DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Penggunaan tenaga kerja asing, Hubungan industrial, Pelindungan tenaga kerja, Fasilitasi jaminan sosial tenaga kerja, Pelindungan pekerja migran indonesia asal pamekasan, Pemberdayaan dan pemulihan sosial ekonomi, Kelembagaan, Pembinaan dan pengawasan, Pendanaan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga kerja mempunyai peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan perlindungannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagkerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Indonesia Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENPAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN2025 TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN BUPATIPAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR Mengingat Menimbang 2

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroan daerah.
11.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, perlindungan, pembinaan, dan pengawasan.
13.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis oleh Dinas.
14.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
16.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18.Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
19.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan pemberi kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 5
20.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
21.Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
22.Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Pamekasan yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
23.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
24.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25.Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
26.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
27.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
28.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.
30.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 6
31.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pegusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
32.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama- sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
33.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha membahas masalah-masalah hubungan industrial seperti peraturan perusahaan, keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
34.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah.
35.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
36.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 37.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.usaha-usaha sosial dan lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 38.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7
2. 39.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
3. 40.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
4. 41.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
5. 42.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. 43.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
7. 44.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
8. 45.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
9. 46.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. 47.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
11. 48.Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
12. 49.Dewan Pengupahan Daerah adalah lembaga non- struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan Daerah. 8
13. 50.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan didasarkan atas kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
14. 51.Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan didasarkan atas kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
15. 52.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
16. 53.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. 54.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. 55.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. 56.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
20. 57.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
21. 58.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. 59.Masa Tunggu Iddah adalah keadaan tidak masuk kerja bagi pegawai ASN Perempuan yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. 60.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam pelaksanaan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9
24. 61.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
25. 62.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan:

a.kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah, baik terhadap tenaga kerja, Pekerja/Buruh/Calon PMI Daerah dan PMI Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
b.arah dan kebijakan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
b.menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan manusiawi atas dasar apapun terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan;
c.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
d.meningkatkan kualitas, kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya; dan
e.menjaga Hubungan Industrial yang harmonis.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.kebijakan, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan;
b.pelatihan kerja, pemagangan, dan produktivitas tenaga kerja;
c.penempatan tenaga kerja; 10
d.perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan TKA;
f.perlindungan dan penempatan PMI Daerah;
g.hubungan kerja;
h.perlindungan kerja;
i.dewan pengupahan daerah;
j.jaminan sosial;
k.fasilitas kesejahteraan;
l.fasilitas kerja;
m.hubungan industrial;
n.pembinaan dan pengawasan;
o.satgas disiplin ketenagakerjaan;
p.larangan;
q.sanksi; dan
r.penyidikan.

BAB III

KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan Daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, melindungi tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
(2)Pemerintah Daerah menyusun program dan strategi pembangunan ketenagakerjaan di daerah guna melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam menyusun program dan strategi pembangunan ketenagakerjaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
1. a.mendasarkan pada Perencanaan tenaga kerja makro; dan
2. b.memperhatikan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.

Pasal 6

(1)Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif pada skala Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada informasi Ketenagakerjaan.
(3)Hasil penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.persediaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuhan Tenaga Kerja;
3. c.neraca Tenaga Kerja; dan 11
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan.
(4)Rencana Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Perencanaan Tenaga Kerja Mikro diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya.
(2)Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUMD, perusahaan swasta dan lembaga swasta lainnya yang dikoordinasi oleh Dinas.
(3)Dinas berdasarkan penyusunan perencanaan tenaga mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun program dan strategi rencana tenaga kerja mikro yang paling sedikit memuat informasi tentang:
1. a.ketersediaan Pekerja/Buruh;
2. b.kebutuhan Pekerja/Buruh;
3. c.neraca Pekerja/Buruh; dan
4. d.program pengembangan Pekerja/Buruh.
(4)Rencana Tenaga Kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Ketersediaan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan kekuatan Pekerja/Buruh yang dirinci menurut jabatan, status Pekerja/Buruh, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan dan pengalaman kerja.
(6)Kebutuhan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun berdasarkan beban kerja yang dirinci menurut jabatan, status Pekerja/Buruh, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan, dan pengalaman kerja.
(7)Neraca Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan Pekerja/Buruh dengan kebutuhan Pekerja/Buruh baik jumlah maupun kualifikasi.
(8)Program pengembangan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat:
1. a.pola pembinaan karier;
2. b.program perekrutan, seleksi, penempatan serta pemensiunan Pekerja/Buruh;
3. c.pelatihan dan pengembangan Pekerja/Buruh;
4. d.perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan
5. e.produktivitas kerja. 12
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana Tenaga Kerja Mikro di Daerah.
(2)Kewenangan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan tenaga kerja mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(4)Tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Kewenangan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
(3)Pengelolaan informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
(4)Jenis informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.informasi Ketenagakerjaan umum;
2. b.informasi pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. c.informasi Penempatan Tenaga Kerja;
4. d.informasi pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
5. e.informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.
(5)Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati. 13

BAB IV

PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk:
1. a.melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. b.melakukan pembinaaan LPK swasta;
3. c.memberikan perizinan dan pendaftaran LPK;
4. d.memberikan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
5. e.melakukan pengukuran produktivitas di Daerah.
(2)Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3)Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.
(4)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(5)Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013