DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah sejumlah Rp2.338.321.204.403,39
b.Belanja Daerah sejumlah Rp2.596.858.857.010,39 (-) Surplus/(Defisit) (Rp 258.537.652.607,00)
c.Pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp282.094.652.607,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 23.557.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp258.537.652.607,00 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah sejumlah Rp194.122.364.780,39
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp1.785.958.213.577,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp358.240.626.046,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil pajak daerah sejumlah Rp34.767.388.430,00
2. b.Hasil retribusi daerah sejumlah Rp20.161.702.274,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp9.509.295.803,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp129.683.978.273,39
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp85.256.109.293,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp1.249.358.782.284,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp451.343.322.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp96.093.078.046,00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp262.147.548.000,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung sejumlah Rp1.566.351.098.052,12
2. b.Belanja langsung sejumlah Rp1.030.507.758.958,27
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp1.121.396.324.738,02
2. b.Belanja hibah sejumlah Rp27.969.482.000,00
3. c.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp9.883.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp5.492.909.070,40
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp396.609.382.243,70
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp5.000.000.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp107.973.751.640,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp392.326.148.459,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp530.207.858.859,27

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari
1. a.Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp282.094.652.607,00
2. b.Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp23.557.000.000,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp282.094.652.607,00
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp23.557.000.000,00

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain
11. k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Angaran Ini
12. l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI PANDEGLANG, CAP / TTD IRNA NARULITA Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 3 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, CAP / TTD FERY HASANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (11,84/2016)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…