DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PERANCANAAN; PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN; PENYELENGGARAAN PERBERDAYAAN; PENDATAAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l.;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a660l;
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I54, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sae0); 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52391; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57I91; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor l8/Permen-KP 12016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2Ol7 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2Ot6 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); t7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM. BAB T KETEITTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha pergaraman.
5.Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
6.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan lkan.
7.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).
8.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional -yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan liearifan lokal.
9.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan. 1 1. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. L2. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14.Penggarap Lahan Budi Daya adalah pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan lkan.
15.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan Ikan.
16.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, danf atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal unluk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
17.Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
18.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
19.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
20.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secira aktif melakukan Usaha Pergaraman.
21.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
23.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya -mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
24.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
25.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pas-aproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
26.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
27.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha perikanan yang diperdagangkan, disimpan, dan f atau dipertukarkan.
28.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang diperdagangkan, disimpan, dan f atau dipertukarkan. dapat dapat
29.setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum
31.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
32.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
33.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.

BAB II

ASAS, TUWAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
1. a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. d.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya lkan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
5. e.mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
6. f.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
7. g.melindungi dari risiko bencana alam, perrrbahan iklim, serta pencemaran; dan
8. h.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. (21 Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Nelayan Buruh, Pembudi Daya lkan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pendanaan dan pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

Pasal 5

(1)Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
(2)Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya lkan yang melakukan pengolahan dan pemasaran di wilayah Daerah.

BAB III

PERTITCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematik, terpadu, terarah, menyeluruh, transparatl, dan akuntabel. (2\ Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.potensi lahan dan air;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana;
6. f.daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu wilayah tertentu; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Pasal 7

(1)Strategi perlindungan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
2. b.kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
5. e.pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan para nelayan dan pelaku usaha; dan
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum. (21 Strategi pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
8. a.pendidikan dan pelatihan;
9. b.kemitraan usaha;
10. c.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
11. d.penguatan kelembagaan; dan I p0ndel[lpingen, e. f. o b'
(1)(21

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi: a, penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan;

b.kemudahan memperoleh sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman;
c.jaminan kepastian usaha;
d.jaminan resiko penangkapan pergaraman; ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin jaminan keamanan dan keselamatan; dan fasilitasi dan bantuan hukum. usaha perikanan;

Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan dan pemberd ayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baglan Kedua Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 10

Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi:

a.penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
b.pengelolaan tempat pelelangan ikan;
c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
d.alur sungai dan muara;
e.jaringan listrik dan air bersih; dan
f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. Prasarana pembudidayaan ikan meliputi:
a.lahan dan air guna keperluan usaha;
b.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
c.saluran pengairan;
d.jalan produksi;
e.jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
t.instalasi penanganan limbah; dan
g.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, pembekuan.

(3)Prasararaapengolahan dan pemasaran antara lain meliputi:
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil perikanan;
3. c.jalan distibusi; dan
4. d.instalasi penangan limbah usaha. dan/atau
(1)(21
(4)Prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi:
1. a.lahan;
2. b.saluran pengairan;
3. c.jalan produksi;
4. d.tempat penyimpanan garam; dan
5. e.kolam penampung air. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilihat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berkewajiban ikut serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 1 1 Dalam menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman dengan harga terjangkau.
(2)Sarana produksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya yang dibutuhkan Nelayan atau Petambak Garam;
2. b.alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
3. c.air bersih dan es;
4. d.induk, benih, dan pakan;
5. e.peralatan pasca panen;
6. f.pompa air;
7. g.alat angkut;
8. h.alat perata tanah;
9. i.alat ukur suhu dan kualitas air; dan
10. j.alat uji mutu produk perikanan dan pergaraman.
(3)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…