% Rp 50.000.000,00 85% Rp 55.000.000,00 85% Rp 55.000.000,00 Kecamatan Larangan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik n/a 0 80% Rp - 83% Rp - 85% Rp 25.000.000,00 85% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Larangan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik n/a 0 85% Rp 42.499.950,00 90% Rp 15.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 15.000.000,00 Kecamatan Larangan X XX 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 72.229.150 100% Rp 149.170.000 100% Rp 156.100.000 100% Rp 377.499.150 Kecamatan Galis Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 1.379.109.792 100% Rp 1.714.130.881 100% Rp 1.748.923.598 100% Rp 4.842.164.271 Kecamatan Galis Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 85% Rp 144.748.000 90% Rp 161.975.237 100% Rp 165.744.576 100% Rp 472.467.813 Kecamatan Galis Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 80% Rp 11.332.500 85% Rp 24.985.000 95% Rp 45.000.000 95% Rp 81.317.500 Kecamatan Galis VII-31 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp - 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 30.000.000,00 Kecamatan Galis 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa % 0 85% Rp 20.000.000,00 90% Rp 32.500.000,00 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 Kecamatan Galis 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 100% Rp 45.300.000,00 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 60.000.000,00 100% Rp 60.000.000,00 Kecamatan Galis 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0 100% Rp 11.727.500,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 17.500.000,00 100% Rp 17.500.000,00 Kecamatan Galis 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik 0 80% Rp 24.403.500,00 90% Rp 22.500.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Galis 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % - 100% Rp 15.000.000 100% Rp 27.000.000 100% Rp 27.000.000 100% Rp 69.000.000 Kecamatan Tlanakan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % - 96% Rp 1.607.889.200 98% Rp 1.972.545.260 100% Rp 2.007.357.523 100% Rp 5.587.791.983 Kecamatan Tlanakan Persentase peningkatan kompetansi aparatur % - 100% Rp 20.000.000 100% Rp 20.000.000 100% Rp 20.000.000 100% Rp 60.000.000 Kecamatan Tlanakan Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % - 100% Rp 56.300.000 100% Rp 78.700.000 100% Rp 102.700.000 100% Rp 237.700.000 Kecamatan Tlanakan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0% 96% Rp 35.000.000,00 98% Rp 30.000.000,00 100% Rp 38.000.000,00 100% Rp 103.000.000,00 Kecamatan Tlanakan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % 0% 96% Rp 5.000.000,00 98% Rp 40.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 85.000.000,00 Kecamatan Tlanakan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Persentase pengaduan/gangguan % 0% 96% Rp 80.500.000,00 98% Rp 106.000.000,00 100% Rp 106.000.000,00 100% Rp 292.500.000,00 Kecamatan Tlanakan VII-32 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0% 96% Rp 5.000.000,00 98% Rp 20.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 Kecamatan Tlanakan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 0% 96% Rp 27.600.000,00 98% Rp 24.000.000,00 100% Rp 47.100.000,00 100% Rp 98.700.000,00 Kecamatan Tlanakan 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 148.106.300,0 0 100% Rp 172.000.000,00 100% Rp 240.000.000,00 100% Rp 240.000.000,00 Kecamatan Proppo Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 1.617.333.083, 00 100% Rp 2.038.766.523,00 100% Rp 2.053.714.849,00 100% Rp 2.053.714.849,00 Kecamatan Proppo Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 85% Rp 122.550.000,0 0 90% Rp 156.200.000,00 100% Rp 183.600.000,00 100% Rp 183.600.000,00 Kecamatan Proppo Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 80% Rp 44.540.950,00 85% Rp 20.000.000,00 95% Rp 25.000.000,00 95% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Proppo 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0% 100% Rp 4.000.000,00 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp35.000.000,00 100% Rp35.000.000,00 Kecamatan Proppo 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa % 0% 85% Rp 13.000.000,00 90% Rp 35.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 Kecamatan Proppo 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0% 100% Rp 45.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 Kecamatan Proppo 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0% 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 Kecamatan Proppo 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 0% 80% Rp 10.000.000,00 90% Rp 20.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 10.000.000,00 Kecamatan Proppo VII-33 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 8 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti % 0% 0% 0% 0% Rp 35.000.000,00 Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti % 0% 0% 0% 0% Rp 1.572.966.540,00 Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti % 0% 0% 0% 0% Rp 250.000.000,00 Kecamatan Palengaan Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti % 0% 0% 0% 0% Rp 112.997.357,00 Kecamatan Palengaan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan. % 0 100% Rp 9.450.000,00 100% Rp 10.000.000,00 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 30.000.000,00 Kecamatan Palengaan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % 0 83,34 % Rp 13.000.000,00 91,67 % Rp 20.000.000,00 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 20.000.000,00 Kecamatan Palengaan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 45.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 Kecamatan Palengaan 7 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kinerjanya memiliki kwalitas baik % 0 75% Rp 45.000.000,00 91,67 % Rp 30.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Palengaan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp 12.370.000,00 Rp 30.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 100% Kecamatan Pegantenan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % 0 93% Rp 25.000.000,00 98% Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 100% Kecamatan Pegantenan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Persentase pengaduan/gangguan % 0 100% Rp 49.500.000,00 Rp 60.841.494,00 100% Rp 80.000.000,00 100% Rp 220.000.000,00 Kecamatan Pegantenan VII-34 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0 Rp 16.000.000,00 100% Rp 12.000.000,00 Rp 20.000.000,00 100% Rp 32.000.000,00 Kecamatan Pegantenan 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 0 75% Rp 9.088.000,00 Rp 36.000.000,00 90% Rp 45.000.000,00 90% Rp 175.000.000,00 Kecamatan Pegantenan 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 85% Rp 50.669.500,00 90% Rp 141.354.050,00 100% Rp 180.508.571,00 100% Rp 180.508.571,00 Kecamatan Pakong Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 100% Rp 1.283.503.174, 00 100% Rp 1.634.280.052,00 100% Rp 1.660.785.714,00 100% Rp 1.660.785.714,00 Kecamatan Pakong Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 80% Rp 21.826.000,00 90% Rp 10.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Pakong Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 85% Rp 6.096.500,00 90% Rp 60.000.000,00 95% Rp 20.000.000,00 95% Rp 20.000.000,00 Kecamatan Pakong 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 90% Rp 4.500.000,00 95% Rp 45.