DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI PASAL 1; PASAL 3; PASAL 4; PASAL 5; PASAL 6; PASAL 6A; PASAL 7; PASAL 14; PASAL 16; PASAL 17; PASAL 18; PASAL 18A; PASAL 18B; PASAL 19; PASAL 22A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi; : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4I Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661; Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 567e1; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OlT tentang pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OI7 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O55); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OI2 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6fia\ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62151; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OI4 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2OLT tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI3 Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI5 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan hiburan dan rekreasi memiliki kewenangan yang meliputi:

a.pengelolaan daya tarik wisata;
b.pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
c.pengelolaan destinasi wisata;
d.penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
e.pemasaran daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata; dan
f.pengawasan, pengendalian, dan penindakan usaha hiburan dan rekreasi.
1. 2.4 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan hiburan dan rekreasi wajib memiliki:

a.rekomendasipenyelenggaraan;
b.tanda daftar usaha pariwisata; dan/atau
c.izin keramaian.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Rekomendasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi yang bersifat insidentill baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
(2)Rekomendasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terpenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal sebagai berikut:

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf d dihapus, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki oleh setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang dipungut biaya.
(2)Jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gelanggang olah raga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.dihapus;
5. e.spa;
6. f.salon;
7. g.taman rekreasi;
8. h.karaoke keluarga; dan
9. i.jasaimpresariat/promotor.
(3)Terhadap jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
(3a)Penyediaan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
1. a.tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
2. b.tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
3. c.tersedia makanan dan minuman halal;
4. d.fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis;
5. e.pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat; dan
6. f.kebersihan sanitasi dan lingkungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Orang pribadi atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h. {2) Orang pribadi atau Badan Hukum dapat menyelenggarakan hiburan karaoke sepanjang merupakan bagian dari fasilitas tempat usaha dan tidak memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersendiri.
(3)Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
1. a.melanggar kesusilaan;
2. b.melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
3. c.menempatkan usaha karaoke dalam kamar atau bilik;
4. d.menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari;
5. e.menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB;
6. f.menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan; dan
7. g.menyediakan minuman beralkohol.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan insidentil baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya wajib memiliki Izin Keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan Pasal 14 huruf m diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban:

a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e.memberikan perlindungan asuransi pada hiburan seni dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
g.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusiiaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m.mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
n.menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
o.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan; dan
p.membayar pajak yang telah ditetapkan.
1. 8.Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang:

a.mengalihkan tanda daftar usaha pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
b.melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati;
c.menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
d.mempekerjakan tenaga kerja asing baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan ; f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke keluarga, usaha arena permainan manual lmekanikl elektronik, dan usaha rumah bilyar; menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan pedudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang; dan merusak fisik daya tarik wisata yang berupa perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
1. 9.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam:
1. a.penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; dan
2. b.pemberian informasi berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah.
  1. 10.Ketentuan BAB VII Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…