DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA; PENYADARAN; PEMBERDAYAAN; PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN; LPKP; KOORDINASI DAN KEMITRAAN; PRASARANA DAN SARANA KEWIRAUSAHAAN KEPEMUDAAN; ORGANISASI KEPEMUDAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 2
8.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
9.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda. 1 1 . Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan pemuda. 1 2 . Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 1 5 . Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/ atau nonmateriil.
17.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20.Permodalan kewirausahaan pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan, dan/ atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 2 1 . Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
22.Sentra kewirausahaan pemuda adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/lembaga/yayasan yang membina beberapa wirausaha muda pemula.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pemberian fasilitas kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kewirausahaan pemuda dan mencetak wirausahawan muda yang mandiri dan berdaya saing.

Pasal 3

Sasaran pengembangan kewirausahaan pemuda ini adalah:

a.pemuda;
b.organisasi kepemudaan;
c.mahasiswa; dan
d.santri.

Pasal 4

Ruang lingkup kepemudaan meliputi:

a.penyadaran pemuda;
b.pemberdayaan pemuda; dan
c.pengembangan kewirausahaan pemuda. 3

BAB ILL

TUGAS,WEWENANG,DANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan;
b.mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
c.mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d.mengawasi pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan:

a.penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dan wirausahawan muda pemula sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; dan
b.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

( 1 ) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spritual; dan/ atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin tranparansi dan akuntabilitas publik; dan/ atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olah raga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup.
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/ atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. 4

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. BABV PENYADARAN Pasal 1 1 ( 1 ) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global guna mencegah dan menangani resiko.

(2)Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
(3)Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
5. e.talkshow dan/ atau de bat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan; dan
7. g.perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda. 5
(4)Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, dan/ atau dengan melibatkan pihak ketiga.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. BABVI PEMBERDAYAAN

Pasal 12

( 1) Pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhankemandirian ekonomi;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/ atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(3)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja kepada pemuda berprestasi;
3. c.penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
4. d.penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda;
5. e.penyelenggaraan festival kreativitas pemuda;
6. f.penyelenggarakan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
7. g.penyelenggaraan kompetisi kewirausahaan pemuda guna menjaring bibit wirausahawan muda yang berpotensi;
8. h.pembangunan jaringan antar pemuda baik pada tingkatan lokal, nasional, maupun intemasional;
9. i.pemilihan wirausaha muda dan/ atau pemuda berprestasi.
(4)Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN

Pasal 13

( 1 ) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

(2)Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.kemitraan;
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan. 6
(3)Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.diklat wirausaha pemuda;
2. b.pemagangan wirausaha muda;
3. c.pendampingan unit/ kelompok usaha pemuda;
4. d.pengembangan jejaring kemitraan wirausaha muda;
5. e.pameran produk kewirausahaan pemuda; dan/ atau
6. f.bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
(4)Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga.
(5)Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui LPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…