DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Industri Unggulan Daerah Bab III Sistematika dan Jangka Waktu Bab IV Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Bab V Pendanaan Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5)
16.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan dan Utama di Daerah.
7.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
8.Industri Besar adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari dengan jumlah tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dengan nilai investasi mencapai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) ke atas (meliputi: tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, namun tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri).
9.Industri Hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
10.Industri Hilir adalah industri-industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri primer, bahan bakunya adalah bahan mentah atau bahan setengah jadi yang diproduksi industri lain.
11.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang Tahun 2024- 2044 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun.
13.Kawasan Indusri adalah tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
15.Klaster Kawasan Industri adalah pemusatan Industri-Industri yang terkait dalam rantai nilai yang sama dan/atau tidak terkait dengan rantai nilai yang sama dalam satu Kawasan Industri yang mengintegrasikan fungsi dan rantai nilai Industri, antara Industri Hulu dengan Industri Hilir, dan antara Industri besar dengan Industri kecil dan menengah untuk mengoptimalkan pengelolaan Industri agar kompetitif dan berdaya saing.
16.Kompetensi Inti Industri Daerah yang selanjutnya disingkat KIID adalah suatu keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumberdaya alam dan kemampuan suatu daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing menuju kemandirian.
17.Pelaku Industri adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dan konsumsi dengan memanfaatkan teknologi dan modernisasi.
18.Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan cara kreatif dan inovatif untuk mendapatkan kesejahteraan.
19.Pembangunan Industri Unggulan adalah pembangunan Industri yang ditetapkan menjadi pembangunan Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, Pelaku Industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang berdaya saing, bernilai tambah dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah.
(2)Program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.kerja sama dan kemitraan dengan:
  1. 1.Pemerintah Pusat;
  2. 2.Pemerintah Daerah Provinsi;
  3. 3.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
  4. 4.IKM, Industri Besar, Industri kreatif, dan/atau koperasi; dan
  5. 5.Pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
2. b.pembangunan sumber daya manusia; dan
3. c.penataan kawasan Industri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan kemitraan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Industri Unggulan Daerah dengan pendekatan Klaster Kawasan Industri.
(2)Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil, alas kaki, kulit dan aneka;
3. c.Industri Hulu agro;
4. d.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
5. e.Industri alat transportasi;
6. f.Industri farmasis, kosmetik, dan alat kesehatan; dan
7. g.Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri.
(3)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan jenis Industri unggulan lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penetapan jenis industri unggulan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Unggulan Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SISTEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1)RPIK memuat materi yang meliputi:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
2. b.strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
3. c.peta KPI dan peta Kawasan Industri.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku hingga jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.

Pasal 11

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Muatan laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri di Daerah;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri;
5. e.ekspor produk Industri; dan
6. f.permasalahan yang dihadapi di sektor Industri beserta langkah-langkah penyelesaiannya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…