DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 07 Tahun 2014

Nomor: 07
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

regulasi_utama

Ringkasan

Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 1.902.563.647.122,38
b.Belanja Daerah sejumlah Rp. 2.098.513.940.776,01 (+) Surplus/(Defisit) Rp. (195.950.293.653,63)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 195.950.293.653,63
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 195.950.293.653,63 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 129.948.134.640,38
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.302.180.459.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 470.435.053.482,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil pajak daerah sejumlah Rp. 22.100.139.910,00
2. b.Hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 46.493.290.140,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.774.611.966,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 52.580.092.624,38
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi hasil pajak/bagi hasilbukan pajak sejumlahRp. 72.565.401.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.107.070.138.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 122.544.920.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak provinsi sejumlah Rp. 91.449.369.000,00
2. b.Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 378.985.684.482,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.368.047.375.394,01
2. b.Belanja langsung sejumlah Rp. 730.466.565.382,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.158.062.208.737,01
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp. 12.231.999.350,00
3. c.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 10.991.911.900,00
4. d.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 4.682.381.939,00
5. e.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 125.608.898.986,00
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
7. g.Dana Desa Rp. 51.469.974.482,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.307.601.100,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 364.040.013.349,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 365.118.950.933,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari
1. a.Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 195.950.293.653,63
2. b.Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 195.950.293.653,63

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
6. f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain
11. k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Angaran Ini
12. l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI PANDEGLANG, Cap / ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap / ttd AAH WAHID MAULANY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 1.902.563.647.122,38
b.Belanja Daerah sejumlah Rp. 2.098.513.940.776,01 (+) Surplus/(Defisit) Rp. (195.950.293.653,63)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 195.950.293.653,63
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 195.950.293.653,63 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 129.948.134.640,38
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.302.180.459.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 470.435.053.482,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil pajak daerah sejumlah Rp. 22.100.139.910,00
2. b.Hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 46.493.290.140,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.774.611.966,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 52.580.092.624,38
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi hasil pajak/bagi hasilbukan pajak sejumlahRp. 72.565.401.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.107.070.138.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 122.544.920.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak provinsi sejumlah Rp. 91.449.369.000,00
2. b.Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 378.985.684.482,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.368.047.375.394,01
2. b.Belanja langsung sejumlah Rp. 730.466.565.382,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.158.062.208.737,01
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp. 12.231.999.350,00
3. c.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 10.991.911.900,00
4. d.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 4.682.381.939,00
5. e.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 125.608.898.986,00
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
7. g.Dana Desa Rp. 51.469.974.482,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.307.601.100,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 364.040.013.349,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 365.118.950.933,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari
1. a.Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 195.950.293.653,63
2. b.Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 195.950.293.653,63

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
6. f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain
11. k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Angaran Ini
12. l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.