DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, ayat (2) huruf b dan ayat (4) Pasal 11, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 27.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya mendapatkan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang baik dan sehat, serta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol di Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, namun sehubungan perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miniman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat atau dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha Peredaran dan/atau Minuman Beralkohol di Daerah.
11.Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
13.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Penjual Langsung Minuman Berlakohol Untuk Diminum Langsung Di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Perusahaan.
17.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang selanjutnya disingkat SKP-B dan C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C.
19.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
20.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang selanjutnya disingkat SKPL-B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C.
21.Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan Minuman Beralkohol.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Minuman Beralkohol sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
2. b.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
(2)Daftar Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menerbitkan perizinan berusaha dan SKPL-B dan SKPL-C.
(2)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu Nomor Induk Berusaha dan Izin.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SKP-B dan SKP-C.
(4)SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-B dan SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk setiap satu gerai atau satu outlet.
(5)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SKPL-B dan SKPL-C serta SKP-B dan SKP-C kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Permohonan SKP-B dan SKP-C dan SKPL-B dan SKPL-C hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan melalui Sistem OSS.
(2)Permohonan SKP-B dan SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer minuman beralkohol;
2. b.Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penjualan eceran;
3. c.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SKP-B dan SKP-C; dan
4. d.Persyaratan izin lainnya.
(3)Persyaratan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan;
4. d.perizinan berusaha di sektor perdagangan;
5. e.Surat Persetujuan tetangga atau lingkungan;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Persetujuan tetangga atau lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Permohonan SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Memiliki perizinan berusaha di sektor pariwisata;
2. b.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol;
3. c.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SKPL-B dan SKPL-C;
4. d.Mengisi formulir data teknis pada Sistem OSS.
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan SKP-B dan SKP-C dan SKPL-B dan SKPL-C paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(2)Dalam hal adanya perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SKP-B dan SKP-C dan SKPL-B dan SKPL-C, Pengecer dan Penjual Langsung wajib mengganti SKP-B dan SKP-C dan/atau SKPL-B dan SKPL-C melalui Sistem OSS.
(3)Pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan data pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penutupan tempat kegiatan;
5. e.pencabutan SKP-B dan SKP-C dan/atau SKPL-B dan SKPL-C; dan/atau
6. f.denda administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan, perubahan SKP-B dan SKP-C dan/atau SKPL-B dan SKPL-C dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.eceran; atau
2. b.minum langsung ditempat.
(2)Pengecer menjual Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.supermarket dan hypermarket untuk Minuman Beralkohol golongan A; dan
2. b.tempat tertentu lainnya;
(3)Penjualan Langsung menjual Minuman Beralkohol untuk minum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.Hotel Bintang 3 (tiga), Bintang 4 (empat) dan Bintang 5 (lima);
2. b.Restoran, Bar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
3. c.tempat tertentu lainnya.
(4)Ketentuan mengenai tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol dalam melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib:
1. a.memiliki SKP-A, SKP-B dan SKP-C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan SKPL-C;
2. b.menaati ketentuan dalam SKP-A, SKP-B dan SKP- C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan SKPL-C;
3. c.menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan terpisah dengan produk lain;
4. d.tidak mempromosikan Minuman Beralkohol dalam media massa atau cetak maupun elektronik, dan media luar ruang;
5. e.tidak menjual Minuman Beralkohol secara eceran di minimarket;
6. f.tidak menjual Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan: 1) gelanggang remaja, terminal, pasar, dan bumi perkemahan; 2) tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan; dan 3) tempat tertentu lainnya.
7. g.tidak menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
8. h.melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan untuk pembelian Minuman Beralkohol secara eceran;
9. i.menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
10. j.menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
11. k.memeriksa identitas pembeli Minuman Beralkohol;
(2)Lokasi atau tempat yang berdekatan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling dekat dengan radius 1.000 (seribu) meter.
(3)Ketentuan mengenai format laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penutupan tempat kegiatan;
5. e.pencabutan SKP-A, SKP-B dan SKP-C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan SKPL-C; dan/atau
6. f.denda administratif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perizinan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 20 Februari 2023 BUPATI PANGANDARAN, ttd JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 20 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 2/20 /2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL I. UMUM Salah satu tujuan pembangunan di Daerah adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa di lingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dalam upaya pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Daerah telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, namun sehubungan perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022