DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Ruang lingkup, Fasilitasi, Pelaksanaan, Tim terpadu, Kerja sama, Peran serta masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; a. BUPATI PAMEKASAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENPAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN2025 TENTANG FASILITASIPENCEGAHANDAN PEMBERANTASANPENYALAHGUNAAN DAN PEREDARANGELAP NARKOTIKADAN PREKURSOR NARKOTIKA BUPATIPAMEKASAN PROVINS! JAWA TIMUR

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 3. 4. sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pamekasan. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BAB! KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN GELAPNARKOTIKADANPREKURSORNARKOTIKA. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPAMEKASAN dan BUPATIPAMEKASAN

10.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembetukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 17); Menetapkan
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7.Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9.Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
10.Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan prekursor narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika.
13.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.
14.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
17.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
18.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
19.Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
21.Asrama adalah rumah/ tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
22.Rumah Kos/ Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
23.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
24.Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/ seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
25.Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
26.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
28.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. ( 1) Bupati melakukan fasilitasi P4GNPNdi daerah.

(2)Pelaksanaan fasilitasi P4GNPNdi Daerah dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(4)Pelaksanaan fasiltasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(5)Pelaksanaan fasilitasi P4GNPNdi Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PELAKSANAANFASILITASI

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pelaksanaan fasilitasi;
b.pencegahan;
c.antisipasi dini;
d.penanganan;
e.rehabilitasi;
f.partisipasi masyarakat;
g.kerjasama;
h.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
1. 1.pengawasan dan sanksi; J. pendanaan;dan
k.penghargaan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
2. b.mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
3. c.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
4. d.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPNdi daerah; dan
5. e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPNdi daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

(1)Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua Camat
2. b.Wakil Sekretaris Camat Ketua/ Pelaksana Harian

Pasal 7

Harian Anggota 1. Unsur PD

2.Unsur Kepolisian Resor Pamekasan
3.Unsur Kodim 0826 Pamekasan
4.Organisasi Kemasyarakatan

(4)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah P4GNPNdi daerah;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di daerah. ( 1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan.
(2)Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Ketua Bupati
2. b.Wakil Ketua I Sekretaris Daerah Wakil Ketua II Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sekretaris / Ketua Kepala Badan Kesatuan Pelaksana Bangsa dan Politik

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah.
(2)Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka fasilitasi P4GNPN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media daring; dan/ atau
4. d.media massa lainnya.
(2)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
1. a.seminar/ lokakarya/workshop I penyuluhan/ pelatihan/ diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam rangka Fasilitasi P4GNPNmeliputi:

a.sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
c.penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN. BABV PENCEGAHAN

Pasal 9

(1)Selain pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan program Desa/Kelurahan bersih narkoba.
(2)Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan program Desa/Kelurahan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

c.Anggota 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
1. 2.Kepala Desa/ Lurah
2. 3.Unsur Kepolisian Sektor di Kecamatan
3. 4.Unsur Koramil di Kecamatan

(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan. Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka fasilitasi P4GNPNdapat dilakukan melalui:
4. a.pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
5. b.pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/ atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya; dan
6. c.Fasilitasi deteksi dini berupa tes urin, pengawasan ASN, satuan pendidikan, BUMD, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/ penginapan, asrama, rumah kos / pemondokan, rumah susun dilaksanakan oleh Tim P4GNPN. BABVI ANTISIPASIDINI

Pasal 13

(1)Penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai P4GNPN.
(2)Dalam penyediaan data dan informasi mengenai P4GPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi dan/ atau PD serta pihak lain terkait.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…