DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Judul BAB VI, Pasal 8, penghapusan Pasal 9, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, perubahan Pasal 33, penghapusan Pasal 34, perubahan Pasal 35, penyisipan Pasal 35A, perubahan Pasal 36, Pasal 41 dan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat, diperlukan dukungan pelayanan yang memadai;
c.bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan perekonomian sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, atau pelayanan kesehatan lainnya.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD Pangandaran adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
10.Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang haematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
12.Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
14.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 5
15.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukaDn besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan/atau denda.
21.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD Pangandaran, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 6
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pihak swasta, dan tempat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, pemakaian bahan, dan penggunaan peralatan.
(2)Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Kesehatan pada:
1. a.RSUD dan Puskesmas yang meliputi:
  1. 1.rawat jalan;
  2. 2.gawat darurat;
  3. 3.rawat inap;
  4. 4.pelayanan kebidanan;
  5. 5.pelayanan medik yang meliputi: a) pelayanan tindakan medik operatif; dan b) pelayanan tindakan medik non operatif.
  6. 6.pelayanan penunjang medik yang meliputi: a) pemeriksaan laboratorium dan patologi anatomi; b) pemeriksaan radiologi atau radiodiagnostik; dan c) pemeriksaan diagnostik elektromedik.
  7. 7.pelayanan penunjang non medik yang meliputi: a) pelayanan ambulans; dan b) pelayanan kereta jenazah.
  8. 8.pelayanan rehabilitasi medik;
  9. 9.pelayanan transfusi darah;
  10. 10.pelayanan farmasi; 7
  11. 11.pengujian kesehatan;
  12. 12.pelayanan jenazah;
  13. 13.pemeriksaan visum et repertum;
  14. 14.pelayanan konsultasi; dan
  15. 15.pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan peserta asuransi kesehatan lainnya.
2. b.Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi:
  1. 1.Laboratorium Klinik; dan
  2. 2.Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
  3. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pelayanan Kesehatan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya untuk menutup sebagian biaya.

7.Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

Cukup jelas.

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

9.Pasal 9 dihapus.
10.BAB VII dihapus.
11.BAB VIII dihapus.
12.BAB IX dihapus.
13.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

14.Pasal 34 dihapus.
15.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar secara lunas.
(2)Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang harus dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.
(4)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 9

16.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yaknin Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.
(3)Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

17.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…