DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 09 Tahun 2015

Nomor: 09
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

regulasi_utama

Ringkasan

Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 2.352.809.015.733,38
b.Belanja Daerah sejumlah Rp. 2.622.362.768.507,93 (+) Surplus/(Defisit) Rp. (269.553.752.774,55)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 269.553.752.774,55
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 269.553.752.774,55 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 160.717.994.430,38
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.894.116.038.880,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 297.974.982.423,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil pajak daerah sejumlah Rp. 28.735.834.910,00
2. b.Hasil retribusi daerah sejumlah Rp. 68.666.802.790,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.575.207.079,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 54.740.149.651,38
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 65.873.379.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.184.990.939.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 643.251.720.880,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 92.418.510.423,00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 205.556.472.000,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.642.549.329.278,73
2. b.Belanja langsung sejumlah Rp. 979.813.439.229,20
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.277.429.666.622,73
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp. 13.689.150.000,00
3. c.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.047.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 9.740.263.770,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 331.643.248.886,00
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 97.425.923.240,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 372.572.817.773,20
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 509.814.698.216,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari
1. a.Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 269.553.752.774,55
2. b.Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 269.553.752.774,55

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan APBD
b.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Angaran Ini
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 29 Desember 2015 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 29 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd AAH WAHID MAULANY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : ( 10 /2015)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…