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 Kecamatan Pakong 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat 0 90% Rp 12.000.000,00 95% Rp 38.740.000,00 100% Rp 35.000.000,00 100% Rp 35.000.000,00 Kecamatan Pakong 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti % 0 85% Rp 50.000.000,00 90% Rp 93.763.250,00 100% Rp 85.000.000,00 100% Rp 85.000.000,00 Kecamatan Pakong 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase kasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik 0 80% Rp - 90% Rp 25.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Pakong 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik % 0 85% Rp 11.770.000,00 90% Rp 35.000.000,00 100% Rp 80.000.000,00 100% Rp 80.000.000,00 Kecamatan Pakong VII-35 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 95% Rp 1.502.737.072, 00 95% Rp 2.141.653.202,00 99% Rp 2.251.439.513,00 99% Rp 2.251.439.513,00 Kecamatan Kadur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Kecamatan Kadur Persentase peningkatan kompetansi aparatur Kecamatan Kadur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Kecamatan Kadur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan % 0 0% Rp - 96% Rp 7.145.000,00 99% Rp 11.000.000,00 99% Rp 11.000.000,00 Kecamatan Kadur 7 1 3 PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat % 0 96% Rp 11.801.000,00 97% Rp 11.560.000,00 99% Rp 17.000.000,00 99% Rp 17.000.000,00 Kecamatan Kadur 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 96% Rp 37.376.000,00 97% Rp 74.026.400,00 99% Rp 41.000.000,00 99% Rp 41.000.000,00 Kecamatan Kadur 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik % 0 0% Rp - 97% Rp 8.272.000,00 99% Rp 13.000.000,00 99% Rp 13.000.000,00 Kecamatan Kadur 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik % 0 97% Rp 9.793.750,00 97% Rp 11.100.000,00 99% Rp 13.000.000,00 99% Rp 13.000.000,00 Kecamatan Kadur 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp 26.600.000,00 100% Rp 24.000.000,00 100% Rp 37.500.000,00 100% Rp 37.500.000,00 Kecamatan Waru 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa % 0 100% Rp 10.915.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 24.000.000,00 100% Rp24.000.000,00 Kecamatan Waru 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase pengaduan/gangguan % 0 100% Rp 45.000.000,00 100% Rp 160.600.000,00 100% Rp 105.600.000,00 100% Rp105.600.000,00 Kecamatan Waru VII-36 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 100% Rp 5.430.000,00 100% Rp 22.500.000,00 100% Rp 23.000.000,00 100% Rp23.000.000,00 Kecamatan Waru 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik 0 100% Rp 25.310.000,00 100% Rp 46.451.522,00 100% Rp 47.500.000,00 100% Rp47.500.000,00 Kecamatan Waru X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 31.991.000,00 100% Rp 96.654.896,00 100% Rp 181.000.000,00 100% Rp 181.000.000,00 Kecamatan batumarmar Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 1.545.507.856, 00 100% Rp 1.947.869.526,00 100% Rp 1.953.403.002,00 100% Rp 1.953.403.002,00 Kecamatan batumarmar Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 100% Rp 18.200.000,00 100% Rp 29.145.104,00 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 30.000.000,00 Kecamatan batumarmar Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 10.031.500,00 100% Rp 45.000.000,00 100% Rp 45.000.000,00 100% Rp 45.000.000,00 Kecamatan batumarmar 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 0 100% Rp 5.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 Kecamatan Batumarmar 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % 0 100% Rp 25.020.000,00 100% Rp 27.000.000,00 100% Rp 27.000.000,00 100% Rp 27.000.000,00 Kecamatan Batumarmar 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 0 100% Rp 62.500.000,00 100% Rp 95.000.000,00 100% Rp 95.000.000,00 100% Rp 95.000.000,00 Kecamatan Batumarmar 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 0 100% Rp 2.000.000,00 100% Rp 15.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 100% Rp 25.000.000,00 Kecamatan Batumarmar 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 0 100% Rp 15.000.000,00 100% Rp 34.000.000,00 100% Rp 34.000.000,00 100% Rp 34.000.000,00 Kecamatan Batumarmar VII-37 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X XX 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 425.475.000,0 0 100% Rp 677.691.000,00 100% Rp 892.691.000,00 100% Rp 1.995.857.000,00 Kecamatan Pasean • Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik % 0 100% Rp 1.426.097.876, 00 100% Rp 1.448.897.876,00 100% Rp 1.448.897.876,00 100% Rp 4.323.893.628,00 Kecamatan Pasean • Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 100% Rp 20.000.000,00 100% Rp 30.000.000,00 100% Rp 50.000.000,00 100% Rp 100.000.000,00 Kecamatan Pasean • Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 50.570.000,00 100% Rp 62.070.000,00 100% Rp 81.070.000,00 100% Rp 193.710.000,00 Kecamatan Pasean 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan % 100% Rp 26.000.000,00 100% Rp 32.000.000,00 100% Rp 58.000.000,00 100% Rp 58.000.000,00 Kecamatan Pasean 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat % 100% Rp 13.423.500,00 100% Rp 26.000.000,00 100% Rp 27.500.000,00 100% Rp 27.500.000,00 Kecamatan Pasean 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti % 95% Rp 49.084.000,00 100% Rp 72.000.000,00 100% Rp 52.000.000,00 100% Rp 52.000.000,00 Kecamatan Pasean 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik % 100% Rp 18.000.000,00 100% Rp 22.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 100% Rp 40.000.000,00 Kecamatan Pasean 7 1 6 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik % 100% Rp 10.245.000,00 100% Rp 28.000.000,00 100% Rp 51.000.000,00 100% Rp 89.245.000,00 Kecamatan Pasean UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Rp 4.585.131.119, 00 Rp 6.628.982.711,00 Rp 12.301.335.018,0 0 Rp 12.301.335.018,0 0 KESATUAN BANGSA & POLITIK Rp 4.585.131.119, 00 Rp 6.628.982.711,00 Rp 12.301.335.018,0 0 Rp 12.301.335.018,0 0 X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi % 0 100% Rp 357.269.565,0 0 100% Rp 364.637.835,00 100% Rp 1.080.000.000,00 100% Rp 1.080.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase laporan keuangan dengan % 0 100% Rp 2.306.402.536, 100% Rp 2.846.835.976,00 100% Rp 2.846.836.000,00 100% Rp 2.846.836.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik VII-38 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggungjawab 2021 2022 2023 2023 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KABUPATEN/KOTA kualitas baik 00 Persentase peningkatan kompetansi aparatur % 0 100% Rp 200.000.000,0 0 100% Rp 200.000.000,00 100% Rp 268.000.000,00 100% Rp 268.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas % 0 100% Rp 6.960.000,00 100% Rp 3.010.000,00 100% Rp 42.000.000,00 100% Rp 42.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Presentase peningkatan cakupan wawasan kebangsaan % 0 100% Rp - 100% Rp 450.000.000,00 100% Rp 850.000.000,00 100% Rp 850.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu % 0 100% Rp 1.464.499.018, 00 100% Rp 1.614.498.900,00 100% Rp 5.564.499.018,00 100% Rp 5.564.499.018,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas/ Parpol/ LSM yang aktif % 0 100% Rp 150.000.000,0 0 100% Rp 250.000.000,00 100% Rp300.000.000,0 0 100% Rp300.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya % 0 100% Rp - 100% Rp 200.000.000,00 100% Rp300.000.000,0 0 100% Rp300.