DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penataan Desa; 3. Kewenangan Desa; 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa'; 5. Peraturan Desa; 6. Keuangan Desa Dan Aset Desa; 7. Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; 8. Kerja Sam Desa; 9. Pembinaan Dan Pengawasan; 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; 11. Pembinaan Dan Pengawasan 12. Ketentuan peralihan; 13. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Page 2 of 61
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
6.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Page 3 of 61
7.Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kampung adalah bagian dari wilayah Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Page 4 of 61
20.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
22.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tingkat desa.
24.Pihak Ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
25.Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
26.Gotong Royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang ber sifat sukarela antar warga desa secara insindentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer malalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
33.Badan Usaha Milik Desayang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Page 5 of 61

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
5. e.Meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembentukan;
2. b.Penghapusan;
3. c.Penggabungan;
4. d.Perubahan status; dan
5. e.Penetapan Desa.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memprakarsai pembentukan desa.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.
(3)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(4)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

a.Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Deaa baru. Page 6 of 61

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib melakaukan sosialisasai rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf aharus memenuhi syarat :
1. a.Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.Jumlah penduduk minimal 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermayarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. e.Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
8. h.Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjanngan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
(4)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui Desa persiapan.
(5)Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(6)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(7)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 6

(1)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan. Page 7 of 61
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak- tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Pasal 8

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Gubernur.
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
(3)Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.
(5)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; Page 8 of 61
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

(1)Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desapersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
1. a.Kepala Desa induk; dan
2. b.Bupati melalui Camat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(5)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
(6)Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
1. a.Nama Desa ;
2. b.Luas Wilayah ;
3. c.Jumlah Penduduk ;
4. d.Batas Wilayah ;
5. e.Jumlah dan Nama-nama Dusun atau Kepangiwaan atau Kemandoran; dan
6. f.Peta Wilayah Desa Baru yang dibentuk Desa Induk yang bersangkutan.
(7)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
(8)Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(9)Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan tersebut dalam waktu 20 (dua puluh hari) setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

(1)Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Page 9 of 61

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…