DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 01 Tahun 2014

Nomor: 01
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Tempat Kedudukan, Nama, Lambang dan Logo; 3.Tujuan dan Lapangan Usaha; 4.Modal; 5.Organ PDAM; 6.Direksi; 7.Dewan Pengawas; 8.Kepegawaian; 9.Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; 10.Asosiasi; 11.Tarif Air Minum; 12.Tahun Buku dan Pengelolaan Keuangan; 13.PembagianLaba/Jasa Produksi; 14.Pengelolaan Barang; 15.Kerjasama; 16.Pembinaan dan Pengawasan; 17.Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 18.Pembubaran; 19.Ketentuan Peralihan; 20.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 54
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Besih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 55
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang. 56
6.Organ adalah Pengurus PDAM yang terdiri dari Bupati selaku pemilik modal, Dewan pengawas dan Direksi.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
10.Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
11.Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh PDAM setelah dikurangi pajak dalam 1 (satu) tahun buku.
12.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
13.Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14.Air Minum adalah Air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai perundang- undangan yang berlaku.
15.Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang selanjutnya disebut RBAT PDAM adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
16.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
17.Kantor Cabang adalah Kantor cabang PDAM yang melakukan pelayanan untuk jumlah pelanggan di atas 2000 (dua ribu).
18.Unit Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disebut IKK adalah Unit PDAM yang melakukan pelayanan untuk jumlah pelanggan sampai dengan 2000 (dua ribu).

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, NAMA, LAMBANG DAN LOGO

Pasal 2

(1)PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Pandeglang.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kantor Cabang dan Unit IKK di Wilayah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kantor Cabang dan Unit IKK diatur dengan Peraturan Direksi. 57

Pasal 3

Nama, lambang dan logo PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

PDAM didirikan dengan tujuan :

a.Memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
b.Menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
c.Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

Pasal 5

Kegiatan Usaha PDAM meliputi :

a.Pelayanan Air Minum melalui perpipaan;
b.Pelayanan Air Minum non perpipaan; dan
c.Usaha lainnya yang sah.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar PDAM bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(3)Modal PDAM dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, bantuan pemerintah pusat, pinjaman dan bantuan pihak lain. 58

BAB V

ORGAN PDAM

Pasal 7

(1)PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 8

(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
(2)Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(5)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.Mempunyai Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).
3. c.Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; 59
4. d.Dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi;
6. f.Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
7. g.Bersedia bekerja penuh waktu;
8. h.Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
9. i.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur SKPD terkait dan 1 (satu) orang unsur Akademisi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 2 Tahun 1980