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penanganan dini potensi konflik SARA % 0 100% Rp 100.000.000,0 0 100% Rp 700.000.000,00 100% Rp1.050.000.000, 00 100% Rp1.050.000.000, 00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TOTAL Rp 2.246.185.136 .602 Rp 1.959.955.164.3 91,14 Rp 2.057.952.922.6 10,7 Rp 2.057.952.922.6 10,7 / 39 -xxxx • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 KINERJA PENYELENGG ~~r"l#!!l PEMERINTAHAN DAERAH ~ / I \ • • VIII-1 Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telahditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1. VIII-2 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama No Indikator Realisasi Target Tahun ke (Sebelum Perubahan) Target Tahun ke (Setelah Perubahan) 2019 2020 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,94 66,26 65,11 65,56 67.18 67.94 68.35 2 Pertumbuhan Ekonomi 4,92 -2,54 6 5,22 3,02 4,02 5,02 3 Gini Ratio 0,34 0,32 0,25 0,3 0.30 0.28 0.26 4 Persentase Penduduk Miskin 13,95 14,6 10,97 12,98 12,21 11,54 10,97 5 Indeks Reformasi Birokrasi 60,06 - - 66 71 76 81 6 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur - - - - 3,55 3,7 3,85 7 Indeks Modal Sosial - - - - 82,58 83,98 85,26 8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 86,05 86,17 87,12 87,84 88,56 89,28 90 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,26 3,49 - 2,65 2,65 2,55 2,45 VIII-3 8.2 Indikator Kinerja Daerah Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikangambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan denganmengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskanberdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakankeberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaituaspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan VIII-4 indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastrukturdasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pamekasan tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2. VIII-5 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi 5,04 (2017) 5.15 5.22 5.45 5.85 6 6 1.1.2 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2,92 (2018) 2,92 (2018) 2.85 2.5 2.25 2 2 1.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) 0,33 (2017) 0.31 0.3 0.29 0.27 0.25 0.25 1.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi 55 (2018) 61 66 71 76 81 81 1.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 60,26 (2018) 60,26 - 60,96 60,96 - 61,66 67,10 – 68,38 67,63 – 68,91 68,91 – 70,20 68,91 – 70,20 1.1.6 Indek Modal Sosial n.a n.a n.a 82.58 83.98 85.26 85.26 1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial - - - - - - - 1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,93 (2017) 65.11 65.56 66.78 67.54 68.15 68.15 1.2.2 Persentase Penduduk Miskin 14,47 (2018) 13.67 12.98 12.21 11.54 10.97 10.97 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sebelum 2.1.1 Indeks Pendidikan 0,59 (2017) 0.6 0.62 0.65 0.7 0.72 0.72 Setelah 2.1.1.1 Indeks Pendidikan - - 0.6 0.65 0.7 0.72 0.72 2.1.1.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun - - - 90% 94.50% 99.23% 99.23% VIII-6 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) yang berpartisipasi dalam PAUD 2.1.1.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar - - - 98% 99% 100% 100% 2.1.1.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama - - - 98% 99% 100% 100% 2.1.1.5 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan - - - 2.57% 2.70% 2.83% 2.83% 2.1.1.6 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi - - - 90 95 99 99 2.1.1.7 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah - - - 14835 14835 15577 15577 2.1.1.8 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan - - - 27182 28541 29968 29968 2.1.1.9 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD - - - 1978 2077 2181 2181 2.1.1.10 Jumlah pendidik pada PAUD - - - 4664 4897 5142 5142 2.1.1.11 Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang - - - 2709 2844 2987 2987 VIII-7 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 2.1.1.12 Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang - - - 658 691 725 725 2.1.1.13 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditas - - - SD : 412 SD : 412 SD : 412 SD : 412 SMP : 34 SMP : 34 SMP : 34 SMP : 34 2.1.1.14 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah - - - 50,286 50,588 50,891 50,891 2.1.1.15 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah - - - 8,928 8,973 9,018 9,018 2.1.1.16 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan - - - 57,265 57,609 57,954 57,954 VIII-8 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.1.17 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan - - - 21,399 21,506 21,614 21,614 2.1.1.18 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar - - - 4,730 4967 5215 5215 2.1.1.19 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama - - - 2,379 2498 2623 2623 2.1.1.20 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar - - - 4,835 5077 5331 5331 2.1.1.21 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama - - - 1961 2059 2162 2162 2.1.1.22 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar - - - 473 497 521 521 2.1.1.23 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama - - - 366 384 404 404 2.1.1.24 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar - - - 473 497 521 521 2.1.1.25 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama - - - 366 384 404 404 2.1.1.26 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah - - - 4835 4835 4835 4835 2491 guru 2615 guru 2745 guru 2745 guru VIII-9 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi 2.1.1.27 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik - - - 1,961 2059 2162 2162 2.1.1.28 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah - - - 473 497 521 521 2.1.1.29 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah - - - 183 192 202 202 2.1.1.30 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat - - - 236 248 260 260 2.1.1.31 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat - - - 91 96 100 100 VIII-10 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.1.32 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi - - - 21 22 23 23 2.1.1.33 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah - - - 2 lembaga 3 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 2.1.1.34 Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan - - - 21 lembaga 22 lembaga 23 lembaga 23 lembaga 2.1.1.35 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan - - - 83 87 92 92 2.1.1.36 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan - - - 83 87 92 92 2.1.1.37 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) - - - 83 87 92 92 2.1.1.38 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah - - - 34 36 37 37 2.1.1.39 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 - - - 34 36 37 37 VIII-11 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.1.40 Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum - - - 12420 13041 13693 13693 Kesehatan Sebelum 2.1.2 Indeks Kesehatan 0,72 (2017) 0.74 0.76 0.75 0.79 0.8 0.8 2.1.2.1 Angka Kesakitan (Morbiditas) 20.5 19.5 18.5 - - - - 2.1.2.2 Angka kematian Ibu 80 80 79 - - - - 2.1.2.3 Angka kematian bayi 22 22 21 - - - - 2.1.2.4 Indeks KepuasanMasyarakat 55% 60% 65% - - - - 2.1.2.5 Prosentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi berijin 85 85 88 - - - - Setelah 2.1.2 Indeks Kesehatan 0.73 