DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan UPT; 4. Staf Ahli; 5. Kepegawaian; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pandeglang.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang untuk selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Unit Pelaksana Teknis Badan yang untuk selanjutnya disingkat UPT badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Inspektorat Tipe A; 3
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang , terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
  3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial;
  4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A , menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A , menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe B , menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  10. 10.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B , menyelenggarakan urusan Perindustrian, perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  11. 11.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata;
  12. 12.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
  13. 13.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B , menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
  15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  16. 16.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B , menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan;
  17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
  18. 18.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A , menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan;
  19. 19.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan;
  20. 20.Dinas Perikanan Tipe B , menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan;
  21. 21.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4
  22. 22.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
5. e.Badan Daerah terdiri atas :
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
  4. 4.Badan Pelayanan Pajak Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal pajak daerah.
6. f.Kecamatan , terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Sumur dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Cimanggu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Cibaliung dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Cikeusik dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cigeulis dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Panimbang dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Munjul dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Angsana dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Picung dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Saketi dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Cisata dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Pagelaran dengan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Patia dengan Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Labuan dengan Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Jiput dengan Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Cikedal dengan Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Menes dengan Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Mandalawangi dengan Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Cimanuk dengan Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Cipeucang dengan Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Banjar dengan Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Kaduhejo dengan Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Pandeglang dengan Tipe A;
  25. 25.Kecamatan Cadasari dengan Tipe A;
  26. 26.Kecamatan Karangtanjung dengan Tipe A;
  27. 27.Kecamatan Cibitung dengan Tipe A;
  28. 28.Kecamatan Carita dengan Tipe A;
  29. 29.Kecamatan Sukaresmi dengan Tipe A;
  30. 30.Kecamatan Mekarjaya dengan Tipe A;
  31. 31.Kecamatan Sindangresmi dengan Tipe A;
  32. 32.Kecamatan Pulosari dengan Tipe A;
  33. 33.Kecamatan Koroncong dengan Tipe A;
  34. 34.Kecamatan Majasari dengan Tipe A; dan
  35. 35.Kecamatan Sobang dengan Tipe A. 5
(2)Bagan struktur Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 6

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli, terdiri atas :

a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b.Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; dan
c.Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk penyelenggaraan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…