DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Bab III Jenis Usaha Bab IV Bentuk Insentif dan Kemudahan Bab V Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
12.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
13.Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14.Koperasi adalah Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
15.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sektor:
1. a.ekonomi kreatif;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.pangan;
5. e.industri;
6. f.infrastruktur; dan
7. g.pariwisata.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Daerah
3. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.pemberian akses modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
5. e.pemberian peralatan kerja kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
6. f.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi; dan
7. g.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan keuangan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.
(2)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
(3)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.bidang usaha atau kegiatan investasi;
4. d.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; dan
5. e.jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan investasi.
(3)Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif tidak melaksanakan kegiatan sesuai kriteria dan jenis usaha, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dibatalkan.
(4)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada:
1. a.rencana umum penanaman modal; atau
2. b.hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 30 Agustus 2024 BUPATI PANDEGLANG, CAP / TTD IRNA NARULITA Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, CAP / TTD ALI FAHMI SUMANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: 6,28/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, M.MURYANTO,SH Nip. 19661005 200212 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI I. UMUM Kegiatan Penanaman Modal di Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di Daerah, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Investasi/Penanaman Modal. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini adalah untuk:

a.meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
g.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
i.menarik minat investor untuk melakukan Investasi. Disamping untuk mendorong tumbuhnya Investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Huruf c Yang dimaksud dengan menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah penanam modal yang menggunakan faktor produksi seperti atas tanah, tenaga kerja, dan modal dari wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Yang dimaksud dengan “prioritas kebijakan daerah” adalah sektor-sektor, aktivitas, lokasi, yang menjadi unggulan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan dokumen perencanaan lainnya. Huruf n Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) yang dimaksud huruf a sampai dengan huruf g adalah sektor-sektor dan atau aktivitas yang menjadi isu strategis global, nasional, regional, lokal, yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pembangunan di Indonesia khususnya di Daerah. Huruf a sektor ekonomi kreatif, diprioritaskan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan mendukung ekspor. Huruf b sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan sumberdaya manusia. Huruf c Cukup jelas Huruf d sektor pangan diprioritaskan yang dapat mendukung stabilisasi harga bahan pangan di Daerah. Huruf e sektor pangan diprioritaskan yang dapat mendukung stabilisasi harga bahan pangan di Daerah. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…