0.75 0.79 0.8 0.8 2.1.2.7 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk - - - 699 721 742 742 2.1.2.8 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi - - - 100 100 100 100 2.1.2.9 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil - - - 75 80 80 80 2.1.2.10 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan - - - 100 100 100 100 2.1.2.11 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - - - 100 100 100 100 2.1.2.12 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai - - - 100 100 100 100 VIII-12 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) standar 2.1.2.13 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - - - 83 83 83 83 2.1.2.14 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - - - 45 50 55 55 2.1.2.15 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - - - 75 75 75 75 2.1.2.16 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - - - 45 50 55 55 2.1.2.17 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - - - 50 55 60 60 2.1.2.18 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standa - - - 70 75 80 80 2.1.2.19 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar - - - 80 85 85 85 2.1.2.20 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar - - - 70 75 75 75 2.1.2.21 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai - - - 6 6 6 6 VIII-13 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) standar 2.1.2.22 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya - - - 6 6 6 6 2.1.2.23 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 21 21 21 21 2.1.2.24 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal - - - 90 90 90 90 2.1.2.25 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 13947 13947 13947 13947 2.1.2.26 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar - - - 88 90 90 90 2.1.2.27 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 13313 13313 13313 13313 2.1.2.28 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar - - - 88 90 90 90 2.1.2.29 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 12670 13199 13199 13199 2.1.2.30 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar - - - 88 90 90 90 2.1.2.31 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 63516 63516 63516 63516 2.1.2.32 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai - - - 88 90 90 90 VIII-14 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) standar 2.1.2.33 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia - - - 3,285 3,285 3,285 3,285 2.1.2.34 Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup - - - 10 10 10 10 2.1.2.35 Jumlah Penurunan kematian ibu (AKI) per tahun - - - 25 24 23 22 2.1.2.36 Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan - - - 100 100 100 100 2.1.2.37 Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita - - - 21.1 18.4 16 16 2.1.2.38 Prevelensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) - - - 7.8 7.5 7.3 7.3 2.1.2.39 Insidensi TB per 100.000 penduduk - - - 88 90 90 90 2.1.2.40 Insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV - - - 70 75 75 75 2.1.2.41 Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) - - - 88 90 90 90 2.1.2.42 Treatment coverage pada pasien TB - - - 88 90 90 90 2.1.2.43 Presentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan - - - 93.5 94 94.5 94.5 2.1.2.44 Presentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar - - - 88 90 90 90 2.1.2.45 Presentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun - - - 10.5 11 11.5 11.5 VIII-15 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.2.46 Jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM) - - - 25 25 25 25 2.1.2.47 Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) - - - 40 45 50 50 2.1.2.48 Presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan - - - 88 90 90 90 2.1.2.49 Presentase sarana produksi UMOT - - - 88 90 90 90 2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebelum 2.1.3.1 Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 82.8 83.5 84.2 - - - - 2.1.3.2 Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik 14.69 15.7 16.75 - - - - Setelah 2.1.3.3 Indeks Pembangunan Infrastruktur - - - 75 80 82.5 82.5 2.1.3.4 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 336,110 - - 336,110 350 385,881 385,881 2.1.3.5 Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik 1.632 - - 1,640 1,645 1,650 1,650 2.1.3.6 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 77,33 (2016) - - 81.16 82.34 83.17 83.17 2.1.3.7 Prosentase rencana pembangunan sesuai dengan RTRW 70 - - 83 85 90 90 VIII-16 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.3.8 Rasio permukiman layak huni - - - 70 75 80 80 2.1.3.9 Indeks Pembangunan Infrastruktur - - - 75 80 82.5 82.5 2.1.3.10 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik - - - 336,110 350 385,881 385,881 2.1.3.11 Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik - - - 1,640 1,645 1,650 1,650 2.1.3.12 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik - - - 81.16 82.34 83.17 83.17 2.1.3.13 Prosentase rencana pembangunan sesuai dengan RTRW - - - 83 85 90 90 2.1.3.14 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur - - - 3.55 3.7 3.85 3.85 2.1.3.15 Rasio permukiman layak huni - - - 70 75 80 80 2.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sebelum 2.1.5.1 % Penanganan Gangguan Trantibum 75 77 80 - - - - 2.1.5.2 % Konflik Sosial yang Tertangani. 85 86 88 - - - - Setelah 2.1.5.3 Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 82.5 83 86 90 90 2.1.5.4 Jumlah Pelanggaran - - - 200 175 150 150 2.1.5.5 Jumlah Pengaduan - - - 100 75 50 50 2.1.5.6 Jumlah Keseluruhan - - - 300 250 200 200 2.1.5.7 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan - - - 189 100 100 100 2.1.5.8 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan - - - 15 15 15 15 2.1.5.9 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki - - - n.a 2 2 2 VIII-17 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kualitas sebagai PPNS 2.1.5.10 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum - - - ada ada ada ada 2.1.5.11 Tersedianya sarana prasarana minimal - - - ada ada ada ada 2.1.5.12 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan - - - n.a n.a 18 orang 18 orang 2.1.5.13 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi - - - n.a 2 jenis 1 jenis 1 jenis 2.1.5.14 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran - - - n.a n.a 2 orang 2 orang 2.1.5.15 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran - - - 6 6 6 6 2.1.5.16 presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran - - - 100% 100% 100% 100% 2.1.5.17 Indeks Modal Sosial - - - 82.58 83.98 85.26 85.26 2.1.5.18 Persentase Penanganan Gangguan Trantibum - - - 83 86 90 90 2.1.5.19 Persentase Konflik Sosial yang tertangani - - - 100 100 100 100 VIII-18 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1.6 Sosial Sebelum 2.1.6.1 Prosentase penurunan jumlah PPKS 0 1.5 1.75 - - - - Setelah 2.1.6.1 Persentase Penurunan PPKS - - 1.81 1.9 2 2.1 2.1 2.1.6.2 Indeks Risiko Bencana - - 160.45 105 100 100 100 2.1.6.