DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 02 Tahun 2014

Nomor: 02
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3.Sekretariat Daerah; 4.Sekretariat DPRD; 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.inspektorat; 7.Satpol PP; 8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 9.Dinas Daerah; 10.Lembaga Teknis Daerah; 11.Lembaga Lain; 12.Kecamatan dan Kelurahan; 13.Kelompok Jabatan Fungsional; 14.Staf Ahli; 15.Pengangkatan dan Pemberhentian; 16.Eselon Jabatan; 17.Pembiayaan; 18.Ketentuan Lain-Lain; 19.Ketentuan Peralihan; 20.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka otonomi yang dinamis dan bertanggungjawab
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah tentang Organisasi Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Lembaran Negara BUPATI PANDEGLANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, ahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan perangkat daerah; bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka otonomi yang dinamis dan bertanggungjawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu m Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat langkah penyelarasan dan penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya penguatan bilitas kinerja kelembagaan serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka otonomi yang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana , perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4010); 79

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 80
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284); 81
18.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
19.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor124 Tahun 2012;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang. 82
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalahsatuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadudan Penanaman Modal, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan serta Kelurahan.
5.Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala SKPD.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang.
10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pandeglang.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
13.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
14.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.
15.Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut SAT POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
16.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.
17.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang.
18.Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung adalah Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
19.Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan KEK yang mempunyai tugas membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
20.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
21.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
22.Unit Pelaksana Teknis yang untuk selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan atau Badan. 83
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. d.Inspektorat;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
7. g.Dinas Daerah;
8. h.Lembaga Teknis Daerah;
9. i.Lembaga Lain;
10. j.Kecamatan;
11. k.Kelurahan.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
4. d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. e.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. f.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
7. g.Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan;
8. h.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
9. i.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
10. j.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
11. k.Dinas Pendapatan Daerah;
12. l.Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. m.Dinas Pertanian dan Peternakan;
14. n.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
15. o.Dinas Pertambangan dan Energi;
(3)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. c.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah; 84
5. e.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. f.Kantor Lingkungan Hidup;
7. g.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. h.Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
9. i.Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang;
10. j.Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Asnawi Labuan.
(4)Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu: - Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(5)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
1. a.Kecamatan Sumur;
2. b.Kecamatan Cimanggu;
3. c.Kecamatan Cibaliung;
4. d.Kecamatan Cikeusik;
5. e.Kecamatan Cigeulis;
6. f.Kecamatan Panimbang;
7. g.Kecamatan Munjul;
8. h.Kecamatan Angsana;
9. i.Kecamatan Picung;
10. j.Kecamatan Bojong;
11. k.Kecamatan Saketi;
12. l.Kecamatan Cisata;
13. m.Kecamatan Pagelaran;
14. n.Kecamatan Patia;
15. o.Kecamatan Labuan;
16. p.Kecamatan Jiput;
17. q.Kecamatan Cikedal;
18. r.Kecamatan Menes;
19. s.Kecamatan Mandalawangi;
20. t.Kecamatan Cimanuk;
21. u.Kecamatan Cipeucang;
22. v.Kecamatan Banjar;
23. w.Kecamatan Kaduhejo;
24. x.Kecamatan Pandeglang;
25. y.Kecamatan Cadasari;
26. z.Kecamatan Karangtanjung; aa. Kecamatan Cibitung; bb. Kecamatan Carita; cc. Kecamatan Sukaresmi; dd. Kecamatan Mekarjaya; ee. Kecamatan Sindangresmi; ff. Kecamatan Pulosari; gg. Kecamatan Koroncong; hh. Kecamatan Majasari; ii. Kecamatan Sobang. 85
(6)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
1. a.Kelurahan Pandeglang;
2. b.Kelurahan Kabayan;
3. c.Kelurahan Sukaratu;
4. d.Kelurahan Karaton;
5. e.Kelurahan Saruni;
6. f.Kelurahan Babakan Kalanganyar;
7. g.Kelurahan Kadomas;
8. h.Kelurahan Pagerbatu;
9. i.Kelurahan Cilaja;
10. j.Kelurahan Kadumerak;
11. k.Kelurahan Cigadung;
12. l.Kelurahan Juhut;
13. m.Kelurahan Pagadungan.
(7)Bagan Struktur Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

(1)Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD.
(2)Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 86

Pasal 5

Penjabaran tugas dan fungsi Setda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Setda terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari : a) Subbagian Umum Pemerintahan; b) Subbagian Penataan Daerah, Tugas Pembantuan dan Pertanahan; c) Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah.
  2. 2.Bagian Hukum terdiri dari : a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum; c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan; b) Subbagian Keagamaan; c) Subbagian Kesejahteraan Sosial.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
  1. 1.Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan terdiri dari : a) Subbagian Pelayanan Administrasi Barang dan Jasa; b) Subbagian PengendalianPembangunan; c) Subbagian Evaluasi Pembangunan.
  2. 2.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dari : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; c) Subbagian Pendataan dan Dokumentasi.
  3. 3.Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari : a) Subbagian Ekonomi dan Usaha Daerah; b) Subbagian Pengembangan Potensi dan Produksi; c) Subbagian Sumber Daya Alam.
4. d.Asisten Administrasi Umum membawahkan :
  1. 1.Bagian Umum terdiri dari : a) Subbagian Keuangan; b) Subbagian Perlengkapan; c) Subbagian Kepegawaian.
  2. 2.Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; c) Subbagian Protokol. 87
  3. 3.Bagian Organisasi terdiri dari : a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; c) Subbagian Analisa Jabatan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
6. f.Staf Ahli.
(2)Bagan struktur organisasi Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksud dalamPasal 8, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 88

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1. a.Sekretaris Dewan.
2. b.Bagian Persidangan terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Rapat dan Risalah;
  2. 2.Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum;
  3. 3.Subbagian Dokumentasi.
3. c.Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Rumah Tangga;
  2. 2.Subbagian Humas dan Protokol;
  3. 3.Subbagian TU Pimpinan.
4. d.Bagian Umum terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…