DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD; TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN; TERTIB FASILITAS UMUM; TERTIB LINGKUNGAN; TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU; TERTIB BANGUNAN; TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. 7. 5, 6. t2. 13. 8. 9. 10. 11. 3

BAB I

KTTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kabupaten Pamekasan. Satuan Polisi Pamong Praja
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Ratryat Daerah dalam menyelenggarakan menjadi kewenangan Daerah.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan iainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik' atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, dan tenteram lahir dan batin.

g.Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
1. 10.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 1 1. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas "tau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/ dibawah perairan.
2. 12.Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
3. 13.Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan, dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan dan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bupati dan Dewan Perwakilan urusan pemerintahan Yang

(1)
(2)4 TERTIB JALAN Jffii*"KuTAN JALAN

Pasal 3

setiap pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan. setiap orang yang akan menyeberang jalan, menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberanganf zebra "io"" yang telah disediakan. setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum, menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, d,anf atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan. Setiap kendaraan umum berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan tertib pengendalian lalu lintas, dilarang membeiikai uang kepada pengemis, pengamen iatanan, dan gelandangan.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, tralfic light, di dalam kendaraan umum, di tempat umum, dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
2. b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, terbakar, dan/atau bahan peledak dengan angkutan yang terbuka.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 7

(1)Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. (21 setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah di jalan, tempat umum, sungai, selokan, dan/atau di luar tempat sampah yang tersedia; dan
2. b.meludah di jalan.

Pasal 8

Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)(41 (s) bahan yang mudah menggunakan alat
(1)
(2)5 BAB TV TERTIB FASILITAS UMUM

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau, beserta kelengkapannya;
b.memanfaatkan rllang terbuka hijau, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c.berbuat asusila di tempat umum;
d.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau tempat umum lainnya;
e.memotong/menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
f.berjongkok, tidur, dan berdiri di atas bangku taman, serta membuang puntung rokok, sampah/sisa makanan pada bangku taman dan ruang terbuka hijau.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan ruang terbuka hijau. Pasal 1 1 Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, atau sempadan sungai.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

a.membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, selokan, terminal, pelabuhan, atau tempat lain yang keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
b.buang air besar dan kecil di jalan, ruang terbuka hijau, atau saluran air.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…