DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 214

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan Wali Nagari, Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Musyawarah Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Kekayaan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembangunan Kawasan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jenis kewenangan Pemerintahan Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

(4)Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Nagari.
(5)Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d diurus oleh Nagari.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan melibatkan Pemerintahan Nagari.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 11
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dengan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 12

(1)Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 13

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Nagari.
(2)Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
5. e.meningkatkan daya saing Nagari.
(4)Penataan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan; dan
3. c.Perubahan status Nagari; 12

Pasal 14

(1)Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
1. a.Pemekaran dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih; atau
2. b.Penggabungan bagian Pemerintahan Nagari dari Pemerintahan Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari atau penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.
(2)Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, serta kemampuan dan potensi Nagari.
(3)Pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.usia Pemerintahan Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk minimal paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari;
5. e.memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.memiliki batas wilayah Pemerintahan Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
7. g.memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjungan lainnya bagi perangkat Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 13

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari Induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
(2)Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah wilayah adat nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak memekarkan Kerapatan Adat Nagari yang sudah ada.
(3)Rencana pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
(4)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
(5)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga-Lembaga Nagari dan unsur masyarakat lainya.
(6)Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.Kerapatan Adat Nagari;
2. b.LPMN;
3. c.PKK;
4. d.Bundo Kanduang;
5. e.Karang Taruna;
6. f.tokoh agama;
7. g.tokoh cadiak pandai;
8. h.tokoh Pemuda;
9. i.perwakilan organisasi atau kelompok tani;
10. j.perwakilan organisasi atau kelompok nelayan;
11. k.Perwakilan organisasi atau kelompok perajin;
12. l.perwakilan organisasi atau kelompok perempuan;
13. m.perwakilan organisasi atau kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
14. n.perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
15. o.perwakilan organisasi atau kelompok kesenian dan/ atau paguyuban. 14
(7)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Nagari masing-masing.
(8)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal dan atau menetap di Nagari setempat.
(9)Hasil kesepakatan musyawarah Nagari dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 16

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) membentuk tim pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
(2)Tim pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Pemerintahan Nagari persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Pemerintahan Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan.
(6)Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pemerintahan Nagari persiapan. 15

Pasal 17

(1)Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
(2)Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari induknya.
(3)Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Wali Nagari persiapan.
(4)Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(5)Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari induknya dan Camat.
(6)Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari persiapan, meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Pemerintahan Nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Nagari;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
8. h.pembukaan akses perhubungan; dan
9. i.tugas-tugas tambahan lainnya.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penjabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.
(8)Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (6) Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati 16

Pasal 18

(1)Penjabat Wali Nagari persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari persiapan kepada:
1. a.Wali Nagari induk; dan
2. b.Bupati melalui Camat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(5)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Nagari persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(7)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari persiapan tersebut tidak layak menjadi Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Nagari induk.
(8)Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari Persiapan ke Pemerintahan Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan bagian Pemerintahan Nagari dari 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru. 17

Pasal 20

(1)Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
1. a.Badan Permusyawaratan Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah nagari;
2. b.Hasil musyawarah nagari dari setiap nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pemerintahan Nagari;
3. c.Hasil kesepakatan musyawarah Nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
4. d.Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Nagari ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan; dan
5. e.Para Wali Nagari secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Nagari kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
(3)Syarat-syarat, tata cara dan tahapan-tahapan dalam Pembentukan Pemerintah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)Penghapusan Nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2)Penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks214PDFHirarki

Memuat teks peraturan…