DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 08 Tahun 2015

Nomor: 08
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. ruang Lingkup; 3. Kriteria Pemberdayaan; 4. Pembiayaan Dan Permodalan; 5. Pendidikan,Pelatihan,Dan Penyuluhan Dibidang Perikanan; 6. Penumbuh Kembangkan Kelompok Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil; 7. Pelaksanaan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Oleh Pembudidaya Ikan Kecil; 8. Kemitraan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Larangan; 11. Ketentuan Sanksi; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil serta pengelolaannya berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan guna meningkatkan derajat hidup dan kehidupannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DANPEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upayauntuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
5.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
6.Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, danpenelitian/eksplorasi perikanan.
11.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
12.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi olehkeinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13.Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pasal 2

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan,keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian danpembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil bertujuan :

a.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yangproduktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya- ikan Kecil;
d.menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan danlingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
e.meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-IkanKecil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil meliputi:

a.kriteria pemberdayaan;
b.pembiayaan dan permodalan;
c.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
d.penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
e.pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil;
f.kemitraan; dan
g.peran Serta Masyarakat.

BAB III

KRITERIA PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Kriteria pemberdayaan Nelayan kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.mata pencahariannya hanya menangkap, mengolah dan memasarkan ikan;
b.menggunakan alat-alat penangkapikan sederhana; dan
c.termasuk dalam buruh nelayan, nelayan tradisional dan rumah tangga nelayan kecil.

Pasal 6

Kriteria pemberdayaan Pembudidaya-Ikan Kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.menggunakan teknologi sederhana; dan
b.melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).w 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan b) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare). 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.Pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
2. b.Penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bungakredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
3. c.Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
(3)Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui PD BPR atau PD PK Kabupaten Pandeglang dan/atau bank lain yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
(5)Pemberian dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Pemerintah Daerah dan/atau langsung diberikan oleh badan usaha.

Pasal 8

Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

Pasal 9

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

a.cara yang mudah;
b.bunga pinjaman yang rendah; dan
c.mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. wwumonline.com

Pasal 10

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…