(1)Peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan paiing iambat 6 (enam) bulan.
Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang pengundangan Peraturan dalam Lembaran Daerah Pasal II mulai berlaku pada tanggal mengetahuinya, memerintahkan Daerah ini dengan penempatannya Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 5 Maret 2Ol9 Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 6 Maret 2OL9 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, 7 ANDIK oNo LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI9 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17.6I2OT9 PAMEKASAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2OT9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 5 TAIIUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAI{ DAERAII I. UMUM Kabupaten Pamekasan memiliki entitas kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan khas suku Madura ini menjelma dalam segala tatanan kehidupan masyarakat dan tatanan pemerintahan daerah yang bersumber dari nilai-nilai tradisional masyarakat. Budaya yang sangat kental dengan nilai religius, kepahlawanan, etika, estetika, spiritual, dan kesejarahan ini patutlah dilestarikan untuk para generasi bangsa di masa mendatang. Keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya di wilayah Pamekasan hakikatnya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, dan pembangunan daerah, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Sejatinya, upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OI3. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya pelestarian kebudayaan ini. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat akan kebudayaan daerah itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, masalah krusial lainnya adalah banyaknya benda cagar budaya yang diselundupkan dan dikomersialkan oleh beberapa pihak untuk keuntungan pribadi. Hal ini disebabkan benda cagar budaya dan kebudayaan lainnya belum terdata secara rinci dan sistematis. Oleh karenanya, perlu adanya upaya penguatan terhadap pelestarian kebudayaan daerah dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanannya. Beberapa hal yang menjadi intisari perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah antara lain:
a.Pendataan seluruh aset kebudayaan daerah, baik berupa benda maupun non benda yang menjadi objek dari pelestarian; dan
b.Memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1