DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Tata Kelola Bahan Pupuk Organik; Pengadaan Bahan Pupuk Organik; Persyaratan Pendaftaran; Tata Cara Pendaftaran; Kebutuhan Penggunaan Bahan Pupuk Organik; Peredaran Bahan Pupuk Organik; Sistem Informasi; Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Serta masyarakat; Pembinaan Kelompok Tani; Pengawasan dan Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKAn : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK.

BAB I

I{ETENTUAfi IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Tata kelola bahan pupuk organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya dan mengembangkan bahan pupuk organik, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, pengawasan, dan pengenaan sanksi.
5.Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 6. 7. 8. 4 Alat pembuat bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik adalah alat yang digunakan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani untuk memproduksi bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba pathogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Uji efektivitas bahan pupuk organik adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan pupuk organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, dan/atau peningkatan kesuburan tanah. Persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Pengadaan bahan pupuk organik adalah kegiatan penyediaan bahan pupuk organik yang berasal dari produksi dalam negeri. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pupuk organik di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
14.Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan bahan pupuk organik agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani dalam menentukan rencana kebutuhan bahan pupuk organik, pupuk organik dan anorganik dalam budidaya. Standar Mutu Bahan Pupuk Organik yang selanjutnya disingkat SMBPO adalah kandungan bahan pupuk organik yang diperkaya berbagai macam sumber hayati dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik.
18.Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 20. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi ralqyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan atau kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani yang berusaha di sektor pertanian. t2. 13. 9. 10. 11. 15. 16. 77. 19. 2t. 22. c. d. e. f. o b' h. 5

BAB II

ASAS DAIT TUJT'AN

Pasal 2

Tata kelola bahan pupuk organik dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan; keterpaduan; kemanfaatan; kehati-hatian; keadilan; keberdayaan; dan partisipatif.

Pasal 3

Tata kelola bahan pupuk organik bertujuan:

a.melindungi petani dan/atau konsumen untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan bahan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem;
b.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam;
c.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
d.mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

BAB III

PENGADAAIT

Pasal 4

(1)Pengadaan bahan pupuk organik hanya dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri.
(2)Pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang secara bertahap dan terencana, pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai menghasilkan bahan pupuk organik bermutu.
(3)Kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang melakukan produksi atau pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus terdaftar pada Dinas Lingkup Pertanian dan telah dikukuhkan oleh Bupati.
(4)Kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui RDKK harus mencantumkan kebutuhan bahan pupuk organik dalam setiap hektar.

Pasal 5

(1)Bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi SMBPO. (21 SMBPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik dan terjamin efektivitasnya. 6
(3)Bahan pupuk organik yang diproduksi harus berasal dari bahan pupuk organik yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal. (41 Ketentuan lebih lanjut tentang SMBPO dan persyaratan teknis minimal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bahan pupuk organik yang masuk dan keluar wilayah daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang dengan difasilitasi oleh Dinas terkait. BAB TV PERSYARA?AIT PEIDAT'TARAN

Pasal 7

(1)Bahan pupuk organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan wajib didaftarkan.
(2)Bahan pupuk organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/atau diakreditasi.
(3)Bahan pupuk organik harus dicantumkan dalam bentuk label.

Pasal 8

(1)Permohonan pendaftaran bahan pupuk organik hanya dilakukan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEIIDA.rTARAIT

Pasal 9

Permohonan pengujian bahan pupuk organik oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi tani dilakukan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Dinas yang berwenang setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi lebih lanjut sesuai dengan tata kerja. Apabila permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kepada Dinas yang berwenang melakukan pengujian mutu bahan pupuk organik yang akan didaftarkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, oleh Dinas yang berwenang diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertuhs.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)
(2)
(3)7

BAB VII

I(TBUTT'HAJT PEITGGUIYAAIY BAHAIV PUPUK ORGAITIK

Pasal 11

(1)Penggunaan bahan pupuk organik dilakukan oleh petani dalam budidaya tanaman dengan komposisi berdasar produktivitas lahan dan efisiensi biaya usaha tani guna mendorong terwujudnya pelestarian lingkungan hidup.
(2)Kebutuhan penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman direncanakan berdasarkan kebutuhan dalam RDKK.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…