DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Susunan Perangkat Daerah BAB III Pembentukan UPT BAB IV Staf Ahli BAB V Kepegawaian BAB VI Ketentuan Peralihan BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 1t4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2}ts tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor t4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor l7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

K TENTUAI{ IIMUIU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bupati adalah Bupati Pamekasan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pamekasan,
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pamekasan. 9, Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 9. 10. Menetapkan 3. 4. 2

BAB II

SUSUNAIT PERANGKAT DAERAII

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah mempakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Prqia Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan untsEln pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 1 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
15. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
16. 19.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 2A. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan; 2L. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urustrn pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan terdiri dari:
a.Kecamatan Tlanakan dengan Tipe A;
b.Kecamatan Pademawu dengan Tipe A;
c.Kecamatan Galis dengan Tipe A;
d.Kecamatan Pamekasan dengan Tipe A;
e.Kecamatan Proppo dengan Tipe A;
f.Kecamatan Palengaan dengan Tipe A;
g.Kecamatan Pegantenan dengan Tipe A;
h.Kecamatan Larangan dengan Tipe A;
i.Kecamatan Pakong dengan Tipe A;
j.Kecamatan Waru dengan Tipe A;
k.Kecamatan Batumarmar dengan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Kadur dengan Tipe A; dan
m.Kecamatan Pasean dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 17, 18.

(1)(2t

BAB III

PEMBENTUI(AN UPT

Pasal 4

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darrl atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 5

(l) Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. (21 Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tl) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AIILI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (21 Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berjumlah paling banyak 3 {tiga) Staf Ahli. (41 Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.
(1)(2t
(1)(2',t Pejabat Aparatur Sipil dan diberhentikan perundang-undangan. BA3 V KEPBGAtrIAIAIY

Pasal 9

Negara pada Perangkat Daerah diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VI

KETENTUAN PERALIIIAI{

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksana€u1 urusan pemerintahan umum diundangkan. Pasal 1 1 Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri. Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai Bencana.

Pasal 12

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…