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana - - - 100 100 100 100 2.1.6.4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 100 2.1.6.5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 100 2.1.6.6 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 100% 100% 100% 100% 2.1.6.7 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 100% 100% 100% 100% 2.1.6.8 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/lega 100% 100% 100% 100% 2.1.6.9 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai 100% 100% 100% 100% VIII-19 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dinyatakan sah/legal 2.1.6.10 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 100% 100% 100% 100% 2.1.6.11 Persentase warga negara yang ikut pelatihan 100% 100% 100% 100% 2.1.6.12 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 100% 100% 100% 100% 2.1.6.13 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 100% 100% 100% 100% 2.1.6.14 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 100% 100% 100% 100% 2.1.6.15 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 100% 100% 100% 100% 2.1.6.16 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 100% 100% 100% 100% 2.1.6.17 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 100% 100% 100% 100% 2.1.6.18 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 70 80 90 90 VIII-20 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.2.1 Ketenagakerjaan Sebelum 2.2.1.1 Persentase Angkatan Kerja yang bekerja 95.921 96.024 96.071 Setelah 2.2.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 96.51 97.48 98.45 99.43 99.43 2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebelum 2.2,2,1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 85,68 (2017) 87.12 87.84 88.56 89.28 90 90 2.2,2,2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 55,81 (2017) 57.17 57.86 58.54 59.22 59.9 59.9 Setelah 2.2,2,2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 53.01 58.54 59.22 59.9 59.9 2.2,2,3 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 0.80% 0.90% 0.95% 0.95% 2.2,2,4 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 0.01% 0.01% 0.17% 0.17% 2.2,2,5 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif 4 3.8 3.5 3.5 2.2,2,6 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 35 35 35 35 2.2,2,7 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di 35 35 35 35 VIII-21 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) tingkat kabupaten/kota 2.2,2,8 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 3 3 3 3 2.2,2,9 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 1 1 1 1 2.2,2,10 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100% 100% 100% 100% 2.2,2,11 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 1 1 1 1 2.2,2,12 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota 1 1 1 1 2.2,2,13 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 5 5 5 5 2.2,2,14 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3 3 3 3 2.2,2,15 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang 1 1 1 1 VIII-22 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) mendapat pelatihan 2.2,2,16 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 1 1 1 1 2.2,2,17 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 1 1 1 1 2.2,2,18 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 1 1 1 1 2.2,2,19 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100% 100% 100% 100% 2.2,2,20 Indeks pemberdayaan gender (IDG) 58.54 59.22 59.9 59.9 2.2,2,21 indeks perlindungan anak (IPA) 56.2 58.2 60.2 60.2 2.2,2,22 presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 100% 100% 100% 100% 2.2,2,23 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan - 3 pilar 5 pilar 5 pilar VIII-23 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2,2,24 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 113 115 118 118 2.2,2,25 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 26 25 24 24 2.2,2,26 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 80.00% 82.50% 85.00% 85.00% 2.2,2,27 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 570 579 580 580 2.2,2,28 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 100% 100% 100% 100% 2.2,2,29 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 79.99% 83.25% 87.00% 87.00% 2.2,2,30 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 38 38 38 38 2.2,2,31 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 80.00% 82.50% 85.50% 85.50% 2.2,2,32 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 94 94 94 94 2.2,2,33 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 70.50% 72.50% 74.50% 74.50% VIII-24 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2,2,34 indeks pembangunan keluarga (iBangga) 57 60 63 63 2.2.3 Pangan Sebelum 2.2.3.1 Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan 80 (2017) 81.03 82 2.2.3.2 Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 81 (2017) 82.03 83 Setelah 2.2.3.3 Indeks Pengeluaran 0.3 0.32 0.33 0.35 0.35 2.2.3.4 Ketersediaan energi dan protein perkapita 2965,28 dan 66,75 2973,28 dan 71,16 2986,13 dan 76,24 2986,13 dan 76,24 2.2.3.5 Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan (%) 30 35 40 40 2.2.3.6 Ketersediaan Pangan Utama (%) 388.68 389.19 389.68 389.68 2.2.3.7 Pertanahan 2.2.3.8 Jumlah Sertipikat Tanah yang dikeluarkan 40,112 44,321 49,356 49,356 2.2.4 Lingkungan Hidup Sebelum 2.2.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 60,26 (2018) 60,26 - 60,96 60,96 - 61,66 2.2.4.2 % Pemenuhan Infrastuktur Persampahan dalam Jakstrada 70.4 71.2 72 2.2.4.3 Indeks Kualitas Air (IKA) 70 60,00-62,00 62,00-64,00 2.2.4.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) 86.55 88,40-89,00 89,00-89,50 2.2.4.5 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 32.11 32,08-32,11 32,11-32,13 2.2.4.6 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani n.a. 26.25% 27.55% VIII-25 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Setelah 2.2.4.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 58,90 – 59,66 58,90 – 59,66 59,66 – 60,42 60,42 – 61,18 60,42 – 61,18 2.2.4.8 Indeks Kualitas Air (IKA) 64,00-66,00 66,00-68,00 68,00-70,00 68,00-70,00 2.2.4.9 Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,50-90 90-90,5 90,5-91 90,5-91 2.2.4.10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 40,50-42,00 42,00-43,50 43,50-45,00 43,50-45,00 2.2.4.11 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Ada Ada Ada Ada 2.2.4.12 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 500 600 700 700 2.2.4.13 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 2.2.4.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota 58,90 – 59,66 59,66 – 60,42 60,42 – 61,18 60,42 – 61,18 2.2.4.15 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 41.53% 55.20% 68.62% 68.62% 2.2.4.16 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 90% 88% 86% 86% VIII-26 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kab/Kota 2.2.5 Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebelum 2.2.5.1 Cakupan Desa Maju 7 8 9 2.2.5.2 Jumlah Desa Mandiri 0 1 1 2.2.5.3 Jumlah Posyandu aktif 983 984 985 2.2.5.4 Persentase PKK Aktif 100 100 100 2.2.5.5 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang 864 474 576 2.2.5.6 Persentase LPM berprestasi 184 (2016) 189 190 2.2.5.7 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri n.a. n.a 1.88 Setelah 2.2.5.8 Persentase Peningkatan Desa Mandiri 66 80 100 150 150 2.