DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PASAL 1A; PASAL 3; PASAL 23; PASAL 27A

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Menetapkan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1.Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA TUJUAN

Pasal 1A

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan;
b.memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan;
c.memfasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan yang berkembang di masyarakat; dan
d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudaYaan;
b.menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
c.memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal lka" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
d.melakukan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah;
e.melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa dalam menyelenggarakan pelestarian kebudayaan; dan
f.menginventarisasi objek kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
1. 3.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan pelestarian kebudayaan di daerah kepada Gubernur'
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA

Pasal 27A

(1)Peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan paiing iambat 6 (enam) bulan. Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang pengundangan Peraturan dalam Lembaran Daerah Pasal II mulai berlaku pada tanggal mengetahuinya, memerintahkan Daerah ini dengan penempatannya Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 5 Maret 2Ol9 Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 6 Maret 2OL9 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, 7 ANDIK oNo LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI9 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17.6I2OT9 PAMEKASAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2OT9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 5 TAIIUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAI{ DAERAII I. UMUM Kabupaten Pamekasan memiliki entitas kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan khas suku Madura ini menjelma dalam segala tatanan kehidupan masyarakat dan tatanan pemerintahan daerah yang bersumber dari nilai-nilai tradisional masyarakat. Budaya yang sangat kental dengan nilai religius, kepahlawanan, etika, estetika, spiritual, dan kesejarahan ini patutlah dilestarikan untuk para generasi bangsa di masa mendatang. Keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya di wilayah Pamekasan hakikatnya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, dan pembangunan daerah, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Sejatinya, upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OI3. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya pelestarian kebudayaan ini. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat akan kebudayaan daerah itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, masalah krusial lainnya adalah banyaknya benda cagar budaya yang diselundupkan dan dikomersialkan oleh beberapa pihak untuk keuntungan pribadi. Hal ini disebabkan benda cagar budaya dan kebudayaan lainnya belum terdata secara rinci dan sistematis. Oleh karenanya, perlu adanya upaya penguatan terhadap pelestarian kebudayaan daerah dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanannya. Beberapa hal yang menjadi intisari perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah antara lain:
1. a.Pendataan seluruh aset kebudayaan daerah, baik berupa benda maupun non benda yang menjadi objek dari pelestarian; dan
2. b.Memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1A

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 27A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…