DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi, kelas perawatan, indeks retribusi pelayanan kesehatan, dasar perhitungan retribusi pelayanan kesehatan, wilayah pungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa kedaluarsa, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemungutan retribusi pelayanan kesehatan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 3
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD Pangandaran adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
9.Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran.
10.Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi dengan ruang rawat inap maupun tidak dilengkapi dengan rawat inap di wilayah Kabupaten Pangandaran.
11.Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat keliling.
12.Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
13.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
14.Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
15.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
16.Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Institusi Kesehatan lainnya. 4
17.Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan.
18.Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
19.Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati di ruang rawat inap.
20.Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.
21.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.
22.Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/ menegakkan diagnose.
23.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24.Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang.
25.Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26.Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
27.Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit.
28.Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas dan Rumah Sakit dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
29.Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pasien.
30.Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medis dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap.
31.Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5
33.Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
34.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD pangandaran, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
35.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan/atau denda.
39.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
40.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan di RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran pada RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 6

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, non medik dan penunjang medik sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Pangandaran, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2)Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada RSUD Pangandaran dan Puskesmas yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :
1. a.Rawat Jalan;
2. b.Gawat Darurat; 7
3. c.Rawat Inap;
4. d.Pelayanan Kebidanan;
5. e.Pemeriksaan Penunjang Medis;
6. f.Tindakan Medik Operatif;
7. g.Pelayanan Farmasi;
8. h.Pengujian Kesehatan;
9. i.Perawatan Jenazah;
10. j.Pemeriksaan Visum et Repertum;
11. k.Pelayanan Konsultasi;
12. l.Pemakaian Kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah;
13. m.Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Peserta Asuransi Kesehatan Lainnya;
14. n.Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
15. o.Radiologi;
16. p.Pelayanan Fisioterapi.
(3)Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan.
(4)Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Pangandaran dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Jenis Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :
1. a.Retribusi Laboratorium Klinik ;
2. b.Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
(2)Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KELAS PERAWATAN

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c, di golongkan ke dalam beberapa kelas perawatan sebagai berikut:

a.Perawatan di RSUD Pangandaran berdasarkan kelas VIP, Utama, I, II, III, ICU dan Perinatologi;
b.Perawatan di Puskesmas Rawat Inap setara dengan kelas III di RSUD; 8
c.Perawatan di Puskesmas Rawat Inap dengan fasilitas tambahan setara dengan kelas II di RSUD.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…