DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda). Hal yang diatur: 1. Nama dan Tempat kedudukan 2. Maksud dan Tujuan 3. Kegiatan Usahta 4. Jangka Waktu 5. Modal dan Saham

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang optimal diperlukan suatu langkah strategis dengan memaksimalkan fungsi dan peran Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PANGANDARAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.PT BPR Bank Pangandaran (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Pangandaran adalah BUMD berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank Pangandaran yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Pangandaran berikut perubahannya.
12.Modal Dasar adalah modal dasar Bank Pangandaran yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Pangandaran, yang besarannya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Pangandaran.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Pangandaran.

Pasal 3

(1)Bank Pangandaran berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
(2)Bank Pangandaran dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, Kantor Kas dan Terminal Perbankan Elektronik dan pelayanan perbankan lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Bank Pangandaran, untuk:

a.meningkatkan peran dan fungsi Bank Pangandaran sebagai salah satu BUMD yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
b.memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Pangandaran, untuk:

a.meningkatkan produktivitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
b.memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Daerah;
c.meningkatkan permodalan Bank Pangandaran dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada Bank Pangandaran;
d.menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Pangandaran; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Bank Pangandaran, meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah:
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank Pangandaran dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Bank Pangandaran didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar Bank Pangandaran ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebagai Pemilik/Pemegang Saham mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal dasar atau Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
2. b.pemegang Saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal dasar atau Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).
(2)Dalam hal penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka sisanya yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Daerah.

Pasal 9

(1)Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
2. b.penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya meliputi:
  1. 1.Kapitalisasi cadangan;
  2. 2.Keuntungan revaluasi aset; dan
  3. 3.Agio Saham.
(2)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya telah dianggarkan terlebih dahulu; dan
2. b.barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Sumber dana untuk penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasiltas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.
(4)Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Seluruh penyertaan modal dari Pemegang Saham diterbitkan dalam bentuk Saham Atas Nama.
(2)Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
(3)Setiap Pemegang Saham, wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
(4)Daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023