DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Asas, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, DAN Besaran TJSLP; Perusahaan Pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelaksana TJSLP; Program dan Bidang TJSLP; Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP; Forum TJSLP; Tata Cara Perekrutan Forum TJSLP; Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP; Sistem Informasi ; Penghargaan; Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan mempunyai peranan dan tanggung jawab dalammempercepatterlaksananya pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan pengaturan sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undangDarurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIALDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3.Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5.Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik Negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat.
6.Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.
9.Tim koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim KoordinasiPelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN BESARAN TJSLP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan sinergi;
e.keterbukaan;
f.terencana dan berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan
h.kemandirian
i.keadilan dan pemerataan;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, social dan lingkungan hidup;
k.pemberdayaan masyarakat; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan TJSLP meliputi :
1. a.Maksud, Tujuan, Besaran Dana TJSLP
2. b.Perusahaan pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelaksana TJSLP;
3. c.Program dan Bidang TJSLP;
4. d.Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP;
5. e.Forum TJSLP;
6. f.Tata Cara Perekrutan Forum TJSLP;
7. g.Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP;
8. h.Sistem Informasi;
9. i.Penghargaan;
10. j.Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi;
11. k.Sanksi;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secaralangsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasianal Perusahaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSLP di Kabupaten Pasaman Barat
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSLP sehingga bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 6

Tujuan khusus program TJSLP meliputi :

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
e.Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 7

(1)Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
(2)Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
(3)Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
(4)Besaran TJSLP yang diberikan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat
(1)disesuaikan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB III

PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 8

(1)Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau bidang lainnya wajib sebagai pelaksana TJSLP;
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Perusahaan berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pasaman barat;
(4)Perusahaan pelaksana TJSPL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak :

a.Menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
b.Mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
c.Mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan wajib :

a.Menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Menentukan program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…