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebelum 2.2.6.1 Rasio Akseptor KB 135.13 136.98 138.68 Setelah 2.2.6.2 TFR (Angka Kelahiran Total) 1.8 1.7 1.6 1.9 2.2.6.3 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 79.90% 82.50% 84.50% 72.89% 2.2.6.4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5.00% 4.50% 4.00% 12.32% VIII-27 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.7 Perhubungan Sebelum 2.2.7.1 Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan 46.76 47.51 48.26 2.2.7.2 Indeks Kepuasan Unit Kinerja 70 71 72 2.2.7.3 Prosentase layanan 80 80 80kesekretariatan yg sesuai SOP 2.2.7.4 Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik 80 80 80 2.2.7.5 Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 80 80 80 2.2.7.6 Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik 80 80 80 2.2.7.8 Prosentase sarana/ prasarana lalu lintas yang layak fungsi 80 80 80 2.2.7.9 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan layak fungsi 80 80 80 2.2.7.11 Prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang 80 80 80 VIII-28 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) laik pakai 2.2.7.12 Jumlah Pelabuhan Laut /Terminal yang dikelola 1 1 1 2.2.7.14 Prosentase sarana dan prasarana laik pakai 80 80 80 2.2.7.15 Jumlah Uji KIR Angkutan Umun 11 11 Unit 2 Unit 1 Unit 2.2.7.16 Prosentase sarana prasarana penerangan jalan umum yang layak fungsi 75 80 80 2.2.7.17 Prosentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan 75 75 76 2.2.7.18 Prosentase Tata Kelola Perhubungan yang Sesuai dengan Kebijakan/ Peraturan Daerah 78 78 78 Setelah 2.2.7.19 Indeks Keselamatan Lalu Lintas - 80 80 81 81 2.2.8 Komunikasi dan Informatika Sebelum 2.2.8.1 Indeks Transparansi n.a. 61.5 63 Setelah 2.2.8.2 Indeks SPBE 3.01 3.4 3.6 3.8 3.8 2.2.8.3 Nilai SPBE n.a. 2.6 3.2 3.4 3.6 3.8 3.8 2.2.8.4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 90% 95% 100% 100% VIII-29 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.8.5 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 90% 95% 100% 100% 2.2.8.6 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% 2.2.8.7 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 2.2.8.8 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 2.2.8.9 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 2.2.8.10 Tingkat keamanan informasi pemerintah 0 0.1 0.14 0.14 2.2.8.11 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau 88% 95% 100% 100% menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2.2.8.12 Persentase perangkat daerah yang 88% 95% 100% 100% VIII-30 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 2.2.8.13 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Ada Ada Ada Ada 2.2.8.14 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 86% 95% 100% 100% 2.2.8.15 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 86% 95% 100% 100% 2.2.8.16 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan 100% 100% 100% 100% 2.2.8.17 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang 31.58% 63.16% 100% 100% VIII-31 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 2.2.8.18 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 31.58% 63.16% 100% 100% 2.2.8.19 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 100% 100% 100% 100% 2.2.8.20 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 31.58% 63.16% 100% 100% 2.2.8.21 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 100% 100% 100% 100% 2.2.8.22 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 19.04% 35.71% 50% 50% 2.2.8.23 Persentase perangkat daerah yang memperbaharuidatanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 19.04% 35.71% 50% 50% 2.2.8.24 Persentase data yang dapat berbagi pakai 19.04% 35.71% 50% 50% 2.2.8.25 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 19.04% 35.71% 50% 50% VIII-32 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) inovasi yang mendukung smart city 2.2.8.26 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 0% 59.52% 100% 100% 2.2.8.27 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government Ada Ada Ada Ada 2.2.8.28 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota 0.50% 0.55% 0.60% 0.60% 2.2.8.29 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 25.31% 25.36% 25.41% 25.46% 2.2.8.30 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 0.85% 0.90% 0.95% 0.95% 2.2.8.31 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 1 1 1 1 VIII-33 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.8.32 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 1 1 1 1 2.2.8.33 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 100% 100% 100% 100% 2.2.8.34 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral 100% 100% 100% 100% 2.2.9 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum 2.2.9.1 Persentase Jumlah Koperasi Aktif. 77,8 (2017) 80 80 2.2.9.2 Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif 10 (2017) 15 20 2.2.9.3 Indeks kepuasan unit kerja 75 75 80 2.2.9.4 Pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro 75 75 80 2.2.9.5 Persentase koperasi aktif dan bersertifikat 100 100 100 Setelah 2.2.9.6 Persentase Koperasi Berkualitas 52.2 5.62 6.24 7.22 7.22 2.2.9.7 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah 2.4 3 3.15 3.3 3.3 2.2.9.8 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 55% 65% 75% 75% 2.2.9.9 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 10% 15% 20% 20% 2.2.9.10 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah 75 80 85 85 VIII-34 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2.2.9.11 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 70 75 80 80 2.2.9.12 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 75 80 85 85 2.2.9.13 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 75 80 85 85 2.2.9.14 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 70 75 80 80 2.2.9.15 Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 80 85 90 90 VIII-35 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.9.16 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 70 75 80 80 2.2.9.17 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 65 70 75 75 2.2.9.18 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 75 80 85 85 2.2.9.19 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 65 70 75 75 2.2.9.20 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 70 75 80 80 2.2.9.21 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 70 75 80 80 VIII-36 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.9.22 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 65 70 75 75 2.2.9.23 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 60 65 70 70 2.2.9.24 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 70 75 80 80 2.2.9.25 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 60 65 70 70 2.2.9.26 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 60 65 70 70 2.2.9.27 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 70 75 80 80 2.2.9.28 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 75 80 85 85 2.2.9.29 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan 60 65 70 70 2.2.9.30 Persentase Koperasi Berkualitas 5.62 6.24 7.22 7.22 2.2.9.31 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah 3 3.15 3.3 3.3 2.2.10 Penanaman Modal Sebelum VIII-37 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.10.1 Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN 30 35 40 2.2.10.2 Jumlah realisasi investasi 29,076,897,640 29,076,897,64 0 29,778,930,25 7 Setelah 2.2.10.1 Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN 78 79.13 80.71 82.33 82.33 2.2.11 Kepemudaan dan Olah Raga Sebelum 2.2.11.1 Jumlah Pemuda yang berprestasi 145 152 160 Setelah 2.2.11.2 Indeks Pembangunan Pemuda 2.2.11.3 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 2.2.11.4 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0.125% 0.140% 0.150% 