DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Maret 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 194

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Penggabungan, Peralihan Aset, Hak, Kewajiban dan Kepegawaian, Nama dan Logo, Kekayaan Perumda, Kegiatan Usaha, Bentuk Badan Hukum, Kedudukan Kantor Pusat dan Kantor Cabang, Jangka Waktu Berdiri, Modal Dasar dan Modal yang Disetor, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya,, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat

(1)dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran Dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan dilakukan peleburan atau penggabungan;
1. c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat diperlukan pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil penggabungan;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9.Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang selanjutnya disebut Perumda BPR BKPD Pangandaran adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional di Daerah.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR BKPD Pangandaran yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR BKPD Pangandaran dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR BKPD Pangandaran yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR BKPD Pangandaran.
12.Direksi adalah organ Perumda BPR BKPD Pangandaran yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda BPR BKPD Pangandaran baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Badan Usaha untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15.Kantor Pusat adalah pusat aktivitas kantor bank yang secara langsung bertanggungjawab dalam pengelolaan operasional kantor cabang.
16.Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPRyang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
18.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)Penggabungan Perumda BPR BKPD dilakukan dengan maksud yaitu untuk menciptakan Perumda BPR BKPD yang sehat, efisien, tanggung, berkembang dan memiliki daya saing sehingga dalam pengelolaannya dapat membentuk sistem perbankan yang sehat serta untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
(2)Penggabungan Perumda BPR BKPD dengan tujuan:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

PENGGABUNGAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
(2)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagai Kantor Pusat.
(3)Dengan ditetapkannya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagai kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang dinyatakan dibubarkan.
(4)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran.

BAB III

PERALIHAN ASET, HAK, KEWAJIBAN, DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh aset, hak, kewajiban dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran.
(2)Pengalihan aset, hak, kewajiban, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA DAN LOGO

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran.
(2)Logo Perumda BPR BKPD Pangandaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Perumda BPR BKPD Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perubahan nama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KEKAYAAN PERUMDA

Pasal 6

(1)Kekayaan Perumda BPR BKPD Pangandaran terdiri dari barang bergerak dan/atau tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Seluruh kekayaan Perumda BPR BKPD Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda BPR BKPD Pangandaran meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 8

Bentuk badan hukum Perumda BPR BKPD Pangandaran adalah Perusahaan Umum Daerah.

BAB VIII

KEDUDUKAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

Pasal 9

Perumda BPR BKPD Pangandaran berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 10

(1)Perumda BPR BKPD Pangandaran dapat membuka Kantor Cabang di dalam dan di luar Daerah.
(2)Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks194PDFHirarki

Memuat teks peraturan…