DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN NI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; USAHA JASA KONSTRUKSI; PERSYARATAN USAHA JASA KONSTRUKSI; IUJK; TDUP; HAK DAN KEWAJIBAN; LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN; PENYELESAIAN SENGKETA; SANKSI ADMINISTRATIF; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

BAB I

KETEI{TUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat; c, kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.kebebasan;
k.pembangunan berkelanjutan; L keamanan dan keselamatan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa kontruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan kepastian peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi.
d.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
e.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa kontruksi. II DAN

BAB III

USAIIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Struktur usaha jasa konstruksi meliputi:

a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha.

Pasal 6

Jenis usaha jasa konstuksi meliputi:

a.usaha jasa konsultansi konstruksi;
b.usaha pekerjaan konstruksi; dan
c.usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

Sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi;

a.umum; dan
b.spesialis. Sifat usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
a.umum; dan
b.spesialis.

Pasal 8

(1)Klasifikasi usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam pasal
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa; c, rekayasa terpadu; dan
(1)
(2)konstruksi yang bersifat umum 7 ayat (1) huruf a antara lain:
1. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(2)Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat (r) hlruf b antara lain:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(3)Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurulf a antara lain:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil. (41 Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)-huruf b antara lain:
3. a.instaiasi;
4. b.konstruksi khusus;
5. c.konstruksi prapabrikasi;
6. d.penyelesaian bangunan; dan
7. e.penyewaan peralatan.
(5)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan siPil.

Pasal 9

(1)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliPuti:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (Ll huruf b meliPuti:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.
(3)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaal konstruksi yang bersifat umum jebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/atau
4. d.pembangunan kembali'
(4)Layanan ,r*.h. yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis se6agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b melipuii pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnYa.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi teiintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. a.rancang bangun; dan
2. b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan'

Pasal 10

Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum'

(1)Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
1. a.kecil;
2. b.menengah; dan
3. c.besar.
(2)Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
1. a.penjualan tahunan;
2. b.kemampuan keuangan;
3. c.ketersediaan tenaga keda konstruksi; dan
4. d.kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Peraturan Bupati.
(3)
(4)
(1)
(2)kualifikasi usaha (21 diatur dalam
(1)
(3)(21

BAB V

PERSYARATAIT USATIA JASA KO1VSTRUKSI

Pasal 12

Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki TDUP. Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK. TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat. BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah kantor pusat berdomisili.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…