DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan klasifikasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, partisipasi masyarakat, larangan, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga terjaga kualitas kesehatan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Miniman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 3
7.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat atau dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha Peredaran dan/atau Minuman Beralkohol di Daerah.
11.Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
12.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13.Penjual Langsung Minuman Berlakohol Untuk Diminum Langsung Di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Perusahaan.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19.Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan Minuman Beralkohol. 4
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari:
1. a.Minuman Beralkohol produksi dalam negeri;
2. b.Minuman Beralkohol impor; dan
3. c.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
(3)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai barang yang terlarang.

Pasal 3

(1)Minuman Beralkohol sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
2. b.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
(2)Daftar jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar mutu produksi serta keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol.
(2)Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.perizinan;
2. b.Peredaran; dan
3. c.penjualan.

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung.
(2)SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau satu outlet.
(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli :

a.fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
b.surat penunjukan dari distributor atau sub-distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
c.fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
d.fotokopi surat izin tempat usaha;
e.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
f.fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan;
g.pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
h.fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; 6
i.fotokopi tanda daftar usaha pariwisata;
j.fotokopi surat izin lingkungan; dan
k.fotokopi rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 8

(1)Pengecer dan Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis Bupati melalui kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk memperoleh SIUP-MB.
(2)Bupati melalui kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
(3)Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan dan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Minuman Beralkohol dapat diedarkan jika telah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(2)Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pencantuman label pada kemasan Minuman Beralkohol.
(3)Pengecer dan Penjual Langsung harus memastikan Minuman Beralkohol yang dijual memiliki izin edar dan label.
(4)Ketentuan mengenai izin edar dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung yang telah memiliki izin sesuai dengan penggolongannya.
(2)Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat menjual Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub- Distributor. 7

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…