DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; SUMBER DANA; PENEMPATAN DANA; PENGELOLAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan. 3
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan rtugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6.Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 1 1 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dusingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 3

( 1 ) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 2) Jumlah dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak termasuk bunga. 4

BAB IV

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

( 1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri.

(2)Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
(2)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja APBD.

Pasal 7

( 1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan selain Pilkada.

Pasal 8

( 1) Untuk melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2023, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(4)Dalam hal pelaksanaan Pilkada Tahun 2023, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan pada rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan pada portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. ' 5
(2)Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambahjumlah Dana Cadangan.
(3)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Deposito;
2. b.Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. c.Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
4. d.Surat Utang Negara (SUN); dan
5. e.Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
(4)Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 10

Semua sumber pendapatan Dana Cadangan dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam Lampiran tersendiri dari APBD. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Agustus 2019 BUPATI PAMEKASAN, r- BADDRUT TAMAM Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, e, TOTOK HARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 1 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 127- 1 1 / 2 0 1 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…