DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, yang menetapkan perubahan rincian struktur anggaran meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berjalan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPAMEKASAN dan BUPATIPAMEKASAN

14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan ten tang Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 6); Menetapkan 4
11.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Behan APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selamal (satu) periode anggaran.
20.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, anggaran Belanja Daerah, mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp2.103.094.954.436,00 (dua triliun seratus tiga miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp55.984.027.463,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.159.078.981.899,00 (dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
b.Belanja Daerah yang semula sebesar Rp 2.243.439.962.640,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp52.865. 719.365,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan sebesar Rp2.190.574.243.275,0 (dua trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
c.Pembiayaan daerah yang berasal penerimaan pembiayaan yang semula sebesar Rp159.844.503.170,00 ( seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus em pat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), berkurang sebesar RplOS.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp50.994.756.342,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah Pembiayaan Netto yang semula sebesar Rp140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah), berkurang sebesar RplOS.849.746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga total jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp3 l.495.261.376 (tiga puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah.

Pasal 2

(1)Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp350.367.329.715,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah, bertambah sebesar Rp26.713.124.985,68 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah peru bahan sebesar Rp377 .080.454. 700,68 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus koma enam puluh delapan rupiah). Perubahan terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PADyang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp99.414.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta rupiah), bertambah sebesar Rp9.303.265.200,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp108.717.265.200,00 (seratus delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp29.831.343.713,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), bertambah sebesar Rp223.083.400.501,68 (dua ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh tiga juta empat ratus ribu lima ratus satu koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp252.914.744.214,68 (dua ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas koma enam puluh delapan rupiah);

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2.159.078.981.899,00 (dua trilyun seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 3

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula sebesar Rp l.752.727.624.721,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp29.270.902.477,32 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rpl.781.998.527.198,32 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua rupiah). Pendapatan transfer terdiri dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rpl.651.517.245.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), berkurang sebesar Rp41.965.333.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rpl.609.551.912.000,00 (satu trilyun enam ratus sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Pasal 5

(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar RpO (nol rupiah), bertambah sebesar Rp2.340.920.090,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp2.340.920.090,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah);
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp22 l.12 l.986.002,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua rupiah), berkurang sebesar Rp208.014.460.806,00 (dua ratus delapan miliar empat belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam rupiah), sehingga jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rpl3.107 .525.196,00 (tiga belas miliar seratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). 8
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang semula sebesar Rp 1.763.155.751.360,00 ( satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), berkurang sebesar Rp53.664.640.160,28 (lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam puluh koma dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp 1. 709 .491.111.199, 72 ( satu trilyun tujuh ratus sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah). Belanja operasi terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2.190.574.243.275,00 (dua trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar RplOl.210.379.721,00 (seratus satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp71.236.235.477,32 (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp172.446.615.198,32 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua rupiah); 9
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp903.085.128.466,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), berkurang sebesar RpSl.926.079.882,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp851.159.048.584,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp733.978.638.799,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rpl 1.343.359.317,68 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas koma enam puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp722.635.279.481,32 (tujuh ratus dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh dua rupiah);
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula sebesar Rpl 18.540.175.895,00 ( seratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rpl0.608.157.639,40 (sepuluh milyar enam ratus delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp129.148.333.534,40 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah);
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang semula sebear Rp7.551.808.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah), berkurang sebesar Rpl.003.358.600,00 (satu milyar tigajuta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehinggajumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp6.548.449.600,00 (enam milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); 10
(1)Belanja modal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf b yang semula sebesar Rp160.32 l.082.156,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp9.187.262.035,28 (sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima koma dua puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp169.508.344.191,28 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan rupiah); Belanja modal terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp57.845.736.473,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rpl2.905.778.723,48 (dua belas milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp70.751.515.196,48 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh enam koma empat puluh delapan rupiah);
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp44.882.189.566,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rpl0.461.091.673,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar RpSS.343.281.239,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Pasal 8

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang semula sebesar Rp306.663.129.124,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp2.088.341.240,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp304.574.787.884,00 (tiga ratus empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang semula sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah), berkurang sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 9

(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp48.515.844.445,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), berkurang sebesar RplS.883.251.939,20 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah peru bahan sebesar Rp32.632.592.505,80 (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima koma delapan puluh rupiah);
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar RpS.822.311.672,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rpl.671.643.578,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rpl0.493.955.250,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), bertambah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuhjuta rupiah). 12 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula sebesar Rpl40.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus em pat rupiah), berkurang sebesar Rp 108.849. 746.828,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiahl, sehingga pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp3 l .495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah); Pembiayan daerah terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

Belanja transfer terdiri atas:

a.belanja bagi hasil; dan
b.belanja bantuan keuangan.

(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rpl0.873.578.524,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rpl.252.611.760,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rpl2.126.190.284,00 (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp295.789.550.600,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), berkurang sebesar Rp3.340.953.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp292.448.597.600,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); 13 Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah defisit sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan surplus sebesar Rp3 l .495.26 l.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…