0.150% 2.2.11.5 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 43.64% 43.64% 43.65% 43.65% 2.2.11.6 Peningkatan prestasi olahraga 45% 45% 35% 35% 2.2.11.7 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 5 50 70 70 2.2.11.8 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 0 5 10 10 2.2.11.9 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan 76 84 84 84 VIII-38 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2.2.11.10 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 10 10 10 10 2.2.11.11 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan 30 30 30 30 2.2.11.12 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 1 3 5 5 2.2.11.13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina 65 75 85 85 2.2.12 Kebudayaan Sebelum 2.2.12.1 Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/ dilestarikan 50 65 73 Setelah 2.2.12.2 Nilai Pemajuan Kebudayaan 2.2.12.3 Terlestarikannya Cagar Budaya 60.70% 75% 78% 78% 2.2.12.4 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 31 33 34 34 2.2.12.5 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 31 33 34 34 VIII-39 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 2.2.12.6 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 31 33 34 34 2.2.12.7 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran 17 18 19 19 2.2.12.8 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 17 18 19 19 2.2.12.9 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 290 305 320 320 2.2.12.10 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 21 22 23 23 2.2.12.11 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 6 6 7 7 2.2.12.12 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman nihil VIII-40 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.12.13 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik 2.2.12.14 jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi 15 15 15 15 2.2.12.15 persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi pennggalan sejarah 20% 21.00% 22.05% 22.05% 2.2.12.16 persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah 20% 21.00% 22.05% 22.05% 2.2.13 Perpustakaan Sebelum 2.2.13.1 Indeks minat baca daerah 0.65 0.67 0.7 Setelah 2.2.13.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - 14 14.5 15 15 2.2.13.3 Indeks minat baca daerah 0.73 0.75 0.78 0.78 2.2.13.4 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang) 84,312 86,912 89,212 89,212 2.2.13.5 Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 7 8 9 9 2.2.13.6 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 4800% 4850% 4900% 4900% 2.2.13.7 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan 0.024 0.025 0.026 0.026 VIII-41 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dengan penduduk 2.2.13.8 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 1.2% 1.5% 2.0% 2.0% 2.2.13.9 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 1 : 50.000 1 : 40.000 1 : 25.000 1 : 25.000 2.2.13.10 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 1 unit 1 unit 5 unit 5 unit 2.2.13.11 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 1 kali 3 kali 3 kali 7 kali 2.2.13.12 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 100% 300% 300% 300% 2.2.14 Kearsipan Setelah 2.2.14.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)) 32 33 34 34 2.2.14.2 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku (%) 64% 68% 70% 70% 2.2.14.3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional 60% 62% 65% 65% 2.2.14.4 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 100% 100% 100% 100% 2.2.14.5 Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 74% 75% 77% 77% VIII-42 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.2.14.6 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 65% 67% 70% 70% 2.2.14.7 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 1% 2% 4% 4% 2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.1 Perikanan Sebelum 2.3.1.1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 20341,69 Ton 20552,98 Ton 20819,94 Ton 2.3.1.2 Konsumsi Ikan 39,52 Kg/Kpt/Th 40,31 Kg/Kpt/Th 41,12 Kg/Kpt/Th 2.3.1.3 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 100% 100% 100% Setelah 2.3.1.4 Indeks Pengeluaran 0.3 0.32 0.33 0.35 0.35 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 32.5 33.15 33.81 34.49 34.49 2.3.1.5 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) 21,134.59 21,529.46 21,977,61 21,977,61 Ton Ton Ton Ton 2.3.1.6 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 30 RTP 40 RTP 50 RTP 50 RTP 2.3.1.7 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 100% 100% 100% 100% VIII-43 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.3.1.8 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu)Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 50 TDPIK 50 TDPIK 50 TDPIK 50 TDPIK 2.3.1.9 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 200 Pembudidaya ikan 200 Pembudidaya ikan 250 Pembudidaya ikan 250 Pembudidaya ikan 2.3.1.10 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi 3.252.028 Ekor 3.349.589 Ekor 3.466.824 Ekor 3.605.497 Ekor 2.3.1.11 Distribusi Presentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 33,36 (2017) 33.81 34.17 3.99 4.01 4.03 4.03 2.3.2 Pariwisata Sebelum 2.3.2.1 Persentase PAD Sektor Pariwisata 0.009 0.009 0.01 Setelah 2.3.2.2 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan -30% 257% 100% 100% 2.3.2.3 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota 7% 14% 15% 15% 2.3.2.4 Tingkat hunian akomodasi 7348% 7614% 7880% 7880% VIII-44 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.3.2.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 1% 1% 1% 1% 2.3.2.6 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 1% 1% 1% 1% 2.3.2.7 Jumlah entitas pengelolaan destinasi 9 10 11 11 2.3.2.8 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 47 50 55 55 2.3.2.10 Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata 0 Rp71,653,000,00 0 Rp79,542,145,00 0 Rp79,542,145,00 0 2.3.2.11 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi 54 60 70 70 2.3.2.12 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 0.5 1 1 1 2.3.2.13 Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi 1 1 1 1 2.3.2.14 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 7 25 50 50 2.3.2.15 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 46,354 49,445 54,080 54,080 2.3.2.16 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 3 2 3 3 2.3.2.17 Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 0 1 1 1 2.3.2.18 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 5 10 11 11 2.3.2.19 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang 31% 37% 46% 46% VIII-45 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) disertifikasi 2.3.2.20 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 19% 11% 15% 15% 2.3.2.21 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 7 8 9 9 2.3.2.23 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 3,090 6,168 7,635 7,635 2.3.2.24 Angka Kunjungan Wisata 58,102 58,980 59,310 59,310 2.3.3 Pertanian Setelah 2.3.2.25 Indeks Pengeluaran 0.3 0.32 0.33 0.35 0.35 2.3.2.26 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 32.5 33.15 33.81 34.49 34.49 2.3.2.27 Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB (%) 25.34 26.12 26.94 26.94 2.3.4 Perdagangan Sebelum 2.3.3.2 Distribusi Presentase PDRB Kategori Perdagangan 20,76** (2017) 21.38 21.68 2.3.3.3 Prosentase pertumbuhan produk IKM 21.05% 22.50% 22.50% 2.3.3.4 Prosentase penanganan aduan masyarakat tentang perlindungan konsumen 100.00% 100.00% 100.00% VIII-46 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.3.3.5 Prosentase pertumbuhan usaha perdagangan 5.00% 5.25% 5.25% 2.3.3.6 Prosentase pasar tradisional dalam kondisi baik 75.00% 78.75% 78.75% Setelah 2.3.3.7 Indeks Pengeluaran 0.3 0.32 0.33 0.35 0.35 2.3.3.8 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 20.17 20.78 21.4 22.04 22.04 2.3.3.9 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 6.77 9.92 10.08 10.72 10.72 2.3.5 Perindustrian Sebelum 2.3.5.1 Distribusi Presentase PDRB Kategori Perindustrian 6,3** (2017) 6.49 6.58 2.3.5.2 Prosentase pertumbuhan industri 0.78 0.93 1.03 Setelah 2.3.5.3 Indeks Pengeluaran 0.3 0.32 0.33 0.35 0.35 2.3.5.4 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 6.77 9.92 10.08 10.72 10.72 2.3.6 Urusan Pemerintahan Umum Sebelum 2.3.6.1 Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu. 73 74 74.88 2.3.6.2 Predikat SAKIP 68,44 (B)
