DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Dan BUPATIPANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.629.518.002.367,00 (dua trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp91.805.259.778,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.721.323.262.145,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.612.061.084.846
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp41.590.721.001 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.653.651.805.847
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.629.518.002.367 Rp9 l .805.259. 778 Rp2. 721.323.262.145
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula b) Bertambab/(berkurang) Rpl 7.456.917.521 Rp50.214.538. 777 Jumlah penerimaan pembiayaan setelab perubaban Rp67.671.456.298
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula b) Bertambab/(berkurang) Rp Rp Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp Jumlab pembiayaan neto setelah perubaban Rp67.671.456.298 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelab perubaban Rp

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambab/ (berkurang) Rp308.547. 772.406 Rp78.310.972 Jumlab pendapatan asli daerab setelab perubahan Rp308.626.083.378
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambab/(berkurang) Rp2.252.261.138.051 Rp41.512.410.029 Jumlah pendapatan transfer setelab perubaban Rp2.293. 773.548.080
c.Lain-lain Pendapatan Daerab yang sab
1. 1.Semula
2. 2.Bertambab/(berkurang) Rp51.252.174.389 Rp Jumlah lain-lain pendapatan daerab yang sab setelab perubaban Rp51.252.174.389 Rp79.518.138.142 Rp2. Bertambah/(berkurang)

Pasal 3

( 1) Pendapatan asli daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pajak Daerah;
1. 1.Semula Jumlab pajak daerab setelab perubahan Rp79.518.138.142
b.Retribusi Daerah;
1. 1.Semula Rp20.128.203,838
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rpl .422.189.400 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp21.550.393.238
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
1. 1.Semula Rp14.043.187.921
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp817.344.706 Jumlah hasi1 pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rpl4.860.532.627
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rpl 94.858.242.506 Rp(2.161.223.135) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rpl 92.697.019.371

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1.Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp2.l 19.029.451.000 Rp7.128.790.565 Jurnlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.126.158.24 l .565
2. b.Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp133.231.687.051 Rp34.383.619.464 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp167.615.306.515
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula Rp51.252.174.389
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah hibah setelah perubahan RpSl.252.174.389
2. b.Dana Darurat
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan setelah perubah an Rp dengan Rp ketentuan peraturan

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

a.Belanja Operasional;
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rpl .886.740.808.684 Rp30.153.370.615 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rpl.916.894.179.299
b.Belanja Modal;
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga;
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp315.972.546.483 Rp57.297.941.598 Rp373.270.488.081 Rp5.775.000.000 Rpl.800.000.000 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp7.575.000.000
d.Belanja Transfer;
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp42 I .029.647.200 Rp2.553.947.565 Rp423.583.594. 765 Rpl.287.839.861.218 Rp(4.902.415.815)2. Bertambah/(berkurang)

Pasal 5

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rpl.282.937.445.403
2. b.Belanja Barang dan Jasa I. Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp530.030.060.716 Rp32.973.099.793 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp563.003.160.509
3. c.Belanja Sunga
  1. 1.Semula Rpl80.000.000
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rpl80.000.000
4. d.Belanja Subsidi
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp546.000.000 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp546.000.000
5. e.Belanja Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
6. f.Belanja Bantuan Sosial I. Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp48.615. 764.000 Rpl. I 92.215.970 Rp49.807.979.970 Rp20.075.122. 750 Rp344.470.667 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp20.4 19.593.417
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Tanah I. Semula
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp124.000.000 Rp194.000.000 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp318.000.000
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin I. Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp37.372.989.388 Rp8.455.668.157 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp45.828.657.545
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung I. Semula Rp53.691.507.812
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp3.875.839.084 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp57.567.346.896
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp214.785.099.627 Rp23.184.976.543 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp237.970.076. l 70
5. e.Belanja Modal Aset tetap lainnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp9.498.949.656 Rp(25 l .609 .380) Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp9.247.340.276
6. f.Belanja Modal Aset lainnya;
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp500.000. 000 Rp2! .839.067.194 Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp22.339.067.194
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari Belanja Tidak Terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp5.775.000.000
2. b.Bertarnbah/(berkurang) Rpl.800.000.000 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp7.575.000.000
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp9.979.643.000 Rp189.813.765 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rpl0.169.456.765
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp41 l.050.004.200 Rp2.364.133.800 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp413.414.138.000

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula
2. 2.Bertarnbah/(berkurang) Rpl 7.456.917.521 Rp50.214.538.777 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp67 .671.456.298
b.Pengeluaran Pembiayaan.
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp Rp Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp

Pasal 7

(I) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
1. 1.Semula Rpl7.456.917.521
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran perubahan
b.Pencairan Dana Cadangan
1. 1.Semula
2. 2.Bertarnbah/(berkurang) Rp50.214.538.777 tahun sebelumnya Rp67.671.456.298 Rp Rp setelah Jumlah pencairan dana cadangan setelah peru bah an Rp
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp Rp perubahan dipisahkan setelahdaerah yang Rp • • prjaman • penenmaanJumlah Rp Rp daerah setelah Rp
e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah I. Semula Rp- Jumlah hasil penjualan kekayaan perubahan
d.Penerimaan Pinjaman Daerah I. Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang)
2. 2.Bertambah/(berkurang) J umlah penerimaan kembali pemberian perubahan Rp- • • pmjaman Rp- daerah setelah
f.Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp Rp Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-

(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan I. Semula Rp
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp PerubahanmodalpenyertaanJumlah Rp Rp- daerah setelah Rp
2. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
3. b.Penyertaan Modal Daerah I. Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Perubahan Rp Rp pokok utang yang jatuh tempo setelah Rp • • pmnjamanpemberianJumlah
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp Rp daerah setelah Rp
4. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan I. Semula Rp I. Semula
  1. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah pembayaran cicilan perubahan
5. d.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.LampiranIV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X 1 1 . Lampiran XI Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalarn peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRAJ.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah masyarakat. akan menimbulkan Daerab dan/ atau Pasal 1 1 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. N NARULITA Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 2° 0tober 2022 BUPATI PANDEGLNG, ( A F 8 +vg 4 » . ' ' , . $ ,.. Diundangk pa i Pandeglang DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, sEro ) TA FIK HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (3,45/2022)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…