DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

terdapat dalam pasal 4, pasal 4a, pasal 4b, pasal 6, pasal 10, pasal 13, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, pasal 24

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern harus lebih proporsional dan lebih melindungi pasar tradisional serta masyarakat usaha kecil dan menengah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M- DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pandeglang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 3 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pendirian Waralaba berbentuk toko modern dilarang didirikan :

a.Di perempatan/di persimpangan jalan; dan
b.Di kawasan pasar tradisional/pasar rakyat. 4
1. 3.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A, dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)Dalam rangka memenuhi azas keadilan dan pemerataan, pembangunan waralaba dalam bentuk toko modern di setiap Kecamatan maksimal 4 (empat) buah kecuali di Ibu Kota Kabupaten dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
(2)Pembangunan waralaba dalam bentuk toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bagi Kecamatan yang memiliki tingkat perekonomian layak dan membutuhkan waralaba dalam bentuk toko modern serta hanya di ruas jalan dengan klasifikasi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Pasal 4B

(1)Setiap Pendirian Waralaba harus memiliki ijin.
(2)Apabila terdapat pelanggaran dalam proses perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah Melalui SKPD yang bertugas melakukan Penegakan Perda, harus melakukan tindakan yang tegas dan konkrit.

4.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pandeglang, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib:
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang;
2. b.Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya minimal 3000 (tiga ribu) meter;
3. c.Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
4. d.Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pihak lain. 5

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pendirian Toko Modern wajib:
1. a.Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang;
2. b.Memperhatikan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan
4. d.Menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Pengaturan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
1. a.Jarak antara Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Perkulakan dengan Pasar Tradisional minimal 3000 (tigaribu) meter; dan
2. b.Jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional minimal 500 (lima ratus) meter.
(3)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern dengan pihak lain.

6.Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
(2)Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur syarat-syarat perdagangan, maka persyaratan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerahnya. 6

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perorangan atau badan usaha wajib memiliki:
1. a.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan.
2. b.Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
(2)IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
(3)Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

8.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Untuk melakukan usaha Waralaba, perorangan atau badan usaha wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
(2)Jenis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
2. b.STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
3. c.STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
4. d.STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
5. e.STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
(3)STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati. 7

9.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau perangkat daerah terkait lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
1. a.Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Rakyat;
2. b.Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.Melakukan pendataan dan klarifikasi terhadap keberadaan waralaba yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  1. 10.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 4B, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
(2)Waralaba yang melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, ijin perpanjangan operasionalnya tidak dikeluarkan.

11.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022