(2018)80,05 (A) 80,12 (A) 2.3.6.3 Status Kinerja LPPD 2,9447 (T) 3,0000 (ST) 3,0400 (ST) VIII-47 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.3.6.5 Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti 100 100 100 Setelah 2.3.6.6 Nilai SAKIP 70,02 (BB) 81,16 (A) 81,34 (A) 82,1 (A) 82,1 (A) 2.3.6.4 Indeks Pelayanan Publik (IPP) N.A 3,51 (B) 3,76 (B) 4,01 (A(-)) 4,26 (A(-)) 4,51 (A) 4,51 (A) 2.3.7 Kesatuan Bangsa dan Politik Setelah 2.3.7.1 Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan 100 100 100 100 100 2.3.7.2 Jumlah ORMAS aktif yang mendorong wawasan Kebangsaan 104 115 136 155 2.3.7.3 Kegiatan Politik Daerah 10 10 10 10 2.3.7.4 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP 25 25 25 25 2.3.8 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebelum 2.3.8.1 Prosentase penduduk yang ber-KTPel 95.5 95.5 96 2.3.8.2 Prosentase penduuduk yang ber-KK 100 100 95 2.3.8.3 Prosentase Penduduk yang ber-Akta Kelahiran 95.5 95.5 95.93 2.3.8.4 Prosentase Data Kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dikelola secara elektronik 50 50 75 Setelah 2.3.8.4 Penerbitan akta perkawinan 100 100 100 100 2.3.8.5 Penerbitan akta perceraian 100 100 100 100 VIII-48 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.3.8.6 Penerbitan akta kematian 100 100 100 100 2.3.8.7 Penyajian data kependudukan 100 100 100 100 2.3.8.8 penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun 100 100 100 100 2.3.8.9 presentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 - 17 tahun 100 100 100 100 2.3.8.10 presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 100 100 100 100 2.3.8.11 presentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 100 100 100 100 2.3.8.12 pemanfaatan data kependudukan 100 100 100 100 2.3.8.13 Perekaman KTP elektronik 97 97 100 100 2.3.8.14 Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 10 15 25 25 2.3.8.15 Kepemilikan akta kelahiran 100 100 100 100 2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah 2.4.1 Urusan Keuangan Sebelum 2.4.1.1 Opini atas Laporan BPK WTP WTP WTP 2.4.1.2 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. 10.2 10.5 11 VIII-49 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.4.1.3 Prosentase Layanan Kesekretariatan yang sesuai SOP 100 100 100 2.4.1.4 Prosentase Subjek Pajak (Hotel/Rumah Makan) yang menggunakan system e-billing. 10% 15.27% 29.16% 2.4.1.5 Prosentase usulan sertifikat tanah (aset daerah) yang diajukan NA 2% 2% 2.4.1.6 Prosentase SKPD yang melaksanakana inventarisasi asset daerah dengan baik sebagaimana aturan yang berlaku 11% 22% 33% 2.4.1.7 Ketepatan Waktu penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 2.4.1.8 Prosentase opd yang dapat mengelola keuangannya dengan baik sebagaimana peraturan yang berlaku. 75% 78% 81% Setelah 2.4.1.9 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 2.4.1.10 Rasio Belanja Pegawaindi luar guru dan tenaga kesehatan 0.12 0.14 0.16 0.16 2.4.1.11 Rasio PAD 0.000225 0.00023 0.000235 0.000235 2.4.1.12 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 0.82 0.83 0.84 0.84 2.4.1.13 Opini Laporan keuangan WTP WTP WTP WTP VIII-50 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.4.1.14 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 0.83 0.85 0.87 0.87 2.4.1.15 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 1.25 1.23 1.21 1.21 2.4.1.16 Manajemen Aset Iya Iya Iya Iya 2.4.1.17 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 0.20% 0.18% 0.16% 0.16% 2.4.2 Urusan Kepegawaian dan Diklat 2.4.2.1 Indeks Profesionalitas ASN n.a. 80 73 81 81.5 82 82 2.4.2.2 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 138% 142% 146% 146% 2.4.2.3 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 12% 28% 33% 33% 2.4.2.4 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 60% 62% 64% 64% 2.4.3 Urusan Pengawasan Sebelum 2.4.3.1 - APIP - 100 100 2.4.3.2 - BPK 80 80 84 Setelah 2.4.3.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3.1 3.2 3.3 3.3 VIII-51 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pemerintah (SPIP) 2.4.3.4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2 3 3.1 3.1 2.4.4 Sekretariat Daerah Setelah 2.4.4.1 Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme 100 100 100 100 2.4.4.2 Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya 100 100 100 100 2.4.4.3 Nilai LPPD 3,0800 (ST) 3,1000 (ST) 3,1100 (ST) 3,1100 (ST) 2.4.4.4 Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya 100 100 100 100 2.4.4.5 Indeks Kepuasan Masyarakat 91 94 94 94 2.4.5 Urusan Perencanaan 70 75 80 Sebelum 2.4.5.2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada 2.4.5.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada 2.4.5.4 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada VIII-52 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.4.5.5 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Setelah 2.4.5.6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada 2.4.5.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada 2.4.5.8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada 3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 3.1 Indeks Pembangunan Infrastruktur 67.16 70 72.5 75 80 82.5 82.5 3.2 % Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN 30 35 40 45 50 55 55 3.3 Jumlah Realisasi investasi (Rp.) 29,076,897,640 29,425,820,41 2 29,778,930,25 7 30,136,277,42 0 30,497,912,749 30,863,887,702 30,863,887,702 3.4 Indeks Inovasi Daerah 5346 6415 7698 9238 9238 3.5 Indeks Risiko Bencana 105 100 100 100 XI-1 XI-1 Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Pamekasan dan Bupati Kabupaten Pamekasan, serta Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. RPJMD Perubahan ini telah mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. 9.1 Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; PEMERINTAH KABUPATENPAMEKASAN 7 XI-2
2.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
3.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam implementasi Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. 9.2 Pedoman Transisi Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen Perubahan RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pamekasan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATENPAMEKASAN 7 PEMERlNTAH KABUPATEN PAMEKASAN 1) Setelah berakhirnya Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan_ pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya. PAT! PAMEKASAN, . XI-3 • • 4