DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Status Hukum, Modal Perumdam Tirta Jaya, Modal Disetor/Penyertaan Modal, Modal untuk Pengembangan Pelayanan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENPAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANGPERUSAHAANUMUM DAERAHAIR MINUMTIRTAJAYA KABUPATENPAMEKASAN BUPATIPAMEKASAN PROVINS! JAWA TIMUR 2

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerjadan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); \ 3

(1)Modal Perumdam Tirta Jaya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumdam Tirta Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar sebesar Rp. 195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

Pasal 7

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan, beralih Status Hukumnya menjadi Perumdam Tirta Jaya.

(2)Peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pula peralihan atas aset dan/ atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 2

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut: Pasal I PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAJAYAKABUPATENPAMEKASAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPAMEKASAN dan BUPATIPAMEKASAN
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Kabupaten Pamekasan (Lambaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 1); Menetapkan \ 4

(1)Modal Perumdam Tirta Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
1. a.Modal Disetor/Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ke dalam Perumdam Tirta Jaya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 48.841.478.810,91 (empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh satu sen); dan
2. b.Modal untuk Pengembangan Pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Perumdam Tirta jaya sebesar Rp. 146.156.521.189,00 (seratus empat puluh enam milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
(2)Modal untuk pengembangan Pelayanan sebagaimana ayat ( 1) huruf b terdiri dari :
1. a.peningkatan kompetensi pegawai sebesar Rp. 82.040.000 (delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
2. b.peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya sebesar Rp. 431.500.000 (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.peningkatan pelayanan sebesar Rp. 202.300.000 (dua ratus duajuta tiga ratus ribu rupiah);
4. d.penanganan kehilangan Air sebesar Rp. 2.411.200.000 (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
5. e.peningkatan cakupan pelayanan dan sarana unit produksi sebesar Rp. 122.769.481.189 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. f.pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp. 19.414.000.000 (sembilan belas miliar empat ratus empat belas juta rupiah); dan
7. g.pengadaan dan pemasangan pompa sebesar Rp. 848.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
(3)Modal untuk pengembangan pelayanan sebagaimana ayat ( 1) huruf b dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7A

3.Di antaran Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor4 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor5 SERIC);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Bab dan Pasal yang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.

Pasal 64

5.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersumber dari APBD.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ( 1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumdam Tirta Jaya sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 48.841.478.810,91 (empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh satu sen).

Pasal 8

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: \ 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5- 1 /2025 RIS DAERAH MEKASAN, Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 Maret 2025 MA Pj. BUPATI PAMEKASAN, Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Maret 2025 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. Pasal II 7 Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angaka 3

Pasal 7A

Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerinta Daerah dan DPRD mengesahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pamekasan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam} dengan nama Tirta Jaya yang tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Kabupaten Pamekasan. Dalam Perda yang sudah disahkan tersebut terdapat kekeliruan pada beberapa Pasal yang perlu dirubah kembali yakni Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kepada Perumdam Tirta Jaya. Hal yang menjadi penting mengenai perubahan atas perda ini adalah modal dasar terlalu kecil, yang mana merupakan wadah atau tempat untuk menampung kebutuhan modal Perumdam Tirta Jaya untuk meningkatkan pelayanan dan mengembangkan area cakupan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Hal penting lainnya mengenai kekeliruan dari memasukkan jumlah modal disetor oleh pemkab pamekasan yang berdasarkan hasil rekonsiliasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2020. Perubahan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat sudah ada ada beberapa program yang terpaksa tidak tidak bias dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya modal dasar yang cukup untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan tersebut. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 1 TAHUN2020 TENTANGPERUSAHAANUMUMDAERAHAIR MINUMTIRTAJAYA KABUPATENPAMEKASAN \ 8 Angka4

Pasal 8

Ayat (1) Akumulasi Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Tirta Jaya, dengan rician sebagai berikut:

1.Tahun Anggaran 1981 sebesar Rp. 1.053.206.989 (satu milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
2.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 3.311.970.471 (tiga milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
3.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
4.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 549.410.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5.Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.179.437.000 (satu milyar serratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6.Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 762.000.000 (tujuh ratus enam puluh duajuta rupiah);
7.Tahun Anggaran 2011 sebesarRp. 1.093.033.276 (satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
8.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.849.425.922,75 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen);
9.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.288.550.975 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
10.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.993.200.000 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
11.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.531.518.077,16 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah enam belas sen); 12.Tahun Anggaran 2017 Rp. 11.215.726.100 (sebelas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu serratus rupiah);
13.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); dan
14.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.589.000.000 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. \ 9 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 29 Cukup jelas. Pasal II Angka 5

Pasal 64

Cukupjelas \

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…