DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; AAS, TUJUAN DAN SASARAN; HAK DAN TANGGUNG JAWAB; KROTERIA DAN DATA KEMISKINAN; TKPKD; PENGAWASAN, MONITORIN G DAN EVALUASI; PERAN SERTA MASYARAKAT; SISTEM INFORMASI; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kesahihan data.

20.Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
21.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
22.Rentan miskin adalah seseorang yang memiliki resiko tinggi terhadap dampak kondisi sosial ekonomi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.keterbukaan'
c.partisipasi;
d.akuntabilitas;
e.pemberdayaan;
f.keberlanjutan;
g.non diskriminasi;
h.keterpaduan;
i.profesionalisme;dan
j.bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
b.memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin; dan
e.menurunkan jumlah warga miskin.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meliputi:

a.penduduk miskin dan rentan miskin yang termasuk dalam basis data Pemerintah; dan
b.penduduk miskin dan rentan miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAtrIAB

Pasal 5

Setiap penduduk miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabat;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budaya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Penduduk miskin bertanggung jawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf. kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 7

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;
2. b.menJrusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.merealisasikan kebijakan mengenai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
(2)Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan ;
2. b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
3. c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.
(3)Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
2. b.pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
3. c.pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.
(4)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki.
(5)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha harus:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin. BAB TV KRITERH DAN DATA KEMISKINAN

Pasal 9

(1)Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada kriteria kemiskinan.
(2)Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. b.mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. c.tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
4. d.tidak mampu membeli pakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. e.mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. f.mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. g.kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. h.atap terbuat dari ijuk/rumba atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. i.mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. j.luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2 f orang; dan
11. k.mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindunglair sungei/eir hujan/ leinnya. (21 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
12. a.pemenuhan kebutuhan dasar;
13. b.bantuan pelayanan kesehatan;
14. c.bantuan pendidikan; dan/atau
15. d.penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 15

(1)Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha penduduk miskin dan keluarga miskin.
(2)Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
2. b.bantuan bimbingan pengelolaanf manajemen usaha;
3. c.fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama;
4. d.fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
5. e.penyediaan akses kesempatan kerja dan wirausaha; dan/atau
6. f.penyediaan akses modal usaha.

Pasal 16

(1)Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1)huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
(2)Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan penguatan usaha;
2. b.perluasan akses program pinjaman modal yang mudah dan lunak oleh lembaga keuangan / perbankan;
3. c.peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
4. d.peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan/atau
5. e.promosi dan pemasaran hasil usaha'

BAB VI

TKPKI)

Pasal 17

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Penanggulangan Kemiskinan, maka dibentuk TKPKD. (21 TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
(3)Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati dan Sekretaris TKPKD adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Susunan keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…