DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini Mengatur Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2022 memuat laporan keuangan yang meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan keuangan juga memuat:
1. a.laporan kinerja;
2. b.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. c.ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp2.519.170.771.006,76
b.belanja dan transfer Rp2.489.161.384.725,00 surplus/(defisit) Rp30.009.386.281,76
c.pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp67.671.456.298,74
2. 2.Pengeluaran Rp0,00000000000000 Pembiayaan Netto Rp67.671.456.298,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp134.481.034.840,24 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp2.653.651.805.847,00
2. 2.Realisasi Rp2.519.170.771.006,76 Selisih lebih/(kurang) Rp134.481.034.840,24
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp232.161.877.420,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp2.721.323.262.145,00
2. 2.Realisasi Rp2.489.161.384.725,00 Selisih lebih/kurang Rp232.161.877.420,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(97.680.842.579,76) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp(67.671.456.298,00)
2. 2.Realisasi Rp30.009.386.281,76 Selisih lebih/kurang Rp(97.680.842.579,76)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,74 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp67.671.456.298,00
2. 2.Realisasi Rp67.671.456.298,74 Selisih lebih/kurang Rp0,74
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00
2. 2.Realisasi Rp0,00 Selisih lebih/kurang Rp0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(0,74) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp67.671.456.298,00
2. 2.Realisasi Rp67.671.456.298,74 Selisih lebih/kurang Rp(0,74)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp67.671.456.298,74
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp67.671.456.298,74
c.subtotal (a-b) Rp0,00`
d.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp97.680.842.580,50
e.subtotal (c + d) Rp97.680.842.580,50
f.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00
g.lain-lain Rp0,00
h.saldo anggaran lebih akhir Rp97.680.842.580,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp3.411.813.437.033,76
b.jumlah kewajiban Rp98.519.989.098,59
c.jumlah ekuitas dana Rp3.313.293.447.935,17

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan Rp2.754.851.386.798,86
b.jumlah beban Rp2.570.162.940.179,46
c.jumlah surplus/defisit dari operasi Rp184.688.446.619,40
d.jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp364.465.714,00
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp190.948.390.850,81
f.pos luar biasa Rp(0,00)
g.surplus/defisit lapran oprasional Rp190.948.390.850,81

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022 Rp68.016.687.503,70
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp376.266.410.462,76
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp(346.257.024.181,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp(95.326.537,17)
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022 Rp97.930.747.248,29

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp3.251.759.066.731,32
b.surplus/defisit laporan oprasional Rp190.948.390.850,81
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp(129.414.009.646,96)
d.ekuitas akhir Rp3.313.293.447.935,17

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatn, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompk, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3.Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
4.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.Lampiran V : Neraca
6.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
7.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
8.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
9.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
10.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
11.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
12.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
14.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
15.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
16.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
17.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
18.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
19.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
20.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a.laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
c.ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…